Jakarta – Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) berkomitmen melakukan transformasi kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di Indonesia. Transformasi pembiayaan kesehatan sebagai  pilar pendukung keempat untuk memastikan pembiayaan kesehatan yang cukup, adil, efektif, dan efisien. Health Technology Assessment (HTA) merupakan komponen pendukung pilar pembiayaan kesehatan. HTA adalah proses pengambilan keputusan multidisiplin yang sistematis untuk mengevaluasi teknologi kesehatan yang berperan penting mendukung kebijakan berbasis bukti  bagi para pembuat keputusan.

Kebutuhan penilaian teknologi kesehatan sebagai dasar pengambilan kebijakan saat ini terus meningkat. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenkes melalui Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) telah meluncurkan Pedoman Umum Penilaian Teknologi Kesehatan. Pedoman ini diluncurkan sebagai acuan pelaksanaan asesmen HTA yang telah didiseminasikan pada 2022. Demikian disampaikan Lusiana Siti Masyitoh Ketua Tim Kerja Kebijakan Health Technology Assessment, Pusjak PDK BDK pada Pertemuan Pengenalan Kajian HTA, Selasa (23/7) di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Lusi menjelaskan bahwa tahun 2024 telah ditetapkan 27 topik prioritas kajian HTA yang akan dilaksanakan dengan metode adaptif HTA. Lusi juga  menyampaikan bahwa pertemuan ini akan memberikan pengenalan HTA yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan kajian HTA 2024.

Selanjutnya, Lusi juga menekankan pentingnya keterlibatan perwakilan organisasi profesi sebagai panel ahli dalam pelaksanaan kajian HTA. “Bantuan dan kerjasama Bapak dan Ibu sangat diperlukan agar pelaksanaan kajian dapat berjalan lancar dan menghasilkan analisis yang akurat serta dapat diandalkan,” katanya

Pada kesempatan yang sama, para ahli memberikan perspektif yang lebih luas dalam menilai teknologi kesehatan yang akan dimanfaatkan dalam layanan kesehatan.  Auliya Suwantika Guru Besar Ilmu Kefarmasian dari Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran menyampaikan bahwa saat ini Indonesia menghadapi tantangan baru.

Auliya mengatakan kriteria teknologi kesehatan tidak hanya aman dan berkualitas, namun ada tantangan selanjutnya yaitu efektivitas biaya. Ia menambahkan jika cost-effective sudah tercapai maka harus affordable. “Kita juga dihadapkan pada sumber daya kesehatan yang terbatas maka kita perlu melakukan studi HTA untuk membantu prioritas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Panji Fortuna Hadisoemarto dari Centre of HTA Studies, Universitas Padjadjaran menjelaskan bahwa pelaksanaan HTA memerlukan peran dan pendampingan ahli dari perwakilan organisasi. Hal tersebut untuk memberikan data dan informasi yang valid sehingga membantu proses evaluasi ekonomi  bagi teknologi kesehatan dalam konteks lokal. “Data lokal dapat meningkatkan applicability hasil evaluasi berdasarkan model yang dibuat untuk populasi Indonesia,” kata Panji.

Pelaksanaan HTA juga didukung oleh berbagai pemangku kepentingan. Seperti Unit Utama Kemenkes, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Organisasi Profesi, Rumah Sakit, Institusi Pendidikan Tinggi, Para Akademisi dan Para Pakar yang memiliki keahlian serta pengalaman, juga masyarakat adalah para pemangku kepentingan yang memerlukan kajian HTA dalam mengevaluasi teknologi kesehatan. Selain itu, kegiatan ini dihadiri oleh para akademisi, praktisi, para pakar dan perwakilan panel ahli dari berbagai Organisasi Profesi Kesehatan. (Penulis Ully Adhie Mulyani/edit Timker HDI)

.

Jakarta– Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang masing-masing. Menurut Sekretaris BKPK Etik Retno Wiyati hal ini dikarenakan tantangan kerja ke depan akan semakin berat. Oleh karena itu para pejabat fungsional diharapkan sensitif dan responsif terhadap tantangan dan permasalahan baru yang timbul baik dari dalam maupun luar organisasi.

