Jakarta– Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (BKPK Kemenkes RI) Nana Mulyana melantik 26 pejabat fungsional di lingkungan BKPK pada Selasa, 5 Juli 2022.

Nana menyampaikan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), PNS harus menjalankan pelantikan jabatan fungsional dan pengambilan sumpah.

Adanya transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menjadi BKPK menjadikan perlu dilakukannya perubahan yang mendasar, yaitu perubahan pada pola pikir. “BKPK tidak lagi menghasilkan produk data dan informasi melalui riset namun lembaga yang memanfaatkan produk hasil riset atau kajian lembaga lain untuk formulasi kebijakan,” ujar Nana.

Lebih lanjut Nana menjelaskan kedepannya tugas BKPK lebih mengawal berbagai kebijakan kesehatan di level pusat, provinsi bahkan kabupaten/kota. “BKPK juga mempunyai tugas lain yaitu mengawal tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ada di Pusat Kebijakan (Pusjak) Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan serta mengawal kerjasama global yang ada di Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan,” jelasnya.

Bersamaan dengan pemetaan organisasi, BKPK juga mendapat penugasan pimpinan untuk melaksanakan  Survei  Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 dengan koordinator Pusjak Upaya Kesehatan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu melaksanakan Serosurvei Antibodi COVID-19 yang hasilnya sangat ditunggu untuk bahan kebijakan secara nasional.

Nana menaruh harapan agar para pejabat fungsional yang baru dilantik untuk lebih berperan pada tugas dan fungsinya. “Berikanlah yang terbaik untuk organisasi dalam memperkuat tercapainya kinerja organisasi yang tertuang dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP)”, tegas Nana.

Daftar nama pejabat fungsional yang dilantik dan diambil sumpah yaitu:

1. Afrida Hayati Ritonga sebagai Analis Kepegawaian Ahli Pertama pada Sekretariat BKPK
2. Ni Kadek Ayu Krisma Agneswari sebagai Pustakawan Terampil pada Sekretariat BKPK
3. Heri Dwi Prasetiyo sebagai Perencana Ahli Pertama pada Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu (B2P2TOOT)
4. Yunan Singgih Pramula sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama pada Balai Litbangkes Banjarnegara
5. Herianti, sebagai Statistisi Ahli Pertama pada Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
6. Indri Dwi Astuti, sebagai Perencana Ahli Pertama pada Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
7. Putri Novianti, sebagai Statistisi Ahli Pertama pada Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
8. Ahmad Khumaidi Annaja, sebagai Statistisi Ahli Pertama pada Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
9. Dani Ramdhani Budiman sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
10. Fraschiska Rizky Restuningtyas sebagai Statistisi Ahli Pertama pada Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
11. Ilma Dewayani sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
12. Kristiana Yunitaningtyas sebagai Statistisi Ahli Pertama pada Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
13. Muhammad Arif Mustofa sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
14. Afifah Nasyahta Dila sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusjak Upaya Kesehatan
15. Ana Farida sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusjak Upaya Kesehatan
16. Rahmi Amelia sebagai Statistisi Ahli Pertama pada Pusjak Upaya Kesehatan
17. Aprilia Safrida Putry sebagai Perencana Ahli Pertama pada Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
18. Willy Kurniadi sebagai Pranata Komputer Terampil pada Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
19. Elfys Ferdynan sebagai Statistisi Ahli Pertama pada Sekretariat BKPK
20. Ely Hujjatul Fikriyah sebagai Statistisi Ahli Pertama pada Sekretariat BKPK
21. Raras Anasi sebagai Statistisi Ahli Pertama pada Sekretariat BKPK
22. Dwi Fitrianingtyas sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Balai Litbangkes Kelas II Baturaja
23. Arvina Silalahi sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Pusjak Upaya Kesehatan
24. Gita Ratnasari sebagai Perencana Ahli Pertama pada Balai Litbangkes Kelas II Papua
25. Hestrika Novia Cahyaningsih Sukandar, S.IP sebagai Perencana Ahli Muda pada Pusjak Upaya Kesehatan
26. Ramla Dawali sebagai Perencana Ahli Muda pada Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan. (Penulis Nisa Fitriyani/Editor Fachrudin Ali)

Jakarta— Mahasiswa Universitas Fort De Kock Bukittinggi melakukan kunjungan studi banding ke Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes), Jum’at (1/7). Penerimaan studi banding mahasiswa ini pertamakali dilakukan BKPK Kemenkes setelah bertransformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes).

