Jakarta– Kepala Pusjak PDK BKPK Kemenkes Ahmad Irsan A. Moeis membuka secara resmi kegiatan Pelatihan Pengkodean Diagnosis Penyakit dan Tindakan bagi Tenaga Koder di FKRTL dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2024 untuk Gelombang 3 Angkatan 9, 10, 11, dan 12 secara daring (6/8/2024).

Dalam sambutannya, Irsan menyebutkan peserta yang mengikuti peltihan ini adalah orang-orang pilihan dan tidak semua bisa mengikuti pelatihan ini. “Semoga ini bisa dimanfaatkan,” ungkapnya lebih lanjut.

Menurut Irsan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 71 ayat (1), BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada FKRTL secara Indonesian Case Groups. Proses pengajuan klaim dalam sistem pembayaran INA-CBG menuntut adanya pengkodingan yang baik oleh tenaga koder yang profesional dan terstandarisasi, diikuti dengan sistem IT yang handal. Ini akan menghasilkan pengelompokkan kode INA-CBG yang akurat dan akan diperoleh tarif INA-CBG yang sesuai dengan pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan di FKRTL.

“Tidak dapat dipungkiri, saat ini masih banyak kita temukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program JKN,” kata Irsan. Salah satunya peningkatan utilisasi penyakit yang disebabkan antara lain penggunaan layanan kesehatan yang tidak diperlukan dengan melakukan pemecahan layanan (fragmentasi dan readmisi), ataupun klaim yang tidak sesuai seperti pengajuan klaim fiktif FKRTL yang menyebabkan pemutusan kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Irsan juga menjelaskan masih terdapat permasalahan koding yang mengakibatkan adanya dispute dan pending klaim sehingga terjadi penundaan pembayaran dari BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Berdasarkan hal tersebut, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan Program JKN. Salah satunya melalui  penguatan kompetensi koder JKN agar semua koder yang ada di Indonesia memiliki kemampuan, kompetensi dan rujukan yang sama serta terstandar tentang kodifikasi.

Kemenkes juga berkewajiban mencapai Disbursement Link Indicator (DLI) sebagai indikator yang digunakan dalam proyek pembiayaan pembangunan. Yakni, melaksanakan pelatihan dan sertifikasi untuk paling sedikit satu koder di setiap 1.800 FKRTL (kumulatif) sejak tahun 2022 hingga tahun 2025.“Pelatihan ini bekerjasama dengan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang dan sudah diselenggarakan mulai bulan Juni lalu,” jelasnya.

Pelaksanaan pelatihan ini sesuai wilayah regional selama 4 (empat) hari efektif. Namun pelatihan ini akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahun agar semua tenaga koder yang ada di seluruh rumah sakit di Indonesia yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dapat memiliki kompetensi yang sama.

Untuk gelombang 3 ini, pelatihan diselenggarakan secara hybrid yaitu daring dari instansi masing-masing pada 6-7 Agustus dan klasikal yang akan dilaksanakan dari tanggal 8 hingga 11 Agustus 2024 di Bandung.

Siti Nur Anisah, Ketua Panitia Penyelenggara dari Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang dalam kesempatan yang sama mengatakan pelatihan ini telah terakreditasi dengan jumlah jam Pelajaran (JPL) sebesar 38 JPL.

Tujuan pelatihan menurut Anisah agar peserta mampu melakukan kodifikasi diagnostik dan tindakan berdasarkan ICD-10 tahun 2010 dan ICG-9 CM tahun 2010 dengan benar “Kompetensi setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melakukan dan menganalisis kelengkapan rekam medis sebagai dasar klaim JKN,” tutur Anisah. (Penulis Fachrudin Ali & Riris Dian H/Edit Timker HDI)

Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) diwakili Sekretaris BKPK Etik Retno Wiyati menerima kunjungan DPRD Provinsi Sumatera Utara (Prov. Sumut) pada Senin (29/7) di kantor BKPK. Tujuan kedatangan ini adalah untuk berkonsultasi terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Sistem Kesehatan M. Faisal menyampaikan bahwa Perda Sistem Kesehatan di Prov. Sumut perlu dilakukan perubahan. “Melalui pertemuan ini kami mohon masukan dan diskusi terkait perubahan Perda tersebut agar masyarakat Sumut mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik serta sistem kesehatan yang paripurna kedepannya,” katanya.