“Saya berharap para Pejabat  Fungsional yang baru dilantik hari ini dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Kita harus mengembangkan kompetensi tidak hanya hard skill tetapi juga soft skill sehingga orang lain tahu keahlian kita di bidang apa,” ujar Etik pada Rabu (24/7) di Ruang Ars Longa.

Dijelaskan Etik bahwa Pelantikan Jabatan Fungsional ini dalam rangka upaya menjalankan Transformasi Sistem Kesehatan pilar ke-7 yaitu Transformasi Internal. Transformasi internal bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan sehingga menghasilkan layanan kesehatan yang lebih baik di Indonesia.

“Kita berada di era transformasi sistem kesehatan, apa yang telah kita lakukan dengan baik di waktu lalu agar ditingkatkan, ada hal-hal yang harus kita percepat namun harus tegak lurus sejalan dengan tujuan Kemenkes,” jelas Etik.

Etik menghimbau agar para pejabat fungsional yang telah dilantik untuk menginternalisasi jabatan barunya, mengintegrasikan dengan tempat tugasnya. Selain itu juga mempunyai visi terhadap diri sendiri, apa sumbangsih untuk unit dimana dirinya ditempatkan. Visi agar menjadi individu yang berkontribusi terhadap organisasi.

“Teman-teman harus menginternalisasi jabatan fungsional yang sudah diemban untuk mendukung dimanapun kita ditempatkan. Kita harus sejalan dengan tempat tugas kita masing-masing. Tugas kita di Kemenkes bukan hanya merumuskan kebijakan tapi sampai mengawal implementasi dan mengawal evaluasinya,” ujar Etik.

Etik juga mengharapkan para pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat BKPK memiliki wawasan jauh kedepan dan mampu melakukan terobosan yang positif melalui pemikiran yang kreatif, inovatif, dan sistematik untuk kepentingan organisasi. “BKPK harus mampu bertransformasi menjadithink tankKemenkes. Seluruh kebijakan harus berdasarkan evidence based, ini menjadi tugas kita bersama,” pungkasnya.

Pejabat Fungsional di lingkungan BKPK yang dilantik pada Rabu (24/7) adalah Titin Delia, SKM, M.Ak sebagai JF Perencana Ahli Pertama bertugas di Sekretariat BKPK  dan  Wahyu Ramadhan, S. Kom sebagai JF Pranata Komputer Ahli Pertama.  bertugas di Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan. (Penulis Kurniatun K)

Bandung – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turut mendukung dan berpartisipasi dalam event lari terbesar di Indonesia yakni Pocari Sweat Run Indonesia (PSRI) di Kota Bandung pada 20-21 Juli 2024. Ini merupakan yang pertama kalinya dalam 11 tahun penyelenggaraan. Hal tersebut diungkapkan oleh Nida Rahmawati, Direktur Usia Produktif dan Lansia (UPL), Kemenkes.

“Ini merupakan pertama kalinya Kemenkes mendukung dan berpartisipasi dalam event ini untuk mengawal kelancaran penyelenggaraan dan juga sebagai wujud komitmen hidup sehat kita para insan kesehatan” ujar Nida saat acara Carbo Loading dan silaturahmi bersama anggota Kemenkes Runners di Bapelkes, Bandung (20/7)

Pada kesempatan ini, Nida juga mengapresiasi para pelari Kemenkes yang ikut dalam event PSRI dan menjadikan event ini menjadi ajang silaturahmi dengan pelari ASN Kemenkes.

“Lari merupakan salah satu dari 11 cabang olahraga di bawah Kemenkes yang perlu didukung karena tidak semua orang mau jadi pelari, yang mau lari sudah tentu cinta olahraga sehingga saya sangat apresiasi bahkan ada yang datang dengan biaya sendiri dari provinsi yang jauh” lanjut Nida

Sebagai tambahan, Nida juga mengharapkan komunitas lari dapat bersatu dibawah satu payung Kemenkes meskipun dari komunitas lari yang berbeda.

“Penting bagi para pelari di Kemenkes untuk bersatu dalam wadah yang sama meskipun dari komunitas yang berbeda sehingga bisa menjadi modal penting bagi insan kesehatan untuk selalu menggelorakan hidup sehat” sambung Nida.