Mahasiswa yang berkunjung sebanyak kurang lebih 40 orang terdiri dari Program Studi Kesehatan Masyarakat peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan, Manajemen Rumah Sakit dan Kesehatan Reproduksi. Asal mahasiswa antara lain dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas serta Dinas Kesehatan TNI.

Neila Sulung selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat mengharapkan agar para mahasiswa mampu mengidentifikasikan isu-isu kebijakan, melakukan kajian masalah kesehatan dan mutu layanan kesehatan. Selain itu, dapat menyusun strategi pengembangan kebijakan dan perencanaan program kesehatan. “Mengembangkan, merencanakan atau mengaplikasikan perencanaan kebijakan serta mengidentifikasi berbagai macam budaya dalam menerapkan kebijakan yang ada”, tuturnya lebih lanjut.

Dalam pengantarnya, Ketua Tim Kerja Hukum dan Humas Sekretariat BKPK Cahaya Indriaty mengatakan pertemuan ini menjadi awal berkomunikasi  untuk berdiskusi dan berkordinasi antara BKPK Kemenkes dan Universitas Fort De Kock Bukittinggi. Harapannya, keberadaan Universitas bisa memberikan kontribusi untuk mengkaji, menelaah dan memperdalam sehingga memperoleh output yang bermanfaat untuk program di daerah.

Studi banding diawali dengan sambutan dan paparan profil lembaga oleh tim kerja Hukum dan Humas Sekretariat BKPK di ruang Rajawali. Selanjutnya, mahasiswa diarahkan melakukan kunjungan ke Perpustakaan, dan Galeri Kebijakan Kesehatan BKPK Kemenkes. Mahasiswa juga sempat melihat ruang Theatre dan melihat beberapa film seputar profil dan aktifitas kelembagaan. Dalam kesempatan tersebut, Neila Sulung berpesan kepada mahasiswa untuk menggali dan mencari ilmu untuk mendapatkan hal yang luar biasa di sela kesibukan menyelesaikan studi. “Tidak ada yang tidak bisa kecuali kita mampu mengelola lebih baik’, jelasnya. (Penulis Utami Dyah Respati/Editor Fachrudin Ali)

Jakarta– Anung Sugihantono, Chief of Expert Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dalam Rapat Koordinasi Teknis Survei Status Gizi Indonesia(SSGI) Tahun 2022 yang digelar secara virtual pada Kamis, 30 Juni 2022 mengatakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui BKPK akan melakukan SSGI tahun 2022.

SSGI adalah bagian dari sistem manajemen pembangunan nasional bidang kesehatan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), data stunting harus tersedia setiap tahun sebagai bahan evaluasi, bahan perbaikan kinerja, bahan penyempurnaan program dan kegiatan, sekaligus bahan penentu kebijakan pada tahun berikutnya.

Lebih lanjut Anung menerangkan Kementerian Kesehatan mendapat tugas dari Wakil Presiden untuk menyediakan data tahunan status gizi di Indonesia. Data ini akan digunakan sebagai data evaluasi yang merepresentasikan sampai level Kabupaten/Kota.

Anung menekankan pentingnya komunikasi pihak-pihak terkait dalam studi ini, yaitu Kementerian Kesehatan dalam hal ini BKPK, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Politeknik Kesehatan (Poltekkes). Untuk mendukung koordinasi tingkat nasional akan disiapkan pusat komunikasi atau helpdesk. 

Anung berpesan kepada para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Para Direktur Poltekkes untuk dapat mengomunikasikan aspek teknis dan manajerial kepada pihak terkait di Kabupaten/Kota. “Para Kepala Dinas Kesehatan dan Para Direktur Poltekkes dapat berkomunikasi lebih intens untuk mendapatkan data yang akurat, data yang sesungguhnya di lapangan yang hasilnya dapat dimanfaatkan baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional,” tutur Anung.

Pada kesempatan ini Sekretaris BKPK, Nana Mulyana selaku Penanggung Jawab SSGI 2022 menyampaikan SSGI akan dilakukan di semua kabupaten/kota. “Ada 34.500 blok sensus dan 345.000 rumah tangga yang menjadi sampel. SSGI juga akan melibatkan banyak pengumpul data, yakni sebanyak 3.872 enumerator yang tersebar di 514 kabupaten/kota,” ujar Nana.

