Surabaya— “Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu lokasi blok sensus kegiatan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 dengan jumlah rumah tangga terbesar Indonesia,” demikian disampaikan Pretty Multihartina Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (Pusjak UK BKPK Kemenkes) pada Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah (RAKORKESDA) dengan tema Harmonisasi Pusat, Provinsi Dan Kabupaten/Kota dalam mendukung Transformasi Kesehatan di Jawa Timur di Surabaya (26/7).

Pretty pada gelaran ini berkesempatan mensosialisasikan SKI 2023 yang saat ini sudah berada di tahap Training of Trainers (TOT). “ Data yang baik adalah data real di lapangan, masalah tidak sesuai dengan perkiraan kita, itu yang harus kita carikan solusinya dalam konteks aksi bukan merubah angka,” pungkasnya.

Acara dihadiri seluruh kepala dinas kesehatan di wilayah Jawa Timur dan dibuka oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dalam kesempatan Rakorkesda, Gubernur Khofifah mengajak seluruh stakeholders kesehatan mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota untuk menyatukan langkah dan harmonisasi dalam mewujudkan sistem dan layanan kesehatan yang tangguh serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Khofifah juga mengungkap masalah stunting di Jawa Timur, dengan adanya perbedaan angka berbasis bulan timbang dan angka berbasis hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Hal ini menurutnya perlu dicarikan titik temu terbaik

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Erwin Ashta Triyono mengungkapkan bahwa SKI 2023 sebuah isu baru dibidang Kesehatan. Erwin menambahkan sebelumnya Kapusjak UK BKPK sudah memberikan paparan terkait survei ini. “Telah disampaikan informasi pada kita semua tentang strategi bagaimana untuk mendapatkan data terbaik,” jelasnya.

Turut Hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI yang juga merupakan tim bina wilayah Provinsi Jawa Timur bidang Kesehatan Sugianto. Sugianto mengatakan dalam waktu dekat akan diadakan Survei Kesehatan Indonesia yang intinya mengevaluasi pembangunan Kesehatan di masing masing provinsi termasuk provinsi Jawa Timur. (Penulis Nowot/Editor Timker KLI)

Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI melaksanakan Pertemuan Pembahasan Materi Muatan Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan pada 26-28 Juli 2023 di Jakarta. Pertemuan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha.

“Euforia bahwa Undang-Undang Kesehatan sudah diselesaikan di DPR, sesuatu yang harus disyukuri. Namun ini tidak akan berjalan jika kita tidak menyelesaikan turunan dari Undang-Undang Kesehatan tersebut, baik Perpres, Peraturan Pemerintah maupun Permenkes” ungkap Kunta pada Rabu (26/7).

Sekjen Kunta juga menyampaikan bahwa masyarakat sudah menunggu Undang-Undang Kesehatan. Ia berharap peraturan turunan Undang-undang Kesehatan dapat segera diselesaikan sehingga isi Undang-Undang Kesehatan tersebut dapat segera diterapkan. Lebih lanjut Sekjen Kunta menekankan penyelesaian peraturan turunan ini tidak hanya cepat namun substansi juga harus dijaga.

Pada kesempatan yang sama Kepala BKPK Syarifah Liza Munira menyampaikan pertemuan ini dilakukan untuk menyelesaikan penyiapan bahan peraturan turunan Undang-Undang.

Liza juga menyampaikan penyusunan materi muatan peraturan pelaksana undang-undang kesehatan ini memperhatikan perkembangan zaman setidaknya dalam 10-20 tahun kedepan. Selain itu juga memperhatikan tolokukur eksternal, baik acuan dari WHO maupun negara lain yang sukses menjalankan program terkait.

Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh unit utama di Kementerian Kesehatan, yaitu Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,  Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal  Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, serta BKPK.(Penulis: Yuliana/Editor Timker KLI Sekretariat BKPK)

Bekasi– Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 memasuki tahapan Workshop Penanggungjawab Teknis (PJT) Provinsi. Setelah dilakukan secara daring pada tanggal 10 Juli 2023, acara dilanjutkan secara luring mulai tanggal 13 Juli hingga 18 Juli di Bekasi.

