Jakarta– Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sekaligus Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Farmalkes) Rizka Andalucia menyambut delegasi Tsinghua University yang berkunjung ke Sekretariat Ditjen Farmalkes Kemenkes.

Kunjungan delegasi Tsinghua University dilakukan tanggal 18-20 November 2022. Kunjungan dilakukan dalam rangka Implementasi Memorandum Of Understanding (MoU) antara Pemerintah RI dan Pemerintah RRT yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Juli 2022.

Plt. Kepala BKPK saat memberikan sambutan (18/11) berharap kerja sama ini dapat meningkatkan kerja sama penelitian dan pengembangan vaksin dan genomika karena telah menjadi salah satu bidang prioritas kerja sama ilmiah,

Kerja sama teknologi dan inovatif antara Indonesia dan RRT akan membantu untuk mempromosikan peningkatan kapasitas, kemampuan pengembangan serta untuk memperkuat ketahanan kerja sama kedua negara.

“Pertemuan kita hari ini sangat baik karena dapat membangun jejaring sekaligus mendengarkan hal-hal penting yang ingin disampaikan oleh delegasi dari Tsinghua University, terutama terkait pengembangan vaksin dan genomika,” ujar Rizka.

Profesor Prof. Linqi Zhang dari Tsinghua University mengatakan (18/11), saat ini Tsinghua University sebagai Koordinator yang ditunjuk oleh Kementerian Sains dan teknologi RRT untuk melakukan penjajakan terkait kerjasama ini. “Karena itu, kami ingin melakukan penjajakan dan koordinasi dengan institusi tekait di Indonesia yang akan kami sampaikan ke RRT nantinya,” ujar Linki Zhang.

Profesor Prof. Linqi Zhang Tsinghua University mengatakan, saat ini Tsinghua University sebagai Koordinator yang ditunjuk oleh Kementerian Sains dan teknologi RRT perlu penjajakan terkait Kerjasama ini. “Karena itu, kami ingin melakukan penjajakan dan koordinasi dengan institusi tekait di Indonesia yang akan kami sampaikan ke RRT nantinya,” ujar Linki Zhang.

Melalui forum ini, Kemenkes memfasilitasi Institusi terkait untuk bertemu dan koordinasi langsung dengan Tsinghua University. Sebagai bentuk implementasi dari MoU, Kementerian Kesehatan RI menginisiasi penyelenggaraan pertemuan. Salah satunya melakukan kunjungan lapangan ke RSPI Sulianti Saroso, PT. Etana Biotechnologies Indonesia, Research Center For Virology And Cancer Pathobiology FKUI, serta BGSI (Biomedical And Genomic Sciences Initiative) di Gedung Ejkman RSCM. (Penulis Sigit Purwonugroho/Editor Fachrudin Ali)

Surakarta– Sebanyak 579.212 orang atau 96,65% penduduk Kota Surakarta telah menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini terungkap dalam Pertemuan Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Kepada Masyarakat Bersama Anggota DPR RI Komisi IX pada Selasa, 15 November 2022 di Kota Surakarta.

Pada kesempatan ini, Ketua Tim Kerja Pembiayaan Kesehatan, Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Tri Juni Angkasawati menyampaikan bahwa Program JKN yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) bertujuan untuk mengurangi beban finansial pembiayaan kesehatan bagi keluarga dan masyarakat. “Sesuai amanat undang-undang, untuk memenuhi hak masyarakat, pemerintah menerapkan prinsip ekuitas, yaitu masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tutur Tri Juni.

Lebih lanjut Tri Juni menerangkan bahwa meskipun masyarakat membayarkan jumlah premi yang berbeda sesuai kelasnya, pelayanan kesehatan yang diberikan sama, yakni sesuai dengan indikasi medis. “Yang membedakan adalah hal—hal non medis, seperti layanan kamar rawat,” terangnya.

