Infografis ini memetakan lanskap pemberitaan dan percakapan publik tentang Kementerian Kesehatan dengan dua temuan utama yang saling berlawanan. Dari 1.322 berita media massa, sentimen positif mendominasi sebesar 64,9%, sementara netral 28,5% dan negatif hanya 6,6%. Di media sosial, dari 977 percakapan, sentimen positif 56,5%, netral 22,2%, dan negatif 21,3%. Selisih sentimen negatif antara media massa dan media sosial sekitar tiga kali lipat (6,6% berbanding 21,3%). Kanal X.com menjadi titik paling rentan, karena sentimen negatif terhadap akun Menkes RI di platform itu melonjak hingga 84,52% pada 22-23 September akibat kontroversi vaksin. Secara keseluruhan tercatat 61 item isu yang perlu diverifikasi, 21 item red flag bersentimen negatif, dan 3 area tanpa pemberitaan sama sekali.
Pada matriks enam pilar transformasi kesehatan, distribusi perhatian media sangat timpang. Pilar 3 (Ketahanan Kesehatan) memimpin dengan 603 mention, terutama karena penanganan ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan (174.694 kasus di 7 provinsi) serta kewaspadaan Influenza A (H3N2 subclade K) di 13 provinsi. Pilar 1 (Layanan Primer) mencatat 426 mention, didorong berita positif eliminasi TB dan BKGN, tetapi dibayangi isu keracunan MBG berulang dan PMT Posyandu (34 korban). Pilar 4 (Pembiayaan Kesehatan) memiliki proporsi negatif tertinggi, yaitu 55% (6 dari 11 item), dipicu kritik Komisi IX DPR atas anggaran alat kesehatan TBC APBN 2027 yang turun dari Rp279 miliar menjadi Rp0 serta skema tambahan anggaran BPJS Rp20 triliun. Sebaliknya, Pilar 5 (SDM Kesehatan), Pilar 6 (Teknologi Kesehatan), dan Budaya Kerja tercatat 0 volume berita. Kekosongan ini menunjukkan narasi transformasi di tiga area tersebut belum terdiseminasi, padahal ada peluang mengangkat integrasi SATUSEHAT secara proaktif.
Dari sisi strategi, tiga isu kritis (red flags) yang perlu ditangani adalah kasus ISPA dan gugatan class action di PN Pontianak beserta isu kematian remaja ARDS di Barito Timur (166 mention negatif), keracunan MBG dan PMT Posyandu Batang yang menyoroti batas kewenangan Kemenkes (143 mention negatif), serta kritik anggaran alat kesehatan TBC (38 mention negatif). Rekomendasi yang diusulkan bersifat tiga lapis: manajemen krisis dengan respons di bawah 24 jam (holding statement, koordinasi pesan dengan BGN, klarifikasi resmi kasus malapraktik RSIA Puri Bunda); amplifikasi capaian positif berbasis visual data (intervensi Karhutla, penemuan kasus TB Jawa Barat 97%, program CKG); dan narasi proaktif kebijakan strategis (policy brief skema pembiayaan TBC pascatahun 2026, visualisasi pemanfaatan anggaran BPJS Rp20 triliun, serta penegasan regulasi etomidate sebagai narkotika Golongan II). Catatan kritis saya, angka-angka ini bersumber dari infografis dan perlu divalidasi dengan dokumen laporan media monitoring asli sebelum dipakai sebagai bahan rilis atau rujukan resmi, terutama data kasus ISPA, anggaran, dan persentase sentimen X.com. Selain itu, dominasi sentimen positif di media massa perlu dibaca hati-hati, sebab bisa mencerminkan banyaknya pemberitaan kegiatan seremonial dan bukan kepercayaan publik yang sesungguhnya.
Berdasarkan data media monitoring Kemenkes RI periode 11-18 September 2026, terlihat adanya polarisasi sentimen publik antara platform pemberitaan. Media massa cenderung memberikan sentimen positif sebesar 56% yang mendukung capaian struktural kementerian. Sebaliknya, media sosial menunjukkan sikap yang jauh lebih kritis dengan sentimen negatif mencapai 36,7%. Lonjakan sentimen negatif ini didorong kuat oleh isu kronis terkait dugaan keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencatat 821 unit isu dan muncul di setiap laporan harian.
Tinjauan terhadap 6 Pilar Transformasi Kesehatan menunjukkan dinamika yang tidak merata dalam komunikasi publik. Di satu sisi, Program Cek Kesehatan Gratis (Layanan Primer) sukses menjadi aset komunikasi terkuat, namun di sisi lain, isu kewenangan program MBG (Ketahanan Kesehatan) justru meledak menjadi perdebatan dengan volume tertinggi mencapai 1.774 unit. Analisis juga menyoroti “ruang kosong narasi digital” pada pilar Teknologi, yang mengindikasikan bahwa Kemenkes melewatkan peluang strategis untuk menggunakan capaian seperti SATUSEHAT guna mengimbangi narasi-narasi negatif di pilar lain.
Pemetaan sentimen mengidentifikasi risiko utama (red flags) yang berpusat pada kekhawatiran berulangnya kasus keracunan MBG serta kritik terhadap tata kelola dan potensi konflik kepentingan Kemenkes sebagai regulator sekaligus operator Rumah Sakit. Kendati demikian, Kemenkes memiliki modal pendorong positif yang signifikan untuk meredam risiko tersebut, terutama dari apresiasi publik terhadap capaian JKN yang telah mencakup 99,6% populasi, serta respons sigap layanan kegawatdaruratan (PSC 119) dalam menangani berbagai bencana alam.
Untuk mengatasi tantangan ini, analisis tersebut merekomendasikan tiga langkah strategis komunikasi. Pertama, Kemenkes harus menerapkan manajemen krisis ketat maksimal 3×24 jam untuk merilis investigasi kasus keracunan guna memutus siklus penyebaran isu. Kedua, kementerian perlu menyusun narasi proaktif lintas lembaga untuk mempertegas batas kewenangan Kemenkes dan Badan Gizi Nasional. Terakhir, diperlukan amplifikasi kontra-narasi secara masif dengan mengangkat isu-isu keberhasilan seperti eliminasi TB dan kemajuan digitalisasi guna mendominasi kembali wacana publik.
