Bekasi – Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Pusat Kajian Manajemen Kesehatan (PKMK) Universitas Gajah Mada akan melaksanakan Kajian Sejarah Kebijakan Kesehatan. Kickoff pelaksanaan kajian ini diselenggarakan di Bekasi pada Selasa (23/4).
Dalam sambutannya Kepala BKPK Syarifah Liza Munira mengutip pernyataan Bung Karno agar jangan pernah melupakan sejarah. “Ini bukan hanya tentang pentingnya kita menghargai jasa dari para pendahulu kita, tetapi juga bahwasanya proses-proses atau fenomena yang kita lihat dan saksikan, rata-rata tidak ada yang betul-betul baru. Umumnya suatu fenomena itu cenderung berulang. Contohnya pada penanganan pandemi. Untuk dapat memahami dan know ‘what to do’, para ahli merujuk pada pandemi-pandemi yang lalu, bahkan sampai dengan pandemi 100 tahun yang lalu,” tutur Liza.
Menurut Liza pada agenda transformasi kesehatan, Kementerian Kesehatan juga merujuk pada apa saja yang sudah dikerjakan sebelumnya. Selain merujuk pada praktik baik di negara lain, sangat penting melihat kebijakan kesehatan yang diterapkan di Indonesia pada masa lampau.
Lebih lanjut Liza mencontohkan pada transformasi kesehatan layanan primer. “Untuk meningkatkan layanan yang lebih dekat pada masyarakat dan mendorong promotif preventif, kita bisa lihat bahwa Indonesia sudah memiliki Puskesmas, juga jejaringnya yaitu pos-pos pelayanan terpadu, Posyandu ini dapat kita perkuat dan berdayakan untuk mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan serta melakukan deteksi dini,” jelasnya.
Kajian Sejarah Kebijakan Kesehatan ini akan menghasilkan buku induk sejarah kebijakan kesehatan di Indonesia. Buku ini dapat menjadi salah satu referensi untuk penyusunan kebijakan kesehatan di Indonesia. Selain itu juga menjadi legacy dalam penyusunan kebijakan Kesehatan, baik untuk Kemenkes saat ini, maupun untuk generasi selanjutnya.
Kickoff pelaksanaan kajian kebijakan kesehatan ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan Periode 2004-2009 Siti Fadilah Supari dan para Sekjen Kementerian Kesehatan periode sebelumnya yaitu Ratna Rosita, Syafii Ahmad, dan Oscar Primadi (Penulis: Irwan Fazar/Edit Timker HDI)
Denpasar – Kementerian Kesehatan Indonesia dan Kementerian Kesehatan Brazil menjadi penyelenggara International Arbovirus Summit 2024 di Bali yang berlangsung pada 22-23 April 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan para pembuat kebijakan, pakar kesehatan, dan peneliti arbovirus global dalam kesiapan menghadapi peningkatan kasus penyakit yang ditularkan melalui vektor seperti nyamuk.
Dalam sambutannya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan perubahan iklim merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penyebaran penyakit yang disebabkan oleh arbovirus. Menkes Budi menjelaskan falsafah masyarakat Bali, Tri Hita Karana yang bermakna harmonisasi hidup antara tiga unsur, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Harmonisasi dengan alam perlu dijaga sebagai upaya menurunkan penularan arbovirus.
Menkes Budi juga menerangkan belajar dari peristiwa pandemi COVID-19 yang sangat kompleks, maka harus dilakukan desain ulang sistem layanan kesehatan nasional secara terstruktur. Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya transformasi tersebut melalui enam pilar transformasi yang berfokus pada upaya promotif dan preventif termasuk sistem pengawasan.
Lebih lanjut Menkes Budi menyampaikan, setidaknya ada lima hal yang menjadi fokus dalam penanganan penyakit menular. Pertama, mengajar, mendidik, melatih masyarakat untuk menghindari penyakit menular. Menurut Menkes Budi salah satu media edukasi yang sangat berpengaruh pada masa pandemi adalah media sosial yang dapat dimanfaatkan untuk merubah perilaku dan pola hidup masyarakat.