Kepada masyarakat Kota Surakarta, Tri Juni mengimbau untuk menjaga pola hidup sehat, termasuk pola makan, serta melakukan skrining kesehatan enam bulan sekali. Tri Juni juga berpesan agar masyarakat tidak keberatan membayar premi BPJS Kesehatan meskipun tidak pernah menggunakannya. “Yang ikhlas ya membayar iuran BPJS Kesehatan meskipun tidak dipakai. Karena prinsipnya gotong royong, yang sehat membantu yang sakit,” pungkasnya.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi IX Rahmad Handoyo. Rahmad mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai Covid-19 dengan menaati protokol kesehatan, dan melengkapi vaksinasi Covid-19 hingga dosis ketiga. Selain itu, ia mengimbau masyarakat juga melindungi kelompok rentan seperti lanjut usia dan penderita penyakit komorbid.

Rahmad juga menekankan pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala setiap enam bulan. “Mulai sekarang wajib ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan gula darah, tekanan darah, kolesterol, dan asam urat,” ujarnya. (Penulis: Dian Widiati)

Jakarta– Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI Pretty Multihartina mengatakan layanan kesehatan primer menjadi ujung tombak perbaikan kesehatan masyarakat. Hal itu diungkap Pretty dalam pertemuan Penyusunan Rancangan Kebijakan Integrasi Posyandu, LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) dan Peran Sektor Swasta Dalam Rangka Pengendalian Penyakit Berbasis Masyarakat, di Jakarta, pada Rabu (16/11/2022).

Pretty menyebutkan dalam rangka percepatan dalam membuat masyarakat hidup sehat, Kementerian Kesehatan saat ini telah menyusun program Integrasi Layanan Primer (ILP). “Kita akan mensinergikan berbagai data yang selama ini ada untuk menjadi satu integrasi”, kata Pretty.

Dari program ini diharapkan kebutuhan saat penginputan data untuk intervensi dapat segera dilakukan. Pemerintah pusat juga akan dapat melakukan monitoring layanan kesehatan untuk bisa menjangkau sejumlah 270 juta jiwa penduduk Indonesia agar mendapatkan pelayanan yang berkualitas.

Pretty juga menyebutkan saat ini sebaran fasilitas layanan kesehatan primer di tingkat desa/kelurahan belum merata. “Sebetulnya sudah ada 300 ribu unit-unit di layanan kesehatan primer dengan fasilitas dan SDM terstandarisasi. Harapannya tentu akan mencakup 100 persen wilayah yang akan termonitor secara berkala”, terang Pretty.

Pola kerja sistem layanan primer yang terintegrasi mencoba mengintegrasikan semua layanan kategori primer yang sudah ada selama ini, yaitu promotif dan preventif. Layanan kesehatan akan menyentuh sampai tingkat dusun dan semua berdasarkan siklus hidup dari kelahiran hingga lansia.

Ketua Pelaksana Rancangan Kebijakan Integrasi Posyandu, LKD dan Peran Sektor Swasta Dalam Rangka Pengendalian Penyakit Berbasis Masyarakat Tri Wahyuni mengungkapkan saat ini Indonesia mengalami double burden of disease dimana terjadi pergeseran beban dari penyakit menular ke penyakit tidak menular, sedangkan penyakit menular juga masih tinggi.

Tri menuturkan berdasarkan input dari para pakar kesehatan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini perlu dilakukan percepatan integrasi UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) yang ada ke dalam posyandu LKD.  

“Integrasi ini sejalan dengan program integrasi layanan primer dari Kementerian Kesehatan”, ucap Tri.

Lebih lanjut Tri menyebutkan ada beberapa regulasi yang mendukung adanya integrasi, yaitu pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat. Terakhir, Peraturan Menteri Kesehatan No.8 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Dari hasil analisis regulasi, situasi, dan konfirmasi yang dilakukan terhadap pemangku kepentingan, tim merumuskan pelayanan posyandu berdasarkan siklus hidup integrasi layanan sosial dasar yang telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia seperti Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Kota Bandung Jawa Barat, dan Kab. Bintan Kepulauan Riau. Dari fakta atau temuan yang didapat dirumuskan suatu model posyandu siklus hidup terintegrasi untuk mendukung ILP.

