Jakarta– Setahun sejak pendeklarasiannya, ASEAN One Health Network (AOHN) serta ASEAN One Health Joint Plan of Action (ASEAN OH JPA) resmi diluncurkan di Jakarta pada Rabu (19/6). Seremoni peluncuran dilakukan dengan pemukulan gong oleh Troika (Indonesia, Lao PDR, Malaysia) selaku outgoing, current, dan incoming Chair ASEAN.

ASEAN One Health Network merupakan sebuah jejaring multi sektoral yang meliputi seluruh pemangku kepentingan yang menangani kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Sementara ASEAN One Health Joint Plan of Action merupakan sebuah dokumen yang memuat langkah-langkah strategis sebagai acuan kepada para pemangku kepentingan tersebut dalam mengimplementasikan pendekatan One Health di kawasan.

“ASEAN One Health Network dibentuk untuk meningkatkan komunikasi lintas sektoral, koordinasi, kerja sama, dan kolaborasi antar negara anggota. Sedangkan ASEAN One Health Joint Plan of Action akan berfungsi untuk mengkonsolidasikan, mengadvokasi, dan mendukung implementasi One Health di negara-negara anggota ASEAN.”

Demikian disampaikan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pambudi sebelum pelaksanaan seremoni. Menurutnya selama ini belum ada mekanisme koordinasi lintas sektoral di bawah ASEAN.

Para pemimpin negara ASEAN mendeklarasikan One Health Initiative pada KTT ASEAN ke 42 di Labuan Bajo tahun lalu. One Health Initiative menekankan komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk menyatukan dan mengefektifkan kolaborasi multisektor dan multilateral di bawah kerangka One Health, yang kemudian berujung pada pembentukan ASEAN One Health Network dan ASEAN One Health Joint Action Plan.

Dengan peluncuran tersebut diharapkan pengembangan, operasionalisasi, dan implementasi ASEAN One Health Network dan ASEAN One Health Joint Action Plan akan memperkuat kemampuan ASEAN dalam memitigasi ancaman biologis, khususnya dalam memperkuat kapasitas untuk mempersiapkan dan merespons wabah dan penyakit menular yang baru muncul.

Senada dengan yang disampaikan Imran, Senior Veterinarian Direktorat Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Fadjar Sumping Tjatur Rasa mengatakan bahwa pembentukan ASEAN One Health Network diperlukan untuk  mengembangkan dan memperkuat kolaborasi multisektoral dan koordinasi One Health Initiative diantara negara anggota ASEAN, termasuk membangun hubungan dengan mekanisme nasional yang sudah ada dan/atau yang potensial di negara-negara anggota ASEAN.

Harapan serupa juga disampaikan oleh Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Anas Ma’ruf yang mewakili Troika Indonesia dalam memberikan sambutan sesaat sebelum acara peluncuran. Menurutnya momentum ini sangat penting, sebagaimana diamanatkan dalam deklarasi ASEAN One Health Initiative.

“Hal yang terjadi beberapa tahun terakhir telah menunjukkan kepada kita dampak buruk dari krisis kesehatan global. Pandemi COVID-19 menggarisbawahi perlunya struktur kesehatan yang kuat dan koordinasi yang efektif diantara negara-negara. Memperkuat ASEAN One Health Network merupakan langkah penting menuju arah ini dan mengkoordinasikan respons kolektif kita terhadap keadaan darurat kesehatan, ujar Anas.

Untuk itu, Anas mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk berkomitmen dan berpartisipasi aktif dalam ASEAN One Health Network. Dikatakan Anas bahwa keberhasilan implementasinya akan bergantung pada persatuan dan semangat kolaboratif.

“Dengan bekerja sama dalam kerangka ini, kita dapat memastikan bahwa ASEAN One Health Network berfungsi sebagai komite koordinasi yang efektif dan siap untuk mengatasi setiap krisis kesehatan yang menghadang,” ujar Anas.

Anas juga memberikan apresiasinya pada seluruh negara anggota ASEAN serta semua pihak yang terlibat dalam pembentukan ASEAN One Health Network dan ASEAN One Health Joint Plan of Action.“Terima kasih atas dedikasi anda yang terus menerus terhadap kesehatan dan kemakmuran masyarakat ASEAN, kontribusi anda semua sangat berharga. Mari melanjutkan perjalanan ini bersama-sama, ingatlah bahwa kekuatan kita terletak pada persatuan. Dengan berkomitmen pada ASEAN One HealthNetwork dan mendukung implementasi ASEAN One Health Joint Plan of Action, kita tidak hanya mempersiapkan diri untuk menghadapi pandemi di masa depan, tetapi juga memupuk semangat kolaborasi dan saling mendukung,” tutup Anas (Penulis Kurniatun/Edit Timker HDI)

Jakarta– Acara ini menandai tonggak penting dalam upaya kolektif untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat melalui pendekatan kolaboratif dan multisektor, yaitu pendekatan One Health. Hal ini juga menunjukkan aksi nyata dalam mewujudkan komitmen bersama sebagai komunitas ASEAN dalam meningkatkan ketahanan dan keamanan kesehatan masyarakat.”