Berperan sebagai Ketua Pelaksana SSGI 2022, Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, Pretty Multihartina. Dalam kesempatan tersebut, Pretty Multihartina menerangkan tujuan dilaksanakannya SSGI adalah untuk mengetahui gambaran status gizi balita dan determinannya. Secara khusus studi ini akan menghasilkan data prevalensi stunting, wasting, underweight, dan overweight. Selain itu juga akan diperoleh informasi capaian indikator intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. (Penulis Dian Widiati/Editor Fachrudin Ali)

Jakarta, – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) akan mengadakan serosurvei antibodi Covid-19 untuk ketiga kalinya pada Juli 2022. Hasil survei akan menjadi dasar kebijakan pemerintah khususnya dalam pengendalian Covid-19 di Indonesia. Demikian disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SKKSDK) Kementerian Kesehatan RI Wirabrata pada Training Centre (TC) Wilayah Timur Sero Survei Antibodi Covid-19 Berbasis Komunitas di 34 Provinsi pada Kamis (30/06) secara virtual meeting.

Dalam sambutannya Wira mengatakan TC ini merupakan serial pelatihan atau penyamaan persepsi tim pusat dan daerah baik terkait substansi maupun administratif. Sehingga serosurvei dapat dilaksanakan secara baik sesuai dengan prosedur dan standar di seluruh lokus kegiatan serosurvei. “Selama kegaitan TC ini, diharapkan peserta mendapatkan gambaran utuh pelaksanaan pengumpulan data, proses manajemen data, hinga kelengkapan administrasi,” ujar Wira.

Ketua Pelaksana Nelly Puspandari menjelaskan tujuan kegiatan ini untuk mendapatkan gambaran profil kekebalan komunitas SARS-CoV2 pada penduduk di 34 provinsi di Indonesia. “Secara khusus, untuk mengetahui perubahan kadar antibodi serta perubahan proporsi penduduk yang mempunyai antibodi SARS-CoV2,” jelasnya.

Pengumpulan data akan dilakukan selama dua minggu, yaitu pada 4 hingga 15 Juli 2022. “Setelah pengumpulan data, dua minggu berikutnya diharapkan data sudah dapat kita selesaikan untuk dilanjutkan pemeriksaan. Sehingga hasil ini sudah bisa diberikan kepada Menteri Kesehatan pada Agustus,” harap Nelly.

Survei ini melibatkan 20.501 responden yang sama dengan responden serosurvei pertama yang dilakukan pada November-Desember 2021. Menurut Nelly, daftar responden yang ada bertujuan untuk surveilans dengan desain kohort, yaitu memantau perubahan antibodi dari responden yang sama sehingga tidak disediakan responden cadangan.

Farid Tim Pakar dari UI mengatakan pada awal pandemi, vaksinasi belum banyak. Tujuan serosurvei yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran seberapa besar populasi yang telah terinfeksi. Survei pertama dilakukan untuk memberikan masukan kepada pembuat kebijakan seberapa tinggi proporsi penduduk yang memiliki antibodi Covid-19.

Sedangkan saat ini, cakupan vaksinasi sudah besar. Menurut Farid, tidak dapat dibedakan antibodi yang dimiliki diperoleh dari yang terinfeksi atau sudah vaksinasi serta yang terinfeksi dan sudah tervaksinasi apakah sudah memiliki antibodi atau tidak. Untuk melihatnya perlu dianalisis kadar antibodi penduduk Indonesia.

“Untuk meyakinkan kita dengan melihat responden yang sama apakah ada perubahan setelah di vaksin booster atau belum, apakah terinfeksi atau tidak. Itu kenapa sampel yang sama kita ulang kembali untuk meyakinkan bila ada perubahan di orang yang sama,” ungkap Farid. Kegiatan ini turut dihadiri oleh tim pakar dari UI, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Penanggung Jawab Operasional Provinsi dan Kabupaten/Kota, Penanggung Jawab Teknis Kabupaten/Kota, Penanggung Jawab Administrasi dan Logistik Kabupaten/Kota, serta Enumerator. (Penulis Faza Nur Wulandari/Editor Fachrudin Ali)

Jakarta– Executive Director of The Global Fund (GF) Peter Sands melakukan peninjauan implementasi Whole Genome Sequencing (WGS) dan Biobank yang dilaksanakan di Laboratorium Nasional Prof. Sri Oemiyati Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI), Kamis (23 Juni 2022).

