Nagiot Cansalony Tambunan (Analis Kebijakan Ahli Madya dan Anggota Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) di Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan, BKPK Kemenkes RI)

Ilustrasi Foto: Dedikasi Tenaga Kesehatan‘ karya Achmad Fazeri dari Grobogan Jawa Tengah sebagai peraih Juara 1 Lomba Foto Harmoni Jawa Timur 2025. Link sumber: https://www.petrogas.co.id/juaralombafoto2025/

Pendahuluan: Kompleksitas Administrasi Negara Kepulauan

​Indonesia menempati posisi yang unik sekaligus menantang dalam lanskap administrasi publik global. Berbeda dengan negara-negara kontinental yang memiliki konektivitas darat yang solid dan homogenitas demografis yang relatif tinggi, Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia. Dengan hamparan 17.000 pulau, ratusan kelompok etnis, dan variasi topografi yang ekstrem, Indonesia menyajikan tantangan disparitas yang nyata. Rentang kendali pemerintahan membentang dari pusat bisnis modern di Jakarta hingga pos kesehatan terpencil di wilayah perbatasan yang aksesibilitasnya sangat terbatas pada moda transportasi sungai atau laut.

​Realitas geografis ini menciptakan tantangan asimetris dalam distribusi pelayanan publik. Apa yang mudah diakses di Jawa, sering kali menjadi barang mewah di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Dalam konteks inilah, para perumus kebijakan kesehatan dihadapkan pada ujian terberat: bagaimana menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pelayanan kesehatan yang setara kualitasnya, namun adaptif terhadap kondisi lokal.

​Mandat Pembangunan: Dari Wacana Menuju Dampak Nyata

​Di tengah kompleksitas tersebut, arahan strategis dari pimpinan nasional menjadi kompas navigasi birokrasi. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan visi pembangunan yang berorientasi pada hasil (outcome-based), cepat, dan delivered—artinya, setiap program pemerintah harus benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tingkat akar rumput. Tidak ada ruang lagi bagi kebijakan yang hanya indah di atas kertas namun mandul di lapangan.

​Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menerjemahkan visi ini ke dalam transformasi kesehatan. Standar yang ditetapkan sangat tinggi: kebijakan kesehatan nasional harus mengacu pada bukti ilmiah terbaik berstandar global (global best practices). Namun, keberhasilan kebijakan tidak diukur dari seberapa canggih teknologi yang diadopsi, melainkan seberapa efektif pelayanan kesehatan tersebut menjangkau dan melindungi masyarakat di seluruh pelosok negeri secara adil dan merata.

​Bagi ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya yang memegang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Anjaker) dan Administrator Kesehatan (Adminker), mandat ini adalah momentum krusial untuk melakukan transformasi kinerja. Paradigma birokrasi yang selama ini cenderung administratif dan kaku perlu diubah menjadi lebih responsif, strategis, dan berorientasi pada pemecahan masalah (problem-solving).

​Ilustrasi Foto: Bidan Ilen (tengah) berada di antara para Sikerei (dukun Mentawai) saat memeriksa kondisi warga di rumah di Dusun Matektek, Desa Matotonan, Siberut Selatan, Mentawai, Sumatera Barat. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra. Link sumber: https://www.antaranews.com/berita/5114937/dua-pewarta-foto-antara-raih-juara-karya-jurnalistik-bpjs-kesehatan

Dekonstruksi Bias Urban dalam Kebijakan Publik

​Tantangan terbesar dalam mewujudkan pemerataan kesehatan sering kali bersumber dari bias kognitif dalam perumusan kebijakan, atau yang sering disebut sebagai urban bias. Terdapat kecenderungan untuk melakukan generalisasi bahwa ekosistem infrastruktur dan sosial di Jakarta atau kota-kota besar lainnya merepresentasikan kondisi seluruh wilayah Indonesia.

​Kekeliruan mendasar ini sering bermuara pada pendekatan kebijakan one size fits all. Kita kerap mengadopsi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau meniru kisah sukses negara maju tanpa melalui proses penyesuaian konteks (contextualization). Sebagai ilustrasi, kebijakan digitalisasi pelayanan kesehatan melalui aplikasi terintegrasi mungkin berjalan sangat efektif di Puskesmas Kecamatan Menteng, Jakarta yang didukung jaringan internet berkecepatan tinggi dan literasi digital masyarakat yang baik. Namun, kebijakan yang sama akan menghadapi kendala fundamental jika diterapkan secara mentah di Puskesmas di pedalaman Papua atau kepulauan Maluku, di mana pasokan listrik masih bergantung pada tenaga surya dan sinyal telekomunikasi masih menjadi kendala utama.

​Kebijakan yang seragam di atas bentang alam yang beragam berpotensi menciptakan inefisiensi anggaran dan kegagalan program. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan dalam perumusan kebijakan menjadi mutlak diperlukan. Mencintai Indonesia dalam konteks teknokrasi berarti memahami bahwa keadilan bukan berarti memberikan intervensi yang “sama” untuk semua, melainkan memberikan intervensi yang “sesuai” dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah.