Demikian disampaikan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Syarifah Liza Munira pada acara Launching of ASEAN One Health Network (AOHN) and ASEAN One Health Joint Plan of Action (ASEAN OH JPA) di Jakarta, Rabu (19/6). 

Dijelaskan Liza bahwa One Health adalah sebuah pendekatan untuk merancang dan mengimplementasikan program, kebijakan, legislasi, dan penelitian yang melibatkan berbagai sektor untuk berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai hasil kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Menurut Liza pendekatan ini menandai adanya pengakuan bahwa kesehatan dan kesejahteraan manusia, hewan, dan lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal ini dimulai pada saat pandemi COVID-19, dimana pendekatan kolaboratif dan multisektoral sangat penting dalam menangani penyakit menular, terutama penyakit zoonosis.

“ASEAN One Health Network menandakan komitmen untuk pendekatan holistik terhadap kesehatan yaitu keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Pendekatan ini sangat penting dalam mencegah dan mengendalikan penyakit pada sumbernya serta mengurangi dampaknya terhadap sistem kesehatan kita,” tutur Liza.

Oleh karena itu, lanjut Liza, Indonesia memiliki filosofi One World, One Health di tingkat global, regional, dan lokal untuk mencegah terjadinya pandemi di masa depan, terutama dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dunia dan urbanisasi.

Lebih lanjut Liza menjelaskan  ASEAN One Health Joint Action Plan menunjukkan peta jalan yang konkret untuk mengimplementasikan prinsip dan strategi One Health. Melalui koordinasi yang komprehensif, negara-negara anggota ASEAN dapat meningkatkan pengawasan, deteksi dini, dan mekanisme respons, yang pada akhirnya memperkuat kapasitas kawasan dalam menangani keadaan darurat kesehatan masyarakat.

Liza sangat mengapresiasi keterlibatan dan dukungan mitra pembangunan kesehatan dalam menghasilkan kedua inisiatif ini. Liza mengharapkan kolaborasi ini dapat meningkatkan kesiapan, respons, dan ketahanan kesehatan di kawasan ASEAN dalam menghadapi krisis kesehatan di masa depan.

“Saya percaya bahwa melalui sinergi yang baik dan kolaborasi yang erat, kita siap untuk membuat langkah yang signifikan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ASEAN,” tutup Liza.

Senada dengan Liza, Konselor Kerjasama Pembangunan Kedutaan Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste Oliver Hoppe yang juga berkesempatan memberikan sambutan pada acara ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan kesatuan dalam upaya untuk mengatasi kedaruratan kesehatan masyarakat dengan pendekatan One Health sebagai panduan.                                                                                                          

“Selama beberapa tahun terakhir dunia telah mengalami tantangan disebabkan oleh pandemi Covid-19. Selain itu juga munculnya penemuan virus-virus baru, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Kita terus berupaya untuk mencegah dan melindungi diri dari ancaman biologis baru. Tantangan tersebut telah menunjukkan betapa diperlukannya kolaborasi regional dan internasional yang kuat,”

Menurut Oliver pendekatan One Health berupaya untuk mencapai keseimbangan antara kesehatan manusia, hewan, lingkungan dan menghindarkan dari ancaman terhadap kesehatan global. ASEAN One Health Network dapat dituangkan sebagai kebijakan dan praktik global, sementara ASEAN One Health Joint Plan of Action akan memberikan jangkauan yang komprehensif untuk implementasi One Health yang berkelanjutan di seluruh wilayah. Peluncuran kedua inisiatif tersebut akan memulai rangkaian upaya meningkatkan kesiapan dalam menghadapi pandemi di masa depan di kawasan ASEAN.

Acara Launching of ASEAN One Health Network and ASEAN One Health Joint Plan of Action juga disertai dengan seri webinar tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Webinar ini menampilkan sesi berbagi pengetahuan dan peningkatan kapasitas diantara para pemangku kepentingan. Melalui dialog dan berbagi praktik terbaik diharapkan webinar ini dapat berkontribusi dalam membangun kesiapsiagaan dan ketahanan kawasan dalam menghadapi krisis kesehatan. 

Acara yang didukung oleh oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ini, dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN, organisasi internasional seperti Quadripartite: FAO, UNEP, WHO, WOAH; Australian Mission to ASEAN; Global Affairs Canada; The UK Mission to ASEAN; The UK Health Security Agency; U.S Agency for International Development; World Bank. Di tingkat nasional, hadir perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait dengan isu One Health, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Penulis Kurniatun/Edit Timker HDI)

Jakarta– Diseminasi Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 dibagi dalam 2 acara yaitu sesi Panel dan sesi Coaching Clinic. Pada Panel acara diisi dengan penyampaian materi tentang Hasil SKI 2023; Metodologi, Sampling, dan Pembobotan SKI 2023; Validasi SKI 2023; Pemanfaatan Data Hasil SKI 2023; Praktik Baik Pendampingan Program Stunting; dan Cross Tab Hasil SKI dengan Susenas.

