Yogjakarta- Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan 1st G20 Joint Finance and Health Ministers Meeting (JFHMM) di bawah Kepresidenan G20 Indonesia secara hybrid.

JFHMM diselenggarakan dalam rangka berdiskusi serta meminta arahan dari para Menteri Keuangan dan Kesehatan G20 tentang kemajuan yang telah dicapai oleh Joint Finance and Health Task Force (JFHTF). Hal yang dibahas antara lain perkembangan pembentukan Financial Intermediary Fund (FIF) untuk Kesiapsiagaan, pencegahan, dan penanggulangan pandemi (PPR), serta mengembangkan rencana koordinasi antara keuangan dan kesehatan untuk kesiapsiagaan, pencegahan, dan penanggulangan pandemi (PPR).

Pertemuan dipimpin Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam sambutannya Menkeu Sri Mulyani menyatakan komitmen kontribusi sejumlah hampir USD 1,1 miliar telah diamankan untuk FIF guna pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi. Angka tersebut sudah termasuk kontribusi sebesar USD 50 juta dari Indonesia.

“Ini merupakan satu langkah kedepan dalam upaya kita mempersiapkan dan merespon terjadinya pandemi berikutnya”, jelas Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani saat menjelaskan dibentuknya Financial Intermediary Fund (FIF) dalam acara bertajuk Joint Meeting antara Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan negara-negara anggota G20 di Yogyakarta, Selasa (21/06).

FIF adalah lembaga pendanaan untuk upaya pencegahan, persiapan, dan respon atas pandemi yang lebih baik di masa mendatang. Gagasan dibentuknya FIF telah muncul sejak tahun lalu pada pertemuan Leader Summit G20 di Roma. Gagasan ini kemudian dikembangkan dan ditindaklanjuti sehingga dapat menghasilkan suatu mekanisme pendanaan baru.

Menurut Sri Mulyani pandemi Covid 19 telah menyebabkan kolapsnya perekonomian dan juga memunculkan tantangan-tantangan sosial. Walaupun sekarang ini angka kasus infeksi tergolong kecil namun di beberapa negara termasuk Indonesia, angka kasus kembali naik.

Pandemi belumlah berakhir. “Selain itu muncul pula new emerging disease di sejumlah negara yang menandai betapa penting dan urgensinya FIF untuk persiapan yang lebih baik dalam menghadapi pandemi berikutnya,” terang Sri Mulyani.

Lebih lanjut dalam sesi Press Conference yang diadakan bersama Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, Selasa malam waktu setempat, mantan direktur World Bank itu menjelaskan saat ini telah ada progres signifikan yang dihasilkan. Telah terkumpul sejumlah dana di FIF atas kontribusi beberapa negara dan beliau mengharapkan progres terus berlanjut.

Kami (Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan) akan terus mencoba untuk mendapatkan dukungan sebanyak mungkin dari negara-negara lain dan juga organisasi internasional lain supaya berkontribusi dalam pendanaan ini,” tegas Sri Mulyani.

Dalam kesempatan ini Menkes Budi Gunadi Sadikin juga menambahkan bahwa nantinya akan dibuat sebuah platform koordinasi pendanaan yang akan memberikan mekanisme yang sangat bernilai dalam menyikapi masalah pandemi dan bagaimana akan mengalokasikan sumber dananya. (Penulis Kurniatun Karomah/Editor Fachrudin Ali)

Yogyakarta–Indonesia kembali mengadakan pertemuan dengan para anggota G20 Dalam rangka persiapan perhelatan G20 Summit yang akan dilaksanakan bulan November 2022. Pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama tingkat Menteri Kesehatan diantara para anggota G20, sekaligus menjadi joint meeting Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan dari negara anggota G20 untuk membahas beberapa masalah terkait kesehatan dan pendanaan atas pandemi Covid-19. Acara dihelat tanggal 20-21 Juni 2022 di Yogyakarta.

Hadir 20 negara anggota G20 pada acara ini, namun hanya 13 negara yang dapat hadir langsung di lokasi pertemuan. Selain mengundang negara-negara anggotanya, kegiatan ini turut mengundang negara-negara di luar anggota seperti Spanyol yang telah beberapa tahun menjadi undangan khusus, serta Singapura, Uni Emirat Arab, Belanda, dan Swiss. Beberapa organisasi internasional juga turut diundang dalam acara ini seperti WHO, Worldbank, Globalfund, dan GISAID.