Workshop diawali sambutan dari Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Nana Mulyana. Dalam kesempatan ini, Nana menyampaikan survei ini merupakan dasar dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024-2025. Selain itu, menjadi asupan penyusunan RPJMN untuk daerah di sektor Kesehatan.

SKI 2023 juga akan mengukur capaian status kesehatan masyarakat Indonesia serta determinannya. “Kegiatan ini tidak hanya untuk kepentingan nasional tapi juga untuk kepentingan provinsi dan kabupaten.” ungkap Nana lebih lanjut.

Ketua Pelaksana SKI yang juga Kepala Pusat Kebijakan (Pusjak) Upaya Kesehatan BKPK Pretty Multihartina berpesan bahwa tim SKI harus solid karena yang di hadapi adalah community participation.

“Survei ini bukan semata-mata programnya BKPK dan Kemenkes, tapi ini pekerjaan semua. Harusnya teman teman di daerah sudah bisa mendata melalui surveilans yang diperlukan secara indikator,” ungkap Pretty.

Para trainer diharapkan dapat menyampaikan kepada enumerator tentang waspada bencana. Mengingat bulan Agustus mulai memasuki musim hujan, kemungkinan terjadi potensi tanah lonsor di beberapa daerah. Hal ini perlu diantisipasi lebih awal.

Kepala Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (SKK dan SDK) I Gede Made Wirabrata sebagai Koordinator Biomedis pada kegiatan SKI 2023 mengharapkan bantuan tim di lapangan untuk mendapatkan sekitar 75.000 sampel biomedis. Spesimen ini diperiksa untuk mengetahui beberapa penyakit, seperti jantung koroner, gangguan lipid (lemak darah), diabetes dan lain-lain.

“Agar kegiatan ini berjalan sukses perlu komitmen, perlu kesepakatan, perlu keseriusan” tegas Wirabrata. (Penulis Nowo Setiyo/Edit Timker KLI)

Sorong – Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Syarifah Liza Munira melakukan pendampingan terhadap Kunjungan Anggota Komisi XI DPR RI yg dipimpin Wakil Ketua Komisi IX, Emanuel Melkiades Laka Lena di Kota Sorong, Papua Barat Daya. (14/07).

Pada kesempatan ini, rombongan mengunjungi RS. Dr. JP. Wanane meninjau pelayanan kesehatan sekaligus melihat kesiapan rumah sakit dalam meningkatkan status menjadi rumah sakit rujukan tipe B dari tipe C. DPR Komisi IX mendorong upaya percepatan peningkatan akreditasi RS ini.

“Kebutuhan dalam meningkatkan status rumah sakit ini harus perlu dipersiapkan dengan segala konsekuensinya oleh Kemenkes, kita akan support dari anggaran dan program kebijakan lainnya” ujar Melkiades dalam rapat bersama Pj. Gubernur.

Ia juga menyinggung RUU Kesehatan yang baru saja disahkan menjadi UU Kesehatan dapat memberikan manfaat bagi daerah yang masih tertinggal dalam aspek kesehatan.

“Banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari UU Kesehatan khususnya bagi daerah pinggiran” ungkap anggota dewan daerah pemilihan (Dapil) NTT ini.

Kepala BKPK, Liza Munira pada kesempatan yang sama menjelaskan UU Kesehatan sejalan dengan Transformasi Kesehatan yang dilakukan Kemenkes.

“DPR RI baru saja mengesahkan RUU Kesehatan dan timingnya juga bersamaan dengan Kementerian Kesehatan yang saat ini sedang melakukan Transformasi Kesehatan melalui 6 pilar” ujar Liza Munira.

Sesaat sebelumnya, Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad dalam sambutannya mengatakan Stunting masih menjadi masalah di provinsi yang baru berusia 7 bulan 9 hari ini. Pemerintah daerah telah melakukan upaya membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting.

“Secara rata-rata, dari data SSGI tahun 2022 menunjukkan angka Stunting mencapai 30.87 persen, turun 1.33 persen dari tahun sebelumnya, ungkap Mohammad.

Dalam UU Kesehatan yang baru, penanganan Stunting melalui penguatan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah terpencil menjadi hal yang sangat penting. Dengan gotong royong dan dukungan berbagai pihak, UU Kesehatan dapat berjalan baik sesuai dengan cita-cita mulia yakni meningkatkan kualitas sumber daya bangsa. (Ahdiyat Firmana/Edit Timker KLI)

Jakarta– Disela pertemuan dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu (12/7).