Direktur Pengembangan Metodologi Survei dan Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) Sarpono yang membawakan topik Metodologi, Sampling, dan Pembobotan SKI 2023 pada sesi Panel pertama menyampaikan bahwa BPS mengawal kegiatan SKI dalam hal metodologi. Dijelaskan Sarpono bahwa jumlah sampel SKI sebesar 34.500 Blok Sensus atau 345.000 rumah tangga untuk pelaksanaan Riskesdas, 345.000 rumah tangga balita untuk pelaksanaan SSGI, dan 2.500 Blok Sensus atau 25.000 rumah tangga untuk sampel Biomedis. SKI adalah suatu survei dengan cakupan Rumah Tangga. Untuk menjamin kerepresentatifan SKI, BPS membangun stratifikasi ke dalam strata urban dan rural. Dijelaskan lebih lanjut oleh Sarpono bahwa metodologi yang telah disusun untuk SKI telah dirancang sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Menambahkan pernyataan tersebut, Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS, Ahmad Avenzora menyatakan bahwa BPS mendukung penyediaan data stunting melalui keterlibatan dalam penghitungan maupun pemberian rekomendasi metodologi survei yang menjadi sumber data stunting. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS mengumpulkan berbagai informasi seperti keterangan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, akses terhadap makanan, perumahan, pengeluaran rumah tangga, dll. Indikator yang dihasilkan dari Susenas dapat digunakan untuk evaluasi program percepatan penurunan stunting, baik intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi sensitif dilakukan untuk menanggulangi penyebab langsung dari stunting. SKI, menurut Avenzora, hanya dilakukan khusus untuk topik kesehatan.

Sementara itu Abdul Razak Thaha Tim Pakar SKI dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang memberikan presentasi Praktek Baik Pendampingan Program Stunting menyampaikan bahwa survei adalah data tersedia yang paling valid untuk menetapkan prevalensi stunting. Data survei seyogyanya menjadi sumber utama pada tingkat kabupaten/kota untuk mengidentifikasi dengan tepat titik terlemah masuknya stunting baru dan faktor risiko yang perlu segera diatasi. Namun konsekuensinya sosialisasi terhadap data survei harus dipercepat, tim SKI perlu menuntaskan semua kerjanya dengan menyediakan data yang telah dianalisis pada tingkat Kabupaten/Kota serta perlu dirancang pola pendampingan yang tepat bagi Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan data survei dan data lainnya.

Terkait validasi data SKI, Tim Validasi SKI dari Universitas Indonesia Sabarinah mengatakan bahwa validasi yang dilakukan merupakan validasi eksternal dengan didahului oleh validasi internal. Tujuan dari validasi adalah memperoleh informasi apakah data yang dikumpulkan valid. Untuk validasi SKI 2023 tujuannya adalah melihat proses dan output SKI 2023 apakah sesuai dengan batasan/definisi/rencana ataupun prosedurnya. Validasi dilaksanakan dari bulan Agustus hingga September 2023. Pemilihan sampel wilayah validasi terbagi menjadi 5 regional yaitu Sumatera, Jabar-Jakarta-Banten, Jateng-Yogya, Jatim-Bali-Kalimantan-NTB, serta Sulawesi-Maluku-Papua-NTT. Dari hasil validasi yang dilakukan disebutkan perlunya penguatan pelatihan bagi enumerator. Pelatihan tersebut diantaranya peningkatan pemahaman definisi operasional tiap pertanyaan, keterampilan wawancara dengan probing dan pemakaian alat peraga, keterampilan mengukur (antropometri dan tekanan darah), dan ketrampilan mempersiapkan prakondisi untuk pemeriksaan lab biomedis (istilah puasa) serta pemeriksaan gigi dan mulut.

Mengenai bagaimana pemanfaatan data, Tim Pakar SKI dari Universitas Indonesia Iwan Ariawan menjelaskan bahwa data SKI dapat dimanfaatkan pengembangan program/intervensi yang berbasis data (evidence based public health). Disampaikan juga oleh Iwan jika raw data SKI 2023 lebih mudah diakses. Data akan diberikan secara full, tanpa perlu memilih variabel. Nantinya bukan hanya data yang diberikan tapi juga Pedoman Analisis Data SKI 2023. Buku tersebut menjelaskan secara rinci terkait proses analisis data SKI bagaimana melakukan analisis dengan benar, bagaimana menggunakan bobot, dsb. Karena itu Iwan menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan data-data tersebut.

Selanjutnya pada hari berikutnya dilaksanakan Coaching Clinic yaitu konsultasi peserta yang ingin bertanya lebih detail mengenai data SKI dengan para pakar dan tim teknis SKI. (Penulis Kurniatun/Edit Timker HDI)

Jakarta– Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes) Syarifah Liza Munira mengatakan bahwa Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang dilaksanakan pada tahun 2023 menghasilkan data kesehatan yang sangat luas karena mengacu pada indikator pembangunan kesehatan nasional dan global seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Sustainable Development Goals (SDGs), Global Burden of Disease (GBD) serta Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes).