Kedua, pengendalian vektor atau hewan pembawa penyakit. Salah satu contoh upaya pengendalian vektor yang telah berhasil dilakukan adalah penyebaran nyamuk ber-wolbachia untuk menurunkan penularan virus dengue. Salah satu program nyamuk ber-wolbachia yang berhasil dilaksanakan adalah di Yogyakarta.
“Wolbachia diterapkan di Yogyakarta sejak 15 tahun lalu. Saat ini angka kejadian DBD semakin meningkat di banyak kota, namun tidak di Yogya,” ungkap Menkes Budi.
Upaya ketiga yang disampaikan oleh Menkes Budi adalah pengawasan atau surveilans. Sistem pengawasan sangat bermanfaat untuk mengenali ancaman penyakit yang bisa menyerang di masa yang akan datang. Saat pandemi COVID-19, Indonesia belum memiliki laboratorium kesehatan masyarakat yang terstruktur. Laboratorium ini sangat membantu dalam proses pengawasan yang tepat berdasarkan data yang diperoleh selama proses skrining penyakit.
Keempat, melakukan penelitian, pengembangan, dan produksi vaksin. Berkaca dari kejadian COVID-19, Menkes Budi mengatakan bahwa vaksin, terutama vaksin mRNA, dapat dikembangkan lebih cepat menggunakan teknologi terkini. Para ilmuwan, bahkan di tingkat universitas, didorong agar dapat melakukan penelitian untuk menemukan vaksin untuk pencegahan penyakit menular. Adapun upaya kelima yaitu terapi atau pengobatan.
Menkes Budi berharap melalui pertemuan ini peserta dapat melakukan diskusi, kerjasama, dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Senada dengan Menkes Budi, Menteri Kesehatan Brazil Nísia Trindade Lima menyatakan harapannya pada semua pihak untuk melakukan dialog yang produktif sehingga memungkinkan berbagai negara mencapai kemajuan dalam pengendalian arbovirus.
Brazil mengalami kemajuan yang signifikan dalam inovasi dan penelitian terkait vaksin demam berdarah. “Brasil menjadi negara pertama di dunia yang menawarkan vaksin demam berdarah dalam sistem kesehatan masyarakatnya. Vaksin yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan selama bertahun-tahun ini menawarkan pendekatan baru untuk mencegah penyebaran demam berdarah dan dapat menjadi model bagi negara-negara lain yang terkena penyakit ini,” tutur Nisia.
Menurut Nisia, diperlukan peningkatan perhatian semua negara di bidang kesehatan untuk memungkinkan perluasan akses terhadap teknologi pemberantasan penyakit, khususnya virus nyamuk demam berdarah. Pertemuan ini juga dihadiri secara virtual oleh Direktur Jenderal World Health Organization (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros menyampaikan WHO telah membentuk inisiatif global arbovirus untuk memperkuat negara-negara dalam kesiapan pencegahan dan pengendalian arbovirus.
Menurut Tedros, penting untuk dilakukan sistem pengawasan yang terintegrasi, mengurangi kesenjangan kapasitas antar negara, sehingga diperlukan kerjasama dalam penelitian terkait arbovirus dan memprioritaskan kesehatan masyarakat. “Kemitraan berbagai negara ini sangat penting dalam upaya bersama untuk melindungi masyarakat dunia dari penyakit dan penderitaan yang diakibatkannya,” ujarnya. (Penulis: Sri Lestari/Edit Pusjak KGTK, Timker HDI)
Denpasar – Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Syarifah Liza Munira memberikan closing remarks dalam kegiatan GISAID Academy pada pelatihan dengan topik Accelerated NGS Bioinformatics I di Denpasar, Minggu (21/4). Liza mengapresiasi Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data (GISAID) yang telah menyelenggarakan GISAID Academy. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Indonesia dengan GISAID dalam memanfaatkan ekosistem kesehatan yang ada saat ini.
Menurut Liza, pandemi COVID-19 menjadi saksi bagaimana semua pihak harus melakukan respon cepat. Pandemi menghambat pemberian layanan kesehatan rutin karena penyebaran penyakit menular. Selain itu juga terjadi resistensi antimikroba. Hal ini merupakan ancaman berkelanjutan bagi sistem kesehatan, khususnya dalam penggunaan teknik mikrobiologi secara efisien untuk mempelajari patogen.