Tujuan kunjungan ini untuk melihat layanan kesehatan di Puskesmas, termasuk diantaranya layanan imunisasi dasar rutin pada anak dan juga sistem pelaporan digital imunisasi.

Didampingi Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes, Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Tenaga Kesehatan BKPK serta jajaran Eselon 2 Kemenkes lainnya, Menkes Budi menyambut kedatangan Menlu Australia Penny yang didampingi delegasi Australia serta Duta Besar Australia untuk Indonesia.

Rombongan kemudian menuju lokasi informasi layanan puskesmas. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Puskesmas Setiabudi Gafar Hartatiyanto memberikan penjelasan mengenai layanan di Puskesmas khususnya sistem pencatatan imunisasi digital melalui Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK). ASIK merupakan sebuah aplikasi mobile yang dikembangkan dan diperuntukkan untuk pencatatan berbasis individu pada layanan kesehatan primer.

Dalam kunjungan singkat ini, kedua menteri juga turut membahas kerja sama bidang kesehatan yang telah dilakukan kedua negara. Menkes mengatakan bahwa selama ini Pemerintah Australia telah memberi dukungan dan bantuan yang sangat berarti kepada Pemerintah Indonesia.

Atas dukungan dan kontribusi yang diberikan, Menkes Budi menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah Australia. Menkes berharap kerja sama yang telah berjalan dapat terus meningkat dan semakin kuat untuk pembangunan kesehatan di Indonesia.

Pada saat yang sama, Menlu Australia juga memberikan apresiasi atas kerjasama antara Indonesia dan Australia di bidang kesehatan.

Menlu Australia menyatakan bahwa Indonesia adalah mitra utama dalam kesehatan global dan regional. Dirinya merasa senang mendapat kesempatan untuk melihat sistem kesehatan Indonesia secara langsung termasuk bagaimana kerja sama meningkatkan pencatatan imunisasi untuk anak-anak secara digital. (Penulis Kurniatun K/Edit Timker KLI)

Jakarta– Perwakilan dari World Health Organization (WHO) dan IQLS melakukan kunjungan ke Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SKK-SDK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan pada Senin (10/7). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka assesment (penilaian diagnostik) atas ketersediaan diagnostik in vitro di negara-negara anggota ASEAN. Laboratorium Prof. dr. Sri Oemijati Pusjak SKK-SDK menjadi salah satu dari 6 fasilitas kesehatan di Indonesia yang dilakukan penilaian.

Pada tahun 2018, WHO menerbitkan edisi pertama Model List of Essential In Vitro Diagnostics (EDL). Dua edisi selanjutnya kemudian diterbitkan pada tahun 2019 dan 2021. EDL WHO bertujuan untuk memastikan ketersediaan tes untuk cakupan kesehatan universal (UHC) dan darurat kesehatan dan untuk mempromosikan populasi yang lebih sehat, yaitu tiga prioritas strategis dari Program Kerja Umum Ketiga Belas WHO (2019–2023).

Sejak edisi pertama EDL, WHO telah mendorong negara-negara anggotanya untuk mengembangkan daftar diagnostik in vitro esensial nasional (NEDLs) berdasarkan model EDL WHO. Sekretariat EDL, bekerjasama dengan Kantor Regional Asia Tenggara (SEARO) dan Kantor Regional Pasifik Barat (WPRO) WHO, memulai proyek dengan target baru untuk membantu negara-negara ASEAN terpilih di kawasan ini untuk mengembangkan NEDL. Integrated Quality Laboratory Services (IQLS) menjadi kontraktor pelaksana dari WHO untuk proyek ini.

Hasil penilaian ini nantinya akan disusun dalam laporan yang akan disampaikan ke pemangku kepentingan (stakeholders). Dokumen strategi juga akan dikembangkan beserta rencana dan prioritas sesuai dengan hasil kesenjangan yang telah diobservasi sebelumnya. (Penulis Kurniatun K/Edit Timker KLI)

Aceh– Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan (Pusjak UK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Provinsi Aceh pada hari Selasa 4 Juli 2023. Acara yang berlangsung secara luring ini dibuka Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, dr. Hanif.

