Jakarta– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Pertemuan Penyusunan Strategi Advokasi dan Komunikasi Kebijakan Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 yang berlangsung di Jakarta (5 Oktober) dan di Bogor (6-7 Oktober). SSGI merupakan survei yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran status gizi serta determinannya.

Mengawali acara, Sekretaris BKPK Nana Mulyana menyampaikan bahwa penyusunan strategi advokasi dan komunikasi ini dilakukan lebih awal sebelum SSGI tahun 2022 selesai dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar strategi advokasi dan komunikasi ini dapat langsung dipergunakan ketika survei selesai dilakukan. Data hasil SSGI dapat dikemas sehingga lebih mudah diterima oleh para pemangku kepentingan.

Menurut Nana kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan sosialisasi transformasi kesehatan yang sedang masif dilakukan Kementerian Kesehatan.

Pertemuan ini dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPK Rizka Andalucia. Rizka mengatakan SSGI adalah kegiatan yang sangat penting dalam upaya penanganan masalah kesehatan, khususnya stunting. Menurut Rizka pelaksanaan SSGI membutuhkan effort yang besar seperti sulitnya medan yang ditempuh, serta hasil yang harus akurat dan merepresentasikan data secara nasional.

Rizka berharap informasi harus dihasilkan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya. “Pada saat berkomunikasi dengan stakeholders dapat terjadi harmonisasi, tidak terjadi kesalahpahaman,” pungkasnya.

Adapun  paparan mengenai Hasil SSGI tahun 2021 disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Pretty Multihartina. Pretty menerangkan terjadi penurunan prevalensi balita stunting berdasarkan data Riskesdas 2007, Riskesdas 2013, Riskesdas 2018, SSGBI 2019, dan SSGI 2021. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2007 angka stunting sebesar 36,8% dan tahun 2021 SSGI mencatat angka stunting turun menjadi 24,4%.

Lebih lanjut Pretty menuturkan selain menyediakan data angka stunting hingga level kabupaten kota, hasil SSGI juga digunakan sebagai dasar penetapan Dana Insetif Daerah (DID) oleh Kementerian Keuangan. Hasil SSGI juga dijadikan dasar sebagai evaluasi dan penilaian kemajuan intervensi konvergensi dari berbagai kementerian dan lembaga, baik pusat maupun daerah.

Selain dari hasil SSGI, data stunting juga diperoleh dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), yaitu sistem pencatatan berbasis web SIGIZI Terpadu.

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas, Pungkas Bahjuri menyampaikan adanya gap antara SSGI dan e-PPGBM. Menurutnya ada perbedaan penggunaan kedua data ini. Data e-PPGBM digunakan untuk surveilans deteksi dini gangguan pertumbuhan untuk kemudian dilakukan intervensi. Sementara SSGI dilakukan untuk melakukan penilaian kinerja program.

SSGI dapat menggambarkan besaran masalah gizi balita nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk dasar perencanaan program. “Masing-masing data memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun data survei dilakukan dengan metode terstandar sehingga datanya dapat dibandingkan antarwaktu dan antardaerah,” ujarnya.

Penyusunan strategi advokasi dan komunikasi kebijakan hasil SSGI 2022 ini melibatkan berbagai jabatan fungsional di lingkungan BKPK, yaitu analis kebijakan, administrator kesehatan, pranata humas, pranata komputer, dan statistisi. Penyusunan strategi advokasi dan komunikasi ini didampingi oleh para trainer dari CPROCOM, yaitu Emilia Bassar, Achdiyati Sumi, Herry Ginanjar, dan Willy Bachtiar.