Menurut Ketua Tim Kerja Gerakan Masyarakat Hidup sehat Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Bambang Setiaji masih perlu dilakukan penguatan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan dihasilkan nantinya. Selain itu juga dibutuhkan masukan dari para pakar dan stakeholder terkait dari unit utama Kementerian Kesehatan; Kementerian Dalam Negeri; dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sebab itu, rumusan rekomendasi kebijakan ini masih akan dibahas hingga dua hari ke depan untuk menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan yang tepat. (Penulis Ripsidasiona/Editor Fachrudin Ali)

Jakarta– Pembangunan kesehatan dapat terwujud dengan adanya kerja sama pada semua level baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat. Selain itu, Keberhasilan pembangunan kesehatan dapat dilakukan dengan menguatkan Sistem Kesehatan Nasional. Demikian disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Kapusjak PDK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI Yuli Farianti secara daring, saat membuka acara Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Pedoman Kemitraan Pemerintah dengan Swasta di Bidang Non Infrastruktur Kesehatan, Selasa (16/11).

“Salah satu strategi penguatan Sistem Kesehatan Nasional yaitu dengan mengoptimalisasi semua unsur pembiayaan kesehatan,” ujarnya. Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

Yuli mengungkapkan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sebelumnya telah ada Permenkes Nomor 40 tahun 2018 yang mengatur kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta dalam penyediaan layanan kesehatan di Indonesia.

Namun demikian, menurut Yuli, peraturan kemitraan yang telah ada saat ini hanya sebatas kemitraan dalam penyediaan infrastruktur kesehatan. Sementara dalam memenuhi pencapaian program-program kesehatan yang lebih komprehensif diperlukan suatu regulasi yang membahas tentang kemitraan di bidang non-infrastruktur.

Dengan banyaknya bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta, maka diperlukan pedoman atau regulasi yang mengatur hal tersebut khususnya dalam KPS di bidang Non-infrastruktur Kesehatan. Selain itu, diperlukan juga pedoman yang dapat mengakomodasi skema pembiayaan melalui KPS yang lebih luas, seperti pelaksanaan CSR, KSO, Swakelola tipe III bersama CSO dan Filantropi yang telah dilakukan saat ini.

Yuli berharap adanya Permenkes ini dapat meningkatkan peran aktif dari sektor swasta untuk pembangunan kesehatan nasional dengan pemerintah, serta menjadi payung hukum atau rujukan pelaksanaan Kemitraan atau Kerjasama yang ingin dilakukan dengan pemerintah pusat maupun daerah.

Pada kesempatan yang sama, Project Manager Officer BKPK Achkmad Afflazir menjabarkan isi dari Permenkes Nomor 27 Tahun 2022. Terdapat enam ruang lingkup yang terdapat pada pasal empat dalam Permenkes tersebut.

Kesatu, pelaksanaan pelayanan promotif, preventif, dan program bidang kesehatan lainnya. Kedua, pelaksanaan pelayanan perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung program pembangunan kesehatan. Ketiga, peningkatan dan pengembangan sumber daya yang mendukung kesehatan. Keempat, pelayanan bencana atau krisis kesehatan. Kelima, penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah penyakit atau kedaruratan kesehatan masyarakat. Serta terakhir, pelayanan kesehatan berbasis teknologi atau digitalisasi kesehatan.

Azier, sapaan akrabnya mengatakan prinsip dalam penyelenggaraan aturan ini adalah transparansi, terbuka, akuntabel, efektif, dan efisien. Harapannya dengan adanya aturan ini dapat mendukung untuk pelaksana di enam pilar transformasi kesehatan. Serta mendekatkan pada akses dan kualitas yang mendekatkan pada masyarakat.

