Peresmian Joint Operation Kemenkes-IHME: Optimalkan Data Lokal untuk Perencanaan Kesehatan

307

Peresmian Joint Operation Kemenkes-IHME: Optimalkan Data Lokal untuk Perencanaan Kesehatan

Jakarta–Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meresmikan Joint Operation Kemenkes-IHME pada Rabu (11/9) di Jakarta. Didampingi Direktur Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) Dr Christopher Murray dan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Syarifah Liza Munira, peresmian ini menandai tonggak penting dalam upaya Kementerian Kesehatan untuk memperkuat sistem kesehatan Indonesia melalui strategi berbasis data.

Sebagai pemimpin dalam bidang metrik kesehatan di dunia, keahlian IHME telah diakui dan memiliki wawasan kesehatan global. Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk memanfaatkan kemitraan ini untuk mengatasi tantangan kesehatan yang vital di Indonesia dengan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada data yang dapat diandalkan.

IHME dan Indonesia telah cukup lama menjalin kerja sama. Pada tahun 2018 hingga 2019, kolaborasi antara Kemenkes dan IHME telah meletakkan fondasi yang kuat dalam analisis data kesehatan dan peningkatan sistem.

Baca Juga  Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045

Joint Operation Kemenkes-IHME memanfaatkan kekuatan analitik Global Burden of Disease (GBD) dan metode forecasting IHME untuk menghasilkan dan mengoptimalkan data kesehatan Indonesia dalam health registry, analisis beban penyakit, dan kebutuhan tenaga kesehatan hingga level Kabupaten dan Kota.

Menkes Budi dalam sambutannya menyampaikan bahwa data GBD dapat digunakan untuk memperkirakan dan merencanakan dengan mensimulasikan apa yang akan terjadi pada 10 hingga 15 tahun yang akan datang. Banyak negara telah mengadopsi model ini untuk membantu dalam perencanaan dan mendukung kesehatan masyarakat.
“Kami memutuskan untuk membuat perencanaan jangka panjang dengan menggunakan data epidemiologi untuk mengantisipasi jenis dan ukuran GBD yang akan terjadi. Belajar dari sejarah negara lain, kami akan menggunakan model ini yang selanjutnya akan menentukan kebutuhan fasilitas kesehatan kami,” ujar Menkes Budi.

Lebih lanjut Menkes Budi menjelaskan bahwa ia juga ingin menggunakan data epidemiologi, data GBD untuk menentukan peralatan medis, perencanaan sumber daya manusia, serta pembiayaan. Menkes Budi mengharapkan semua data tersebut dapat digunakan untuk membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat.

Baca Juga  Peran NHA dalam mendukung Transformasi Pembiayaan Kesehatan

“Visi kita bersama adalah Indonesia yang lebih sehat, bersama IHME saya yakin kita berada di jalur yang tepat untuk mencapai visi tersebut,” pungkas Menkes Budi.

Hal senada diungkapkan Syarifah Liza Munira, menurutnya kemitraan ini bukan hanya tentang data, tetapi juga tentang membangun Indonesia yang lebih sehat dan tangguh. Bersama dengan IHME, Liza percaya bahwa Kemenkes tidak hanya mengatasi tantangan kesehatan saat ini, tetapi juga membentuk masa depan kesehatan di Indonesia untuk generasi yang akan datang.

“Kemenkes dan IHME telah membangun kantor bersama yang akan menjadi pusat pengumpulan, analisis, dan pengambilan keputusan untuk pengumpulan data kesehatan, meningkatkan kapasitas Indonesia untuk menanggapi tantangan kesehatan secara real-time,” ujar Liza.

Sementara itu Direktur IHME Dr Christopher Murray dalam sambutannya menyampaikan bahwa dirinya sangat senang dapat terlibat dalam kerja sama ini, bersama dengan Menteri Kesehatan yang visioner.

Baca Juga  Tahun 2023, Sero Survei Antibodi SARS-CoV-2 Berbasis Komunitas di Indonesia akan Dilaksanakan Kembali

“Saya memiliki harapan yang tinggi bahwa ini dapat dijadikan model untuk negara lain juga. Seperti yang kita lihat, diperlukan pendekatan analisis terpadu yang dipadukan dengan kebijakan dari Menteri Kesehatan. Jadi, selamat kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya ini, kami sangat senang menjadi bagian dari perubahan ini,” ujar Murray.
Kemitraan Kemenkes-IHME yang berlangsung hingga tahun 2028 akan memfasilitasi sistem data dan estimasi beban penyakit, perkiraan beban layanan kesehatan dan kapasitas sistem, percepatan sistem registri penyakit, serta pengembangan kapasitas dan fellowship. Perjanjian Tata Kelola (Governance Agreement) yang ditandatangani secara resmi oleh Direktur IHME dan Kepala BKPK akan menjadi kerangka kerja untuk menjalankan Joint Operation, memastikan tata kelola yang jelas, transparansi, dan akuntabel. (Kurniatun Karomah/Hardini Kusumadewi/Edit Timker HDI)