Lebih lanjut Liza menyampaikan selama pandemi penggunaan data genom yang diperoleh melalui Next Generation Sequencing (NGS) telah merevolusi bidang penelitian genom virus. Hal ini terbukti sangat membantu dalam pengelolaan penyakit menular dengan memberikan wawasan tentang distribusi patogen, jalur penularan, dan ukuran epidemi sepanjang waktu. “Kami menyadari ketersediaan data genetik dapat memungkinkan pengembangan alat diagnostik, membantu penemuan obat dan vaksin baru, dan menyediakan data untuk mendukung pemantauan kemanjuran vaksin,” ungkapnya.
Pada kesempatan ini Liza menuturkan untuk menangani penyakit menular secara efektif Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) memiliki peran penting. Beberapa kemampuan yang harus dimiliki Labkesmas yaitu mengidentifikasi patogen penyebab infeksi,melihat sumber dan jalur penularan, melakukan surveilans untuk mengidentifikasi patogen emerging/re-emerging, dan memperhatikan munculnya resistensi antimikroba. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus meningkatkan keterampilan sumber daya manusia di bidang kesehatan, sejalan dengan kemajuan teknologi kesehatan.
Liza pun mengajak semua peserta yang hadir untuk terus berkolaborasi dan mendukung satu sama lain dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat. Pelatihan yang telah diterima peserta akan memungkinkan dalam meningkatkan deteksi dan analisa terhadap wabah di masa depan dan juga mendukung ketahanan sistem kesehatan secara individu dan kolektif.
Senada dengan Liza, Presiden GISAID USA Peter Bogner menyampaikan hal yang sama. “Belajar dari kejadian pandemi flu burung yang pernah terjadi di Indonesia dan juga pandemi COVID-19 pada tahun 2020, tidak seorangpun dapat memprediksi bahwa pandemi saat itu akan memburuk tidak hanya di Indonesia, namun hampir di seluruh dunia,” katanya.
Menurut Peter salah satu langkah penting yang berhasil dilakukan saat terjadinya pandemi yang lalu adalah dengan melakukan kolaborasi data serta peningkatan SDM. Salah satu inisiatif dari Kemenkes untuk hal tersebut adalah mendirikan GISAID Academy untuk pelatihan dan kolaborasi lintas sektor. Pada pelatihan yang diselenggarakan pertama kali di Indonesia ini, peserta tidak hanya mempelajari teori tetapi juga melakukan praktik kerja untuk analisa data. Kindi Adam, selaku ketua panitia kegiatan GISAID Academy, berharap bahwa pelatihan ini dapat terus berlanjut secara reguler dan diikuti peserta dalam dan luar negeri dari tingkat dasar hingga lanjutan. (Penulis: Sri Lestari/Edit Pusjak KGTK/Timker HDI)
Jakarta – SekretarisBadan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Etik Retno Wiyati melantik dan mengambil sumpah Jabatan Pejabat Fungsional dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan BKPK pada hari Jumat (19/3). Enam belas pegawai yang dilantik dan diambil sumpah terdiri tiga orang pejabat fungsional dan 13 orang PPPK.
Dalam sambutannya, Etik berharap pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dapat dijadikan momentum berharga untuk melakukan perubahan kinerja ke arah yang lebih baik. Selain itu ia berharap para pejabat fungsional dan PPPK yang baru saja dilantik dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan keahliannya untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.
“BKPK yang didukung oleh pejabat fungsional dan PPPK harus mampu bertransformasi menjadithink tankKementerian Kesehatan. Seluruh kebijakan harus berdasarkan evidence based. Ini menjadi tugas kita bersama,” ujar Etik.
Etik megatakan Kementerian Kesehatan sedang berupaya melakukan proses transformasi sistem kesehatan yang berfokus pada enam pilar. Keenam pilar tersebut adalah transformasi sistem pelayanan kesehatan primer; transformasi sistem pelayanan kesehatan rujukan; transformasi sistem ketahanan kesehatan; transformasi sistem pembiayaan kesehatan; transformasi sumber daya manusia kesehatan; dan transformasi sistem teknologi kesehatan.
