Jakarta– Kegiatan uji coba Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 mulai dilangsungkan hari ini (14/11). Kegiatan dilaksanakan secara daring dan luring di tiga lokasi yakni di Kota Bekasi di Jawa Barat, Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah, dan Kota Palu Sulawesi Tengah menghadirkan sebanyak 30 enumerator dari daerah masing-masing.
Kepala Pusat Kebijakan (Pusjak) Upaya Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) Pretty Multihartina, berkesempatan membuka kegiatan secara resmi secara daring di Jakarta (14/11). Dalam paparannya Pretty menjelaskan tujuan SKI sebagai pengganti nama dari Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) adalah untuk menilai status kesehatan masyarakat, menentukan Indek Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) di tingkat kabupaten/kota serta untuk mendapatkan angka stunting, wasting dan underweight di tingkat kabupaten/kota.
“Data SKI nantinya akan digunakan sebagai data dasar penyusunan RPJMN 2024-2029 dalam pemerintahan yang akan datang, juga sebagai evaluasi pembangunan gizi masyarakat serta sumber data dan capaian beberapa indikator SDG’s dan bagi provinsi dan kabupaten/kota sebagai data dasar penyusunan program pembangunan kesehatan di daerahnya,” tambah Pretty.
Lebih lanjut Pretty mengungkapkan persiapan SKI telah melalui koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menentukan sampel, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), para akademisi sebagai pakar, organisasi profesi dan proses pengusulan izin etik karena adanya pengambilan darah terhadap responden.
Kegiatan uji coba SKI merupakan salah satu tahapan dalam persiapan SKI 2023. Pada uji coba yang berlangsung selama 13 hari hingga 26 November 2022 mendatang, dilakukan pendalaman terhadap kuesioner serta uji pengumpulan data di lapangan pada hari kesembilan.
Output kegiatan ini diharapkan menghasilkan masukan untuk perbaikan pengorganisasian lapangan, alur kuesioner, dan program entri SKI 2023. (Penulis Ahdiyat Firmana/Editor Fachrudin Ali)
Bali– Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kunta Wibawa Dasa Nugraha memberikan closing remarks acara 2022 Tri Hita Karana Forum of Sustainable Development, di Nusa Dua, Bali, Minggu (13/11).
“Kita semua menyadari bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan bagian integral dari agenda pembangunan, tidak hanya di tingkat global, tetapi juga di tingkat nasional dan tingkat sub-nasional. Kita semua sepakat bahwa agar pembangunan menjadi berkelanjutan, kita harus mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka,” ungkap Kunta.
Menurutnya, hal tersebut menjadi landasan konseptual pembangunan berkelanjutan yang selalu diupayakan untuk menempatkan di garis depan agenda pembangunan. Dari sektor pemerintah, Sekjen menyatakan mendukung visi dan tujuan Tri Hita Karana dalam memperjuangkan pembangunan berkelanjutan dalam program dan kegiatan intinya. Ia juga menyebut tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi komitmen kolektif bersama.
“Ini bukan hanya komitmen atau tanggung jawab dari pemerintah, tetapi juga komitmen dan tanggung jawab non-pemerintah, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, filantropi, dan masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Sekjen Kunta mengajak bekerja sama untuk memastikan upaya kolektif dengan mendorong era baru pembangunan yang berkelanjutan, menggunakan pendekatan seluruh pemerintah, serta seluruh masyarakat.
Kunta turut menyampaikan bahwa dalam G20 Health Meetings, negara-negara anggota G20 setuju untuk melanjutkan mempromosikan upaya untuk memperkuat sistem kesehatan global, dengan tujuan mencapai dan mendorong menuju Universal Health Coverage (UHC). Menteri Kesehatan negara anggota G20 mengenali kebutuhan untuk mencapai UHC di bawah SDGs, dan pentingnya review komprehensif Sidang Umum PBB tahun 2023 atas kesenjangan dan solusi untuk mempercepat kemajuan menuju pencapaian UHC, menekankan perlunya memperkuat pelayanan kesehatan primer sebagai landasan UHC.