Kuala Lumpur, Malaysia – Indonesia kembali memperkuat perannya dalam kerja sama kesehatan kawasan melalui berbagai capaian strategis dalam rangkaian The 17th ASEAN Health Ministers’ Meeting(17th AHMM) and Related Meetings. Rangkaian pertemuan yang diselenggarakan pada 7–11 September 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia diawali dengan Preparatory Senior Officials’Meeting on Health Development (PrepSOM). Pada pertemuan tersebut dihasilkan berbagai dokumen strategis yang akan menjadi arah baru kerja sama kesehatan ASEAN selama lima tahun ke depan sekaligus memperkuat ketahanan kesehatan kawasan, tata kelola sektor kesehatan, serta kemitraan ASEAN dengan negara-negara mitra.
Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama jajaran Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, dan BPJS Kesehatan. Pertemuan ini mempertemukan para Menteri Kesehatan ASEAN beserta mitra dialog ASEAN, yaitu Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Amerika Serikat. Pada kesempatan ini, para delegasi dan mitra membahas penguatan kerja sama kesehatan kawasan dalam menghadapi tantangan kesehatan yang semakin kompleks, mulai dari penyakit menular dan tidak menular, kesiapsiagaan menghadapi pandemi, hingga penguatan sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan.
Dalam Sidang Pleno AHMM, Indonesia menegaskan bahwa tantangan kesehatan di kawasan tidak dapat dihadapi oleh satu kementerian maupun satu negara saja. Penguatan solidaritas dan aksi bersama menjadi kunci untuk mewujudkan sistem kesehatan ASEAN yang lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan di masa depan.
“Tidak ada satu kementerian atau satu negara pun yang dapat menanggung kesehatan 700 juta warga ASEAN sendirian. Kekuatan kita selama ini terletak pada apa yang kita lakukan bersama. Mari kita tutup pertemuan ini tidak hanya dengan deklarasi, tetapi juga dengan langkah-langkah nyata menuju ASEAN yang lebih sehat dan tangguh,” ujar Menkes Budi pada Kamis (10/9).
Membangun Arah Baru Kerja Sama Kesehatan ASEAN
Sebagai salah satu penggerak utama penyusunan berbagai agenda strategis kesehatan ASEAN, Indonesia berkontribusi aktif dalam proses pembahasan, negosiasi, hingga finalisasi berbagai dokumen yang diadopsi pada pertemuan tersebut. Kontribusi tersebut memperkuat peran Indonesia dalam mendorong agenda kesehatan ASEAN yang lebih tangguh, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
Salah satu capaian utama 17th AHMM adalah diadopsinya ASEAN Strategic Health Agenda (ASHA) 2026–2030 yang menjadi kerangka strategis baru kerja sama kesehatan ASEAN selama lima tahun ke depan. Dokumen ini mengedepankan penguatan sistem kesehatan, peningkatan ketahanan kesehatan, kemitraan yang bermakna, serta tata kelola yang lebih efektif dan berbasis hasil.
Bersamaan dengan adopsi ASHA, pertemuan juga menyepakati Governance and Implementation Mechanism (GIM), Rules of Procedure (ROP) on ASEAN Health Sector Partnerships and Engagement with Entities, serta Terms of Reference (TOR) of ASEAN Health Clusters sebagai fondasi tata kelola baru yang memastikan implementasi agenda kesehatan ASEAN berlangsung secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel.
Sejalan dengan itu, Deputy Secretary-General of ASEAN for the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), San Lwin, menyampaikan bahwa keberhasilan agenda kesehatan ASEAN akan sangat ditentukan oleh implementasi yang konsisten dan kemitraan yang kuat.
“Seiring langkah kita dalam pelaksanaan ASHA 2026–2030, kemitraan-kemitraan ini akan terus memberikan dukungan untuk mendorong inovasi, memfasilitasi pertukaran pengetahuan, dan memperkuat kerja sama kesehatan regional,” ujar San Lwin.
Ia menambahkan bahwa nilai kerja sama kesehatan ASEAN tidak hanya terletak pada strategi yang disusun, tetapi pada dampak nyata yang dihasilkan bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh kawasan.
Memperkuat Arsitektur Ketahanan Kesehatan Kawasan
Indonesia terus mendorong penguatan arsitektur ketahanan kesehatan ASEAN melalui percepatan operasionalisasi ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED). Dalam Special Session on ACPHEED, Indonesia menegaskan bahwa penyelesaian Establishment Agreement (EA) harus segera dituntaskan agar ACPHEED dapat beroperasi penuh dan memberikan manfaat nyata bagi kawasan. Indonesia juga mendorong agar penyelesaian aspek hukum berjalan beriringan dengan kesiapan operasional masing-masing pilar ACPHEED sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh seluruh negara anggota ASEAN.
Pada sesi tersebut, negara-negara tuan rumah ACPHEED bersama seluruh negara anggota ASEAN berhasil menyepakati langkah-langkah percepatan penyelesaian EA, termasuk peta jalan menuju penandatanganannya yang ditargetkan dapat dilakukan pada 49thASEAN Summit. Indonesia turut mengusulkan penguatan tata kelola kemitraan dan operasionalisasi ACPHEED guna memastikan pusat tersebut mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan berkelanjutan.
Selain itu, Indonesia juga terus mendorong penguatan regional medical products security and self-reliance melalui pengembangan inisiatif ASEAN Diagnostics Security and Self-Reliance (ADxSSR) serta melengkapi inisiatif ASEAN Vaccine Security and Self-Reliance (AVSSR) dan ASEAN Drug Security and Self-Reliance (ADSSR) sebagai upaya memperkuat kapasitas produksi dan ketahanan rantai pasok produk kesehatan di kawasan.
Memperluas Kemitraan Strategis ASEAN
Pertemuan ini juga menghasilkan enam Joint Statements yang memperkuat kerja sama kesehatan ASEAN dengan negara-negara mitra, yaitu 17th ASEAN Health Ministers’ Meeting, 11th ASEAN Plus Three Health Ministers’ Meeting, 10th ASEAN-China Health Ministers’ Meeting, 3rd ASEAN-Republic of Korea Health Ministers’ Meeting, 1st ASEAN-United States Health Ministers’ Meeting serta 1st ASEAN-Japan Health Ministers’ Meeting. Seluruh dokumen tersebut telah diselaraskan dengan prioritas ASHA 2026–2030 sebagai kerangka bersama pengembangan kerja sama kesehatan regional.
Dalam berbagai pertemuan dengan negara mitra, Indonesia secara konsisten mendorong penguatan kerja sama pada isu-isu prioritas, antara lain Universal Health Coverage (UHC), One Health, penguatan layanan kesehatan primer, kesehatan digital dan pemanfaatan kecerdasan artifisial, kesiapsiagaan pandemi, penguatan laboratorium dan surveilans, serta peningkatan ketahanan regional melalui pengembangan vaksin, obat, dan diagnostik. Dukungan terhadap operasionalisasi ACPHEED dan penguatan kapasitas regional juga menjadi salah satu agenda penting yang tercermin dalam berbagai Joint Statements tersebut.