Emilia Bassar menekankan pentingnya penyusunan strategi komunikasi yaitu untuk menetapkan tujuan komunikasi yang terukur. Selain itu, dapat dijadikan panduan untuk semua program komunikasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut Emilia, dengan strategi komunikasi pesan yang disampaikan kepada target khalayak dapat dilakukan dengan efektif dengan menggunakan media yang tepat. (Penulis Dian Widiati/Editor Fachrudin Ali Ahmad)

Nonthaburi– Pemeriksaan air limbah sekarang menjadi salah satu cara untuk mendeteksi sirkulasi patogen di lingkungan, tidak terkecuali untuk virus SARS CoV-2. Virus ini dapat dikeluarkan melalui tinja manusia dan bisa bertahan lama di lingkungan.

CDC Thailand bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand mengadakan pelatihan pemeriksaan air limbah untuk Deteksi SARS CoV-2 di Training Centre for Excellence Medical Sciences, Nonthaburi Thailand. Kegiatan berlangsung 3-6 Oktober 2022.

Peserta yang berpartisipasi adalah Indonesia, Filipina, Vietnam dan juga dari Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Thailand. Peserta Indonesia berjumlah 5 orang terdiri dari 2 orang dari Lab PPI Prof Sri Oemijati,  1 orang dari BBTKL Jakarta, 1 orang dari BTKL Banjar Baru dan 1 dari MRIN (Mochtar Riyadi Institute of Nanotechnology).

Metode pengajaran berupa kuliah, hands on di laboratorium dan diskusi. Pengenalan pada surveilans air limbah, transportasi air limbah, pengerjaan konsentrasi air limbah menggunakan metode Concentration and Filtration Elution CaFÉ), serta pengenalan ddPCR merupakan materi yang disampaikan fasilitator pelatihan.

Membuat konsentrat merupakan tahapan yang sangat penting sebelum masuk ke tahapan amplifikasi. Metode CaFÉ ini merupakan salah satu metode dari beberapa metode  sudah dikerjakan di beberapa laboratorium polio secara global. Setelah melakukan konsentrat kemudian konsentrat diekstraksi dan kemudian dibuat droplet dengan alat khusus.

Pembuatan droplet ini merupakan salah satu langkah awal teknologi ddPCR. Droplet yang dihasilkan kemudian  diamplifikasi dengan metode PCR. Hasil PCR dibaca dengan analisis menggunakan software Quantasoft®. Pemeriksaan ini sangat sensitif terutama untuk sampel yang jumlah virusnya sedikit seperti di lingkungan.

Belajar dari pengalaman virus polio yang dapat dideteksi lebih awal di lingkungan sebelum muncul kasus, dimana waktu itu cukup untuk virus bersirkulasi. Oleh karena itu, pemeriksaan lingkungan sangat penting untuk deteksi awal. Dengan demikian, diharapkan bisa dikembangkan surveilans lingkungan untuk SARS CoV-2 yang akan berguna diterapkan selain untuk deteksi dini juga untuk mengetahui varian virus SARS-CoV-2 yang beredar di masyarakat. (Penulis Herna/Editor Fachrudin Ali)

Jakarta– Setelah 3 tahun vakum tidak ada ajang penghargaan bagi arsiparis dan unit kearsipan di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), di tahun 2022 Badan kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) kembali memperoleh penghargaan Unit Kearsipan Terbaik hasil pengawasan internal di lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Penghargaan diberikan Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha tanggal 19 September 2022.

Hasil penilaian sebesar 96,26 dengan kategori AA yakni predikat Sangat Memuaskan. Penghargaan ini kali ketiga BKPK menjadi juara kategori unit kearsipan. Sebelumnya mendapatkan penghargaan serupa saat masih menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kesehatan.

Apresiasi diperoleh April 2019 dengan penghargaan sebagai Unit Kearsipan Unit Utama Terbaik di lingkungan Kemenkes dan Juara 1 Pengelolaan Arsip Terbaik pada Nopember  2019.

(Penulis Isminah/Editor Fachrudin Ali)

Jakarta– Laboratorium Rujukan Nasional Pusat Penyakit Infeksi Prof Sri Oemijati, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dikunjungi Tim Asessor Expertise dari WHO Dr. Anup Avinkar, MBBS,MD. Kunjungan dilakukan Rabu hingga Kamis (28-29 September 2022).