Mengingat dampak pandemi COVID-19, Presidensi G20 Indonesia memprioritaskan penguatan arsitektur kesehatan global, menempatkannya sebagai salah satu dari tiga pilar utama kepresidenan tahun ini. Untuk mencapai arsitektur kesehatan global yang lebih tangguh, Sekjen mengatakan perlu mengupayakan kerjasama antara pemerintah dan sektor non-pemerintah, khususnya sektor swasta dan masyarakat sipil.
“Kita tidak akan mampu memenuhi tujuan menyeluruh untuk memperkuat arsitektur kesehatan global dengan bekerja sendirian. Upaya kolaboratif dan partisipasi aktif dari semua pelaku pembangunan sangat penting untuk mencapai tujuan. Kolaborasi antara Keuangan dan Kesehatan selama kepresidenan G20 tahun ini mengarah pada pembentukan Pandemic Fund yang resmi kami luncurkan sore ini,” ungkapnya.
Pandemic Fund yang telah terkumpul hingga 1,4 miliar dolar AS bertujuan untuk mengatasi kesenjangan kritis dalam arsitektur kesehatan global untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi yang lebih baik. Kunta menyatakan, hal ini merupakan prestasi yang mengagumkan mengingat jangka waktunya yang pendek, gap PPR Pandemi sekitar 10,5 miliar dolar AS pertahun.
“Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mendorong pemerintah dan organisasi internasional untuk berkontribusi pada dana tersebut. Saya percaya bahwa upaya yang dilakukan oleh forum Tri Hita Karana tidak hanya akan membantu mempercepat pencapaian target SDG, tetapi juga berkontribusi ke arsitektur kesehatan global yang lebih tangguh,” ajaknya.
Sebagai penutup Kunta mengatakan bahwa sebagaimana terkandung dalam filosofi Tri Hita Karana, kita perlu mendahulukan upaya untuk meningkatkan keharmonisan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan. (Penulis Kurniatun K/Faza W/Editor Fachrudin Ali)
Bali– Pandemic Fund resmi diluncurkan pada Presidensi G20 Indonesia hari ini, Minggu (13/11) di Mulia Resort Nusa Dua, Bali. Presiden Joko Widodo meresmikannya secara virtual dengan disaksikan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan negara-negara anggota G20 seperti Menkeu AS Janet Yellen, William Roos dari Perancis, serta Bendahara Persemakmuran Australia Jim Chalmers.
“Tiga tahun terakhir ini kita menghadapi pandemi Covid-19 dan telah terbukti dunia tidak siap menghadapi pandemi. Dunia tidak memiliki arsitektur kesehatan yang andal untuk mengelola pandemi. Kita harus memastikan ketahanan komunitas internasional dalam menghadapai pandemi. Pandemi tidak boleh lagi memakan banyak korban jiwa. Pandemi tidak boleh lagi meruntuhkan sendi-sendi perekonomian global,” Joko Widodo mengawali pembukaannya.
Oleh karena itu, Joko Widodo menjelaskan, Presidensi G20 Indonesia terus mendorong penguatan arsitektur kesehatan global untuk mewujudkan sistem kesehatan global yang lebih andal terhadap pandemi, serta lebih inklusif dan berkeadilan.
“Untuk itu dunia harus mempunyai kapasitas pembiayaan untuk mencegah dan menghadapi pandemi dan membangun ekosistem kesehatan yang tersinergikan lintas negara. Pembiayaan membutuhkan 31 miliar dolar AS setiap tahunnya untuk membiayai sistem pencegahan, kesiapan dan respon terhadap pandemi. Untuk itu G20 telah sepakat membentuk dana pandemi bagi kepentingan pencegahan, persiapan dan respon terhadap pandemi,” terang Joko Widodo.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa peluncuran Pandemic Fund merupakan langkah konkret dari pertemuan negara-negara G20.
“Ini merupakan tonggak sangat penting, ini sebuah titik awal bagi kita semua untuk menunjukkan kepada dunia bahwa G20 mampu menghasilkan tindakan nyata yang dapat memiliki dampak global”
Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Pandemic Fund bukan satu-satunya instrumen yang digunakan untuk kesiapsiagaan sistem kesehatan.
