Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendorong percepatan implementasi klinik dan apotek desa/kelurahan yang terintegrasi dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih guna memperluas akses layanan kesehatan primer sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Dorongan tersebut disampaikan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes Prof. Asnawi Abdullah dalam Koordinasi Pembinaan Wilayah (Binwil) Seri ke-9 yang digelar secara hybrid di Jakarta, Kamis (18/12). Forum ini diikuti jajaran Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lintas sektoral.
“Untuk itu, integrasi layanan kesehatan, dengan model koperasi, bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan sinergi yang kuat, antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Koperasi, agar kebijakan ini tidak berhenti hanya pada peratanan regulasi, tetapi berdampak nyata di lapangan, dapat dirasakan oleh warga masyarakat Indonesia,” harapnya.
Asnawi menegaskan pentingnya penguatan kebijakan dan implementasi klinik serta apotek desa/kelurahan sebagai bagian dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memperluas akses layanan kesehatan dasar dan memperkuat ekonomi lokal berbasis komunitas.
Ia juga menjelaskan kerangka kebijakan penguatan klinik dan apotek desa/kelurahan telah didukung regulasi, antara lain pengaturan klinik dan standar pelayanan apotek, serta perizinan berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kehadiran unit layanan ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil, memperkuat deteksi dini penyakit, serta memastikan ketersediaan obat yang aman dan terjangkau bagi masyarakat. Meski demikian, diakuinya implementasi kebijakan di tingkat desa dan kelurahan menghadapi tantangan sehingga memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor.
Sebelumnya, Sekretaris BKPK Etik Retno Wiyati dalam laporan kegiatan menyampaikan bahwa “Koordinasi Pembinaan Wilayah Seri ke-9 merupakan rangkaian pertemuan bulanan sepanjang 2025 yang mengangkat isu-isu tematik berdasarkan masukan dari daerah” ungkapnya. Lebih lanjut Etik mengatakan “Pertemuan kali ini difokuskan pada kebijakan dan implementasi klinik serta apotek desa/kelurahan dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih guna meningkatkan pemahaman bersama dan sinergi pelaksanaan program”.
Etik menjelaskan Sekretariat BKPK memfasilitasi forum ini sebagai bagian dari pendampingan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan. Melalui koordinasi yang berkelanjutan, diharapkan kebijakan klinik dan apotek desa/kelurahan dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan memberikan dampak langsung bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Dalam forum tersebut juga dibagikan praktik baik dari daerah, termasuk pengalaman Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, yang diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan inspirasi bagi daerah lain dalam memperkuat layanan kesehatan primer berbasis komunitas.
Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Roy Himawan dalam paparannya menjelaskan bahwa klinik desa diarahkan sebagai bagian dari integrasi layanan kesehatan primer dengan pendekatan people-centered services. “Layanan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga promotif dan preventif, dengan memanfaatkan fasilitas yang telah ada seperti Puskesmas Pembantu (Pustu) atau membangun unit baru sesuai kebutuhan wilayah”. terangnya
Sementara itu, Heru Sunaryo, Ketua Tim Kerja Pelayanan Kefarmasian di FKTP dan Penunjang, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi memaparkan kebijakan apotek desa/kelurahan yang dapat dikembangkan dalam dua model, yakni gerai obat dan apotek penuh. Lebih lanjut, “model tersebut disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia kefarmasian dan potensi wilayah, dengan prinsip kemitraan bersama koperasi desa/kelurahan Merah Putih”, ungkapnya.
Dari sisi pengembangan usaha, Nelly Gustiana Istitah selaku Kepala Bidang Pengembangan Kemitraan Kementerian Koperasi menekankan pentingnya pola kemitraan dan tata kelola profesional dalam pengelolaan klinik dan apotek desa. Koperasi desa didorong menjalin kerja sama dengan BUMN, swasta, serta koperasi sekunder sebagai hub distribusi, termasuk untuk penyediaan obat dan alat kesehatan agar lebih efisien dan terjangkau.
Pengalaman daerah turut menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana disampaikan Diah Anjarini Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung,menyapaikan bahwa “telah melakukan praktik pengembangan klinik dan apotek desa dengan memanfaatkan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang ada, melibatkan apoteker dan tenaga kesehatan setempat, serta menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan” ujarnya. Model ini dinilai mampu mempercepat operasional layanan sekaligus menekan biaya investasi awal. (Penulis Fachrudin Ali, Editor: Timker MIK)