Dalam sambutannya, Etik menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Prov. Sumut karena menaruh perhatian besar terhadap aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat Sumut. “Tiga hal yang menjadi acuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam penyiapan layanan kesehatan, yaitu mudah diakses, berkualitas dan harganya terjangkau oleh masyarakat baik melalui jaminan kesehatan maupun tidak,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Analis Kebijakan Ahli Madya BKPK Nirmala Ahmad Ma’ruf dalam paparannya menjelaskan bahwa Kemenkes saat ini berkomitmen untuk melakukan transisi sistem kesehatan melalui 6 Pilar Transformasi Kesehatan. Yaitu Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan.

Pertemuan dilanjutkan dengan diskusi mengenai berbagai macam topik dan isu kesehatan. Utamanya mengenai isu banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Selain itu isu mengenai pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Prov. Sumut. Isu lainnya yaitu ketersediaan dokter dan alat kesehatan, serta layanan rujukan di rumah sakit.

Terkait banyaknya warga yang berobat di luar negeri, Etik menekankan bahwa sebenarnya layanan kesehatan di dalam negeri tidak kalah bagus dengan di luar negeri. Isu tersebut juga sudah menjadi perhatian Pemerintah Pusat, dan itulah salah satu dasar Pemerintah Pusat melakukan Transformasi Kesehatan.

Lebih lanjut, Etik menjelaskan bahwa kedepannya pelaksanaan pembangunan kesehatan akan diselaraskan antara pusat dan daerah. Untuk menyelaraskannya, Kemenkes mengembangkan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK). “RIBK ini akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMN yang akan menjadi alat menyinergikan perencanaan di pusat dan di daerah,” terangnya.

Terakhir, Etik mendukung pemerintah daerah dalam membuat regulasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Prov. Sumut. Disampaikan juga, saat ini Kemenkes menerapkan mekanisme pembinaan wilayah, dan Prov. Sumut merupakan wilayah binaan Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Kesehatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Diharapkan kedepannya, terjadi komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dengan unit kerja pembina wilayah yang akan memfasilitasi pemecahan masalah terkait dengan integrasi program transformasi antara pusat dan daerah.

Selain Pansus Sistem Kesehatan DPRD, hadir mendampingi rombongan yaitu Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Utara, Direktur Utama RSU Haji Medan, Wakil Direktur RSU Haji Medan, Perwakilan Dinas Sosial Prov. Sumut, dan Tim Tenaga Ahli DPRD Prov. Sumut. (Penulis Nisa Fitriyani/Edit Timker HDI)

Bogor– Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes) mengadakan Capacity Building bertajuk Pemantauan Evaluasi, Efektifitas dan lmplementasi Kebijakan Kementerian Kesehatan Tahun 2024, serta penguatan transformasi kerja Pusjak PDK. Acara di helat Rabu s.d. Jumat, 24-26 Juli 2024 di Bogor.

Menurut Kepala Pusjak PDK BKPK Kemenkes Ahmad Irsan A. Moeis, kegiatan ini dilakukan untuk menguatkan dua hal. Pertama, melakukan perubahan mindset. Perubahan ini penting supaya Pusjak PDK paham saat ini sedang berada dimana dan mau kemana sekaligus mengetahui cara menjalankan atau mencapai tujuan tersebut,

“Biasanya mindset yang diharapkan adalah mengenal customer kita”, ungkap Irsan. Harapannya, melalui CB ini seluruh keluarga besar Pusjak PDK memiliki pemahaman yang sama terhadap customer yang harus dilayani oleh Pusjak PDK.