“Dana ini pasti akan bekerja sama dengan instrumen lain agar kita bisa mengembangkan kemampuan kita untuk bersiap menghadapi pandemi dengan lebih baik. Oleh karena itu, Pandemic Fund menjadi dana katalis untuk dukungan jangka panjang dari semua lembaga bilateral maupun multilateral. Kami juga berharap partisipasi dari filantropis, serta sektor swasta dapat terus didorong,” ujarnya.
Sri Mulyani juga menegaskan Pandemic Fund bukan hanya inisiatif G20, tetapi juga menjadi perhatian global. Maka dari itu Sri Mulyani menyambut baik kontribusi negara-negara di luar G20 untuk Pandemic Fund.
“Kita harus terus membangun tata kelola yang inklusif dan juga memperkuat arsitektur kesehatan internasional,” pungkas Sri Mulyani.
Menutup rangkaian launching Pandemic Fund, Menkes Budi Gunadi Sadikin kembali menekankan betapa pentingnya dibentuknya pendanaan pandemi.
“Kita membentuk Pandemic Fund dengan kepercayaan yang kuat bahwa kita dapat memainkan peran besar dalam arsitektur kesehatan global dan membantu umat manusia dalam menghadapai krisis kesehatan di masa mendatang,” tutup Menkes Budi.
Bali– Pemerintah dari sisi kewenangan dan tanggung jawab memiliki banyak kemampuan untuk mengumpulkan data dari masyarakat. Data yang begitu banyak, tentunya pemerintah bertanggungjawab untuk merumuskan kebijakan.
Selain kebijakan, perlu juga menyusun langkah-langkah membangun Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya dan merespons apabila terjadi suatu masalah. Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat pemberian penghargaan Grand Final Finance and Health Hackathon 2022 di Bali, Minggu (13/11).
Menurut Menkeu, kegiatan Hackathon ini merupakan suatu penghargaan yang sebagian kecil saja dari effort kita semuanya terutama di lingkungan pemerintah untuk terus menciptakan sebuah kultur yang peka terhadap data dan pelayanan.
“Hackathon sebenarnya proses kita memulai ada menumbuhkan kultur excitement terhadap data. Untuk bisa menimbulkan excitement awareness terhadap data itu merupakan suatu proses. Kemudian ketika kita sudah mempunyai kultur excited terhadap data aware atau sadar pentingnya data, maka akan bisa mengidentifikasi skill-skill apa yang bisa di tumbuhkan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan masalah kesehatan sangat berpotensi menjadi masalah keuangan. Dalam berbagai kesempatan Menkes mengatakan secara prinsip bahwa sistem teknologi dan informasi kesehatan harus ditransformasikan dengan fokus untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
“Dan kalau tidak di disrupsi, kalau tidak di demokratisasi, teman-teman muda ini berani mendobrak, itu akan sangat besar bebannya bagi Menteri Keuangan berikutnya,” ujarnya. Menurut Menkes, hal itu sebabnya Kementerian Kesehatan memasukkan pilar transformasi teknologi kesehatan sebagai salah satu pilar transformasi kesehatan.
Hal tersebut seiring dengan Hackathon yang berkolaborasi dengan enam unit. Yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga Penjamin Simpanan, Kesekretariatan Satu Data, dan PT Telkom Indonesia.
Terdapat dua kategori penghargaan, yaitu Enhanching the Health Apps dan Health and Finance Data Analytics.
Berikut para pemenang kategori Enhanching the Health Apps:
Juara Pertama, Tim Cexup dengan mengembangkan platform Klinik dan Rumah Sakit agar dapat meningkatkan pelayanan melalui aplikasi telemedicine, monitoring, dan terhubung dengan internet medical team.
Juara Kedua, Tim Prenatal Institut dengan membuat aplikasi antenatal care yang mempermudah lima ribu ibu hamil di Indonesia untuk penanganan dan pencegahan komplikasi kehamilan sehingga dapat mengefisienkan BPJS serta menghasilkan generasi yang lebih kuat dan sehat.
Juara Ketiga, Adie Maulana mengembangkan konsep GO BPJS yaitu Peduli Lindungi dan Mobile JKN menjadi ekosistem health care digital yang lebih baik.