Indonesia Teguhkan Peran dalam Diplomasi Kesehatan Kawasan
Selain sidang utama, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam berbagai side events yang membahas penguatan kerja sama di bidang medical devices, integrated lung health, rare diseases, pengendalian tembakau, serta inovasi dalam penguatan sistem kesehatan. Berbagai forum tersebut dimanfaatkan untuk memperluas jejaring kerja sama sekaligus mengidentifikasi peluang kolaborasi yang dapat mendukung implementasi ASHA 2026–2030.
Partisipasi aktif Indonesia pada 17th AHMM and Related Meetings menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat diplomasi kesehatan sebagai instrumen strategis dalam membangun sistem kesehatan kawasan yang lebih tangguh, inklusif, dan siap menghadapi tantangan kesehatan di masa depan. Melalui kontribusi dalam penyusunan berbagai kebijakan, penguatan arsitektur ketahanan kesehatan kawasan, serta pengembangan kemitraan strategis dengan negara-negara mitra, Indonesia terus berperan dalam mewujudkan visi “Healthy ASEAN: Together Towards Equitable, Future-Ready Health Systems”. (Penulis: Rita Ratna Puri, Editor: Timker HDI)
Jakarta – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) memimpin penyusunan fondasi teknis ASEAN One Health Priority Pathogen List melalui penyelenggaraan Expert Meeting pada 16–18 September 2026 di Jakarta. Pertemuan ini diselenggarakan dalam kapasitas Indonesia sebagai Lead Country ASEAN One Health Network (AOHN) sekaligus Host Country ACPHEED for Detection and Risk Assessment (DRA).
Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut dari ASEAN Leaders’ Declaration on One Health Initiative yang diadopsi oleh para pemimpin ASEAN pada tahun 2023 serta implementasi ASEAN One Health Joint Plan of Action 2025-2030. Dua kesepakatan ini mengamanatkan penyusunan daftar ancaman kesehatan prioritas sebagai dasar penguatan investasi, penelitian, kesiapsiagaan, deteksi dini, dan respons terhadap penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah maupun pandemi di kawasan.
Hadir dalam pertemuan para pakar dari United States Centers for Disease Control and Prevention (US CDC), Japan International Cooperation Agency (JICA), UK Health Security Agency (UKHSA), perwakilan WHO, FAO, WOAH, ASEAN Biological Threats Surveillance Centre (ABVC), perwakilan sektor kesehatan, pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, serta mitra pembangunan lainnya.
Kepala Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global Kemenkes Harditya Suryawanto dalam kata sambutannya menegaskan bahwa penyusunan daftar patogen prioritas merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan kesehatan kawasan melalui pendekatan One Health.
“ASEAN One Health Priority Pathogen List bukan sekadar daftar patogen, melainkan fondasi bagi ASEAN untuk menyusun kebijakan berbasis risiko, memperkuat kesiapsiagaan, dan mengarahkan kerja sama lintas sektor dalam menghadapi ancaman kesehatan di masa depan. Indonesia berkomitmen untuk memastikan proses penyusunannya kredibel, berbasis bukti ilmiah, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh kawasan ASEAN,” ujar Harditya pada Rabu (16/9).
Selama tiga hari pembahasan, para peserta berhasil menyepakati beberapa hal, di antaranya penyempurnaan Terms of Reference (ToR) yang mencakup tujuan, ruang lingkup, metodologi, kriteria, mekanisme pengambilan keputusan, serta tahapan penyusunan ASEAN One Health Priority Pathogen List. Selain itu juga pembentukan Ad Hoc Prioritization Task Force yang akan memimpin proses teknis penyusunan daftar patogen prioritas ASEAN dengan melibatkan para pakar dan penentu kebijakan dari negara anggota ASEAN serta organisasi mitra.
Pertemuan ini juga menyepakati ruang lingkup patogen prioritas, yaitu patogen yang berdampak pada manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan, termasuk patogen zoonotik yang pernah menyebabkan wabah maupun berpotensi menimbulkan pandemi serta memerlukan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan One Health. Sebagai dasar metodologi, para peserta juga menyepakati adaptasi One Health Zoonotic Disease Prioritization (OHZDP) agar sesuai dengan karakteristik epidemiologi dan kebutuhan kawasan ASEAN.
Public Health Advisor One Health Office US CDC, Grace Goryoka, menjelaskan bahwa metodologi One Health Zoonotic Disease Prioritization telah menyediakan pendekatan yang praktis dan berbasis bukti yang dapat diadaptasi sesuai konteks kawasan ASEAN. “Setelah daftar patogen prioritas disusun, ASEAN dapat melanjutkan proses ini dengan mengembangkan associated diseases list sebagai acuan dalam perencanaan kesiapsiagaan dan penguatan aksi kesehatan masyarakat di kawasan,” ujar Grace.
Ia menambahkan bahwa US CDC bersama JICA dan UKHSA siap mendukung tahapan implementasi penyusunan ASEAN One Health Priority Pathogen List, mulai dari penyusunan perangkat (tools) pengumpulan data, analisis hasil prioritisasi, pelatihan bagi para fasilitator, hingga bergabung dalam Ad Hoc Prioritization Task Force sebagai fasilitator dan penasihat (advisor).
Hasil pertemuan ini nantinya akan menjadi dasar pelaksanaan tahapan berikutnya, yaitu pembentukan Ad Hoc Prioritization Task Force, penyusunan daftar awal patogen, proses penilaian berbasis bukti (evidence-based prioritization), lokakarya regional untuk pemeringkatan patogen pada tahun 2027, hingga konsultasi dan pengesahan di tingkat ASEAN One Health Network (AOHN) sebelum diadopsi sebagai daftar patogen prioritas beserta rencana aksi implementasinya.
Daftar patogen prioritas tersebut diharapkan menjadi acuan bersama bagi negara-negara ASEAN dalam memperkuat surveilans, penilaian risiko, kesiapsiagaan, dan respons terhadap ancaman kesehatan lintas batas. Selain itu, daftar ini juga akan memperkuat peran ACPHEED sebagai pusat kolaborasi regional dalam pencegahan, deteksi dini, dan respons terhadap penyakit menular baru maupun penyakit yang muncul kembali di kawasan. (Penulis: Rita Ratna Puri, Editor: Timker HDI)
Jakarta – Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur (P2KA) berkolaborasi dengan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) mengadakan kegiatan Penyampaian Hasil Survei Pulse Check Budaya Kerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Tahun 2026 pada Senin (21/9). Bertempat di Ruang Rapat Arslonga Gedung 3 BKPK, kegiatan ini dilakukan secara luring dan daring.