(Penulis Faza Nur Wulandari/Editor Fachrudin Ali)

Jakarta– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) menerima kunjungan kerja Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Tonny Sihombing  di Gedung BKPK Kemenkes RI Jalan Percetakan Negara Jakarta (14/11/2022). Sekretaris BKPK Nana Mulyana menerima langsung kedatangan tim Pemda Kabupaten Humbang Hasundutan. Sekretaris BKPK didampingi Tim Teknis Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022.

Nana Mulyana menyampaikan kegembiraanya atas kedatangan rombongan dari Pemda Kab. Humbang Hasundutan. Dalam kesempatan ini, Nana menjelaskan BKPK merupakan satu-satunya badan di Kemenkes yang merupakan hasil transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes).

Nana mengatakan bahwa lembaga ini sangat membuka diri jika ada hal yang bisa di sinergikan antara BKPK dengan Pemda Kab Humbang Hasundutan.

Sekda Tonny mengatakan maksud kedatangannya selain bersilaturahmi juga ingin bertukar informasi terkait upaya pencegahan stunting yang saat ini sedang di galakkan di daerahnya. “Apalagi BKPK merupakan lembaga di Kemenkes yang melaksanakan survei terkait gizi di Indonesia yaitu SSGI 2022,” ujarnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Humbang Hasundutan Christina Clara E Rajaguguk yang juga tergabung dalam rombongan ini menambahkan bahwa dinas kesehatan bersama lintas sektor seperti dinas pendidikan dan dinas sosial terus menggaungkan pencegahan stunting dan berharap di masa depan bisa memetik buah dari upaya yang telah dilakukan.

Akhir diskusi, Sekda Humbang Hasundutan menuturkan ke depan ada standarisasi untuk pengukuran balita, baik pengukuran tinggi badan maupun berat badan dan berharap BKPK bisa mendampingi pengukuran ini agar data yang didapatkan di lapangan bisa didapatkan secara benar, sehingga upaya untuk penurunan stunting bisa tercapai. (Penulis Nowo Setiyo/Editor Fachrudin Ali)

Jakarta– Kegiatan uji coba Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 mulai dilangsungkan hari ini (14/11). Kegiatan dilaksanakan secara daring dan luring di tiga lokasi yakni di Kota Bekasi di Jawa Barat, Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah, dan Kota Palu Sulawesi Tengah menghadirkan sebanyak 30 enumerator dari daerah masing-masing.

Kepala Pusat Kebijakan (Pusjak) Upaya Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) Pretty Multihartina, berkesempatan membuka kegiatan secara resmi secara daring di Jakarta (14/11).  Dalam paparannya Pretty menjelaskan tujuan SKI sebagai pengganti nama dari Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) adalah untuk menilai status kesehatan masyarakat, menentukan Indek Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) di tingkat kabupaten/kota serta untuk mendapatkan angka stunting, wasting dan underweight di tingkat kabupaten/kota.

“Data SKI nantinya akan digunakan sebagai data dasar penyusunan RPJMN 2024-2029 dalam pemerintahan yang akan datang, juga sebagai evaluasi pembangunan gizi masyarakat serta sumber data dan capaian beberapa indikator SDG’s dan bagi provinsi dan kabupaten/kota sebagai data dasar penyusunan program pembangunan kesehatan di daerahnya,” tambah Pretty.

Lebih lanjut Pretty mengungkapkan persiapan SKI telah melalui koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menentukan sampel, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), para akademisi sebagai pakar, organisasi profesi dan proses pengusulan izin etik karena adanya pengambilan darah terhadap responden.

Kegiatan uji coba SKI merupakan salah satu tahapan dalam persiapan SKI 2023. Pada uji coba yang berlangsung selama 13 hari hingga 26 November 2022 mendatang, dilakukan pendalaman terhadap kuesioner serta uji pengumpulan data di lapangan pada hari kesembilan.