Sementara pemenang kategori Health and Finance Data Analytics:
Juara Pertama, Tim Direkrut dengan menyusun Prediksi Jumlah Penderita Tuberculosis dengan Permodelan Citra Satelit tingkat wilayah untuk mendukung alokasi APDB
Juara Kedua, NOOB Master dengan menyusun Analisis Prediksi Indikator Utama Pembangunan di Indonesia yang diharapkan alokasi belanja akan dilakukan secara proposional dengan mempertimbangkan seluruh indikator sehingga efisien anggaran dapat dicapai
Juara Ketiga, Tim DataIn dengan menyusun terobosan Kerentanan Dampak Perubahan Iklim dan Alokasi Anggaran APBD yang lebih komprehensif.
Bali– “Kita telah menyelesaikan pertemuan antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan negara-negara anggota G20 untuk membahas tentang pendanaan pandemi. Pertemuan ini sebenarnya merupakan mandat dari para pemimpin negara anggota G2O tahun lalu yang mengamanatkan agar Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan membentuk Pandemic Fund sebagai upaya pencegahan, persiapan, dan respon pandemi di masa yang akan datang,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers The 2nd Joint Finance and Health Ministers’ Meeting di Nusa Dua, Bali, Sabtu, (12/11). Konferensi pers ini dihadiri media nasional maupun internasional.
“Kita meyakini bahwa pandemi Covid-19 ini bukanlah yang terakhir, dan karena karakter pandemi yang dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, maka untuk mengantisipasi hal yang sama kembali terjadi perlu diwujudkan suatu Pandemic Fund,” tambah Sri Mulyani.
Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan bahwa dunia membutuhkan setidaknya 10 miliar dana untuk kesiapsiagaan dan respon terhadap pandemi. Saat ini sudah terkumpul 1.4 miliar dolar AS hasil kontribusi dari negara-negara anggota G20 dan non anggota serta beberapa filantropi. Beberapa hari kedepan diharapkan akan ada penambahan dari berbagai pendonor baru..
“Dengan telah terbentuknya Pandemic Fund, sekarang kita akan fokus untuk meningkatkan arsitektur kesehatan global dengan melanjutkan peran WHO sebagai adviser dan World Bank sebagai wali pendanaan. Kita juga telah menunjuk pemimpin representasi dari Indonesia dan Rwanda, yaitu Chatib Basri dan Menteri Gyami yang akan memimpin pendanaan ini,” jelas Sri Mulyani
“Negara-negara anggota G20 meminta agar pengaturan pendanaan ini bersifat inklusif, dan secara khusus memberikan perhatian pada negara-negara berpendapatan rendah serta negara-negara berkembang dalam hal membangun kapasitas dalam persiapan pandemi,” tambahnya.
“Ini merupakan suatu luaran yang sangat bagus dan konkret, menunjukkan komitmen dan kolaborasi yang kuat dari semua negara anggota G20 didukung oleh organisasi internasional dan juga komitmen dari beberapa filantropi. Selanjutnya kita akan mendiskusikan bersama Menteri Kesehatan bagaimana menjalankan dan memanfaatkan dana pandemi ini sebaik-baiknya,” pungkas Sri Mulyani.
.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam kesempatan ini menambahkan pentingnya kerjasama antara sektor kesehatan dan keuangan karena jika melihat kembali sejarah dari 20 tahun yang lalu, pandemi global memberi dampak yang sangat besar pada sektor ekonomi. Seperti terjadi pada pandemi SARS-Cov pada tahun 2002, pandemi Ebola pada 2014 dan sekarang ini pandemi Covid-19.
Inilah alasan diberikannya mandat pembentukan pendanaan ini. Masalah kesehatan berdampak pada masalah ekonomi dan krisis ekonomi akan berdampak signifikan pada masalah-masalah lainnya.
“Arsitektur kesehatan global tidaklah secanggih arsitektur keuangan, tidak seperti World Bank yang mempunyai dana yang kuat. Kita ingin mereplikasi sistem tersebut dengan dibentuknya Pandemic Fund, yang akan memainkan peran besar dalam arsitektur kesehatan global. Kami menganggap bahwa hal ini dapat melindungi umat manusia dari pandemi di masa yang akan datang,” jelas Menkes Budi..