“Data SKI 2023 tidak hanya data stunting dan status gizi balita, melainkan mulai dari akses fasilitas kesehatan, kesehatan jiwa, farmasi, penyakit menular dan tidak menular, hingga data biomedis,” ujar Liza saat memberikan presentasi di acara Diseminasi Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 pada Rabu (12/6).

Dijelaskan Liza bahwa hasil SKI 2023 telah dipublikasikan pada website BKPK dalam 3 bentuk yaitu Laporan SKI Dalam Angka, Laporan Tematik Potret Indonesia Sehat serta Factsheet yang mengetengahkan 7 topik utama permasalahan kesehatan yang menjadi perhatian nasional maupun global.

7 topik utama tersebut adalah Tantangan Kepemilikan Jaminan Kesehatan dan Upaya Peningkatan Akses Kesehatan di Indonesia; Situasi dan Tantangan Kesehatan Ibu dan Neonatus di Indonesia; Stunting di Indonesia dan Faktor Determinan; Prevalensi, Dampak, serta Upaya Pengendalian Hipertensi dan Diabetes di Indonesia; Depresi pada Anak Muda di Indonesia; Problematika Kesehatan Gigi dan Mulut di Indonesia serta Penggunaan Antibiotik Tanpa Resep Dokter.

Pada kesempatan ini Liza menguraikan temuan-temuan atas 7 topik utama ke hadapan para undangan yang hadir baik luring dan daring yang berasal dari Kementerian/Lembaga lintas sektor, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan kesehatan.

Pada topik Tantangan Kepemilikan Jaminan Kesehatan dan Upaya Peningkatan Akses Kesehatan di Indonesia, ditemukan bahwa lebih dari 25%  atau tepatnya 27,8% masyarakat Indonesia belum memiliki Jaminan Kesehatan, baik itu BPJS, asuransi swasta, maupun dari perusahaan. Sementara data untuk akses ke fasilitas kesehatan ditemukan bahwa 43% masyarakat lebih memilih berkunjung ke Puskesmas karena alasan kemudahan akses dan biaya yang terjangkau.

Topik Situasi dan Tantangan Kesehatan Ibu dan Neonatus di Indonesia membahas bahwa sebanyak 3 dari 10 (28%) ibu hamil mengalami anemia, dan 2 dari 10  (17%) memiliki risiko Kurang Energi Kronik (KEK). Kondisi tersebut dapat menyebabkan bayi berat badan lahir rendah dan kelahiran prematur yang merupakan penyebab kematian tertinggi atau berkontribusi terhadap 63,5% kematian neonatal.

Sementara topik Stunting di Indonesia dan Faktor Determinan membahas penurunan stunting dari tahun 2013 ke tahun 2023, namun dari tahun 2021 hingga 2023 terjadi kenaikan pada wasting. Selama ini fokus penanganan ditujukan pada anak stunting, sementara anak wasting juga memerlukan perhatian supaya tidak jatuh ke dalam kondisi stunting.

Selanjutnya topik Prevalensi, Dampak, serta Upaya Pengendalian Hipertensi dan Diabetes di Indonesia ditemukan bahwa sebesar 30,8% penduduk berusia 18 tahun keatas terdiagnosis hipertensi berdasarkan pengukuran tekanan darah, namun hanya 8,6% penduduk pernah didiagnosis hipertensi sebelumnya. Sementara pada kasus Diabetes sebesar 11,7% penduduk diketahui memiliki kadar gula di atas normal.

Pada topik Depresi pada Anak Muda di Indonesia ditemukan bahwa Prevalensi depresi paling banyak didapatkan pada kelompok anak muda berusia 15-24 tahun dengan hanya 10,4% anak muda dengan depresi yang mencari pengobatan.

Topik Problematika Kesehatan Gigi dan Mulut di Indonesia ditemukan bahwa hampir semua kelompok umur (balita, dewasa dan lansia) mempunyai indeks kerusakan gigi tinggi atau sangat tinggi.

Sementara itu pada topik Penggunaan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ditemukan bahwa lebih dari 20% masyarakat pernah mengonsumsi antibiotik dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dan sekitar 41% diantaranya tidak menggunakan resep dokter.

Liza mengharapkan data-data tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi program dan capaian terhadap indikator-indikator penting dalam pembangunan kesehatan selain sebagai data dasar dalam penyusunan RPJMN dan RPJMD.

“Data yang paling baik adalah data yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Karena itu kami mengundang para stakeholders untuk menggunakan data SKI sebagai bahan perencanaan, evaluasi, maupun kepentingan ilmiah,” ujar Liza.

Lebih lanjut Liza mengungkapkan bahwa dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan data SKI BKPK juga menyelenggarakan kompetisi penulisan rekomendasi kebijakan dengan menggunakan data SKI 2023 sebagai sumber data utama. Kompetisi ini terbuka untuk masyarakat umum.