Kedua, dalam rangka terus mentransformasi budaya kerja. Budaya kerja yang diinginkan terkait keinginan masyarakat agar pemerintah bekerja lebih efisien dan efektif. “Budaya kerja yang efektif dan efisien ini yang akan kita dorong terus terjadi di Pusjak PDK,” harapnya lebih lanjut.

Irsan mencermati selama kegiatan berlangsung ada spirit besar dari pegawai Pusjak PDK untuk merubah mindset dan budaya kerja lebih agile dan mengedepankan customer perspektif dibandingkan kepentingan personal. Selain itu, terbentuk juga sinergi diantara pegawai. “Harapannya sinergi kolaborasi kedepan semakin lebih baik sehingga pusjak PDK bisa menjadi leaders factory di Kementerian Kesehatan,” tegas Irsan.

Metode yang dilakukan dalam acara ini dilakukan secara mix. Yakni dengan mengundang para narasumber kompeten yang dapat memberi pengetahuan dan pemahaman akan tujuan merubah mindset dan budaya kerja. Selanjutnya dikombinasikan dengan permainan untuk meningkatkan soliditas, kekeluargaan dan saling keterhubungan antar satu sama lain. Tidak hanya antar individu tetapi antar tim kerja. “Harapan kami para timker ini bisa bekerja cross cutting,” kata Irsan.

Irsan juga berharap setiap individu di Pusjak PDK bisa memahami seluruh tugas dan bisa menjelaskannya kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi lembaga.

Peserta kegiatan adalah seluruh pegawai aktif Pusjak PDK, pegawai yang sudah purna bakti serta pegawai yang sudah mutasi ke unit kerja lain. Menurut Irsan kontribusi pegawai yang sudah purna bakti selama ini cukup besar terhadap organisasi. Pusjak PDK bisa berada saat ini karena adanya kontribusi dan peran dari para pegawai ini di masa lalu. Hal ini perlu diberikan apresiasi sekaligus dapat memperkaya pengetahuan dan memberi motivasi bagi pegawai yang saat ini masih aktif.

Irsan menjelaskan dengan mengundang pegawai yang telah mutasi, pegawai ini dapat memberi warna baru dan pengalaman terbaik yang pernah didapatkan di Pusjak PDK untuk diterapkan di tempat yang baru.

Dalam kesempatan pembukaan acara, hadir Kepala BKPK Syarifah Liza Munirah memberi sambutan dan arahan. (Penulis Fachrudin Ali/Edit Pusjak PDK/Timker HDI)

Jakarta – Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) berkomitmen melakukan transformasi kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di Indonesia. Transformasi pembiayaan kesehatan sebagai  pilar pendukung keempat untuk memastikan pembiayaan kesehatan yang cukup, adil, efektif, dan efisien. Health Technology Assessment (HTA) merupakan komponen pendukung pilar pembiayaan kesehatan. HTA adalah proses pengambilan keputusan multidisiplin yang sistematis untuk mengevaluasi teknologi kesehatan yang berperan penting mendukung kebijakan berbasis bukti  bagi para pembuat keputusan.

Kebutuhan penilaian teknologi kesehatan sebagai dasar pengambilan kebijakan saat ini terus meningkat. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenkes melalui Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) telah meluncurkan Pedoman Umum Penilaian Teknologi Kesehatan. Pedoman ini diluncurkan sebagai acuan pelaksanaan asesmen HTA yang telah didiseminasikan pada 2022. Demikian disampaikan Lusiana Siti Masyitoh Ketua Tim Kerja Kebijakan Health Technology Assessment, Pusjak PDK BDK pada Pertemuan Pengenalan Kajian HTA, Selasa (23/7) di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Lusi menjelaskan bahwa tahun 2024 telah ditetapkan 27 topik prioritas kajian HTA yang akan dilaksanakan dengan metode adaptif HTA. Lusi juga  menyampaikan bahwa pertemuan ini akan memberikan pengenalan HTA yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan kajian HTA 2024.