Pandemic Fund rencananya akan resmi diluncurkan pada Minggu, 13 November 2022 di Mulia Resort Nusa Dua Bali oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi Chatib Basri selaku Chair Pandemic Fund dan Daniel Ngamije, Menteri Kesehatan Republik Rwanda.
Bali– “Kerja sama antara sektor keuangan dan kesehatan belum pernah menjadi begitu sentral dalam tahap kebijakan global seperti saat ini. Pandemi COVID-19 telah menyadarkan kita pada fakta bahwa nasib ekonomi kita sangat erat kaitannya dengan kondisi kesehatan kita,” ungkap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat memberikan opening remarks pada acara pertemuan gabungan antara Menteri Keuangan dan Kesehatan G20yang kedua atau The 2nd Joint Finance and Health Ministers Meeting di Nusa Dua Bali, Sabtu, (12/11).
“Kesehatan adalah kekayaan sejati kita. Tanpa kesehatan, ekonomi kita menderita. Dan sebaliknya, kekayaan mengarah pada kesehatan yang lebih baik. Bagaikan dua tali yang saling bergantung yang diselaraskan dan dijalin menjadi satu tali yang kuat, kerja sama antara keuangan dan kesehatan inilah yang membuat umat manusia saat ini semakin kuat,” tambah Menkes Budi.
Dalam kesempatan ini, Menkes Budi menyampaikan apresiasinya atas dibentuknya Dana Pandemi (sebelumnya dinamai Dana Perantara Keuangan atau Financial Intermediary Fund (FIF)) untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap pandemi di masa yang akan datang.
“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang memungkinkan terwujudnya Dana Pandemi. Ini merupakan kulminasi yang tidak hanya dari kerja keras dan dedikasi, tetapi juga kemanusiaan dalam diri kita masing-masing, kemanusiaan untuk membuat perbedaan dan membangun dunia yang lebih baik bagi anak cucu kita, ujar Menkes Budi.
Saat ini total dana yang terkumpul mencapai 1,4 miliar dolar AS. Dana tersebut berasal dari Australia, Kanada, Komisi Eropa, Perancis, Jerman, China, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Singapura, Inggris, Spanyol, Amerika Serikat dan UEA. Ada pula tiga filantropi, yaitu The Bill & Melinda Gates Foundation, The Rockefeller Foundation, dan Wellcome Trust. Dana tersebut masih akan bertambah seiring terealisasinya janji dari para pendonor baru.
“Kedepannya, seperti yang digarisbawahi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, harus disepakati bagaimana kita akan memanfaatkan Dana Pandemi sebaik-baiknya. Untuk menciptakan dunia yang lebih tangguh dan tahan terhadap pandemi. Dana Pandemi akan memberikan pembiayaan untuk kapasitas pencegahan, persiapan, dan respon terhadap pandemi dengan mengatasi kesenjangan kritis sesuai standar International Health Regulation (2005), antara lain surveilans penyakit, sistem laboratorium, penguatan tenaga kesehatan, dan kesiapan penanggulangan medis,” tambah Menkes Budi.
“Kerja sama antara keuangan dan kesehatan G20 hari ini, saya yakin telah memenuhi tujuan ini yaitu kerjasama yang membawa kita dari krisis menuju perdamaian, dari trauma menuju kemenangan, dari bencana menuju pemulihan, dari penyakit dan kemiskinan menuju kesehatan dan kemakmuran.
Harapan saya adalah ikatan antara keuangan dan kesehatan akan tetap kuat di tahun-tahun mendatang, karena pekerjaan penting kami untuk memperkuat arsitektur kesehatan global tetap relevan seperti sebelumnya, baik untuk kesehatan dan ekonomi kita,” tutup Menkes Budi.