Hadir perwakilan WHO Indonesia, pengelola program Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yaitu Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan, pengelola program malaria nasional (Direktorat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular), Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, serta Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat.

Kunjungan Tim Assesor Expertise WHO ini sebagai upaya Kemenkes memiliki laboratorium yang mempunyai kapasitas untuk pengujian lot Testing RDT Malaria yang terstandar WHO (Prequalification WHO – PQ WHO). Hal ini dimasudkan untuk agar Indonesia dapat mandiri melakukan validasi terkait kualitas RDT Malaria.

Eliminasi Malaria di Indonesia ditargetkan tereliminasi pada tahun 2030. Guna memperkuat target tersebut Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan berkomitmen sangat kuat mendukung hal tesebut. 

Menurut Rencana Aksi Nasional Malaria 2020-2024, periode 5 tahun ini sangat krusial menurunkan kasus malaria dari lebih 250 ribu menjadi kurang dari 50 ribu per tahun untuk mencapai eliminasi malaria pada tahun 2030.

Program nasional malaria menerapkan strategi akses universal dalam pelaksanaan diagnosis, pengobatan dan pencegahan. Untuk mencapai akses universal dalam pelaksanaan diagnosis malaria, digunakan Rapid Diagnosis Test (RDT) pada kegiatan penemuan kasus aktif yang dilakukan oleh kelompok sukarelawan desa atau Village Malaria Workers (VMWs), diagnosis kasus suspek malaria berat di ruang gawat darurat fasilitas kesehatan, dan fasilitas kesehatan yang tidak memiliki kompetensi uji mikroskopis.

Penulis Subangkit/Editor Fachrudin Ali

Batam– Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 di beberapa blok sensus di kota Batam sudah memasuki tahap pengumpulan data. Salah satunya di Kecamatan Sekupang, Kelurahan Tiban. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) Rizka Andalucia melakukan supervisi untuk memantau langsung pengumpulan data SSGI 2022, pengukuran balita serta berinteraksi langsung dengan para kader yang menjadi pendamping enumerator saat pelaksanaan SSGI di Kota Batam, Kamis 22 September 2022.

Apresiasi tinggi disampaikan kepada para kader yang telah membantu Kemenkes RI meningkatkan kesehatan di masyarakat khususnya dalam pelaksanaan SSGI 2022. “Untuk SSGI ini, kita ingin benar-benar potretnya agar status kesehatan di daerah bisa kita petakan sehingga  kita bisa melihat mana yang kita perlu perbaiki. Peran ibu kader sangat besar sebagai ujung tombak Kementerian Kesehatan” ujar Rizka.

Plt Kepala BKPK lebih lanjut mengungkapkan bahwa kader sangat berjasa untuk membantu masyarakat membangun generasi bangsa agar tidak kekurangan gizi  serta berharap posyandu yang dikelola oleh kader menjadi tempat pemberdayaan masyarakat untuk kesehatan ibu hamil dan balita.

Dalam kesempatan berikutnya, enumerator melanjutkan pengumpulan data di Pulau Kebam Kelurahan Bulang Lintang. Dari kota Batam pulau ini bisa ditempuh 30 menit menggunakan pompong atau boat kecil tradisional.

Tantangan pengumpulan data di wilayah ini adalah faktor cuaca. Walau waktu tempuh tidak begitu lama namun jika cuaca buruk penyeberangan ke pulau tidak bisa dilakukan. Kondisi Batam saat pengumpulan data menunjukkan adanya curah hujan dengan intensitas cukup tinggi.

Kerjasama yang terjadi saat pengumpulan data ini di kedua lokasi ini memperlihatkan sinergitas yang baik antara dinas kesehatan, Tim SSGI serta kader. Hal ini memberi andil besar untuk mendapatkan data yang valid di lapangan. Tim enumerator yang didampingi kader, menjadikan masyarakat merasa nyaman membantu memberikan data serta menjawab pertanyaan dari enumerator.

(Penulis Nowo S/Editor Fachrudin Ali)