“Kami mengharap kompetisi ini memunculkan landasan rekomendasi kebijakan yang orisinil dan inovatif untuk mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan di Indonesia,” tutup Liza. (Penulis Kurniatun/Edit Timker HDI)

Jakarta– Pada tahun 2023 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaksanakan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang merupakaan integrasi dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dimaksudkan untuk mengevaluasi pembangunan kesehatan melalui pengumpulan data kesehatan berbasis komunitas.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono dalam sambutannya pada acara Diseminasi Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 yang dilakukan di Jakarta pada Rabu (12/6). Acara ini yang mengundang sejumlah Kementerian/Lembaga lintas sektor, pemerintah daerah, akademisi, peneliti, organisasi profesi serta mitra pembangunan kesehatan ini dilakukan secara luring dan daring.

Dijelaskan Wamenkes Dante bahwa penyatuan dalam bentuk satu survei ini dilakukan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan selama 5 tahun terakhir serta mengukur tren status gizi balita dari tahun 2019 hingga 2024. SKI 2023 dilakukan di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi di seluruh Indonesia.

“Data kesehatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan kesehatan di Indonesia, saya berharap Kemenkes dapat merajut hasil SKI ini dalam 6 pilar Transformasi Kesehatan,” ujar Wamenkes Dante.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Wamenkes Dante bahwa pada masa pandemi Covid-19 lalu Kemenkes begitu berhati-hati dalam membuat kebijakan karena adanya keterbatasan data yang dimiliki. Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan dikatakan Prof. Dante sangat penting bagi Kemenkes, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk melaksanakan program dan mencapai target yang diinginkan.

“Data ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan program kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti, termasuk pengembangan rencana pembangunan nasional dan daerah,” tambah Wamenkes.
Sementara itu, Wamenkes juga mengingatkan bahwa perbedaan dalam menyikapi hasil suatu survei merupakan sesuatu yang wajar. Hal tersebut tidak terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di seluruh dunia.

Wamenkes Dante menyampaikan bahwa Perbedaan dalam menyikapi hasil suatu survei merupakan sesuatu yang wajar. Langkah tepat dalam menyikapi hasil survei ini adalah memperbaiki kinerja program kesehatan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Orientasinya bukan hanya publikasi tetapi yang terpenting adalah memperbaiki program kesehatan.

Terkait pemanfaatan data SKI 2023, Wamenkes Dante menjelaskan bahwa Kemenkes membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat baik akademisi maupun peneliti untuk dapat mengakses data SKI dengan mudah. Prof. Dante berjanji bahwa proses birokrasi yang mungkin dulu ada dalam permintaan data hasil Riskesdas akan dihilangkan. Masyarakat dapat meminta data ke BKPK Kemenkes sehingga diharapkan nanti masyarakat juga memberikan evaluasi dan masukan pada program.

Terakhir Wamenkes Dante meminta agar BKPK mengunggah data SKI ke Badan Internasional sehingga profil kesehatan Indonesia menjadi teridentifikasi. Wamenkes menyampaikan bahwa dirinya sering menghadiri pertemuan internasional namun data kesehatan Indonesia tidak ada. Dengan diunggahnya data SKI ke Badan Internasional diharapkan profil kesehatan Indonesia bisa teridentifikasi sehingga kedepannya juga dapat memetakan dan membuat program strategis dalam kancah internasional. (Penulis Kurniatun K/Edit Timker HDI)

Bekasi– Pelatihan Pengkodean Diagnosis Penyakit dan Tindakan bagi Tenaga Koder di FKRTL dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2024 Gelombang 1 Angkatan 1,2,3, dan 4 resmi ditutup oleh Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang Agus Purwono Kartiko pada hari Sabtu (8/6).

Acara ini merupakan kerjasama Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes) dengan Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang. Kegiatan dilaksanakan secara daring dan luring/klasikal dari tanggal 4-9 Juni 2024.

Dalam sambutannya, Agus Purwono menyampaikan pelatihan ini sudah terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan. ”Kurikulum pelatihan sudah dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ungkapnya. Selain itu, akan selalu dilakukan evaluasi.

Menurut Agus Purwono tenaga rekam medis dari rumah sakit punya kontribusi besar bagi masyarakat, bukan hanya tenaga dokter atau tenaga medis lainnya.  Di rumah sakit,  tenaga rekam medis mempunyai peran yang penting karena apa yang dikerjakan, dicatat dan apa yang disimpan itu menjadi sangat penting sekali. Apalagi tidak mungkin tenaga dokter mengingat apa yang dikerjakan. “Ini semua ada ditangan bapak/ibu sekalian sebagai tenaga rekam medis,” jelas Agus Purwono.

Selama pelatihan peserta didampingi oleh fasilitator untuk peningkatan kompetensi. Kepala Bapelkes Cikarang menyebutkan fasilitator mengajarkan juga etika, sikap, dan pengetahuan tentang koding ini. Dalam pelatihan ini juga dilakukan simulasi dan diingatkan kembali walaupun peserta sebelumnya sudah memiliki pengetahuan mengenai ICD 10.

Dalam kesempatan ini, Agus Purwono mengingatkan pelatihan ini bukan sekedar meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kompetensi, tetapi juga menjaga kompetensi peserta yang sudah dipunyai. Di pelatihan ini pula dapat dijalin komunikasi dan membangun jejaring.