Tahun ini Kemenkes mendapat skor 3,27 dari maksimal 4 dan pada tahun ini, BKPK berhasil menaikkan posisi menjadi ke-4 dari total 8 unit utama yang disurvei. Nilai yang diperoleh BKPK adalah 3,19 atau selisih 0,08 dari angka nasional 3,27.
Menanggapi hasil ini Sekretaris BKPK Etik Retno Wiyati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh insan BKPK atas partisipasi dan komitmennya dalam pelaksanaan survei. Dari target 366 pegawai, seluruhnya berpartisipasi dalam survei ini (100% response rate). Suatu pencapaian yang luar biasa.
“Atas nama institusi saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim BKPK atas partisipasi dan komitmennya dalam survei ini. Kita berhasil mencapai seratus persen tingkat partisipasi, meliputi 5 satuan kerja. Partisipasi penuh ini menunjukkan komitmen, kepedulian dan juga keterlibatan seluruh insan BKPK untuk penguatan budaya kerja,” ujar Etik saat memberikan sambutan.
Lebih lanjut disampaikan Etik bahwa hasil pulse check tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif pada posisi BKPK karena pada tahun lalu BKPK menempati posisi ke-8 dari 8 Unit Utama dan tahun ini BKPK berhasil menempati posisi ke-4.
“Perubahan posisi ini merupakan suatu penyemangat, menunjukkan bahwa kita sudah berhasil bergerak walaupun mungkin belum sesuai apa yang ditujukan, tetapi kita sudah menunjukkan semangat untuk adanya perkembangan penguatan budaya kerja dan ini tidak lepas dari kerja sama, komitmen dan juga kontribusi seluruh pegawai,” tegas Etik.
Etik berharap agar capaian tersebut dimaknai sebagai tanggung jawab untuk mempertahankan hal-hal yang sudah baik serta memperkuat aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Menurutnya perubahan budaya kerja ini tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas Leader of Change, Humas Internal, Agentof Change atau Champion tapi tanggung jawab semua pegawai BKPK.
“Kami berharap hasil pulse check ini menjadi cerminan sekaligus pijakan untuk memperkuat budaya kerja BKPK ke depan,” pungkas Etik.
Kepala P2KA Kemenkes, Dwi Meilani turut mengapresiasi BKPK atas keberhasilannya dalam menaikkan posisi tahun ini. Dwi berharap perolehan BKPK yang berhasil menempati posisi ke 4 memang menunjukkan terjadinya perubahan budaya kerja yang lebih baik.
“Ini luar biasa sekali, bagaimana para pimpinan, para Katim dan para PMO menggerakkan rekan-rekan yang ada di BKPK untuk berpartisipasi aktif mengisi survei ini,” ujar Dwi.
Menurut Dwi nilai 3,19 jika dibandingkan dengan nilai nasional sedikit di bawahnya. Tetapi kita tidak fokus kepada angka, melainkan apa yang bisa dimaksimalkan dan apa yang perlu dipertahankan. Bisa juga dibagikan praktik-praktik baik di tiap unit kerja, apa yang menjadi kelemahan untuk bisa kita intervensi bersama.
Dijelaskan Dwi jika dilihat dari hasil BKPK, yang tertinggi adalah Engagement pada Tim, Cara Kerja Baru pada Kolaborasi, Engagement pada Growth serta Eksekusi pada Pengembangan Kompetensi. Ini merupakan subdimensi-subdimensi yang ingin kita lihat. Apa praktik baik yang sudah dilakukan di BKPK sehingga mungkin bisa untuk diduplikasi pada unit utama lainnya.
Lebih lanjut Dwi menjelaskan setelah penyampaian hasil ini, akan disepakati dua sampai tiga prioritas perubahan di BKPK, kemudian menetapkan owner untuk setiap prioritasnya dan membuat rencana aksi selama sembilan puluh hari ke depan dari tiap unit untuk menetapkan jadwal review dan indikatornya dalam dashboard budaya kerja.
Dalam penyusunan rencana aksi ini perwakilan dari Pusjak, Setban dan PMO seluruh satuan kerja di lingkungan BKPK berkumpul di ruang Arslonga dengan dipandu oleh tim P2KA untuk menghasilkan tindak lanjut yang konkrit dan terukur.
Dengan demikian, Pulse Check Budaya Kerja 2026 tidak hanya menjadi alat untuk memotret kondisi budaya kerja BKPK, tetapi juga menjadi pijakan untuk memperkuat perubahan internal melalui aksi yang dilakukan secara konsisten di setiap unit kerja. (Penulis: Kurniatun Karomah, Editor: Timker HDI)
Laporan Analisis Media & Strategi Komunikasi Kemenkes RI (4–11 September 2026) mencatat 2.726 berita media massa dengan dominasi sentimen positif (89,0%) terkait respons bencana, serta 3.204 percakapan media sosial yang didominasi sentimen negatif (54,0%). Temuan utama menunjukkan bahwa krisis keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi isu dominan yang meluas secara geografis (Bengkulu, Karo, Pati, Rembang, Blora) dengan volume tertinggi mencapai 925 laporan. Kondisi ini menempatkan Pilar 3 (Ketahanan Kesehatan) sebagai pilar paling mendominasi dengan 3.419 volume pemberitaan (1.722 positif/campuran dan 1.697 negatif).
Pada evaluasi pilar transformasi lainnya, Budaya Kerja/Pengawasan mencatatkan sentimen negatif tinggi (142 dari 172 volume) dan Pilar 2 (Layanan Rujukan) mencatat 17 sentimen negatif akibat isu kronis kapasitas IGD RSUD Rantauprapat. Sebaliknya, Pilar 1 (Layanan Primer), Pilar 4 (Pembiayaan Kesehatan), dan Pilar 5 (SDM Kesehatan) cenderung didominasi sentimen positif/campuran, sedangkan Pilar 6 (Teknologi Kesehatan) tercatat nihil berita. Di media sosial, terjadi amplifikasi kritik tata kelola MBG (544 mentions) serta eskalasi kritik kepemimpinan (0 hingga 137 mentions) yang mengarah pada serangan personal terhadap latar belakang pendidikan dan kredibilitas Menkes.