Acara The 2nd Joint Finance and Health Ministers’ Meeting yang diadakan di Mulia Resort Nusa Dua, Bali ini tidak hanya dihadiri oleh para delegasi negara G20, tetapi juga perwakilan lembaga donor seperti GAVI, World Bank, IMF, OECD, CEPI, dan lembaga internasional seperti UNICEF, UNDP dan WHO. (Penulis Kurniatun K/Editor Fachrudin Ali)
Jakarta– Tepat tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional (HKN). Upacara peringatan HKN Ke-58 tahun 2022 dipimpin Inspektur Upacara Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang berlangsung di lapangan Upacara Gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Kuningan Jakarta yang dilakukan secara hybrid.
Dalam arahannya, Menkes Budi menyatakan hari ini 12 November 2022 merupakan Hari Kesehatan Nasional ke-58 yang pertamakali diselenggarakan sesudah pandemi Covid-19 terkendali.
Dalam kesempatan ini ada dua pesan yang disampaikan Menkes Budi terhadap jajaran Kemenkes. “Pertama, mengucapkan terimakasih kepada jajaran Kementerian Kesehatan yang sudah bekerja keras untuk memastikan pandemi Covid19 bisa kita atasi bersama dan kehidupan bisa kembali normal, bisa kembali bekerja dengan normal, dan bisa mengunjungi keluarga kita dimanapun dia berada dengan normal”, ungkap Menkes lebih lanjut.
Menkes Budi menitipkan pesan agar terus memonitor keadaan pandemi ini karena masih adanya varian-varian baru Covid-19 dan mudah-mudahan tidak ada lagi lonjakan berarti yang membebani rumah sakit dan masyarakat.
Pesan kedua yaitu dengan terkendalinya pandemi Covid-19 ini, waktu yang tersisa adalah bagaimana memastikan pesan Presiden Joko Widodo untuk melakukan transformasi sistem kesehatan nasional. “Ada 6 pilar transformasi kesehatan dan satu pilar tambahan yang harus dilakukan ke dalam,” jelas Menkes
Pilar pertama adalah transformasi dari Sistem Layanan Primer yang akan memperkuat Posyandu, Puskesmas, seluruh Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dan melengkapinya dengan layanan berbasis teknologi digital untuk bisa mendekatkan ke seluruh masyartakat Indonesia.
Kedua, transformasi Sistem Layanan Rujukan atau Rumah Sakit (RS). Memastikan RS dilengkapi dengan sumber daya yang cukup, baik dalam bentuk alat dan tenaga. Khususnya dalam melayani penyakit yang menyebabkan kasus kematian tertinggi yang ada di Indonesia sekarang.
Transformasi ketiga adalah transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan. Bencana kesehatan terjadi dan memiliki siklus yang panjang. “Bisa 100 tahun sekali, bisa puluhan tahun sekali. Tapi yang pasti mengakibatkan korban banyak sekali di seluruh dunia,” papar Menkes.
Menkes mengatakan harus memastikan generasi selanjutnya lebih siap menghadapi bencana berikutnya, khususnya siap dalam penyediaan alat kesehatan seperti dalam bentuk vaksin dan pabrik pembuatannya di dalam negeri. Termasuk memiliki cukup sumber daya
Transformasi keempat adalah transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan. Penduduk Indonesia semakin lama semakin menua dan berdampak pada biaya kesehatan yang semakin tinggi. Kita harus memastikan sistem pembiayaan cukup, adil, dan bisa di akses oleh seluruh masyarakat Indonesia terutama kalangan masyarakat yang makin menua di seluruh wilayah kota besar, kota kecil dan pedesaan di seluruh pelosok di Indonesia.
Transformasi kelima adalah Sumber Daya Manusia Kesehatan. Menkes berharap jajaran Kemenkes melengkapi janjinya agar semua Puskesmas harus ada dokter, memiliki semua nakes yang lengkap.
Transformasi keenam adalah Teknologi Kesehatan. Ini adalah tranformasi untuk mempersiapkan Kemenkes di masa depan. “Kita harus memastikan teknologi informasi Kesehatan benar-benar siap dan berbasis teknologi digital untuk mempermudah akses Kesehatan dari masyarakat kedepannya,” terang Menkes.
Selain itu harus juga mempersiapkan teknologi bioteknologi kesehatan. Kedepannya, teknologi Kesehatan bersifat lebih personal, partisipatif dan yang penting akan menimbulkan loncatan dan terbosan baru di bidang kesehatan dalam hal diagnostik dan terapetik bagi semua masyarakat yang terkena penyakit.