Kedatangan Peter Sands disambut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPK sekaligus Sekretaris Jenderal Kemenkes RI Kunta Wibawa Dasa Nugraha. Plt Kepala BKPK dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada GF atas bantuannya yang berharga. Kunta berharap kemitraan antara Indonesia dan Global Fund akan terus berlanjut.

Kunta menjelaskan laboratorium Prof dr. Sri Oemijati memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan nasional untuk jaringan laboratorium diagnostik penyakit menular yang baru muncul dan yang muncul kembali. Laboratorium ini mendukung serta melakukan surveilans nasional, memfasilitasi kerjasama penelitian nasional dan internasional, serta memberikan peningkatan kapasitas bagi staf dan petugas laboratorium

Sekjen Kunta mengatakan seperti yang telah menjadi perhatian Kementerian Kesehatan RI, saat ini lebih penting untuk meningkatkan dan mendistribusikan kapasitas nasional terkait sequencing dan analisis data untuk memastikan respons kesehatan masyarakat yang tepat waktu dan sesuai.

Ia menilai upaya tersebut tidak akan mungkin terwujud jika tidak dilakukan melalui kerjasama antara universitas, rumah sakit, dan pemerintah daerah, swasta, dan mitra internasional. “Upaya kolaborasi ini telah meningkatkan kapasitas negara setidaknya 3 kali lebih tinggi,”katanya.

Hibah yang diberikan oleh Global Fund memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas laboratorium rujukan nasional serta memberdayakan lebih banyak laboratorium untuk melakukan sequencing.

Global Fund juga membantu menyediakan peralatan Lab lainnya, peralatan habis pakai, dan pelatihan untuk petugas laboratorium. Selama tahun 2022 Global Fund telah mendukung 17 laboratorium di 13 provinsi di Indonesia. Dukungan tersebut dapat meningkatkan kapasitas Indonesia dalam menghadapi pandemi yang akan datang.

Executive Director of The Global Fund (GF) Peter Sands mengatakan dari sudut pandang global fund ini adalah rencana program yang didukung untuk melakukan pengawasan penyakit.

Pengawasan ini dapat mengetahui masalah kesehatan apa yang sedang terjadi, tidak hanya pandemi COVID-19 tetapi masalah kesehatan lainnya.

“Ini adalah upaya yang sangat baik, setelah melihat masalah dan tantangannya ada begitu banyak peluang untuk melakukan sesuatu,” katanya.

Lebih lanjut Sekjen Kunta mengatakan Kemenkes berkomitmen untuk terus memanfaatkan teknologi sequencing tidak hanya untuk deteksi dan respons COVID-19, tetapi juga penyakit lain seperti TB, HIV, malaria dan penyakit lainnya.
(Penulis Fachrudin Ali)

Yogjakarta- Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan 1st G20 Joint Finance and Health Ministers Meeting (JFHMM) di bawah Kepresidenan G20 Indonesia secara hybrid.

JFHMM diselenggarakan dalam rangka berdiskusi serta meminta arahan dari para Menteri Keuangan dan Kesehatan G20 tentang kemajuan yang telah dicapai oleh Joint Finance and Health Task Force (JFHTF). Hal yang dibahas antara lain perkembangan pembentukan Financial Intermediary Fund (FIF) untuk Kesiapsiagaan, pencegahan, dan penanggulangan pandemi (PPR), serta mengembangkan rencana koordinasi antara keuangan dan kesehatan untuk kesiapsiagaan, pencegahan, dan penanggulangan pandemi (PPR).

Pertemuan dipimpin Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam sambutannya Menkeu Sri Mulyani menyatakan komitmen kontribusi sejumlah hampir USD 1,1 miliar telah diamankan untuk FIF guna pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi. Angka tersebut sudah termasuk kontribusi sebesar USD 50 juta dari Indonesia.

“Ini merupakan satu langkah kedepan dalam upaya kita mempersiapkan dan merespon terjadinya pandemi berikutnya”, jelas Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani saat menjelaskan dibentuknya Financial Intermediary Fund (FIF) dalam acara bertajuk Joint Meeting antara Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan negara-negara anggota G20 di Yogyakarta, Selasa (21/06).

FIF adalah lembaga pendanaan untuk upaya pencegahan, persiapan, dan respon atas pandemi yang lebih baik di masa mendatang. Gagasan dibentuknya FIF telah muncul sejak tahun lalu pada pertemuan Leader Summit G20 di Roma. Gagasan ini kemudian dikembangkan dan ditindaklanjuti sehingga dapat menghasilkan suatu mekanisme pendanaan baru.