Tema yang diangkat adalah Penguatan Arsitektur Kesehatan Global dengan Menciptakan Ketahanan Kesehatan Global dan Pengakuan Bersama atas Pendirian Pusat Riset Produksi dan Mobilitas Internasional.MenteriKesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin memimpin langsung pertemuan ini bersama Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus sebagai Keynote Speaker.

“Tahun ini kita mendiskusikan 3 agenda yang menjadi prioritas yaitu penguatan sistem kesehatan global, harmonisasi standar protokol kesehatan global, dan perluasan penelitian global serta pendirian pusat pencegahan, persiapan, dan respon atas pandemi yang dimulai dengan teknologi vaksin mRNA,” ungkap Menkes Budi Gunadi Sadikin (20/6).

Untuk agenda penguatan sistem kesehatan global ada tiga luaran yang diharapkan yaitu pertama ketersediaan sumber dana untuk pencegahan, penyiapan dan respon atas pandemi. Dari hasil pertemuan HWG pertama telah disepakati dibentuknya Financial Intermediary Fund (FIF). Kedua adalah akses ke kegawatdaruratan medis dengan perlu dibangunnya sebuah platform koordinasi permanen agar pembiayaan tersebut digunakan secara tepat untuk upaya pencegahan, persiapan, dan respon atas pandemi yang lebih baik. Ketiga adalah membangun kerjasama global laboratorium genomic surveillance dan penguatan mekanisme berbagi data yang tepercaya.

Untuk agenda kedua, harmonisasi standar protokol kesehatan global, luaran yang diharapkan adalah adanya pengakuan bersama atas sertifikat vaksin dan pemeriksaan yang terverifikasi di titik masuk berbagai negara. Dari hasil pertemuan HWG kedua sudah ada kemajuan penting atas pengembangan mekanisme verifikasi sertifikat vaksin digital. Dengan adanya mekanisme ini diharapkan dapat menjadi elemen penting untuk terciptanya perjalanan internasional yang aman dan terkendali.

Dari ketiga agenda tersebut, dua agenda telah dibahas pada pertemuan Health Working Group (HWG) pertama dan kedua. Agenda ketiga yaitu memperluas penelitian global dan pendirian pusat pencegahan, persiapan, dan respon atas pandemi yang dimulai dengan teknologi vaksin mRNA yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus nanti. “Mari kita bekerja bersama-sama untuk menguatkan sistem ketahanan global dan memastikan kita memiliki persiapan yang lebih baik dalam menghadapi pandemi berikutnya,” pungkas Menkes Budi. (Penulis Kurniatun Karomah/Editor Fachrudin Ali).

Seorang ASN sebaiknya memiliki sejumlah keterampilan yang menunjang dirinya untuk dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sehingga dapat mewujudkan tujuan organisasi. Keterampilan tersebut adalah keterampilan esensial.

“Keterampilan esensial adalah keterampilan penting dan mendasar bagi semua orang dalam sebuah organisasi, terlepas apakah orang itu pemimpin senior, manajer menengah ataupun frontline.” Demikian disampaikan Sekretaris Badan Kebijakan Pengembangan Kesehatan (BKPK), Dr. Nana Mulyana pada acara Workshop Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural yang diadakan BKPK (Kamis, 16/6).

Dini Yulianti sebagai Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) Sekretariat BKPK menyampaikan kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat BKPK. Acara berlangsung tiga hari dimulai  tanggal 16-18 Juni 2022 di Bogor Jawa Barat.

Dalam kesempatan ini Nana Mulyana menekankan keterampilan esensial diantaranya adalah keterampilan dalam memprioritaskan hal besar, mencetuskan ide baru, memahami masalah, melakukan pre-mortem (kemampuan menganalisis penyebab kegagalan), menjalankan meeting secara efektif, berkomunikasi dengan jelas, mengelola energi, dan memberi feedback secara utuh. “Sekaligus coaching orang lain untuk bertumbuh, jelas Nana Mulyana.

Jika seorang ASN dituntut untuk memiliki sejumlah keterampilan untuk dapat mencapai kesuksesan organisasi, disisi lain seorang ASN harus menghindari sikap dan perilaku yang dapat menghambat kesuksesan organisasi. Ada 7 sikap dan perilaku yang dicontohkan oleh Sekretaris BKPK. Sikap dan perilaku negatif tersebut diantaranya:

Kurangnya kepedulian terhadap organisasi, tujuan organisasi tidak menjadi perhatian; mementingkan tugasnya sendiri, tidak peduli dengan pekerjaan orang lain; tidak percaya pada pekerjaan orang lain, intervensi pada pekerjaan yang telah diberikan pada orang lain; berada di zona nyaman, sulit untuk melakukan perubahan; melakukan suatu pekerjaan selalu mengacu pada pekerjaan yang dulu dinyatakan berhasil; pengambilan keputusan selalu mengacu pada pengalaman lama; dan lemahnya kerjasama antar tim.