Keenam pilar transformasi tersebut menuntut adanya perubahan struktur organisasi dan kebijakan termasuk kebutuhan dan peran pejabat fungsional di BKPK. Perubahan struktur dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan organisasi yang agile, fleksibel, dan profesional.
Lebih lanjut Etik mengimbau agar para pegawai BKPK dapat menunjukkan diri sebagai ASN yang BerAKHLAK bangga melayani bangsa, serta selalu berorientasi terhadap Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Etik pun menyinggung tentang penerapan budaya kerja baru yaitu Eksekusi Efektif, Cara Kerja Baru, dan Pelayanan Unggul.
Pada kesempatan ini Etik juga meminta kepada pegawai yang di lantik agar mempunyai wawasan jauh kedepan dan mampu melakukan terobosan yang positif melalui pemikiran yang kreatif, inovatif, dan sistematik untuk kepentingan organisasi. Sebagai pejabat fungsional, Etik berpesan untuk memberikan makna dan ketulusan dalam setiap pekerjaan yang lakukan.
Berikut ini adalah daftar nama pejabat fungsional dan PPPK yang dilantik:
Erna sebagai JFT Penata Laksana Barang Mahir
Nyoman Fitri sebagai JFT Adminkes Ahli Pertama
Dedy Widjaya sebagai JFT Arsiparis Ahli Pertama
Nurul Kartikawati sebagai PPPK Administrator Kesehatan Ahli Pertama
Siti Mulyani sebagai PPPK Administrator Ahli Pertama
Rr Harshinta Puspitasari sebagai PPPK Administrator Ahli Pertama
Refliyana sebagai PPPK Administrator Ahli Pertama
Hendrik Rudiansyah sebagai PPPK Administrator Ahli Pertama
Rahmawati Martha Putri sebagai PPPK Analis Kebijakan Ahli Pertama
Indra Cans Yunina sebagai PPPK Analis Kebijakan Ahli Pertama
Siti Arda Mauliti sebagai PPPK Analis Kebijakan Ahli Pertama
Achmad Syarif sebagai PPPK Arsiparis Ahli Pertama
Eka Sri Setyaningsih sebagai PPPK Arsiparis Terampil
Eko Prawira Niagara sebagai PPPK Perencana Ahli Pertama
Fitri Mardiyanti sebagai PPPK Perencana Ahli Pertama
Nowo Setiyo Raharjo sebagai PPPK Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
Denpasar – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerjasama dengan Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data (GISAID) menyelenggarakan Pelatihan GISAID Academy dengan topik Accelerated NGS Bioinformatics I di Denpasar, Bali (18-21/4).Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas praktisi Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Lab Kesmas) Tier 4 dan Tier 5 Kemenkes serta jejaringnya dalam bidang Bioinformatika dan Next Generation Sequencing.
GISAID merupakan inisiatif global yang berfokus pada pertukaran data virus secara cepat, terbuka, dan terkoordinasi. Didirikan sebagai respon terhadap pandemi influenza H5N1 pada 2006, GISAID bertujuan untuk mempromosikan kerja sama internasional dan mempercepat penemuan ilmiah di bidang virologi.
GISAID juga berperan dalam menjaga keseimbangan kebebasan berbagi data dan penghormatan terhadap hak dan kepentingan negara yang memberikan data tersebut. Ini menjadikan GISAID alat penting dalam penanggulangan pandemi global, termasuk COVID-19.
Tahun lalu pemerintah Indonesia dan GISAID bekerja sama mendirikan GISAID Academy yang akan memberi manfaat bagi kedua pihak. Bagi Indonesia agar dapat terus membangun ketahanan dan respon terhadap wabah dengan memanfaatkan ekosistem kesehatan yang sudah ada dan bagi GISAID sendiri kerjasama ini menegaskan komitmen terhadap pengelolaan data genomik berkualitas tinggi untuk memajukan kesehatan dan keputusan kebijakan berbasis bukti.
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dwi Meilani mewakili Wakil Menteri Kesehatan membuka Pelatihan GISAID Academy yang bertempat di United in Diversity (UID) Campus, Bali.