Selanjutnya, Lusi juga menekankan pentingnya keterlibatan perwakilan organisasi profesi sebagai panel ahli dalam pelaksanaan kajian HTA. “Bantuan dan kerjasama Bapak dan Ibu sangat diperlukan agar pelaksanaan kajian dapat berjalan lancar dan menghasilkan analisis yang akurat serta dapat diandalkan,” katanya

Pada kesempatan yang sama, para ahli memberikan perspektif yang lebih luas dalam menilai teknologi kesehatan yang akan dimanfaatkan dalam layanan kesehatan.  Auliya Suwantika Guru Besar Ilmu Kefarmasian dari Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran menyampaikan bahwa saat ini Indonesia menghadapi tantangan baru.

Auliya mengatakan kriteria teknologi kesehatan tidak hanya aman dan berkualitas, namun ada tantangan selanjutnya yaitu efektivitas biaya. Ia menambahkan jika cost-effective sudah tercapai maka harus affordable. “Kita juga dihadapkan pada sumber daya kesehatan yang terbatas maka kita perlu melakukan studi HTA untuk membantu prioritas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Panji Fortuna Hadisoemarto dari Centre of HTA Studies, Universitas Padjadjaran menjelaskan bahwa pelaksanaan HTA memerlukan peran dan pendampingan ahli dari perwakilan organisasi. Hal tersebut untuk memberikan data dan informasi yang valid sehingga membantu proses evaluasi ekonomi  bagi teknologi kesehatan dalam konteks lokal. “Data lokal dapat meningkatkan applicability hasil evaluasi berdasarkan model yang dibuat untuk populasi Indonesia,” kata Panji.

Pelaksanaan HTA juga didukung oleh berbagai pemangku kepentingan. Seperti Unit Utama Kemenkes, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Organisasi Profesi, Rumah Sakit, Institusi Pendidikan Tinggi, Para Akademisi dan Para Pakar yang memiliki keahlian serta pengalaman, juga masyarakat adalah para pemangku kepentingan yang memerlukan kajian HTA dalam mengevaluasi teknologi kesehatan. Selain itu, kegiatan ini dihadiri oleh para akademisi, praktisi, para pakar dan perwakilan panel ahli dari berbagai Organisasi Profesi Kesehatan. (Penulis Ully Adhie Mulyani/edit Timker HDI)

.

Jakarta– Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang masing-masing. Menurut Sekretaris BKPK Etik Retno Wiyati hal ini dikarenakan tantangan kerja ke depan akan semakin berat. Oleh karena itu para pejabat fungsional diharapkan sensitif dan responsif terhadap tantangan dan permasalahan baru yang timbul baik dari dalam maupun luar organisasi.

“Saya berharap para Pejabat  Fungsional yang baru dilantik hari ini dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Kita harus mengembangkan kompetensi tidak hanya hard skill tetapi juga soft skill sehingga orang lain tahu keahlian kita di bidang apa,” ujar Etik pada Rabu (24/7) di Ruang Ars Longa.

Dijelaskan Etik bahwa Pelantikan Jabatan Fungsional ini dalam rangka upaya menjalankan Transformasi Sistem Kesehatan pilar ke-7 yaitu Transformasi Internal. Transformasi internal bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan sehingga menghasilkan layanan kesehatan yang lebih baik di Indonesia.

“Kita berada di era transformasi sistem kesehatan, apa yang telah kita lakukan dengan baik di waktu lalu agar ditingkatkan, ada hal-hal yang harus kita percepat namun harus tegak lurus sejalan dengan tujuan Kemenkes,” jelas Etik.

Etik menghimbau agar para pejabat fungsional yang telah dilantik untuk menginternalisasi jabatan barunya, mengintegrasikan dengan tempat tugasnya. Selain itu juga mempunyai visi terhadap diri sendiri, apa sumbangsih untuk unit dimana dirinya ditempatkan. Visi agar menjadi individu yang berkontribusi terhadap organisasi.

