Jakarta – Kesehatan perempuan di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi faktor biologis, sosial, ekonomi, struktural, hingga belenggu budaya patriarki. Berbagai permasalahan mendasar seperti tingginya angka kematian ibu, keterlambatan diagnosis penyakit, rendahnya literasi, hingga diskriminasi layanan terhadap kelompok rentan terus menuntut penyelesaian yang menyeluruh. Menanggapi situasi yang mendesak ini, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya upaya memutarbalikkan paradigma perlindungan kesehatan secara fundamental ke arah tindakan pencegahan.
“Kebijakan prevention (pencegahan) rasanya sudah waktunya mendapatkan perhatian. Otomatis dengan mendapatkan perhatian ada alokasi anggaran yang diberikan lebih besar. Data menunjukkan biaya kesehatan kalau sifatnya adalah kuratif akan jauh lebih besar,” ujar Lestari.
Isu krusial ini dibedah secara mendalam melalui Forum Nasional Kesehatan Perempuan 2026 dalam sesi Talkshow dengan tema Layanan dan Kesehatan Perempuan pada hari Rabu (29/4) yang diselenggarakan secara luring dan daring. Event dihadiri oleh hampir 1000 peserta pemerhati isu kesehatan perempuan di seluruh Indonesia dan menjaring masukan lintas pemangku kepentingan. Terkait dengan perbaikan sistem fasilitas kesehatan, Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, menyatakan bahwa dalam pedoman RPJMN 2025-2029, pemerintah bergeser dari sekadar mengejar kuantitas cakupan menuju kualitas layanan. Maria memaparkan bahwa pemantauan ibu hamil kini ditargetkan pada kelengkapan pemeriksaan 12T (12 Indikator Terpadu), termasuk skrining penyakit menular, guna mencegah kematian ibu dan komplikasi persalinan. Peningkatan mutu tersebut didukung penuh oleh Ketua Kolegium Kebidanan, Gita Nirmalasari, yang menyampaikan bahwa bidan akan terus memposisikan diri sebagai sahabat perempuan yang siap mengawal secara esensial sepanjang siklus kehidupan reproduksinya, mulai dari masa prakonsepsi hingga fase menopause.
Lebih lanjut, pada sesi pertama talkshow yang dipandu oleh Evy Rachmawati, Jurnalis Harian Kompas, dibahas mengenai pemberdayaan dan kesehatan perempuan yang diakui akan lebih optimal dengan peran aktif dari laki-laki. Co-founder Ayah ASI, Rahmat Hidayat, menyoroti realitas di mana pola asuh sering kali tidak menyiapkan anak laki-laki untuk menjadi figur ayah yang telaten, melainkan sekadar dibentuk menjadi suami pencari nafkah. Rahmat menyarankan agar setiap suami mampu bertransformasi menjadi manajer keluarga yang aktif berdiskusi dengan istri untuk mengambil keputusan-keputusan kesehatan.
Dalam sesi Talkshow kedua yang dipandu oleh Senior News Anchor Wahyu Wiwoho dengan tema Kebijakan yang Responsif dan Berkeadilan, isu kesehatan mental perempuan juga mendapat sorotan tajam dari tenaga ahli. Psikiater dr. Gina Anindyajati mengungkapkan data miris bahwa perempuan mendominasi angka kunjungan pasien akibat gangguan mood seperti bipolar dan depresi.
“Kekerasan ini menurut penelitian konsisten menjadi determinan untuk masalah kesehatan jiwa”, tegasnya.
Melengkapi pandangan tersebut, Deputi Bidang Kesejahteraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Amurwani Dwi Lestariningsih, menjelaskan bahwa kerentanan perempuan hari ini berakar dari konstruksi dan kontrak sosial lampau yang sengaja mendomestifikasi perempuan, sehingga menciptakan relasi kuasa yang amat timpang sebagai bentuk intervensi struktural dan pencegahan jangka panjang. Sementara itu Assistant Representative United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia, Verania Andria, memaparkan pentingnya memutus mata rantai masalah melalui institusi pendidikan. Verania mendorong agar pendidikan kesehatan reproduksi remaja dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah resmi untuk mengajarkan prinsip relasi gender yang sehat sekaligus mencegah kekerasan seksual sejak dini.
Upaya mengukuhkan kedaulatan hak perempuan juga diwajibkan untuk menjangkau kelompok rentan yang kerap ditinggalkan, yaitu penyandang disabilitas. Perwakilan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Mahreta Maha, membeberkan fakta memprihatinkan bahwa baru sekitar 9% perempuan disabilitas yang saat ini bisa mengakses layanan kesehatan reproduksi. Ia menuturkan hambatan utama tersebut diakibatkan oleh kurangnya akses informasi, minimnya fasilitas layanan yang akomodatif, serta masih lekatnya stigma memojokkan dari masyarakat dan tenaga medis.
Ke depannya, dari rangkaian forum lintas sektor ini seluruh narasumber bersepakat mendesak penghapusan segala bentuk diskriminasi, serta memperkuat sinergi nyata antara negara, masyarakat sipil, tenaga kesehatan, dan unit keluarga demi mewujudkan kedaulatan kesehatan perempuan secara paripurna. (Penulis: Fachrudin Ali, Editor: Timker HDI)