Disampaikan Dwi Meilani bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami transformasi yang signifikan dalam sistem kesehatan termasuk restrukturisasi sistem lab kesmas, yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer, sistem rujukan dan peningkatan ketahanan kesehatan.
“Seperti yang kita ketahui Pemerintah Indonesia dan GISAID telah bekerja sama mendirikan GISAID Academy di Bali. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Kesehatan pada 28 November 2023 lalu. Menkes menekankan dengan pemahaman lebih mendalam mengenai pemeriksaan genetik dan hasilnya, maka penelitian dan pengembangan obat dapat diarahkan secara lebih tepat, memungkinkan terapi yang lebih efektif dan minim efek samping,” tutur Dwi Meilani.
Lebih lanjut dikatakan Dwi Meilani bahwa GISAID Academy di Bali mendukung kawasan regional dalam memberikan pelatihan dan pembangunan kapasitas dalam sekuensing genomik dan analisis data yang diharapkan akan membantu mengurangi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan yang ada di bidang ini, di Indonesia juga di seluruh region.
“Kita berharap agar pelatihan ini akan melatih para petugas lab, khususnya Lab Kesmas untuk melakukan analisis data sebagai bagian dari deteksi dini terhadap wabah. Dengan hadirnya para pengajar yang memiliki pengalaman luas, para peserta akan diajarkan ketrampilan dasar bioinformatika untuk menganalisis hasil pemeriksaan,” ungkapnya.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Dwi Meilani juga mengungkap harapannya agar Kemenkes dapat menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Lab Kesmas yang unggul sebagai bagian dari Pilar Transformasi Kesehatan yang ke-7 yaitu Transformasi Internal.
“Kami berharap Kemenkes dapat menyiapkan SDM Lab Kesmas yang unggul sebagai bagian dari Pilar Transformasi Kesehatan yang ke-7, dimana kita menyiapkan Organisasi dan SDM Kemkes yang unggul salah satunya dengan melakukan peningkatan kompetensi,” pungkasnya. Pelatihan GISAID Academy diikuti oleh 30 orang praktisi laboratorium kesehatan yang berasal dari laboratorium kesehatan masyarakat tier 4 dan tier 5 Kemenkes, RSPI Sulianto Saroso, Poltekkes Denpasar, Etana Biotechnology Indonesia, Kalbe Farma, dan 4 peserta luar negeri berasal dari Filipina dan Kamboja. (Penulis: Kurniatun Karomah Edit Pusjak KGTK/Timker HDI)
Riyadh, Arab Saudi – Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 4-7 April 2024. Dalam kunjungannya Menkes Budi bertemu dengan Menteri Kesehatan Arab Saudi Mr. Farhad Al Jalajel dan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Mr. Tawfiq Al- Rabiah untuk membahas beberapa action plan kolaborasi antarkementerian kedua negara.
Pada kesempatan ini Menkes Budi juga bertemu dengan Presiden Islamic Development Bank IsDB Mr. Muhammad Sulaiman Al-Jasser di Riyadh. Dalam keterangannya, Menkes menerangkan kerjasama ini akan berdampak positif bagi pelaksanaan haji.
“Banyak jamaah haji yang berasal dari Indonesia. Kemenkes memiliki unit yang menangani kesehatan haji, yaitu Pusat Kesehatan Haji yang memfasilitasi kesehatan haji termasuk tenaga kesehatan. Pertemuan ini diharapkan akan membuahkan kemitraan bidang kesehatan antara Indonesia dan Arab. Semoga para jamaah haji Indonesia bisa menjalankan ibadah dengan sehat, tenang dan hikmat,” tutur Menkes Budi.
Lebih lanjut Menkes menjelaskan penguatan kerja sama kesehatan dilakukan untuk saling memperkuat area kerja sama, yaitu identifikasi sektor kesehatan lain yang bisa didukung dana hibah/pinjaman IsDB; koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi untuk membuka akses development Electronic Medical Record; kolaborasi International Patient Summary (IPS); dan penjajakan kemungkinan MoU spesifik untuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan manajemen rumah sakit.
Menkes Budi juga mengunjungi Command and Control Center (CCC) Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Selain itu juga mengunjungi Klinik dengan Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Mekah dan Madinah.
