Jakarta – International Webinar bertajuk “Interpretation of Global Burden of Disease (GBD) Indicators, GBD Measures, and the Use of GBD Compare” yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, menegaskan bahwa indikator GBD adalah alat ukur global yang memungkinkan negara melihat tren penyakit, faktor risiko, dan dampaknya terhadap masyarakat serta ekonomi. Melalui platform GBD Compare, Indonesia dapat membandingkan kondisi kesehatan dengan negara lain, sekaligus memantau perubahan dari waktu ke waktu.
Mengapa ini penting? Karena kesehatan bukan hanya urusan Kementerian Kesehatan. Beban penyakit berdampak langsung pada produktivitas tenaga kerja, prestasi pendidikan, dan pembangunan sosial. Misalnya, tingginya angka penyakit akibat polusi udara bukan hanya masalah medis, tetapi juga menurunkan daya saing ekonomi. Anak yang sering sakit akan kesulitan belajar, dan masyarakat yang tidak sehat akan sulit berkontribusi pada pembangunan.
Kegiatan yang berlangsung pada 23 – 24 April 2026 secara online menghadirkan pakar global, Prof. Mohsen Naghavi dari Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), University of Washington, serta Dr. Marie Ng dari National University of Singapore (NUS) dan IHME. Webinar ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman pemangku kepentingan terhadap indikator Global Burden of Disease (GBD) serta pemanfaatannya dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan kesehatan.
Dalam paparannya, Prof. Mohsen Naghavi menegaskan bahwa kualitas dan kelengkapan data merupakan prasyarat utama dalam menghasilkan estimasi beban penyakit yang akurat. Ia menyampaikan bahwa tanpa data yang memadai, proses analisis tidak dapat dilakukan secara optimal. Ia juga menambahkan bahwa keterbatasan data tersebut berdampak langsung pada keterwakilan Indonesia dalam platform analisis global.
“Without sufficient data, Indonesia cannot be fully represented in the GBD results and visualization platforms,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan tantangan yang tengah dihadapi Indonesia dalam menjaga keberlanjutan sumber data kesehatan. Kedepan dengan terjadi perubahan dalam ekosistem produksi data nasional, termasuk berkurangnya pelaksanaan survei berbasis populasi seperti Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), akan berimplikasi pada terbatasnya data primer yang dapat digunakan platform health metric dunia dalam membuat estimasi beban penyakit di Indonesia sampai tingkat kabupaten/kota.
Sementara itu, Dr. Marie Ng menyoroti bahwa tantangan ketersediaan data bukan hanya dialami Indonesia, tetapi juga menjadi isu global. Namun demikian, hanya sebagian kecil negara yang telah memiliki sistem pencatatan yang lengkap.
“Only 86 countries have complete vital registration data after 2010,” jelas Dr. Ng.
Ia menjelaskan bahwa sistem vital registration yang mencatat kelahiran, kematian, dan penyebab kematian secara berkelanjutan merupakan fondasi utama dalam analisis demografi dan beban penyakit. Tanpa sistem tersebut, estimasi kesehatan harus bergantung pada pendekatan pemodelan statistik yang memiliki keterbatasan dibandingkan dengan data aktual.
Pengalaman negara lain di kawasan ASEAN menunjukkan bahwa penguatan sistem data kesehatan bukan hal yang tidak mungkin. Singapura, misalnya, dikenal memiliki sistem vital registration yang hampir lengkap dan terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan, sehingga data kematian dan penyebab kematian dapat digunakan secara langsung dalam analisis kesehatan populasi. Sementara itu, Malaysia telah mengembangkan sistem pencatatan kematian yang menggabungkan data registrasi sipil dengan informasi medis, termasuk penggunaan verbal autopsy untuk meningkatkan akurasi penyebab kematian di wilayah yang belum sepenuhnya tercakup oleh sistem registrasi. Ketersediaan data yang lebih konsisten ini memungkinkan kedua negara menghasilkan estimasi beban penyakit yang lebih stabil dan akurat dalam studi Global Burden of Disease (GBD), dibandingkan negara dengan sistem data yang belum terintegrasi secara optimal.
Dalam konteks Indonesia, pemerintah Indonesia tengah mempercepat strategi penguatan data kelahiran, kematian, dan penyebab kematian melalui integrasi sistem layanan kesehatan dan kependudukan. Kementerian Kesehatan memanfaatkan platform SATUSEHAT sebagai hub untuk mengumpulkan data langsung dari fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk dari Rekam Medis Elektronik (RME) di Puskesmas dan Rumah Sakit, yang kemudian dihubungkan secara otomatis dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kementerian Dalam Negeri. Uji coba integrasi ini telah berhasil dilakukan, di mana data kelahiran yang tercatat di fasilitas kesehatan dapat langsung diterima oleh sistem kependudukan untuk mempercepat penerbitan akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pendekatan ini sekaligus mengubah mekanisme pencatatan yang sebelumnya pasif dan bergantung pada pelaporan masyarakat, menjadi sistem yang lebih proaktif dan berbasis layanan (point of care) serta membuka peluang untuk pencatatan penyebab kematian yang lebih akurat melalui sertifikasi medis.
Seiring dengan transformasi digital kesehatan, pengembangan platform SATUSEHAT membuka peluang baru dalam memperkuat sistem data kesehatan nasional. Dengan pendekatan pengelolaan data yang terintegrasi dan aman, platform ini berpotensi menjadi sumber data yang berkelanjutan namun kerahasiaan data pribadi tetap aman dan dapat mendukung analisis beban penyakit secara lebih akurat.
Webinar ini menjadi pengingat bahwa angka beban penyakit per masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota bukan sekadar angka, melainkan cerita tentang masa depan bangsa. Tanpa rakyat yang sehat, sulit membayangkan ekonomi yang kuat, pendidikan yang maju, atau masyarakat yang berdaya. Bagi para pembuat kebijakan, baik di Pusat maupun di Daerah, sektor kesehatan atau para aktor di luar kesehatan harus sepakat bahwa kesehatan adalah fondasi pembangunan nasional. (Penulis: Hardini Kusumadewi, Sri Wahyuni, Editor: Timker HDI)