Menurut Sri Mulyani pandemi Covid 19 telah menyebabkan kolapsnya perekonomian dan juga memunculkan tantangan-tantangan sosial. Walaupun sekarang ini angka kasus infeksi tergolong kecil namun di beberapa negara termasuk Indonesia, angka kasus kembali naik.

Pandemi belumlah berakhir. “Selain itu muncul pula new emerging disease di sejumlah negara yang menandai betapa penting dan urgensinya FIF untuk persiapan yang lebih baik dalam menghadapi pandemi berikutnya,” terang Sri Mulyani.

Lebih lanjut dalam sesi Press Conference yang diadakan bersama Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, Selasa malam waktu setempat, mantan direktur World Bank itu menjelaskan saat ini telah ada progres signifikan yang dihasilkan. Telah terkumpul sejumlah dana di FIF atas kontribusi beberapa negara dan beliau mengharapkan progres terus berlanjut.

Kami (Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan) akan terus mencoba untuk mendapatkan dukungan sebanyak mungkin dari negara-negara lain dan juga organisasi internasional lain supaya berkontribusi dalam pendanaan ini,” tegas Sri Mulyani.

Dalam kesempatan ini Menkes Budi Gunadi Sadikin juga menambahkan bahwa nantinya akan dibuat sebuah platform koordinasi pendanaan yang akan memberikan mekanisme yang sangat bernilai dalam menyikapi masalah pandemi dan bagaimana akan mengalokasikan sumber dananya. (Penulis Kurniatun Karomah/Editor Fachrudin Ali)

Yogyakarta–Indonesia kembali mengadakan pertemuan dengan para anggota G20 Dalam rangka persiapan perhelatan G20 Summit yang akan dilaksanakan bulan November 2022. Pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama tingkat Menteri Kesehatan diantara para anggota G20, sekaligus menjadi joint meeting Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan dari negara anggota G20 untuk membahas beberapa masalah terkait kesehatan dan pendanaan atas pandemi Covid-19. Acara dihelat tanggal 20-21 Juni 2022 di Yogyakarta.

Hadir 20 negara anggota G20 pada acara ini, namun hanya 13 negara yang dapat hadir langsung di lokasi pertemuan. Selain mengundang negara-negara anggotanya, kegiatan ini turut mengundang negara-negara di luar anggota seperti Spanyol yang telah beberapa tahun menjadi undangan khusus, serta Singapura, Uni Emirat Arab, Belanda, dan Swiss. Beberapa organisasi internasional juga turut diundang dalam acara ini seperti WHO, Worldbank, Globalfund, dan GISAID.

Tema yang diangkat adalah Penguatan Arsitektur Kesehatan Global dengan Menciptakan Ketahanan Kesehatan Global dan Pengakuan Bersama atas Pendirian Pusat Riset Produksi dan Mobilitas Internasional.MenteriKesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin memimpin langsung pertemuan ini bersama Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus sebagai Keynote Speaker.

“Tahun ini kita mendiskusikan 3 agenda yang menjadi prioritas yaitu penguatan sistem kesehatan global, harmonisasi standar protokol kesehatan global, dan perluasan penelitian global serta pendirian pusat pencegahan, persiapan, dan respon atas pandemi yang dimulai dengan teknologi vaksin mRNA,” ungkap Menkes Budi Gunadi Sadikin (20/6).

Untuk agenda penguatan sistem kesehatan global ada tiga luaran yang diharapkan yaitu pertama ketersediaan sumber dana untuk pencegahan, penyiapan dan respon atas pandemi. Dari hasil pertemuan HWG pertama telah disepakati dibentuknya Financial Intermediary Fund (FIF). Kedua adalah akses ke kegawatdaruratan medis dengan perlu dibangunnya sebuah platform koordinasi permanen agar pembiayaan tersebut digunakan secara tepat untuk upaya pencegahan, persiapan, dan respon atas pandemi yang lebih baik. Ketiga adalah membangun kerjasama global laboratorium genomic surveillance dan penguatan mekanisme berbagi data yang tepercaya.