Dalam sambutannya, Hanif menyampaikan Survei Kesehatan Indonesia sangat penting karena untuk menilai pembangunan kesehatan di Aceh. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kerjasama dari semua pihak.

 “Saya minta kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan survei ini dan kepada seluruh pelaksana dapat melaksanakan survei dengan baik. Karena data hasil survei akan menjadi langkah-langkah untuk pembangunan kesehatan di Aceh,” ungkap Hanif.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusjak UK BKPK Pretty Multihartina menyampaikan bahwa Kemenkes melaksanakan survei bidang kesehatan. Survei ini untuk mendapatkan data yang menggambarkan pembangunan kesehatan di Indonesia.

“Survei ini adalah kerja bersama antara semua pihak, sejak dulu kerjasamanya  yang melaksanakan adalah enumerator yang direkrut di daerah dan kami sudah meminta ada pengawalan dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Selain itu untuk survei besar ini akan ada pembuktian-pembuktian melalui laboratorium, sehingga kami juga melibatkan Puskesmas” ujar Pretty.

Hadir dalam acara Rakornis provinsi Aceh yakni Wakil Koordinator Wilayah I, Penanggung Jawab Teknis (PJT) Provinsi, PJT Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi, Kadinkes Kabupaten/Kota, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), serta Tim Manajemen Pusat dan Daerah di wilayah Provinsi Aceh. (Penulis Yuliana/Edit Timker KLI)

Bekasi– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengadakan Workshop Penanggung Jawab Teknis Provinsi (PJT Provinsi) Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023. Acara dilaksanakan secara daring dan luring dari tanggal 10 -18 Juli 2023.

Kepala BKPK Syarifah Liza Munira membuka kegiatan ini pada Senin (10/7) secara daring. Dalam kesempatan ini, Liza menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas komitmen dan keterlibatan para PJT Provinsi yang telah mendukung kegiatan SKI 2023.

Menurut Kepala BKPK agar pelaksanaan kegiatan SKI 2023 dapat berjalan sesuai dengan pedoman yang telah disusun, diperlukan penyamaan persepsi yang baik antara PJT provinsi dengan tim teknis, tim manajemen data, tim manajemen dan wakil koordinator wilayah.

“Melalui kegiatan workshop, ini para PJT Provinsi diharapkan mendapat pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap instrumen, pemahaman atas mekanisme pelaksanaan atau pengorganisasian lapangan SKI 2023,” harap Liza. Selain itu, dapat menjadi tenaga pelatih bagi para PJT kabupaten/kota serta berkomitmen melaksanakan seluruh tahapan kegiatan sesuai pedoman. Sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKI 2023 di wilayah masing-masing.

“Saya mengharapkan dukungan, keterlibatan, dan partisipasi aktif Bapak dan Ibu  dalam kegiatan Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023. Mari kita sukseskan Survei Kesehatan Indonesia,” tutup Liza.

Acara dihadiri juga Tim Pakar, Tim Teknis, Tim Manajemen, Tim Manajemen Data, dan Penanggung Jawab Biomedis SKI Tahun 2023 serta dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). (Penulis Yuliana/Edit Timker KLI)

Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional di lingkungan BKPK. Acara ini dilaksanakan di Ruang Rapat Arslonga pada Selasa (27/06). Kepala BKPK Syarifah Liza Munira menyampaikan apresiasi kepada pejabat fungsional yang dilantik. “Saya ucapkan selamat kepada 47 orang Pejabat Fungsional yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya, yang terdiri dari: 2 Analis Kebijakan, 18 Administrator  Kesehatan, 6 Perencana, 4 Pustakawan, dan 13 Pranata Laboratorium Kesehatan, serta 1 Arsiparis dan 3 Administrator Kesehatan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan” ungkap Liza.

Liza berharap melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada hari ini, dapat dijadikan momentum berharga untuk melakukan perubahan kinerja ke arah yang lebih baik. Selain itu sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menunjukkan diri dengan memiliki core values dan employer branding ASN Kementerian Kesehatan, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Dalam sambutannya Liza juga memberikan pesan bahwa tantangan kerja ke depan akan semakin berat, sehingga harus terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang masing-masing. Selain itu sebagai pejabat fungsional hendaknya memberikan makna dan ketulusan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.