Semua ini bisa dilakukan jika ada transformasi ketujuh yang hanya untuk internal Kemenkes yang dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yaitu, transformasi dari Budaya dan Organisasi Kesehatan
Tidak mungkin transformasi kesehatan dijalankan tanpa didukung jajaran kemenkes yang profesional, berintegritas dan bekerja berfokus hanya satu yakni melayani masyarakat. Bekerja dengan dengan sepenuh hati, bahwa kita hadir untuk melayani negeri.
Dalam upacara peringatan HKN Ke-58, Menkes Budi memberikan penghargaan MoH Award di lingkungan Kantor Pusat Kemenkes. Hal ini diberikan dalam rangka meningkatkan motivasi, kinerja, dan wujud apresiasi Kemenkes terhadap pegawai yang berprestasi.
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) memperoleh empat penghargaan yang diperoleh pimpinan dan pegawai atas nama :
Lucia Rizka Andalusia Dirjen Kefarmasian dan Alkes dan Plt. Kepala BKPK memperoleh penghargaan Kategori Inspiring Leaders
Nirmala Ahmad Ma’ruf memperoleh penghargaan Kategori The Best Transformers
Lisa Angelia memperoleh penghargaan kategori PMO Of The Year
Melyana memperoleh penghargaan Kategori Mentor Of The Year (Penulis Fachrudin Ali)6
Jakarta– Penghargaan Tenaga Kesehatan (Nakes) Teladan merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada pemberi pelayanan kesehatan penggerak transformasi kesehatan yang bangga melayani bangsa. Penghargaan ini merupakan agenda tahunan yang di anugerahkan kepada nakes di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) serta Puskesmas.
Namun akibat pandemi Covid-19, pemberian penghargaan sempat terhenti dan kembali digulirkan secara luring tahun ini sebagai salah satu rangkaian acara Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-58.
Tahun 2022, penghargaan juga diberikan kepada kader posyandu serta dosen dan mahasiswa berprestasi, Hal ini di sampaikan oleh Direktur Jendral Tenaga Kesehatan Arianti Anaya pada penganugrahan Nakes Teladan 2022 di hotel Sultan Jakarta (11/11/2022).
Para peraih Anugerah Nakes Teladan 2022 mendapat kehormatan untuk hadir dan membagi pengalamannya di program acara Kick Andy Metro TV. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin berkesempatan menjadi pendamping host utama Andi F Noya, Jumat 11 November.
Dari sekian banyak peraih penghargaan, ada tiga tokoh inspiratif yang mewakili para peraih nakes teladan 2022 yang tampil di panggung di Studio Metro TV Jakarta.
Nakes inspiratif pertama yang mewakili Nakes Teladan 2022 pada acara ini adalah dr. Medianto Rombetasik, Sp.B yang bertugas di kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara sebagai pemenang kategori Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
Medianto mengatakan bahwa keterbatasan fasilitas tidak menghalanginya untuk tetap berusaha membantu sesama. Bahkan yang menjadi tantangan saat bertugas di daerah adalah meyakinkan penduduk agar mau berobat ke fasilitas kesehatan karena kepercayaan masyarakat terhadap dukun tradisional sangat tinggi.
Medianto berhasil membuat inovasi dan pendekatan hingga masyarakat mau mengunjungi fasilitas kesehatan untuk berobat tanpa harus berkonflik dengan dukun tradisional.
Nakes inspiratif kedua yakni dokter gigi muda Muhammad Hirzi Nugraha sebagai pemenang kategori Puskesmas. Dokter gigi ini bertugas di Puskesmas Kalumpang di daerah terpencil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan setelah 23 tahun lamanya di puskesmas tersebut tidak ada dokter gigi.
Salah satu program unggulan yang dibuat adalah pencegahan stunting sejak dini melalui pendekatan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Muhammad Hirzi mengembangkan inovasi Scaling Mobile Service (SMS) yang dilakukan dengan cara jemput bola, yaitu datang langsung ke tempat tinggal penduduk untuk pemeriksaan gigi yang jaraknya 30 km dari Puskesmas.