Sebagai langkah perbaikan, dirumuskan tiga rekomendasi strategis komunikasi bagi Kemenkes RI. Pertama, menjalankan manajemen krisis narasi tunggal MBG untuk memperjelas batas kewenangan medis Kemenkes versus kewenangan pangan Badan Gizi Nasional (BGN) guna menghindari tumpang tindih tanggung jawab. Kedua, melakukan amplifikasi kontra-narasi berbasis prestasi dengan mempublikasikan skor survei kinerja menteri (skor 85) dan keberhasilan respons bencana. Ketiga, menyampaikan narasi proaktif penguatan kapasitas IGD secara nasional untuk merespons isu gawat darurat yang berulang di RSUD
Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSKH) Kementerian Hukum (Kemenkum) dan Indonesian Center for Health Evidence-Informed Policy (I-CHIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), yang dilaksanakan di Ruang Arslonga BKPK, Senin (14/9).
Sinergi lintas sektor ini dirancang untuk memperkuat penyusunan regulasi publik di bidang kesehatan dan hukum yang berbasis pada bukti ilmiah serta pemodelan dampak kebijakan. Kolaborasi antara lembaga pemerintah dan institusi pendidikan tinggi ini menjadi langkah krusial untuk menata ulang paradigma penyusunan kebijakan nasional agar tidak sekadar responsif terhadap permasalahan yang ada, melainkan mampu memprediksi dan mengantisipasi berbagai tantangan masa depan secara terukur.
Dalam sambutannya, Kepala BKPK Kemenkes, Prof. Asnawi Abdullah menekankan pentingnya perubahan mendasar dalam pola kerja perumusan kebijakan kesehatan nasional. Menurut Asnawi, kompleksitas isu kesehatan masyarakat mulai dari tata kelola rumah sakit, pencegahan penyakit, hingga masalah kesehatan mental anak sekolah dan tenaga kerja membutuhkan pendekatan yang antisipatif dan presisi.
“Kita menginginkan ke depan kebijakan kita bukan responsif terhadap persoalan, tapi bagaimana kita mendesain dengan memprediksi apa persoalan 5-10 tahun ke depan dan bagaimana desain kebijakan yang harus kita ambil,” ujar Prof. Asnawi.
Asnawi memaparkan bahwa BKPK saat ini tengah menginisiasi pembentukan unit khusus pemodelan kebijakan kesehatan. Unit ini bertugas menghitung dampak skenario kebijakan, analisis efektivitas biaya hingga penilaian teknologi kesehatan sebelum suatu program diimplementasikan secara luas. Ia menambahkan bahwa kemitraan dengan perguruan tinggi seperti UMJ memberikan ruang berpikir yang lebih luas dan akademis untuk melahirkan rekomendasi strategis yang dibutuhkan pemerintah.
Mendukung pandangan tersebut, Kepala BSKH Kementerian Hukum, Andry Indrady, menyampaikan bahwa transformasi kelembagaan dari Badan Penelitian dan Pengembangan (litbang) menjadi “policy think tank” menuntut pergeseran pola pikir yang mengutamakan kecepatan tanpa mengabaikan kualitas analisis.
“Kalau di riset itu adalah kedalaman, tapi kalau di policy think tank itu adalah kecepatan,” tegas Andri.
Andri menjelaskan bahwa BSKH berada pada posisi strategis di antara sektor teknokratik dan kebijakan politik. Oleh karena itu, membangun jejaring kolaborasi dan berbagi pengetahuan lintas kementerian hingga pemerintah daerah menjadi kunci utama. BSKH juga mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) sebagai alat bantu analisis untuk mempercepat penyajian rekomendasi kepada pengambil keputusan. Kolaborasi dengan BKPK dan UMJ dinilai sebagai sinergi konkret yang menyatukan aspek kepastian hukum dan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, dalam sambutannya Wakil Rektor III UMJ Prof. Tria Astika Endah Permatasari menegaskan komitmen penuh dunia akademik dalam mengawal perumusan kebijakan publik berbasis data ilmiah yang dijiwai kepedulian sosial.
“Kebijakan yang dibangun bukan sekadar kebijakan yang sifatnya data statistik berbasis hanya terkait dengan big data, tetapi kebijakan yang muncul juga memberikan ruh ada di dalamnya kepedulian sosial,” ungkap Tria mengacu pada filosofi Teologi Al-Ma’un.
Tria menambahkan bahwa penandatanganan kerja sama ini langsung diimplementasikan melalui peluncuran I-CHIP UMJ pada tanggal 15 September 2026. Kemitraan ini diharapkan turut menggerakkan potensi 164 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) di seluruh Indonesia dalam memberikan kontribusi nyata bagi formulasi kebijakan kesehatan dan hukum nasional.
Selanjutnya untuk menandai kerjasama secara resmi, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Kepala BKPK Kemenkes dan Kepala BSHK Kemenkum, serta Kepala BKPK dengan M. Arief Rosyid Hasan selaku Direktur I-CHIP. (Penulis: Fachrudin Ali, Editor: Timker HDI).
Hasil media monitoring menunjukkan adanya lonjakan sentimen negatif yang signifikan, terutama dipicu oleh krisis keracunan makanan massal dan isu kesejahteraan tenaga medis. Pemerintah mengidentifikasi puluhan isu krusial yang memerlukan penanganan segera di berbagai pilar kesehatan, mulai dari layanan primer hingga pengawasan internal. Sebagai langkah mitigasi, direkomendasikan manajemen krisis yang spesifik, publikasi data keberhasilan program untuk menyeimbangkan narasi, serta edukasi publik yang proaktif. Secara keseluruhan, informasi ini berfungsi sebagai panduan strategis bagi kementerian terkait untuk merespons dinamika opini publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat.
Penulis: Bambang Setiaji (Analis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Anggota Ikatan Nasional Analis Kebijakan/INAKI)
Ketika langit berubah warna, udara terasa berbeda, dan bau asap mulai masuk ke rumah. Anak-anak diminta tidak bermain di luar. Orang tua mulai mencari masker. Sekolah mulai mempertimbangkan pembatasan kegiatan luar ruang. Puskesmas bersiap menghadapi peningkatan kunjungan. Pada saat itulah kita biasanya sadar: karhutla bukan lagi berita dari tempat yang jauh. Ia sudah menjadi persoalan kesehatan di sekitar kita. Tetapi ada satu pertanyaan yang lebih penting: mengapa kita baru bersiap ketika asap sudah datang?