KKHI Mekah memiliki fasilitas yang cukup lengkap yaitu UGD dengan 24 tempat tidur, rawat inap dengan 223 tempat tidur, dan ICU dengan 10 tempat tidur. Klini ini memberikan beberapa jenis layanan yaitu layanan spesialis, rawat jalan, rawat inap, farmasi, dan layanan rujukan. KKHI Mekah juga telah didukung sarana penunjang berupa alat Rontgen, USG, EKG, Ekokardiografi, dan ambulans sebanyak 4 unit. KKHI Mekah didukung oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji sebanyak 134 orang.
Meskipun tak sebesar di Mekah, KKHI Madinah juga mampu memberikan layanan kesehatan yang sama. KKHI Madinah didukung fasilitas UGD dengan 10 tempat tidur, rawat inap 43 tempat tidur, dan ICU dengan 7 tempat tidur. Adapun SDM pendukung adalah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji sebanyak 62 orang. (Penulis: Sigit/Edit Timker HDI)
Jakarta– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Senin (18/03). Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SKK SDK), Wirabrata mewakili Kepala BKPK menyambut kedatangan para peserta kunjungan kerja di Ruang Rapat Ars Longa, BKPK.
Dhodi Thahir selaku Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumetera Utara menyampaikan maksud kedatangan rombongan dalam rangka konsultasi untuk mendapat masukan berkaitan dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
“Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sudah kadaluarsa karena adanya Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 17 tahun 2023. Dalam hal ini kami perlu diskusi dan berbagi informasi dalam menentukan Perda ini untuk membantu masyarakat,” ungkap Dhodi.
Wirabrata menyampaikan Kementerian Kesehatan tengah berkomitmen melaksanakan 6 pilar transformasi kesehatan. Pada pilar pertama transformasi layanan primer secara aspek regulasi mendukung Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ia mengatakan secara umum UU tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan serta penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik.
Selanjutnya Wirabrata memimpin jalannya diskusi mengenai topik-topik pertanyaan yang sudah dikemukakan sebelumnya. Diantara topik yang ditanyakan adalah penjelasan terkait rencana induk bidang Kesehatan (RIBK), alokasi anggaran kesehatan, perencanaan percepatan digitalisasi data kesehatan, perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan, serta skema pemerataan sumber daya manusia kesehatan yang kompeten.
Wirabrata menjelaskan bahwa RIBK berperan dalam fungsi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam pembangunan kesehatan. Selain itu RIBK mengacu pada indikator sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Selama ini, anggaran dan target programnya selalu tetap, namun yang berubah adalah kebijakan, karena dikembalikan kepada pimpinan saat itu,” ujar Wirabrata. Ia menambahkan alokasi anggaran kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas, value of money sehingga efesiensi, efektifitas, dan rasionalitas dalam penganggaran. (Penulis Kurniatun Karomah)
Jakarta–Kementerian Kesehatan melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) di kantor ERIA, Senayan, Jakarta, Selasa (20/2).
ERIA adalah organisasi internasional yang didirikan di Jakarta pada 2008 berdasarkan kesepakatan formal antara pemimpin 16 negara di ASEAN dan Asia Timur. ERIA bertujuan melakukan kegiatan penelitian dan membuat rekomendasi kebijakan untuk integrasi ekonomi lebih lanjut di Asia Timur.
Penandatanganan MoU ini merupakan hasil penjajakan kerja sama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Presiden ERIA Profesor Tetsuya Watanabe saat kunjungan Menteri Kesehatan negara G7 di Nagasaki Jepang tahun lalu.
MOU antara Kementerian Kesehatan dan ERIA meliputi rencana kerja sama dalam bidang layanan kesehatan primer, layanan kesehatan sekunder, health talent, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan teknologi kesehatan.
Bentuk kerja sama yang disepakati meliputi bantuan teknis, pelatihan dan peningkatan kapasitas, studi bersama, serta pertukaran informasi dan pengetahuan.
Menkes Budi dalam sambutannya mengharapkan kerja sama ini dapat memberikan manfaat positif bagi kedua pihak baik dari sisi medis, perawatan, maupun riset lainnya.