Jejaring diperlukan agar peserta selanjutnya dapat saling berkomunikasi dan berdiskusi. “Karena ilmu itu tidak hanya dibatasi selama pelatihan ini. Ilmu dan pengalaman akan didapat dengan membangun jejaring dan komunikasi,” tutur Agus Purwono.  Ketika ada masalah, ketika ada hal baru yang dapat diselesaikan, hal itu disampaikan dan dikomunikasikan ke temen-teman peserta lain dan mendiskusikannya satu sama lain.

Ketua Tim Kerja Review Tarif dan INA Grouper Pusjak PDK BKPK Kemenkes dalam Program JKN Riris Dian Hardiani dalam laporannya menyampaikan pelatihan ini diikuti total 120 peserta. Jumlah peserta tiap Angkatan sebanyak 30 orang yang berasal dari rumah sakit bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Peserta berasal dari rumah sakit pemerintah maupun swasta di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau dan Lampung.

Dari hasil evaluasi, seluruh peserta angkatan 1,2,3, dan 4 tahun 2024 dinyatakan lulus 100%. Dengan nilai rerata tertinggi berada di angka 87,03 dan terendah di angka penilaian 82,86. (Penulis Fachrudin Ali/Edit Timker HDI)

Jakarta– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes) menyeleggarakan pelatihan bagi tenaga koder program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 4-9 Juni 2024. Bertajuk Pelatihan Pengkodean Diagnosis Penyakit dan Tindakan bagi Tenaga Koder di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dalam Program JKN Tahun 2024, pelatihan ini dilaksanakan secara daring dan luring secara klasikal. Pelatihan ini diikuti peserta yang mewakili 120 rumah sakit di Indonesia Bagian Barat.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) Ahmad Irsan A. Moeis membuka acara secara daring (4/5/2024). Pada kesempatan tersebut, Irsan menyampaikan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2028 tentang Jaminan Kesehatan yakni pada Pasal 71 ayat (1) bahwa BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada FKRTL secara Indonesian Case Based Groups dan/atau non-Indonesian Case Based Groups.

“Proses pengajuan klaim dalam sistem pembayaran Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s) menuntut adanya pengodingan yang baik oleh tenaga koder yang profesional (terstandar), yang diikuti dengan sistem IT yang andal,” ujarnya.  Hal ini akan menghasilkan pengelompokkan kode INA-CBG’s yang akurat sehingga diperoleh tarif yang sesuai dengan pelayanan kesehatan yang telah diberikan FKRTL kepada masyarakat.

Saat ini masih terdapat permasalahan koding dalam pelaksanaan Program JKN yang mengakibatkan adanya dispute dan pending klaim. Hal ini menyebabkan terjadinya penundaan pembayaran dari BPJS Kesehatan kepada FKRTL.

Menurut Irsan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan Program JKN. “Salah satunya adalah penguatan kompetensi koder JKN melalui standarisasi agar semua koder yang ada di Indonesia memiliki kemampuan dan kompetensi yang sama,” jelasnya.

Pelatihan koding ini juga perlu dilakukan untuk mencapai indikator National Health Insurance (JKN) Reforms and Results Program PforR DLI 7.1 khususnya, (kursus pelatihan pengkodean klinis) dan 7.2 (Kemenkes menyusun pelatihan dan sertifikasi untuk paling sedikit satu koder di setiap 1.800 FKRTL secara kumulatif) sampai tahun 2025.

Irsan mengungkapkan pelatihan ini bekerjasama dengan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang dan akan diselenggarakan sebanyak 3 gelombang yaitu Gelombang 1 di Bekasi, Gelombang 2 di Makassar, dan Gelombang 3 di Bandung. Pelatihan ini akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahun agar semua tenaga koder yang ada di seluruh rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dapat memiliki kompetensi yang sama.

Lebih lanjut Irsan berharap peserta memiliki kesungguhan untuk mengikuti pelatihan ini sehingga dapat memiliki kompetensi dan pengetahuan tentang penerapan sistem INA-CBGs dalam Program JKN.

Pada kesempatan yang sama Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang Agus Purwono Kartiko mengungkapan pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitas tenaga koder. Etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, dan profesional dapat dicapai melalui pelatihan ini. “Pelatihan ini juga dapat membangun jejaring yang luas,” katanya.

Ketua Tim Kerja Review Tarif dan INA Grouper dalam Program JKN Riris Dian Hardiani mengungkapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 baru disahkan pada bulan Mei lalu. “Berdasarkan peraturan ini, Menteri Kesehatan diberi amanat untuk melakukan peninjauan manfaat JKN sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar. Penerapan peraturan ini dilakukan secara bertahap,” jelasnya.

Perubahan ketiga peraturan tentang JKN ini terkait dengan kelas rawat inap, kelas standar, dan kebutuhan dasar kesehatan. Riris menegaskan bahwa manfaat JKN sama bagi semua peserta. “Segmen kepesertaan bisa berbeda-beda, tapi manfaat medisnya sama. Yang membedakan adalah manfaat non medis yang diperoleh seperti kenyamanan karena kelas dan ruangannya yang berbeda,” ujarnya.