Kemenkes turut berpartisipasi dengan menyertakan sebanyak 52 pelari dari berbagai unit pusat dan daerah, diantaranya Sekretariat Jenderal, Ditjen Farmalkes, Ditjen Kesmas, Ditjen P2P, BKPK, Dinkes Provinsi Jabar, Dinkes Kota Bandung, Bapelkes Jakarta, RSCM, RSAB Harapan Kita, RS Mata Cicendo, RSUP Hasan Sadikin, RS Moh Hosein Palembang, RS Rotinsulu, RS Paru Bogor, Poltekkes Bandung dan RSUD Kota Bandung. Para pelari turun dalam 4 kategori antara lain: 5K, 10K, 21K (Half Marathon) dan 42K/(Full Marathon).

Kemenkes juga memberikan dukungan dengan menurunkan tenaga medis beserta perlengkapan kesehatan dan ambulan yang tersebar di sepanjang rute lari dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Rumah Sakit setempat demi penguatan ekosistem #saferunning yang digaungkan dalam event tahun ini. (Humas BKPK/Editor: Kemenkes Runners)

Merangin – Kepala Desa Tanjung Benuang Antoni Maruli menyampaikan bahwa setiap tahunnya sekitar 100 juta rupiah dana desa dikucurkan untuk kesehatan. Tidak sedikit kegiatan bidang kesehatan sudah dilakukan agar masyarakat Tanjung Benuang sehat walafiat. Senada dengan Antoni, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Sony Propesma mengatakan bahwa selama ini desa sudah berperan serta dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. “Apresiasi untuk Kepala Desa yang sudah mengalokasikan sekitar 20% dana desa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan termasuk menurunkan angka stunting, perbaikan gizi, kematian ibu anak dan hal lainnya” tuturnya. Hal ini disampaikan pada Pertemuan Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Promotif Preventif dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kec. Pamenangan Selatan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi (20/7).

Pada kesempatan yang sama Analis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Resi Natalia Turnip menyampaikan bahwa berdasarkan data bulan Juni 2024, total kepesertaan BPJS Kesehatan Kabupaten Merangin sebanyak 96,7 persen namun 30 persennya kepesertaannya tidak aktif. “Kabupaten Merangin memiliki 4 rumah sakit/klinik utama sebagai fasilitas kesehatan lanjutan, 45 Puskesmas/klinik sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 7 fasilitas penunjang kesehatan lainnya yang bisa diakses masyarakat yang berhak diakses oleh peserta aktif BPJS” ungkapnya.

Lebih lanjut Resi mengatakan bahwa seluruh warga negara Indonesia wajib ikut serta dalam Program JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS). Saat ini stroke dan penyakit jantung menjadi penyebab tertinggi kematian. Selain itu juga ada penyakit yang menghabiskan biaya yang cukup besar seperti Gagal Ginjal Kronis. Menjadi peserta aktif JKN membuat kita memiliki kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan serta menghindari keterbatasan finansial pada saat sakit. “Karena prinsip JKN adalah yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang tidak mampu. JKN bertujuan agar kita masyarakat dapat saling membantu untuk semua bisa mendapatkan pelayanan kesehatan” jelas Resi.

Pertemuan advokasi dan sosialisasi pada masyarakat ini dihadiri oleh Handayani Anggota Komisi IX DPR RI. Handayani menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2014 menyatakan seluruh rakyat Indonesia harus memiliki kartu BPJS Kesehatan. “Saat ini Kabupaten Merangin masuk sepuluh besar kepesertaan BPJS di Provinsi. Jambi” ungkapnya. Warga yang belum menjadi peserta dapat mendaftar kelas sesuai dengan kemampuan iuran bulanannya. Bagi warga yang tidak mampu dapat mengajukan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Alokasi penerima PBI di Kabupaten merangin sendiri adalah 14 ribu warga.

Terakhir Handayani menghimbau masyarakat untuk lebih menjaga kesehatan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Ia berpesan untuk merubah gaya hidup dengan mengikuti tujuh gerakan masyarakat hidup sehat. Yaitu melakukan aktivitas fisik, mengonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan serta menggunakan jamban. “Kalau kita sehat, maka kita produktif. Jika kita produktif maka ekonomi meningkat” tutupnya.