“Sikap dan perilaku seperti itu jangan ada di organisasi kita karena dapat menghambat tujuan yang ingin kita capai,” tegas Nana Mulyana.

Untuk semakin meningkatkan kemampuan dan kapasitas para pegawai di lingkungan sekretariat BKPK, Tim Kerja Organisasi dan SDM memfasilitasi kegiatan workshop ini. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap ASN memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan kompetensi, termasuk sosial kultural, jelas Dini Yulianti, Ketua Tim Kerja Organisasi dan SDM BKPK. Dalam kegiatan ini para pegawai mendapatkan sejumlah asupan materi tentang pengembangan diri.

Dalam kesempatan yang sama,  Aqil Baihaqi selaku trainer dan motivator menyampaikan pentingnya mengejar kebahagiaan. Aqil juga menekankan untuk bergerak sebagai salah satu cara menghilangkan stres dan tekanan pekerjaan. “Selalu jaga kesehatan hati”, ungkap Aqil. Kemudian jangan lupakan juga menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Ketiganya penting untuk membuat selalu bahagia dan bersemangat. (Kurniatun Karomah/Editor Fachrudin Ali)

Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) saat ini sedang melakukan transformasi pembangunan kesehatan dengan 6 pilar transformasi kesehatan. Keenam pilar itu yakni transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya manusia kesehatan, serta transformasi teknologi kesehatan. Untuk itu dalam arahannya di kegiatan Bimbingan Teknis Bagi Calon Pejabat Fungsional Pranata Humas (JF Prahum) dan Pemangku JF Prahum di Jakarta (8/6) Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes RI Nana Mulyana berharap Prahum dapat menggaungkan keenam pilar ini.

Kemenkes saat ini telah melakukan perubahan dan penataan unit kerja. Salah satunya dibentuknya BKPK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 dengan tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. Untuk itu Nana menegaskan Prahum Selaku corong harus memperoleh informasi terkini situasi dan kondisi organisasi Kemenkes. Khususnya, yang terjadi dengan transformasi kelembagaan.

Dalam kesempatan itu, Nana menjelaskan peran dan fungsi krusial Prahum agar mengkomunikasikan peran dan tugas BKPK kepada pemangku kepentingan. “Lakukan ekspose agar BKPK dikenal di unit eselon 1 dan diluar Kemenkes”, ujar Nana. Hal yang perlu dilakukan dengan mengidentifikasi sejauhmana masyarakat awam tahu tentang BKPK.

Kedepan, Prahum harus mengetahui informasi terlebih dahulu. Humas harus seperti inteligen. Prahum harus mencari informasi terkini. “Harus tahu positioning lembaga BKPK selanjutnya harus mengetahui dan menyusun strategi komunikasi yang tepat”, lanjut Nana.

Bekerjalah secara proaktif dan sesekali dalam bekerja menggunakan teropong atau sudut pandang orang lain. Menurut Nana hal ini akan menjadikan lebih bijak dan tidak akan menjadi manusia yang arogan.

Dalam laporannya Dini Yulianti selaku Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat BKPK menyampaikan kegiatan bimbingan teknis ini sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi JF Prahum untuk melaksanakan perannya sebagai pelayan informasi dan kehumasan serta menambah wawasan terkait jenjang karir jabatannya.

Acara ini dihelat 3 hari dari 8 hingga 10 Juni 2022 menghadirkan narasumber dari Media Indonesia, Ikatan Pranata Humas (Iprahumas), dan Meta Indonesia (Instagram dan facebook), pakar strategi komunikasi dan podcast. Selain itu hadir Tim Penilai JF Prahum Kemenkes yang akan menerangkan butir kerja dan penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK). Acara diikuti Prahum BKPK di pusat maupun daerah secara luring dan daring.

Narasumber dari Media Indonesia Eko Suprihatno (8/6) menjelaskan struktur penulisan berita terdiri dari judul, lead, angle atu sudut pandang, dan body tulisan. Menurut Eko informasi belum termasuk karya jurnalistik. Pasalnya, setiap karya jurnalistik harus melalui lima tahapan.