(Penulis Fachrudin Ali/Edit Pusjak PDK/Edit Timker HDI)

Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 yang dihadiri oleh para pejabat dan pegawai di Lapangan Upacara Kantor Pusat, Jalan Rasuna Said, Jakarta (1/6). Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono bertindak selaku Inspektur Upacara, memimpin dan membacakan pidato sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024 ini mengambil tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini mengandung maksud bahwa Pancasila menyatukan kita dengan segala perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri dan berdaulat,” ujar Dante membacakan sambutan Kepala BPIP.

Pancasila diharapkan menjadi filter agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan. Pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini ditandai dengan masifnya penggunaan teknologi dan ponsel pintar dalam mengakses informasi melalui beragam media harus dapat dimanfaatkan secara bijaksana. Salah satunya untuk menyiarkan konten-konten dan narasi positif yang mencerminkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Lebih dari itu, saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk mengarusutamakan Pancasila dengan metode dan cara-cara kekinian dalam menyongsong bonus demografi yang akan menempatkan kaum milenial dan Gen-Z sebagai pelaku utama pembangunan bangsa,” lanjut Dante.

Terakhir, Dante membacakan ajakan Kepala BPIP kepada seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama bergotong royong merawat anugerah Pancasila melalui peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni.

“Kita harus bekerja sama dan berkolaborasi menjaga kerukunan dan keutuhan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila, semoga peringatan Hari Lahir Pancasila ini dapat memompa semangat kita semua untuk terus mengamalkan Pancasila demi Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berwibawa di kancah dunia,” tutup Dante mengakhiri sambutan.

(Penulis: Ahdiyat/Edit Timker HDI)

Jakarta – Pola makan yang tidak sehat secara signifikan meningkatkan risiko penyakit tidak menular (PTM). Berdasarkan data WHO, PTM membunuh 41 juta orang setiap tahunnya, atau 74% dari seluruh kematian global. Kontributor utama PTM adalah penyakit kardiovaskular dan diabetes. Penyakit kardiovaskular menyumbang 17,9 juta kematian dan diabetes menyumbang 2 juta kematian setiap tahunnya. Tingginya angka kematian akibat PTM menjadikan permasalahan ini sangat penting untuk segera diatasi.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Harbuwono pada para delegasi negara anggota ASEAN yang hadir pada Pertemuan Konsultatif Kedua untuk Pengembangan Kerangka Strategis dan Rencana Aksi Multisektor Regional ASEAN terkait Reformulasi dan Produksi Pilihan Makanan dan Minuman yang Lebih Sehat di Jakarta pada Senin (27/5/2024).

Pada 26 Oktober 2021, para pemimpin negara ASEAN telah mendeklarasikan Reformulasi dan Produksi Pilihan Makanan dan Minuman yang Lebih Sehat pada KTT ASEAN ke-38. Deklarasi tersebut sebagai komitmen dan arah kebijakan untuk mengendalikan dan mengurangi beban obesitas dan penyakit tidak menular yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir di kawasan ASEAN.

Selanjutnya perlu disusun Kerangka Strategis dan Rencana Aksi untuk mengimplementasikan deklarasi ini. Dalam proses penyusunannya, bukan hanya dilakukan oleh sektor kesehatan saja namun perlu keterlibatan dan kolaborasi dengan sektor lainnya yaitu keuangan, perdagangan dan pangan. Pertemuan konsultasi pertama telah membahas pengalaman dan strategi penurunan PTM di masing-masing negara ASEAN, sedangkan pertemuan kedua ini bertujuan untuk finalisasi Kerangka Strategis dan Rencana Aksi.

“Pertemuan ini menyatukan kita dari berbagai sektor, organisasi internasional, dan badan regional, bersama berkomitmen untuk mempromosikan kebiasaan pola makan yang lebih sehat kepada masyarakat kita,” tutur Prof Dante.

Selanjutnya Prof. Dante menyampaikan bahwa kerangka ini juga akan menjadi acuan untuk pembaruan kebijakan nasional dalam pilihan makanan dan minuman yang lebih sehat di Indonesia. Ini sejalan dengan aspirasi Kementerian Kesehatan yang telah menggencarkan agenda transformasi kesehatan selama 2 tahun terakhir.

“Tujuan kami termasuk dalam menyelidiki kecukupan gizi dan pengendalian penyakit terutama PTM. Pilar pertama transformasi kesehatan yaitu pada layanan primer melibatkan edukasi masyarakat tentang kesehatan melalui platform kesehatan digital serta skrining terhadap 14 penyakit penyebab kematian di semua kelompok usia,” tambahnya.

Prof. Dante juga mengharapkan bahwa hendaknya kerangka strategi dan rencana aksi yang disusun bersifat komprehensif namun praktis untuk dlaksanakan.