Untuk agenda kedua, harmonisasi standar protokol kesehatan global, luaran yang diharapkan adalah adanya pengakuan bersama atas sertifikat vaksin dan pemeriksaan yang terverifikasi di titik masuk berbagai negara. Dari hasil pertemuan HWG kedua sudah ada kemajuan penting atas pengembangan mekanisme verifikasi sertifikat vaksin digital. Dengan adanya mekanisme ini diharapkan dapat menjadi elemen penting untuk terciptanya perjalanan internasional yang aman dan terkendali.

Dari ketiga agenda tersebut, dua agenda telah dibahas pada pertemuan Health Working Group (HWG) pertama dan kedua. Agenda ketiga yaitu memperluas penelitian global dan pendirian pusat pencegahan, persiapan, dan respon atas pandemi yang dimulai dengan teknologi vaksin mRNA yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus nanti. “Mari kita bekerja bersama-sama untuk menguatkan sistem ketahanan global dan memastikan kita memiliki persiapan yang lebih baik dalam menghadapi pandemi berikutnya,” pungkas Menkes Budi. (Penulis Kurniatun Karomah/Editor Fachrudin Ali).

Seorang ASN sebaiknya memiliki sejumlah keterampilan yang menunjang dirinya untuk dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sehingga dapat mewujudkan tujuan organisasi. Keterampilan tersebut adalah keterampilan esensial.

“Keterampilan esensial adalah keterampilan penting dan mendasar bagi semua orang dalam sebuah organisasi, terlepas apakah orang itu pemimpin senior, manajer menengah ataupun frontline.” Demikian disampaikan Sekretaris Badan Kebijakan Pengembangan Kesehatan (BKPK), Dr. Nana Mulyana pada acara Workshop Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural yang diadakan BKPK (Kamis, 16/6).

Dini Yulianti sebagai Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) Sekretariat BKPK menyampaikan kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat BKPK. Acara berlangsung tiga hari dimulai  tanggal 16-18 Juni 2022 di Bogor Jawa Barat.

Dalam kesempatan ini Nana Mulyana menekankan keterampilan esensial diantaranya adalah keterampilan dalam memprioritaskan hal besar, mencetuskan ide baru, memahami masalah, melakukan pre-mortem (kemampuan menganalisis penyebab kegagalan), menjalankan meeting secara efektif, berkomunikasi dengan jelas, mengelola energi, dan memberi feedback secara utuh. “Sekaligus coaching orang lain untuk bertumbuh, jelas Nana Mulyana.

Jika seorang ASN dituntut untuk memiliki sejumlah keterampilan untuk dapat mencapai kesuksesan organisasi, disisi lain seorang ASN harus menghindari sikap dan perilaku yang dapat menghambat kesuksesan organisasi. Ada 7 sikap dan perilaku yang dicontohkan oleh Sekretaris BKPK. Sikap dan perilaku negatif tersebut diantaranya:

Kurangnya kepedulian terhadap organisasi, tujuan organisasi tidak menjadi perhatian; mementingkan tugasnya sendiri, tidak peduli dengan pekerjaan orang lain; tidak percaya pada pekerjaan orang lain, intervensi pada pekerjaan yang telah diberikan pada orang lain; berada di zona nyaman, sulit untuk melakukan perubahan; melakukan suatu pekerjaan selalu mengacu pada pekerjaan yang dulu dinyatakan berhasil; pengambilan keputusan selalu mengacu pada pengalaman lama; dan lemahnya kerjasama antar tim.

“Sikap dan perilaku seperti itu jangan ada di organisasi kita karena dapat menghambat tujuan yang ingin kita capai,” tegas Nana Mulyana.

Untuk semakin meningkatkan kemampuan dan kapasitas para pegawai di lingkungan sekretariat BKPK, Tim Kerja Organisasi dan SDM memfasilitasi kegiatan workshop ini. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap ASN memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan kompetensi, termasuk sosial kultural, jelas Dini Yulianti, Ketua Tim Kerja Organisasi dan SDM BKPK. Dalam kegiatan ini para pegawai mendapatkan sejumlah asupan materi tentang pengembangan diri.

Dalam kesempatan yang sama,  Aqil Baihaqi selaku trainer dan motivator menyampaikan pentingnya mengejar kebahagiaan. Aqil juga menekankan untuk bergerak sebagai salah satu cara menghilangkan stres dan tekanan pekerjaan. “Selalu jaga kesehatan hati”, ungkap Aqil. Kemudian jangan lupakan juga menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Ketiganya penting untuk membuat selalu bahagia dan bersemangat. (Kurniatun Karomah/Editor Fachrudin Ali)