Output kegiatan ini diharapkan menghasilkan masukan untuk perbaikan pengorganisasian lapangan, alur kuesioner, dan program entri SKI 2023. (Penulis Ahdiyat Firmana/Editor Fachrudin Ali)

Bali– Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kunta Wibawa Dasa Nugraha memberikan closing remarks acara  2022 Tri Hita Karana Forum of Sustainable Development, di Nusa Dua, Bali, Minggu (13/11).

“Kita semua menyadari bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan bagian integral dari agenda pembangunan, tidak hanya di tingkat global, tetapi juga di tingkat nasional dan tingkat sub-nasional. Kita semua sepakat bahwa agar pembangunan menjadi berkelanjutan, kita harus mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka,” ungkap Kunta.

Menurutnya, hal tersebut menjadi landasan konseptual pembangunan berkelanjutan yang selalu diupayakan untuk menempatkan di garis depan agenda pembangunan. Dari sektor pemerintah, Sekjen menyatakan mendukung visi dan tujuan Tri Hita Karana dalam memperjuangkan pembangunan berkelanjutan dalam program dan kegiatan intinya. Ia juga menyebut tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi komitmen kolektif bersama.

“Ini bukan hanya komitmen atau tanggung jawab dari pemerintah, tetapi juga komitmen dan tanggung jawab non-pemerintah, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, filantropi, dan masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Sekjen Kunta mengajak bekerja sama untuk memastikan upaya kolektif dengan mendorong era baru pembangunan yang berkelanjutan, menggunakan pendekatan seluruh pemerintah, serta seluruh masyarakat.

Kunta turut menyampaikan bahwa dalam G20 Health Meetings, negara-negara anggota G20 setuju untuk melanjutkan mempromosikan upaya untuk memperkuat sistem kesehatan global, dengan tujuan mencapai dan mendorong menuju Universal Health Coverage (UHC). Menteri Kesehatan negara anggota G20 mengenali kebutuhan untuk mencapai UHC di bawah SDGs, dan pentingnya review komprehensif Sidang Umum PBB tahun 2023 atas kesenjangan dan solusi untuk mempercepat kemajuan menuju pencapaian UHC, menekankan perlunya memperkuat pelayanan kesehatan primer sebagai landasan UHC.

Mengingat dampak pandemi COVID-19, Presidensi G20 Indonesia memprioritaskan penguatan arsitektur kesehatan global, menempatkannya sebagai salah satu dari tiga pilar utama kepresidenan tahun ini. Untuk mencapai arsitektur kesehatan global yang lebih tangguh, Sekjen mengatakan perlu mengupayakan kerjasama antara pemerintah dan sektor non-pemerintah, khususnya sektor swasta dan masyarakat sipil.

“Kita tidak akan mampu memenuhi tujuan menyeluruh untuk memperkuat arsitektur kesehatan global dengan bekerja sendirian. Upaya kolaboratif dan partisipasi aktif dari semua pelaku pembangunan sangat penting untuk mencapai tujuan. Kolaborasi antara Keuangan dan Kesehatan selama kepresidenan G20 tahun ini mengarah pada pembentukan Pandemic Fund yang resmi kami luncurkan sore ini,” ungkapnya.

Pandemic Fund yang telah terkumpul hingga 1,4 miliar dolar AS bertujuan untuk mengatasi kesenjangan kritis dalam arsitektur kesehatan global untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi yang lebih baik. Kunta menyatakan, hal ini merupakan prestasi yang mengagumkan mengingat jangka waktunya yang pendek, gap PPR Pandemi sekitar 10,5 miliar dolar AS pertahun.

“Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mendorong pemerintah dan organisasi internasional untuk berkontribusi pada dana tersebut. Saya percaya bahwa upaya yang dilakukan oleh forum Tri Hita Karana tidak hanya akan membantu mempercepat pencapaian target SDG, tetapi juga berkontribusi ke arsitektur kesehatan global yang lebih tangguh,” ajaknya.

Sebagai penutup Kunta mengatakan bahwa sebagaimana terkandung dalam filosofi Tri Hita Karana, kita perlu mendahulukan upaya untuk meningkatkan keharmonisan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan.   (Penulis Kurniatun K/Faza W/Editor Fachrudin Ali)

Bali– Pandemic Fund resmi diluncurkan pada Presidensi G20 Indonesia hari ini, Minggu (13/11) di Mulia Resort Nusa Dua, Bali. Presiden Joko Widodo meresmikannya secara virtual dengan disaksikan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan negara-negara anggota G20 seperti Menkeu AS Janet Yellen, William Roos dari Perancis, serta Bendahara Persemakmuran Australia Jim Chalmers.

“Tiga tahun terakhir ini kita menghadapi pandemi Covid-19 dan telah terbukti dunia tidak siap menghadapi pandemi. Dunia tidak memiliki arsitektur kesehatan yang andal untuk mengelola pandemi. Kita harus memastikan ketahanan komunitas internasional dalam menghadapai pandemi. Pandemi tidak boleh lagi memakan banyak korban jiwa. Pandemi tidak boleh lagi meruntuhkan sendi-sendi perekonomian global,” Joko Widodo mengawali pembukaannya.

Oleh karena itu, Joko Widodo menjelaskan, Presidensi G20 Indonesia terus mendorong penguatan arsitektur kesehatan global untuk mewujudkan sistem kesehatan global yang lebih andal terhadap pandemi, serta lebih inklusif dan berkeadilan.

“Untuk itu dunia harus mempunyai kapasitas pembiayaan untuk mencegah dan menghadapi pandemi dan membangun ekosistem kesehatan yang tersinergikan lintas negara. Pembiayaan membutuhkan 31 miliar dolar AS setiap tahunnya untuk membiayai sistem pencegahan, kesiapan dan respon terhadap pandemi. Untuk itu G20 telah sepakat membentuk dana pandemi bagi kepentingan pencegahan, persiapan dan respon terhadap pandemi,” terang Joko Widodo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa peluncuran Pandemic Fund merupakan langkah konkret dari pertemuan negara-negara G20.

“Ini merupakan tonggak sangat penting, ini sebuah titik awal bagi kita semua untuk menunjukkan kepada dunia bahwa G20 mampu menghasilkan tindakan nyata yang dapat memiliki dampak global”

Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Pandemic Fund bukan satu-satunya instrumen yang digunakan untuk kesiapsiagaan sistem kesehatan.

“Dana ini pasti akan bekerja sama dengan instrumen lain agar kita bisa mengembangkan kemampuan kita untuk bersiap menghadapi pandemi dengan lebih baik. Oleh karena itu, Pandemic Fund menjadi dana katalis untuk dukungan jangka panjang dari semua lembaga bilateral maupun multilateral. Kami juga berharap partisipasi dari filantropis, serta sektor swasta dapat terus didorong,” ujarnya.

Sri Mulyani juga menegaskan Pandemic Fund bukan hanya inisiatif G20, tetapi juga menjadi perhatian global. Maka dari itu Sri Mulyani menyambut baik kontribusi negara-negara di luar G20 untuk Pandemic Fund.

“Kita harus terus membangun tata kelola yang inklusif dan juga memperkuat arsitektur kesehatan internasional,” pungkas Sri Mulyani.

Menutup rangkaian launching Pandemic Fund, Menkes Budi Gunadi Sadikin kembali menekankan betapa pentingnya dibentuknya pendanaan pandemi.

“Kita membentuk Pandemic Fund dengan kepercayaan yang kuat bahwa kita dapat memainkan peran besar dalam arsitektur kesehatan global dan membantu umat manusia dalam menghadapai krisis kesehatan di masa mendatang,” tutup Menkes Budi.