Pertemuan advokasi dan sosialisasi ini dihadiri kurang lebih 600 warga dari Kecamatan Pamenang Selatan. Pertemuan ini dihadiri juga oleh Kepala Seksi Jaminan Kesehatan Dinkes Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Merangin, Kepala Bagian PMU BPJS Muara Bungo, Ketua Tim Pengelolaan Data PBI JKN Kemensos, Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial, Kepala Puskesmas Tambang Mas dan Camat Pamenang Selatan (Penulis Nisa)

Malang – Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) Universitas Brawijaya (UB) Dian Handayani bangga dan berterima kasih atas kehadiran Kemenkes yang berkesempatan melaksanakan kegiatan di UB. Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam Kemenkes Goes to Campus (KGTC) di UB, Malang pada Selasa (16/7).

Saat ini kemenkes membutuhkan lebih dari 8000 talenta cerdas, muda, dan kreatif untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kegiatan KGTC ini merupakan program untuk menjaring talenta hebat dari tiap universitas untuk bergabung di Kemenkes. KGTC dilaksanakan di 18 universitas di Indonesia dan UB merupakan universitas kesepuluh yang dikunjungi Kemenkes. Sebelumnya KGTC telah dilakukan di Universitas Indonesia, Universitas Bina Nusantara, Universitas Andalas, Universitas Trisakti, Universitas Pelita Harapan, Universitas Sumatera Utara, Institut Teknologi Bandung, Universitas Syiah Kuala dan Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

Lebih lanjut Dian mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi hal yang sangat dinantikan oleh UB, terutama Fikes. Fikes merupakan fakultas yang menghasilkan tenaga kesehatan di UB. “Ada enam tenaga kesehatan, antara lain pendidikan dokter, bidan, farmasi, ilmu keperawatan, ilmu gizi dan fisip karena disini ada jurusan psikologi” jelasnya.

Dian menambahkan bahwa kegiatan ini akan membuka wawasan lulusan khususnya yang sedang mencari pekerjaan, dan Kemenkes juga dapat menemukan talenta yang berpotensi menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas. “Lulusan dari UB mencetak tenaga kesehatan yang tidak hanya diserap di dalam negeri saja, namun juga diluar negeri seperti Jepang, Jerman, dan Arab Saudi” pungkasnya.

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Syarifah Liza Munira dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa bekerja di Kemenkes bukan hanya untuk yang berlatar belakang pendidikan kesehatan, namun berbagai disiplin ilmu. “Seperti saya, lulusan ekonomi UI tapi mempunyai minat yang besar terhadap kesehatan” lanjutnya. Tidak hanya kepada pejabat saja, Kemenkes juga memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk berkiprah di forum nasional, regional, maupun global. Saat ini ada 630 lulusan UB yang bekerja di Kemenkes, baik di pusat, UPT, dan berbagai lini Kemenkes. “Misi saya saat ini adalah lebih banyak lagi talenta hebat dari UB untuk masuk dan turut serta untuk menyukseskan agenda transformasi kesehatan” ujarnya.

Selanjutnya Liza menyampaikan bahwa di Kemenkes ada ratusan bahkan ribuan beasiswa untuk belajar di dalam negeri maupun luar negeri, ada juga program fellowship, short course dan secondment di lembaga internasional lainnya. “Selain itu kalian bisa menjadi bagian dari pencetus program-program inovatif. Ide-ide ini sangat dinantikan oleh Kemenkes” ucapnya.

KGTC di UB ini Liza didampingi juga oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Zulvia Dwi Kurniani, Direktur Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Imran Pambudi, Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Dwi Puspasari, PMO Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Leni Kuswandari, dan talent dari pegawai BKPK Bondan Wicaksono.

Terakhir para pendamping juga turut memberikan pesan kepada para calon lulusan UB. Bondan Wicaksono mengatakan bahwa kesehatan itu multidimensi, multisektor dan multidisiplin jadi banyak tempat untuk setiap ilmu. Jadi jangan ragu dan khawatir untuk bergabung dengan Kemenkes.

Senada dengan Bondan, Imran juga berpesan bahwa kesempatan dari semua bidang untuk masuk di Kemenkes itu sangat terbuka lebar.