Inovasi ini dilatarbelakangi minimnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan gigi, yang mengakibatkan kunjungan pasien gigi sedikit di Puskesmas Kalumpang. Inovasi dilakukan karena adanya keterbatasan alat pemeriksa gigi, hingga akhirnya dokter muda ini menciptakan pembersih karang gigi portable yang bisa dibawa kemana-mana.
Menanggapi hal ini, Menkes Budi menambahkan faktor resiko stunting memang lebih banyak di ibu bulan waktu bayi lahir, saat ibu kekurangan gizi atau kekurangan darah baik sebelum hamil atau pada saat hamil kemungkinan besar anak yang dilahirkan stunting. “Jadi kesehatan gigi itu penting agar ibu tidak kekurangan gizi,” jelasnya.
Tokoh inspiratif ketiga adalah dr. Johan Gonga Bupati Kepulauan Aru yang mempunyai komitmen di bidang gizi dan stunting serta dinilai berkontribusi tinggi pada pengembangan kesehatan di Kepulauan Aru.
Menkes menyampaikan alasan penghargaan diberikan kepada satunya kepala daerah. “Sejak adanya undang-undang otonomi daerah, urusan kesehatan menjadi wewenang kepala daerah. Jika kepala daerahnya berkomitmen memperbaiki sistem kesehatan di daerahnya, maka rakyatnya akan terbantu. Itu sebabnya pentingnya membangun jejaring dan berinteraksi dengan kepala daerah agar bisa membantu Kementerian Kesehatan” kata Menkes Budi.
Pada kesempatan ini Menkes Budi juga menyampaikan adanya 6 transformasi Kesehatan diantaranya adalah transformasi sistem layanan primer, sistem layanan rujukan, sistem ketahanan Kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, sistem sumberdaya manusia kesehatan, sistem teknologi Kesehatan.
Pada akhir acara, Menkes berharap tiga motivator ini bisa menjadi inspirasi bagi para nakes agar bekerja dengan hati dan mau menjangkau daerah terpencil di pelosok negeri (Penulis Nowo S/Editor Fachrudin Ali)
Bogor– Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Nana Mulyana membuka secara resmi acara Penyusunan Pedoman Advokasi, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan Analisis Isu Kesehatan, Senin (7/11) di Bogor. Acara berlangsung hingga 9 November.
Dalam sambutannya, Nana menyampaikan pembuatan pedoman advokasi sangat strategis, karena akan menjadi guidance advocator saat mengadvokasi pembuat kebijakan.
Nana mengemukakan bahwa advokasi yang dilakukan kepada lintas program di Kemenkes agar program Kemenkes bisa diadopsi atau diterima oleh pelaksana di lapangan. “Kalau program memang siap diimplementasikan agar pesan yang disampaikan bisa diterima,” ucap Nana.
Sementara advokasi yang dilakukan BKPK berbeda dengan kegiatan advokasi program. Tugas dan fungsi BKPK melakukan analisa dan memberikan rekomendasi kebijakan. Nana mengatakan agar rekomendasi kebijakan bisa diterima oleh stakeholders, maka harus dikomunikasikan melalui metode advokasi.
Nana juga mengarahkan dalam menyusun pedoman advokasi harus memuat kriteria advokator, media advokasi, dan sasaran advokasi. Selain itu, Nana menekankan agar materi rekomendasi kebijakan yang disampaikan adalah informasi yang terbaru.
“Di luar itu, ada hal teknis yang harus dipahami. Rekomendasi kebijakan harus relevan atau yang dibutuhkan pembuat kebijakan.Jangan memberikan yang sudah basi atau sudah lewat,” tegas Nana.
Nana pun mengatakan bahwa rekomendasi kebijakan harus berkualitas, berhasilguna, dan harus di evaluasi. Evaluasi dilakukan mengacu pada instrumen pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan yang dikeluarkan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Selanjutnya, Pedoman Indeks Kualitas Kebijakan ini perlu diadopsi untuk dapat diberlakukan juga di lingkup Kemenkes dengan dikoordinasikan BKPK. (Penulis Faza Nur Wulandari/Editor Fachrudin Ali)