Pertanyaan ini penting karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan kejadian yang seluruh risikonya datang secara tiba-tiba. Ada musim kemarau, kondisi lahan kering, titik panas, arah angin, prakiraan cuaca, kualitas udara dan kelompok penduduk yang dapat dipetakan. Banyak indikator bahkan dapat diketahui sebelum dampak kesehatan mencapai puncaknya. Artinya, kita sebenarnya memiliki kesempatan untuk bersiap sebelum masyarakat jatuh sakit. Itulah pesan yang perlu dibangun:
Karhutla sering dilihat sebagai persoalan lingkungan: hutan terbakar, lahan rusak, satwa kehilangan habitat dan emisi karbon meningkat. Semua itu benar. Tetapi ada konsekuensi lain yang tidak boleh berada di belakang layar: kesehatan manusia.
“Berdasarkan Situation Report Kementerian Kesehatan per 27 Agustus 2026, karhutla berdampak pada 10.674.201 penduduk di tujuh provinsi. Pada tanggal yang sama tercatat 4.082 kasus ISPA, sehingga secara kumulatif mencapai 13.449 kasus yang dilaporkan dari 63 kabupaten/kota di tujuh provinsi terdampak. Hingga 27 Agustus 2026, sebanyak 848 tenaga kesehatan telah dimobilisasi di tujuh provinsi terdampak. Kemenkes juga memastikan kesiapan 1.691 puskesmas, 360 rumah sakit rujukan, dan 87 Labkesmas untuk menghadapi dampak kesehatan karhutla. Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di balik angka itu ada anak yang batuk, lansia yang sesak, ibu hamil yang lebih khawatir, pekerja yang tetap harus keluar rumah, tenaga kesehatan yang menghadapi peningkatan kebutuhan pelayanan, dan keluarga yang harus mengubah aktivitas sehari-hari. Data terkini per September 2026, wilayah Indonesia yang paling parah terpapar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera, disusul oleh beberapa wilayah di Papua dan Nusa Tenggara. Fenomena kemarau panjang yang diperkuat oleh Super El Niño membuat sebaran titik api (hotspot) melonjak.
Selanjutnya Kompas.com 4 September 2026 menyampaikan bahwa kepulan Asap Karhutla Kalimantan Terekam NASA, menyebar hingga Malaysia. “Api membara di Indonesia, yang tengah mengalami kekeringan parah dan meluas. Sebagian di antaranya merupakan kebakaran lahan gambut tropis yang terbakar perlahan, menghasilkan polusi udara lebih tinggi, dan sangat sulit dipadamkan,” tulis NASA Earth dalam twitnya. Sementara itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kebakaran terjadi di berbagai daerah Indonesia, mulai dari Aceh, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, hingga Maluku Utara.
Kita juga perlu berhati-hati membaca angka kasus. Angka dalam situation report dan angka yang diberitakan setelahnya dapat berbeda karena periode dan cakupan pelaporan tidak sama. Karena itu, yang lebih penting bukan sekadar memperdebatkan angka mana yang lebih besar, tetapi memahami arah risikonya: paparan asap dapat berkembang menjadi beban kesehatan yang nyata.
Salah satu persoalan karhutla adalah bahwa lokasi api dan lokasi orang yang terdampak tidak selalu sama. BMKG pada akhir Agustus 2026 mencatat kondisi kering semakin meluas seiring puncak musim kemarau. Titik panas meningkat di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera, sementara sebaran asap terdeteksi di sejumlah wilayah dan dapat meluas mengikuti pola angin.
Ini berarti masyarakat tidak harus tinggal tepat di sebelah lokasi kebakaran untuk menghadapi risikonya. WHO mengingatkan bahwa asap kebakaran dapat bergerak jauh dan membawa partikulat serta berbagai polutan yang berdampak pada kesehatan. PM2.5 menjadi perhatian utama karena ukurannya sangat kecil dan dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan.
Bahkan, persoalan ini dapat melampaui batas negara. Pada Agustus 2026, ASEAN Specialised Meteorological Centre meningkatkan kewaspadaan kawasan terkait kondisi titik panas dan asap di wilayah ASEAN bagian selatan. Ini mengingatkan kita bahwa asap adalah persoalan lintas wilayah dan dapat menjadi persoalan lintas negara. Maka, kalau asap tidak mengenal batas, komunikasi tentang risikonya juga tidak boleh terkotak-kotak oleh batas administrasi.
Yang Tidak Terlihat Justru Perlu Diwaspadai
Asap memang terlihat. Tetapi yang paling berisiko justru sering tidak terlihat. PM2.5 tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang. Kita mungkin merasa udara hanya sedikit berkabut, tetapi partikulat halus tetap dapat terhirup. Paparan asap dapat menimbulkan atau memperburuk batuk, sesak napas, mengi, iritasi mata dan saluran pernapasan, asma, PPOK serta gangguan kesehatan lainnya. Pada kelompok rentan, dampaknya dapat lebih serius. WHO menempatkan anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita penyakit kronis dan pekerja luar ruang sebagai kelompok yang memerlukan perhatian lebih. Karena itu, pesan kesehatan tidak boleh berhenti pada: “Hati-hati, ada kabut asap.” Pesan itu harus berkembang menjadi: “Kualitas udara sedang memburuk. Ini risikonya. Ini kelompok yang paling rentan. Dan ini yang perlu kita lakukan.” Perubahan kecil dalam cara berkomunikasi tersebut sesungguhnya merupakan perubahan besar dalam kebijakan.
Selama ini, respons kesehatan terhadap karhutla mudah dipahami sebagai: asap datang, masyarakat sakit, fasilitas kesehatan merespons.
Kita perlu membalik urutannya: risiko terdeteksi, masyarakat diperingatkan, paparan dikurangi, kelompok rentan dilindungi, layanan kesehatan bersiap.
Inilah prinsip pertama:
Komunikasi harus datang sebelum dampak kesehatan datang.
Kemenkes telah memperkuat pemantauan kualitas udara, surveilans penyakit, kesiapan fasilitas kesehatan, mobilisasi tenaga kesehatan, distribusi masker, oksigen dan logistik kesehatan. Langkah tersebut penting.
Namun akan lebih kuat jika informasi lingkungan dapat diterjemahkan secara cepat menjadi peringatan kesehatan. Misalnya, ketika data menunjukkan kualitas udara memburuk, masyarakat tidak cukup hanya diberi angka ISPU atau PM2.5.
Masyarakat perlu mendapatkan pesan: “Udara tidak sehat. Kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil dan penderita penyakit kronis.”
Data harus berubah menjadi pesan. Pesan harus berubah menjadi tindakan. Dan tindakan harus menghasilkan perlindungan.