“Teman-teman harus menginternalisasi jabatan fungsional yang sudah diemban untuk mendukung dimanapun kita ditempatkan. Kita harus sejalan dengan tempat tugas kita masing-masing. Tugas kita di Kemenkes bukan hanya merumuskan kebijakan tapi sampai mengawal implementasi dan mengawal evaluasinya,” ujar Etik.

Etik juga mengharapkan para pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat BKPK memiliki wawasan jauh kedepan dan mampu melakukan terobosan yang positif melalui pemikiran yang kreatif, inovatif, dan sistematik untuk kepentingan organisasi. “BKPK harus mampu bertransformasi menjadithink tankKemenkes. Seluruh kebijakan harus berdasarkan evidence based, ini menjadi tugas kita bersama,” pungkasnya.

Pejabat Fungsional di lingkungan BKPK yang dilantik pada Rabu (24/7) adalah Titin Delia, SKM, M.Ak sebagai JF Perencana Ahli Pertama bertugas di Sekretariat BKPK  dan  Wahyu Ramadhan, S. Kom sebagai JF Pranata Komputer Ahli Pertama.  bertugas di Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan. (Penulis Kurniatun K)

Bandung – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turut mendukung dan berpartisipasi dalam event lari terbesar di Indonesia yakni Pocari Sweat Run Indonesia (PSRI) di Kota Bandung pada 20-21 Juli 2024. Ini merupakan yang pertama kalinya dalam 11 tahun penyelenggaraan. Hal tersebut diungkapkan oleh Nida Rahmawati, Direktur Usia Produktif dan Lansia (UPL), Kemenkes.

“Ini merupakan pertama kalinya Kemenkes mendukung dan berpartisipasi dalam event ini untuk mengawal kelancaran penyelenggaraan dan juga sebagai wujud komitmen hidup sehat kita para insan kesehatan” ujar Nida saat acara Carbo Loading dan silaturahmi bersama anggota Kemenkes Runners di Bapelkes, Bandung (20/7)

Pada kesempatan ini, Nida juga mengapresiasi para pelari Kemenkes yang ikut dalam event PSRI dan menjadikan event ini menjadi ajang silaturahmi dengan pelari ASN Kemenkes.

“Lari merupakan salah satu dari 11 cabang olahraga di bawah Kemenkes yang perlu didukung karena tidak semua orang mau jadi pelari, yang mau lari sudah tentu cinta olahraga sehingga saya sangat apresiasi bahkan ada yang datang dengan biaya sendiri dari provinsi yang jauh” lanjut Nida

Sebagai tambahan, Nida juga mengharapkan komunitas lari dapat bersatu dibawah satu payung Kemenkes meskipun dari komunitas lari yang berbeda.

“Penting bagi para pelari di Kemenkes untuk bersatu dalam wadah yang sama meskipun dari komunitas yang berbeda sehingga bisa menjadi modal penting bagi insan kesehatan untuk selalu menggelorakan hidup sehat” sambung Nida.

Kemenkes turut berpartisipasi dengan menyertakan sebanyak 52 pelari dari berbagai unit pusat dan daerah, diantaranya Sekretariat Jenderal, Ditjen Farmalkes, Ditjen Kesmas, Ditjen P2P, BKPK, Dinkes Provinsi Jabar, Dinkes Kota Bandung, Bapelkes Jakarta, RSCM, RSAB Harapan Kita, RS Mata Cicendo, RSUP Hasan Sadikin, RS Moh Hosein Palembang, RS Rotinsulu, RS Paru Bogor, Poltekkes Bandung dan RSUD Kota Bandung. Para pelari turun dalam 4 kategori antara lain: 5K, 10K, 21K (Half Marathon) dan 42K/(Full Marathon).

Kemenkes juga memberikan dukungan dengan menurunkan tenaga medis beserta perlengkapan kesehatan dan ambulan yang tersebar di sepanjang rute lari dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Rumah Sakit setempat demi penguatan ekosistem #saferunning yang digaungkan dalam event tahun ini. (Humas BKPK/Editor: Kemenkes Runners)