Senada dengan Wamenkes, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Eva Susanti juga mengharapkan pertemuan ini dapat menghasilkan rancangan yang berdampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan ASEAN.

“Kehadiran anda semua menandakan komitmen yang kuat untuk mewujudkan ASEAN yang lebih sehat. Saya yakin kita dapat mencapai kemajuan yang luar biasa dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kesehatan dan kesejahteraan di wilayah kita,” ujar Eva.

Selain dihadiri negara-negara anggota ASEAN, pertemuan yang berlangsung pada 27-29 Mei 20204 ini juga dihadiri oleh sejumlah organisasi internasional seperti ASEAN Secretariat, WHO, UNICEF, World Bank, ASEAN Food and Beverages Association (AFBA), Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), dan International Life Sciences Institute (ILSI) yang menampilkan presentasi mengenai informasi terkini dalam reformulasi pangan.

Selaku penyelenggara pertemuan ini, Ketua Tim Kerja Kebijakan Kesehatan Regional, Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan Khoiri Jinan menjelaskan hasil pertemuan ini akan menjadi masukan bagi finalisasi Kerangka Strategis Regional Multisektoral dan Rencana Aksi ASEAN. Kerangka kerja ini akan berfungsi sebagai panduan bagi negara anggota ASEAN untuk menerapkan kebijakan dan inisiatif yang mendorong kebiasaan makan yang lebih sehat dan mengurangi beban penyakit terkait pola makan. Selanjutnya dokumen ini akan diajukan untuk dapat diadopsi pada Pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN pada bulan Agustus mendatang.

ASEAN tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan melalui upaya strategis dan kolaboratif. (Penulis: Kurniatun Karomah/Edit Timker HDI/Pusjak KGTK)

Bandung – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan World Bank (Bank Dunia) menyelenggarakan kursus Analisis Data Klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelatihan diadakan selama 3 hari pada 21-23 Mei 2024 di Kota Bandung, Jawa Barat. Hadir secara daring Kepala BKPK Syarifah Liza Munira memberikan sambutan.

Liza menyatakan kegembiraannya karena kursus ini bisa diadakan di Indonesia. Terlebih pelatihannya belum banyak dilakukan di negara Kawasan Asia Timur dan Pasifik. Sebelumnya, baru Vietnam dan Thailand yang pernah melakukannya.

“Saya kira sangat beruntung mengadakan pelatihan di Indonesia, yang selama ini diselenggarakan luar negeri. Kita bisa belajar dari para ahli yang berpengalaman dalam analisis data kesehatan” ujar Liza.

Liza juga mengharapkan peran aktif peserta dalam mengikuti kursus ini sehingga ilmu yang didapat dapat diaplikasikan secara lebih luas untuk membantu pengambil keputusan dalam membuat kebijakan yang lebih baik. Selanjutnya hal ini berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

“Dengan analisis data klaim, kita bisa mengevaluasi tarif INA-CBG’s, perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan, pengembangan INA Groupers maupun untuk penyusunan Diseases Account”, imbuhnya.

Kumpulan data berisi informasi yang diperoleh dari penyelesaian klaim asuransi kesehatan berpotensi menjadi sumber informasi real-time yang kuat mengenai status kesehatan masyarakat. Namun sering kali tidak dieksplorasi semaksimal mungkin untuk memberikan informasi dalam pembuatan kebijakan.

Untuk membangun kapasitas kelembagaan dalam penggunaan data klaim dalam pengambilan keputusan, World Bank, BKPK Kemenkes dan Aceso Global telah merancang pelatihan ini yang disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia. Data yang digunakan adalah sampel data klaim 1% yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) Kesehatan pada tahun 2022.

Peserta pelatihan terdiri dari 50 orang meliputi analis kebijakan, administor kesehatan, statistisi, serta analis data layanan kesehatan dari Kementerian Kesehatan dan juga peserta dari BPJS Kesehatan. Peserta dihadapkan pada berbagai topik yang dapat dianalisis menggunakan data klaim asuransi kesehatan seperti analisis lama rawat, Casemix Index, Proyeksi Kebututuhan Tenaga Kesehehatan, Ambulatory Care Sensitive Conditions, Readmisi, estimate direct health costs of smoking, Assessing Drivers and Costs of “Excess” Cesarean Sections, dan lain lain.

Pelatihan ini juga dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti, Staf khusus Menteri Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Prastuti Soewondo, Pelatihan ini melibatkan para pakar dalam dan luar negeri dari World Bank, Aceso Global, Reconstra, dan BPJS Kesehatan. Para narasumber yang hadir yaitu Aakash Mohpal, Ajay Tandon , Ari Dwi Aryani, Eko Setyo Pambudi, Faraz Salahuddin, Iwan Ariawan, Jack Langenbrunner, Marion Jane Cros, Maureen Lewis, Navneet Manchanda, Sarah Bales, Sheena Chhabra, Siti Farida Hanoum, Somil Nagpal, Uranchimeg Tsevelvaanchig, dan Zelalem Yilma Debebe. (Penulis Ahdiyat/Edit Timker HDI/Pusjak PDK)