Bayangkan seorang ayah melihat informasi di telepon selulernya: PM2.5: tinggi. Apa yang harus dilakukan? Belum tentu ia tahu. Tetapi jika pesan yang muncul adalah: “Kualitas udara tidak sehat. Kurangi aktivitas luar ruang. Pastikan anak-anak dan lansia tetap berada di lingkungan dengan udara yang lebih bersih.” Informasi tersebut menjadi jauh lebih berguna. Inilah inti komunikasi risiko.
WHO menekankan bahwa komunikasi risiko dalam keadaan darurat harus membantu masyarakat memahami ancaman dan mengambil keputusan yang tepat untuk melindungi kesehatan. Komunikasi harus cepat, transparan, relevan, dapat dipercaya dan dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian, ukuran keberhasilan komunikasi bukan hanya: berapa banyak orang melihat pesan? Tetapi: berapa banyak orang memahami risiko dan melakukan tindakan yang benar?
Tidak semua orang menghadapi risiko yang sama. Seorang anak bukan pekerja lapangan. Seorang lansia dengan penyakit kronis bukan orang dewasa sehat. Seorang ibu hamil bukan petugas pemadam. Karena itu, komunikasi yang efektif harus tersegmentasi.
Untuk orang tua: “Saat udara memburuk, kurangi aktivitas anak di luar rumah dan perhatikan gejala pernapasannya. ”Untuk lansia dan penderita penyakit kronis: “Kurangi paparan asap dan segera cari pertolongan bila muncul sesak atau kondisi memburuk.” Untuk pekerja luar ruang: “Pantau kualitas udara dan ikuti perlindungan serta pengaturan kerja yang ditetapkan.” Untuk masyarakat umum:“Pantau kualitas udara, kurangi paparan dan ikuti informasi resmi.” Pesannya berbeda. Tetapi semuanya bermuara pada satu tujuan: melindungi manusia dari paparan.
Anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah. Jutaan orang dewasa menghabiskan waktunya di tempat kerja. Maka ketika kualitas udara memburuk, sekolah dan tempat kerja harus menjadi bagian dari sistem perlindungan. Sekolah perlu mengetahui kapan aktivitas luar ruang perlu dibatasi. uru perlu tahu tanda gangguan kesehatan yang perlu diperhatikan.
Orang tua perlu mendapatkan informasi yang konsisten. Tempat kerja perlu memiliki pengaturan bagi pekerja luar ruang. Ini bukan sekadar persoalan teknis. Ini adalah komunikasi kebijakan yang diterjemahkan menjadi keputusan sehari-hari.
Kebijakan baru benar-benar terasa ketika seorang kepala sekolah tahu kapan olahraga luar ruang perlu dihentikan, ketika seorang pekerja tahu kapan aktivitas luar ruang harus dikurangi, dan ketika orang tua tahu kapan anaknya perlu lebih banyak berada di dalam ruangan.
Pesan Kebijakan Ketiga: Jadikan Komunikasi Bagian dari Sistem Peringatan Dini
Kita sering membayangkan early warning system sebagai sirene atau notifikasi. Padahal peringatan dini yang efektif tidak berhenti pada: “Ada risiko.” Peringatan dini harus menjawab: “Apa yang harus saya lakukan?” Karena itu, Indonesia membutuhkan penguatan Health Air Quality Early Warning yang menghubungkan: hotspot + cuaca + arah angin + kualitas udara + penduduk terpapar + surveilans penyakit menjadi: peringatan kesehatan, pesan publik, tindakan, respons pelayanan kesehatan. Dengan sistem seperti itu, ketika titik panas meningkat dan angin diperkirakan membawa asap menuju kawasan padat penduduk, masyarakat tidak harus menunggu sampai langit berubah pekat. Informasi dapat datang lebih awal. Fasilitas kesehatan dapat bersiap. Sekolah dapat menyesuaikan kegiatan. Pemerintah daerah dapat mengambil tindakan. Dan masyarakat dapat melindungi keluarganya. Inilah pergeseran dari respons terhadap kejadian menjadi pengelolaan risiko.
Jangan Biarkan Kekosongan Informasi diisi Rumor
Dalam situasi krisis, masyarakat membutuhkan kepastian. Ketika pemerintah tidak berbicara, ruang informasi tidak pernah kosong. Ia akan diisi oleh media sosial, grup percakapan, pesan berantai dan berbagai sumber lain. Sebagian benar. Sebagian keliru. Sebagian bahkan dapat membahayakan. Karena itu, pemerintah perlu hadir dengan satu pesan yang jelas, konsisten dan mudah dipahami. Analisis media BKPK periode 21–28 Agustus 2026 menunjukkan bahwa karhutla menjadi salah satu isu yang memperoleh perhatian dalam pemberitaan. BKPK juga merekomendasikan penguatan dan amplifikasi edukasi karhutla. Ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekadar urusan humas. Ia adalah bagian dari manajemen risiko kesehatan. Ketika masyarakat menerima pesan yang cepat dan dapat dipercaya, mereka tidak hanya memperoleh informasi. Mereka memperoleh kemampuan untuk mengambil keputusan.
Tentu saja, solusi utama karhutla tetap pencegahan kebakaran. Tidak ada komunikasi yang dapat menggantikan penegakan hukum, pengelolaan lahan yang baik, perlindungan gambut, pencegahan pembakaran dan pengendalian sumber api. Tetapi ketika kebakaran terjadi, kita tidak boleh hanya menghitung: berapa hektare yang terbakar. Kita juga harus menghitung: berapa orang yang terpapar?; berapa anak yang terdampak?; berapa lansia yang harus mendapatkan pertolongan?; berapa fasilitas kesehatan yang harus bersiap?; berapa hari sekolah dan produktivitas terganggu?; berapa biaya kesehatan yang harus ditanggung? Dengan perspektif tersebut, pencegahan karhutla sesungguhnya adalah investasi kesehatan.
Setiap hektare yang tidak terbakar bukan hanya menyelamatkan hutan. Ia juga dapat berarti lebih sedikit asap, lebih sedikit paparan, lebih sedikit penyakit, lebih sedikit beban pelayanan kesehatan dan lebih sedikit keluarga yang harus mengubah kehidupannya.
Karhutla juga memperlihatkan bahwa ketahanan kesehatan tidak hanya diuji ketika virus baru muncul atau bencana besar terjadi. Ketahanan kesehatan diuji ketika lingkungan berubah dan sistem kesehatan harus mampu melindungi masyarakat dari risiko baru maupun risiko berulang.