“Saya menginginkan dua hal dari kerja sama ini. Pertama, yaitu adanya riset tentang bagaimana menua dengan sehat. Saya ingin mempelajari ilmu penuaan dari sisi keseimbangan hormon, bagaimana genom sekuensnya, bukan riset yang pernah dilakukan sebelumnya. Kedua adalah riset tentang cara paling efisien untuk berumur panjang. Saya ingin bisa membuat kebijakan berdasarkan data, bagaimana cara atau rahasianya agar kita bisa berumur panjang dan hidup sehat,” tutur Menkes Budi.
Saat ini, Kemenkes, ERIA, dan Indonesia Medical Education and Research Institute (IMERI) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sedang berkolaborasi dalam pelaksanaan Riset Longevity in Indonesian Population: Nutrition and Health Status, Dietary Intake, Lifestyle Profile and Quality of Life from Gili Lyang and Miduana. Riset ini telah dilakukan sejak akhir tahun lalu dan berlanjut di tahun ini.
Seremoni penandatanganan MOU yang dilakukan oleh Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Syarifah Liza Munira dan Kepala Pejabat Operasional ERIA Koji Hachiyama dihadiri oleh perwakilan dari Kemenkes, ERIA, dan IMERI FKUI.
Pada kesempatan ini, juga diperkenalkan CEO Medical Excellence Japan Dr. Kenji Shibuya yang memaparkan Medical Excellence (MExx), platform baru kemitraan pemerintah-swasta yang dikembangkan bersama ERIA untuk meningkatkan kerja sama pelayanan kesehatan antara pemerintah dan swasta.(Timker HDI/Rokom Yanlik)
Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes) Syarifah Liza Munira melantik dan mengambil sumpah jabatan atas lima orang pejabat fungsional di lingkungan BKPK pada Rabu (13/2) di Jakarta. Lima orang pejabat fungsional ini terdiri dari tiga orang Analis Kebijakan, satu orang Pustakawan, dan 1 satu orang Pranata Keuangan APBN.
Dalam sambutannya, Liza berpesan kepada para pejabat fungsional yang dilantik untuk dapat terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang masing-masing. Lebih lanjut Liza berharap para pejabat fungsional ini sensitif dan responsif terhadap tantangan dan permasalahan baru yang timbul baik di dalam maupun di luar organisasi. Selain itu juga mempunyai wawasan jauh kedepan dan mampu melakukan terobosan yang positif melalui pemikiran yang kreatif, inovatif, dan sistematik untuk kepentingan organisasi.
“Saya berharap para pejabat fungsional yang baru saja dilantik dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan dan keahlian untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik, selalu berorientasi pada pelayanan masyarakat serta dapat memberikan makna dan ketulusan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan” ungkap Liza.
Pada kesempatan ini Liza juga menerangkan BKPK berperan penting dalam proses tranformasi kesehatan. BKPK mendapatkan tugas untuk mengawal enam pilar transformasi kesehatan. Dalam menjalankan tugas ini, diperlukan perubahan struktur organisasi, kebijakan, termasuk kebutuhan dan peran pejabat fungsional di BKPK. Perubahan ini tidak terlepas dari upaya menciptakan organisasi yang agile, fleksibel dan profesional.
Menutup sambutannya Liza menekankan para pejabat fungsional untuk menjaga integritas demi menjaga kehormatan negara, Kementerian Kesehatan, serta martabat sebagai ASN. “Tunjukkanlah diri Saudara sebagai ASN yang berakhlak dan bangga melayani bangsa. ASN yang selalu menerapkan value for money dalam pengelolaan anggaran, dapat menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menyimpang dari nilai kejujuran,” pungkasnya.
Daftar nama pejabat fungsional yang dilantik sebagai berikut:
Ginoga Veridona, S.Kom, MKM sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda
Tri Yani, S.E, M.M sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama
Zulfah Nur Aini, S.I.Pust sebagai Pustakawan Ahli Pertama
Achmad Supi, SAP sebagai Pranata Keuangan APBN Penyelia
Andrie Vitra Diazmara, S.Sos, M.IR sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda.