“Gunakanlah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai uang rakyat dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Terapkan value for money dalam pengelolaan anggaran,” pesan Liza.

Menutup sambutannya Liza kembali berpesan agar para pegawai dapat menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menyimpang dari nilai kejujuran. Hal ini untuk menjaga integritasdemi kehormatan Negara, Kementerian Kesehatan, serta martabat sebagai ASN.

Daftar nama pegawai yang dilantik sebagai berikut :

Jakarta– Kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kesehatan perlu disusun lebih terarah dan tepat sasaran. Diperlukan ketersediaan data dan informasi pencapaian hasil pembangunan kesehatan. “Oleh karena itu kita melakukan Survei Kesehatan Indonesia. Dengan itu, kita membuat RPJMN yang terstruktur sehingga kondisi yang terarah dan spesifik. Kita bisa lakukan intervensi sebaik-baiknya.” ungkap Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono, saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tingkat Pusat Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (27/6).

SKI Tahun 2023 adalah kegiatan pengumpulan data bidang kesehatan berbasis komunitas yang dapat menggambarkan status/kondisi kesehatan tingkat nasional sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

Kegiatan ini sebelumnya dikenal sebagai Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) setiap 5 tahun sekali. Tahun ini, SKI mengintegrasikan dua survei utama Kemenkes sebelumnya yaitu Riskesdas dan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI). Ini dilakukan sebagai implementasi kebijakan single survey Kemenkes.

“Survei ini akan menghasilkan data dan faktor resiko terkait status kesehatan masyarakat yang berguna dalam perumusan kebijakan pembangunan kesehatan di Indonesia,” ungkap Wamenkes Dante.

Dikatakan Wamenkes Dante bahwa data SKI 2023 akan menggambarkan status kesehatan masyarakat representasi tingkat nasional dan kabupaten/kota. Data ini nantinya tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh Kemenkes dalam penyusunan program kesehatan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh Bappenas sebagai bahan dasar penyusunan teknokratik RPJMN dan juga pemerintah daerah untuk perencanaan kesehatan.

“Betapa pentingnya survei ini untuk menetapkan kebijakan-kebijakan, terutama untuk menetapkan RPJMN 2024-2029. Untuk itu, saya berharap Rakornis ini menjadi tempat bagi pemangku kebijakan untuk memahami mekanisme pelaksanaan SKI 2023,” jelas Wamenkes Dante.

Terkait pemanfaatan data, Wamenkes Dante menyatakan harapannya bahwa dengan mengundang perguruan tinggi di Indonesia maka dapat memberikan kontribusi dengan memanfaatkan data yang terkumpul untuk melihat secara spesifik dan mengulas secara khusus dalam penetapan RPJMN sehingga mempunyai kualitas output yang maksimal.

“Saya berharap data yang dikumpulkan dapat dipergunakan secara maksimal,” tuturnya lebih lanjut. Dengan banyaknya data yang akan dihasilkan dan luasnya pemanfaatan data SKI 2023, maka dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak.

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Syarifah Liza Munira yang berharap seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat mengawal pelaksanaan SKI 2023 dan memastikan kelancaran prosesnya di daerah.

“BKPK mendapatkan amanah untuk melaksanakan SKI. Dimana hasil SKI diharapkan dapat menjadi evaluasi dan bahan masukan untuk penyusunan RPJMN berikutnya. Dalam pelaksanaan survei kesehatan yang sangat masif dan besar diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mohon dukungan dan komitmen dari Bapak/Ibu,” tutur Liza.

Rapat Koordinasi Teknis Tingkat Pusat adalah salah satu tahapan dari kegiatan SKI 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk sosialisasi pelaksanaan SKI 2023 dan membangun komitmen dari pemangku kepentingan terkait terutama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kab/Kota.

Acara Rakornis mengundang beberapa pemangku kebijakan terkait seperti Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta Badan Pusat Statistik. Selain itu, mengundang juga Dinas-Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta beberapa institusi pendidikan tinggi di Indonesia.

SKI 2023 rencananya akan dilakukan pada bulan Agustus hingga minggu pertama Oktober 2023, dengan melibatkan 586 ribu rumah tangga yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. (Penulis Kurniatun/Editor Timker KLI)