Karhutla mempertemukan banyak persoalan sekaligus: lingkungan, cuaca, perubahan iklim, kualitas udara, kesehatan, ekonomi, pendidikan dan komunikasi. Karena itu, responsnya tidak mungkin dikerjakan oleh satu sektor. BMKG membaca cuaca dan potensi kekeringan. Sektor lingkungan memantau kualitas udara dan sumber pencemaran. Sektor kehutanan dan pemerintah daerah melakukan pencegahan serta pengendalian kebakaran. Kementerian Kesehatan memantau dampak kesehatan dan menyiapkan pelayanan. Sekolah dan tempat kerja mengatur aktivitas. Media menyampaikan informasi. Dan masyarakat mengambil tindakan. Bertindak bersama bukan slogan. Ia adalah kebutuhan.
Dimensi lintas batas juga tidak boleh dilupakan. Ketika asap bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain, masyarakat di lokasi yang tidak mengalami kebakaran pun dapat terdampak. Ketika asap melintasi batas negara, persoalannya menjadi persoalan regional. ASEAN telah memiliki kerangka kerja melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Artinya, kerja sama kawasan untuk mencegah dan mengatasi pencemaran asap lintas batas bukan gagasan baru. Yang perlu terus diperkuat adalah bagaimana data, peringatan dini dan komunikasi risiko kesehatan dapat bergerak secepat asap itu sendiri. Karena jika asap dapat menyeberangi batas dalam hitungan jam, informasi kesehatan juga harus mampu bergerak dalam hitungan jam, bahkan menit.
Masyarakat Tidak Membutuhkan Kepanikan, Mereka Membutuhkan Kesiapan
Komunikasi risiko yang buruk dapat menghasilkan dua ekstrem. Pertama, masyarakat menganggap asap biasa saja dan tidak melakukan perlindungan. Kedua, masyarakat menjadi panik karena tidak mendapatkan informasi yang jelas. Kita membutuhkan jalan tengah: Waspada tanpa panik.
Masyarakat perlu mengetahui bahwa tidak semua paparan akan langsung menyebabkan penyakit berat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami bahwa paparan berulang dan kualitas udara yang buruk bukan sesuatu yang boleh diabaikan.
Ikuti arahan pemerintah, cegah kebakaran, jangan sebarkan informasi yang belum terverifikasi dan segera mencari pertolongan ketika muncul tanda bahaya.
Mungkin kita tidak dapat menghilangkan seluruh risiko karhutla dalam satu musim. Tetapi kita dapat mengurangi dampaknya. Kita dapat mendeteksi lebih awal. Kita dapat memberi tahu masyarakat lebih cepat. Kita dapat membuat informasi lebih sederhana. Kita dapat melindungi anak-anak. Kita dapat melindungi lansia. Kita dapat melindungi ibu hamil dan penderita penyakit kronis. Kita dapat menyiapkan puskesmas dan rumah sakit. Kita dapat memperkuat sekolah dan tempat kerja. Kita dapat mencegah informasi palsu mengalahkan informasi yang benar. Dan yang paling penting, kita dapat mengubah cara berpikir: dari menunggu sakit menjadi mencegah paparan. dari merespons kejadian menjadi mengelola risiko. dari sekadar memadamkan api menjadi melindungi manusia. Karena itu, ketika asap datang, pertanyaan kita jangan hanya: “Kapan asap ini hilang?” Tetapi: “Apa yang sudah kita lakukan agar masyarakat tetap sehat?” Itulah makna sesungguhnya dari: SAAT ASAP DATANG, KITA SIAP Kenali risikonya. Lindungi kesehatan. Bertindak bersama. Dan bagi pembuat kebijakan, tenaga kesehatan, media maupun masyarakat, ada satu kalimat yang layak kita ingat: “Jangan tunggu asap menjadi kasus.”
Karhutla bukan sekadar tentang api yang membakar hutan dan lahan. Ia tentang udara yang kita hirup, anak-anak yang harus tinggal di dalam rumah, pekerja yang tetap terpapar, dan fasilitas kesehatan yang harus bersiap menghadapi dampaknya. Kita mungkin tidak selalu bisa menghentikan api. Tetapi kita bisa menghentikan kebiasaan menunggu sampai masyarakat sakit. Karena ukuran keberhasilan kita bukan hanya seberapa cepat api dipadamkan, melainkan seberapa sedikit manusia yang jatuh sakit akibat asap. Saat asap datang, kesiapan bukan pilihan. Ia adalah tanggung jawab. Jangan tunggu asap menjadi kasus.
Laporan analisis media dan strategi komunikasi Kementerian Kesehatan RI periode 21-28 Agustus 2026 menunjukkan adanya perbedaan sentimen yang kontras antara media massa dan media sosial. Di media massa, sentimen publik didominasi oleh respons positif sebesar 69,8% (dari 2.057 pemberitaan) yang didorong oleh keberhasilan penanganan pascagempa di NTT dan masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sebaliknya, interaksi di media sosial mencatatkan sentimen negatif sebesar 24,9% (dari 1.417 percakapan) yang dipicu oleh keresahan seputar beban kerja serta kesejahteraan tenaga kesehatan, di samping adanya 38 item isu berkategori “Red Flag” dari total 87 isu terverifikasi.
Dalam evaluasi terhadap 6 Pilar Transformasi Kesehatan, isu paling kritis dan kronis terdapat pada Pilar 5 (SDM Kesehatan), yang menuntut kebijakan konkret terkait kejelasan status PPPK dan standar pendapatan dokter sebelum adanya ancaman aksi pada 7 September. Selain itu, perhatian khusus juga tertuju pada Pilar 1 (Layanan Primer) yang membutuhkan pengawasan ketat terhadap keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul insiden keracunan di Boyolali dan Klaten, serta Pilar 4 (Pembiayaan Kesehatan) untuk mencegah viralnya isu penolakan pasien BPJS di instalasi gawat darurat (IGD). Sementara itu, Pilar 2 menyoroti perbaikan infrastruktur RSUD serta ketersediaan obat/dokter demi keselamatan pasien, sedangkan Pilar 6 (Teknologi Kesehatan) masih nihil dari pemberitaan utama periode ini.
Sebagai langkah mitigasi, dirumuskan strategi manajemen krisis berupa penyusunan narasi proaktif atas pencalonan Menkes sebagai Dirjen WHO serta keterbukaan informasi mengenai audit keamanan pangan dan investigasi kasus KIPI. Selain itu, direkomendasikan untuk melakukan amplifikasi konten unggulan seperti revitalisasi fasilitas kesehatan NTT, edukasi Karhutla, skrining TB, dan program CKG, serta melakukan audit tata kelola pengadaan demi membangun kredibilitas dan akuntabilitas internal Kemenkes di mata publik