(Penulis Kurniatun K/Editor Fachrudin Ali)

Bali– Pemerintah dari sisi kewenangan dan tanggung jawab memiliki banyak kemampuan untuk mengumpulkan data dari masyarakat. Data yang begitu banyak, tentunya pemerintah bertanggungjawab untuk merumuskan kebijakan.

Selain kebijakan, perlu juga menyusun langkah-langkah membangun Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya dan merespons apabila terjadi suatu masalah. Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat pemberian penghargaan Grand Final Finance and Health Hackathon 2022 di Bali, Minggu (13/11).

Menurut Menkeu, kegiatan Hackathon ini merupakan suatu penghargaan yang sebagian kecil saja dari effort kita semuanya terutama di lingkungan pemerintah untuk terus menciptakan sebuah kultur yang peka terhadap data dan pelayanan.

“Hackathon sebenarnya proses kita memulai ada menumbuhkan kultur excitement terhadap data. Untuk bisa menimbulkan excitement awareness terhadap data itu merupakan suatu proses. Kemudian ketika kita sudah mempunyai kultur excited terhadap data aware atau sadar pentingnya data, maka akan bisa mengidentifikasi skill-skill apa yang bisa di tumbuhkan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan masalah kesehatan sangat berpotensi menjadi masalah keuangan. Dalam berbagai kesempatan Menkes mengatakan secara prinsip bahwa sistem teknologi dan informasi kesehatan harus ditransformasikan dengan fokus untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

“Dan kalau tidak di disrupsi, kalau tidak di demokratisasi, teman-teman muda ini berani mendobrak, itu akan sangat besar bebannya bagi Menteri Keuangan berikutnya,” ujarnya. Menurut Menkes, hal itu sebabnya Kementerian Kesehatan memasukkan pilar transformasi teknologi kesehatan sebagai salah satu pilar transformasi kesehatan.

Hal tersebut seiring dengan Hackathon yang berkolaborasi dengan enam unit. Yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga Penjamin Simpanan, Kesekretariatan Satu Data, dan PT Telkom Indonesia.

Terdapat dua kategori penghargaan, yaitu Enhanching the Health Apps dan Health and Finance Data Analytics.

Berikut para pemenang kategori Enhanching the Health Apps:

Juara Pertama, Tim Cexup dengan mengembangkan platform Klinik dan Rumah Sakit agar dapat meningkatkan pelayanan melalui aplikasi telemedicine, monitoring, dan terhubung dengan internet medical team.

Juara Kedua, Tim Prenatal Institut dengan membuat aplikasi antenatal care yang mempermudah lima ribu ibu hamil di Indonesia untuk penanganan dan pencegahan komplikasi kehamilan sehingga dapat mengefisienkan BPJS serta menghasilkan generasi yang lebih kuat dan sehat.

Juara Ketiga, Adie Maulana mengembangkan konsep GO BPJS yaitu Peduli Lindungi dan Mobile JKN menjadi ekosistem health care digital yang lebih baik.

Sementara pemenang kategori Health and Finance Data Analytics:

Juara Pertama, Tim Direkrut dengan menyusun Prediksi Jumlah Penderita Tuberculosis dengan Permodelan Citra Satelit tingkat wilayah untuk mendukung alokasi APDB

Juara Kedua, NOOB Master dengan menyusun Analisis Prediksi Indikator Utama Pembangunan di Indonesia yang diharapkan alokasi belanja akan dilakukan secara proposional dengan mempertimbangkan seluruh indikator sehingga efisien anggaran dapat dicapai

Juara Ketiga, Tim DataIn dengan menyusun terobosan Kerentanan Dampak Perubahan Iklim dan Alokasi Anggaran APBD yang lebih komprehensif.

(Penulis Faza Nur Wulandari/Editor Fachrudin Ali)

.