Eko juga menjelaskan artikel merupakan karya jurnalistik yang sepenuhnya berisi pikiran, pendapat, sikap, argumentasi penulisnya. Bila ada data atau fakta, itu semua berfungsi sebagai pendukung. Selin itu menulis itu ibarat naik sepeda, tidak ada teorinya. Menurut Eko lakukan 3 M.”Menulis, Menulis, Menulis”, sarannya.

Dalam kesempatan yang sama Thoriq Ramadani selaku ketua Umum Iprahumas menjelaskan untuk menjadi humas tak memandang apa background dari pendidikan seseorang, namun dengan pendidikan yang sesuai dan pengalaman serta kompetensi mumpuni akan menjadi nilai tambah. “Humas harus serba bisa”, ungkap Thoriq.

Prahum harus menjadi humas bintang lima. Humas yang bergerak cepat, valid, dan terkonfirmasi. Prahum harus menjaga hubunngan baik, aktif berorganisasi, terus belajar. “Ikut kompetisi”, jelasnya lebih lanjut.

Emilia Bassar (Kamis, 9/6) sebagai pakar strategi komunikasi menerangkan untuk menyusun strategi advokasi terlebih dahulu mendefinisikan problem yang hendak diangkat. Selanjutnya, identifikasi dan mengetahui solusi kebijakan mana yang hendak diadvokasikan dan diubah. Ketahui juga sasaran advokasi yang yang menjadi target dan mitra yang bisa diajak aliansi dan kerjasama. Kemudian tentukan aksi advokasi yang dipakai untuk mempengaruhi target yang akan dipengaruhi. Jangan lupakan proses mengukur dan mengevaluasi kegiatan advokasi yang dilakukan.

(Penulis Fachrudin Ali Ahmad)

Jakarta – Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada semua aspek kehidupan. Salah satunya pada Status Gizi Indonesia. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) gelar Sosialisasi Survei Kesehatan Nasional Tahun 2022 : Survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Sero-Survei Antibodi COVID-19 di Gedung Pelayanan Publik BKPK Kemenkes, Rabu (8/6/2022). Acara digelar secara daring dan luring.

Pertemuan dibuka Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKPK Kunta Wibawa Dasa Nugraha dan dihadiri Sekretaris BKPK Nana Mulyana,  Deputi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto, Kepala Pusat Kebijakan (Pusjak) Upaya Kesehatan Pretty Multihartina, Kepala Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan I Gede Made Wirabrata,  Unit Utama dilingkungan Kemenkes, perwakilan dari lintas sektor, Direktur Poltekkes dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di 34 Provinsi di Indonesia.

Angka stunting saat ini masih menyentuh angka 24% ditahun 2021. Hal ini masih menjadi perhatian khusus karena cukup jauh dari target angka prevalensi stunting tahun 2024  sebesar 14%. Inilah yang menjadi dasar dilaksanakannya kembali Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) di 2022. Selain untuk meningkatkan kualitas kesehatan, namun juga menjadi acuan bagi Kementerian Keuangan dalam upaya pengendalian anggaran di daerah.

“Ini menjadi saat yang pas untuk bekerja sama dan juga melihat siapa sebenarnya stunting dan bagaimana nanti kita bisa melakukan intervensi sesuai target” ujar Kunta. Plt BKPK yang juga Sekretaris Jenderal Kemenkes menambahkan kondisi COVID-19 sudah mulai terkendali. Tercatat 61% penduduk telah mendapat vaksinasi dosis lengkap.

Sero-survei antibodi COVID-19 merupakan kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia yang bertujuan mengetahui perubahan kadar antibodi SARS-CoV2. Kunta mengajak seluruh pihak terkait untuk dapat mendukung, bekerja sama, dan memahami bersama akan pentingnya survei ini guna menjadi dasar pembuatan kebijakan terkait peningkatan kualitas kesehatan Indonesia. “Mari kita tingkatkan harmonisasi kerja kita dan berkomitmen untuk melaksanakannya, agar tujuan kebijakan pembangunan kesehatan kita capai bersama”, ajaknya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusjak Upaya Kesehatan memaparkan hasil survei SSGI tahun 2021 dan rencana kegiatan tahun 2022. Pada Juni ini, sosialisasi dilakukan sebagai pembuka dari segala rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan hingga akhir 2022.

Agus Suprapto selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK berpesan sangat penting untuk bisa mengatasi stunting. Harapannya, dapat merangsang daerah bisa melakukan perbaikan. Kemenko PMK akan terus memonitor pelaksanaan survei ini karena menjadi bahan utama dari kegiatan monitoring dan evaluasi dengan Presiden.