Terakhir Liza berpesan, “Semua bisa memberikan peran yang besar untuk masyarakat luas. Kemenkes terus mendorong talenta yang hebat untuk masuk ke Kemenkes. Jangan ragu, apapun background ilmunya ada peran yang bisa diberikan kepada Kemenkes” tutupnya. (Penulis Nisa/Edit Timker HDI)

Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menerima kunjungan dari Komisi I DPRD Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan pada Selasa (16/7). Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan (Pusjak KGTK), Bonanza Taihitu mewakili Kepala BKPK menyambut kedatangan rombongan di Ruang Rapat Ars Longa.

Supriani selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan maksud kedatangan rombongan dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait pemenuhan dokter spesialis mata di Kabupaten Tabalong.

“Maksud kedatangan kami kesini selain untuk berdiskusi mengenai kebutuhan akan dokter spesialis mata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan di Kabupaten Tabalong juga untuk bersilaturahim,” ujar Supriani

Terkait dokter spesialis, Bonanza menjelaskan bahwa dalam perspektif transformasi kesehatan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis menjadi sebuah perhatian. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang melakukan upaya untuk meningkatkan rasio dokter spesialis yang saat ini 0,47 per 1000 penduduk agar lebih tinggi lagi.

“Kemenkes sudah melakukan perencanaan dan strategi untuk peningkatan jumlah dokter dengan dibukanya fakultas-fakultas kedokteran baru serta membuka kesempatan pada dokter spesialis yang belajar di luar negeri bisa pulang dan dapat beradaptasi dengan lebih terfasilitasi,” ungkap Bonanza.

Selain itu Bonanza juga mengungkapkan bahwa Kemenkes membuka kesempatan bagi dokter asing untuk bekerja di Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Menteri Kesehatan yang diputuskan dalam Undang Undang Kesehatan No. 17 tahun 2023 yang menyebutkan negara mengelola peningkatan sumberdaya manusia kesehatan untuk mendapat rasio yang jauh lebih baik.

Selanjutnya Bonanza menjelaskan untuk dokter spesialis mata rasio di Indonesia masih 1:110.000 penduduk, angka tersebut menunjukan adanya kebutuhan yang besar. Kemenkes mencoba mengatasi persoalan-persoalan ini dengan sejumlah upaya. Misalnya membandingkan kompetensi atau cakupan kerja dokter spesialis mata dengan Optician. Bonanza mencontohkan Singapura yang mendelegasikan kompetensi spesialis mata ke Optician. Terbukti Optician dapat menangani dengan baik dan membantu para dokter spesialis mata.

Selain itu dapat juga dilakukan intervensi melalui telekonsultasi sehingga kompetensi dokter spesialis mata di daerah bisa terbantu dengan pemanfaatan teknologi digital dan melakukan konsultasi dengan Rumah Sakit pengampunya yaitu RS Mata Cicendo di Bandung.

Terkait kebutuhan dokter spesialis mata di Kabupaten Tabalong Bonanza mempersilahkan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Dirjen Nakes) Kemenkes yang diundang secara daring untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Indriya Purnamasari dari Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Dirjen Nakes mengatakan ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis mata di Kabupaten Tabalong yaitu, pertama dengan program pendayagunaan dokter spesialis namun kelemahan program ini adalah bersifat volunteer sehingga bila tidak ada yang berminat untuk mendaftar maka formasi tersebut tetap kosong. Kedua yaitu dengan mekanisme penugasan yaitu dengan menugaskan dokter spesialis mata yang berdekatan dengan Kabupaten Tabalong untuk juga berpraktek di RSUD Tabalong. Terakhir, karena RSUD Tabalong berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maka bisa menggunakan alternatif rekrutmen dengan mempertimbangkan besaran insentif yang diberikan melalui BLUD ataupun insentif lain yang ditetapkan pemerintah kabupaten.

“Saran kami dengan adanya penambahan insentif dokter spesialis. Salah satu hal yang mungkin menarik minat dokter spesialis adalah tambahan insentif dari daerah. Jika kabupaten Tabalong bisa menyediakan insentif lebih besar mungkin bisa menarik minat para dokter spesialis mata,” pungkas Indri. (Penulis Kurniatun/Edit Timker HDI)