Bali– “Kita telah menyelesaikan pertemuan antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan negara-negara anggota G20 untuk membahas tentang pendanaan pandemi. Pertemuan ini sebenarnya merupakan mandat dari para pemimpin negara anggota G2O tahun lalu yang mengamanatkan agar Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan membentuk Pandemic Fund sebagai upaya pencegahan, persiapan, dan respon pandemi di masa yang akan datang,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers The 2nd Joint Finance and Health Ministers’ Meeting di Nusa Dua, Bali, Sabtu, (12/11). Konferensi pers ini dihadiri media nasional maupun internasional.

“Kita meyakini bahwa pandemi Covid-19 ini bukanlah yang terakhir, dan karena karakter pandemi yang dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, maka untuk mengantisipasi hal yang sama kembali terjadi perlu diwujudkan suatu Pandemic Fund,” tambah Sri Mulyani.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan bahwa dunia membutuhkan setidaknya 10 miliar dana untuk kesiapsiagaan dan respon terhadap pandemi. Saat ini sudah terkumpul 1.4 miliar dolar AS hasil kontribusi dari negara-negara anggota G20 dan non anggota serta beberapa filantropi. Beberapa hari kedepan diharapkan akan ada penambahan dari berbagai pendonor baru..

“Dengan telah terbentuknya Pandemic Fund, sekarang kita akan fokus untuk meningkatkan arsitektur kesehatan global dengan melanjutkan peran WHO sebagai adviser dan World Bank sebagai wali pendanaan. Kita juga telah menunjuk pemimpin representasi dari Indonesia dan Rwanda, yaitu Chatib Basri dan Menteri Gyami yang akan memimpin pendanaan ini,” jelas Sri Mulyani

“Negara-negara anggota G20 meminta agar pengaturan pendanaan ini bersifat inklusif, dan secara khusus memberikan perhatian pada negara-negara berpendapatan rendah serta negara-negara berkembang dalam hal membangun kapasitas dalam persiapan pandemi,” tambahnya.

“Ini merupakan suatu luaran yang sangat bagus dan konkret, menunjukkan komitmen dan kolaborasi yang kuat dari semua negara anggota G20 didukung oleh organisasi internasional dan juga komitmen dari beberapa filantropi. Selanjutnya kita akan mendiskusikan bersama Menteri Kesehatan bagaimana menjalankan dan memanfaatkan dana pandemi ini sebaik-baiknya,” pungkas Sri Mulyani.

.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam kesempatan ini menambahkan pentingnya kerjasama antara sektor kesehatan dan keuangan karena jika melihat kembali sejarah dari 20 tahun yang lalu, pandemi global memberi dampak yang sangat besar pada sektor ekonomi. Seperti terjadi pada pandemi SARS-Cov pada tahun 2002, pandemi Ebola pada 2014 dan sekarang ini pandemi Covid-19.

Inilah alasan diberikannya mandat pembentukan pendanaan ini. Masalah kesehatan berdampak pada masalah ekonomi dan krisis ekonomi akan berdampak signifikan pada masalah-masalah lainnya.

“Arsitektur kesehatan global tidaklah secanggih arsitektur keuangan, tidak seperti World Bank yang mempunyai dana yang kuat. Kita ingin mereplikasi sistem tersebut dengan dibentuknya Pandemic Fund, yang akan memainkan peran besar dalam arsitektur kesehatan global. Kami menganggap bahwa hal ini dapat melindungi umat manusia dari pandemi di masa yang akan datang,” jelas Menkes Budi..

Pandemic Fund rencananya akan resmi diluncurkan pada Minggu, 13 November 2022 di Mulia Resort Nusa Dua Bali oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Chatib Basri selaku Chair Pandemic Fund dan Daniel Ngamije, Menteri Kesehatan Republik Rwanda.

(Penulis Kurniatun K/Editor Fachrudin Ali)