Agus Triwinarto selaku Ketua Pelaksana SSGI 2022 menambahkan validitas data sudah disesuaikan dengan sebaik mungkin. Penguatan data akan terus ditingkatkan sehingga data yang dihasilkan berkualitas, baik dari sisi SDM maupun alat yang akurat dan presisi. Diharapkan akan ada strategi yang terbaik untuk mencapai kualitas data yang dihasilkan. Data akan disampaikan di dinkes Kab/Kota dan dianalisis dengan Poltekkes di provinsi sehingga dapat langsung diketahui determinannya terkait indikator sensitif.

I Gede Made Wirabrata selaku Kepala Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan menjelaskan Sero-Survei Antibodi COVID-19 tahun 2022 ini merupakan Serosurvei ke-3 yang akan dilaksanakan pada Juni hingga Juli 2022 dengan total sampel 20.501 di 100 Kab/Kota dari 34 provinsi. Dengan dilakukannya serosurvei ini, diharapkan dapat menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan pengendalian COVID-19 dan vaksinasi booster yang dapat diimplementasikan di Indonesia. (Penulis Salisa Kurnia Sari/Penyunting Eni Yuwarni)

Anung Sugihantono Chief Expert Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) menyampaikan besarnya harapan pimpinan Kemenkes RI akan peran BKPK sebagai unit yang berperan sebagai pusat pemikiran saat menyampaikan arahan dalam acara Rapat Koordinasi Staf (Rakorstaf) yang dihadiri seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat BKPK, Selasa (7/6/2022). Dalam kesempatan itu, Anung berharap semua yang di BKPK dituntut berfikir kritis dan komprehensif.

Tentunya hal ini membutuhkan perubahan-perubahan yang mendasar. “Yang tadinya pelayanan administrasi saja sekarang menjadi pelayanan administrasi dan pelayanan manajerial untuk mengontrol, melihat, mengamati, dan terus mengawal hal-hal yang menjadi isu nasional, isu pembangunan kesehatan, dan isu terkait pelayanan atau upaya kesehatan dan isu lain yang terkait dengan kesehatan. “Ini yang harus disesuaikan dengan tatanan yang benar dan lebih konkrit”, ungkap Anung.

Menurut Anung saat ini telah dilakukan transformasi di bidang kesehatan. Salah satunya berubahnya Badan Litbang Kesehatan menjadi BKPK. Tentunya transformasi ini harus disyukuri. Tidak saja dari rasa syukur setelah melewati masa pandemi Covid-19, namun harus disikapi dengan perlunya melakukan perubahan. Perubahan yang tidak hanya terhadap pola pikir, tetapi juga terhadap pola sikap dan pola tindak. “Transformasi tidak bisa di tolak. Tetapi pegawai yang harus menyesuaikan”, lanjut Anung.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris BKPK Nana Mulyana menyampaikan pertemuan bertajuk Rakorstaf yang dihadiri seluruh pegawai Sekretariat BKPK merupakan media silaturahmi dan pertemuan pertama yang dilakukan secara luring setelah melalui masa pandemi Covid-19. Pertemuan ini selanjutnya bisa dilakukan tiap bulan atau minimal 2-3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi.

Nana mengungkapkan setiap pegawai harus memiliki komitmen untuk melakukan pekerjaan bersama. Selain itu harus merubah pola pikir. “Sekarang pegawai juga harus proaktif”, tegas Nana.

Nana menyampaikan jam kerja pegawai sudah seratus persen bekerja di kantor. Harapannya, pegawai tetap menjaga protokol kesehatan. Waktu kerja juga dioptimalkan sebaik-baiknya.

Dini Yulianti sebagai Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya manusia (OSDM) Sekretariat BKPK dalam acara ini menjelaskan Ketua Tim Kerja melaksanakan penugasan sesuai dengan subtansi bidang yang telah ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/2/2301/2022 tentang Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Sekretariat BKPK.

Sementara PNS yang mendapat penugasan sebagai Penanggung Jawab kelompok subtansi memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja lainnya, melakukan pembagian peran dan tugas anggota kelompok substansi serta mengkoordinir penyiapan bahan subtansi. Selain itu, melaporkan kepada Ketua Tim Kerja yang menjadi penanggungjawab substansi kegiatan dan atasan langsungnya

(Penulis Fachrudin Ali Ahmad)