Sinergi Global dan Kearifan Lokal: Pendekatan Riset Implementasi

​Untuk menjawab tantangan standardisasi di tengah keberagaman, Kementerian Kesehatan menempuh strategi kolaborasi hulu-hilir. Di tingkat global (hulu), kemitraan strategis dibangun dengan lembaga-lembaga bereputasi internasional seperti Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), Vital Strategies, dan Aceso Global. Peran mitra global ini krusial dalam menyediakan data beban penyakit (burden of disease) yang presisi, metodologi analisis mutakhir, serta referensi intervensi klinis yang telah teruji efektivitasnya di berbagai negara.

​Namun, data global hanyalah bahan baku. Agar dapat diimplementasikan, bahan baku tersebut harus diolah oleh “koki” yang memahami selera lokal. Di sinilah peran institusi pendidikan dan riset lokal menjadi vital. Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes dan Universitas di seluruh Indonesia harus diberdayakan untuk melakukan Riset Implementasi (Implementation Research).

​Fokus riset implementasi bukan lagi pada pertanyaan “apa obatnya?”, karena hal tersebut sudah dijawab oleh standar medis global. Pertanyaan kuncinya bergeser menjadi “bagaimana agar pengobatan ini dapat diterima, diakses, dan dipatuhi oleh masyarakat setempat?”. Riset ini menggali aspek antropologis, sosiologis, dan logistik lokal. Sinergi antara akurasi data standar dunia dan jejaring akademisi lokal yang memahami medan adalah kunci untuk memastikan kebijakan tidak hanya sahih secara ilmiah, tetapi juga operasional di lapangan.

​Transformasi Peran Anjaker: Dari Administrator Menjadi Knowledge Broker

​Perubahan lanskap kebijakan ini menuntut redefinisi peran Anjaker. Rekan-rekan Anjaker tidak boleh lagi terjebak hanya sebagai penyusun rekomendasi kebijakan atau draf regulasi secara administratif. Anjaker harus bertransformasi menjadi Knowledge Broker—perantara pengetahuan yang andal.

​Seorang Anjaker harus memiliki kemampuan untuk mensintesis data global yang kompleks, memadukannya dengan temuan riset implementasi lokal, lalu merumuskannya menjadi opsi kebijakan yang asimetris. Artinya, Anjaker harus berani menyodorkan rekomendasi kebijakan yang variatif: satu set rekomendasi untuk daerah perkotaan dengan infrastruktur mapan, dan set rekomendasi lain untuk daerah kepulauan atau pedalaman. Kemampuan untuk merancang kebijakan yang fleksibel namun tetap dalam koridor standar mutu adalah kompetensi inti yang dibutuhkan saat ini.

​Transformasi Peran Adminker: Menjadi Penerjemah Kultural

​Setali tiga uang, rekan-rekan Adminker juga memegang peran strategis sebagai “Penerjemah Kultural” sistem kesehatan. Saat ini, jabatan Adminker diisi oleh talenta dengan beragam latar belakang teknis, mulai dari epidemiologi, kesehatan lingkungan, hingga promosi kesehatan.

​Keahlian teknis spesifik ini tidak boleh terpinggirkan oleh rutinitas administratif. Justru, perspektif teknis inilah yang menjadi nilai tambah. Seorang Adminker berlatar belakang sanitarian, misalnya, memiliki kepekaan untuk menilai apakah standar sanitasi rumah sakit global dapat diterapkan di wilayah pasang surut air laut. Seorang epidemiolog memahami nuansa pelacakan kontak penyakit menular di tengah pasar tradisional yang padat. Kepekaan kontekstual ini sangat esensial untuk memberikan masukan kepada pimpinan agar layanan yang diminta Presiden dapat memperkuat, bukan membenturkan, kearifan lokal.

​Penutup: Menuju Birokrasi Berbasis Evidence-Based Pragmatism

​Kita kini memasuki era pragmatisme berbasis bukti (evidence-based pragmatism). Tantangan geografis dan keragaman budaya tidak boleh lagi dijadikan alasan pembenar atas lambatnya pelayanan publik. Sebaliknya, keragaman tersebut harus menjadi katalis bagi kreativitas birokrasi untuk menciptakan inovasi layanan.

​Kita membutuhkan arsitektur kebijakan yang luwes: sistem yang serba digital untuk smart city, namun tetap humanis dan manual untuk wilayah blank spot; pengobatan yang canggih secara medis, namun disampaikan dengan pendekatan yang santun secara budaya.

​Kepada seluruh Anjaker dan Adminker, tugas kita adalah mengoptimalkan data global demi kedaulatan kesehatan nasional. Mari kita tinggalkan ruang kerja kita sejenak, turun ke lapangan bersama para peneliti, dan mendengar aspirasi serta kebutuhan riil masyarakat. Hanya dengan pendekatan yang membumi, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara dikonversi menjadi manfaat nyata bagi peningkatan derajat kesehatan rakyat Indonesia. Kebijakan yang efektif dan bermartabat adalah kebijakan yang menghormati kondisi geografis dan sosiologis warganya.

Bambang Setiaji (Analis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan, BKPK)

Perdebatan mengenai penerapan kebijakan kemasan rokok polos (plain packaging) di Indonesia tidak pernah sepenuhnya surut. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai instrumen penting dalam pengendalian tembakau dan perlindungan kesehatan publik. Di sisi lain, muncul kekhawatiran terhadap dampaknya bagi industri hasil tembakau dan keberlanjutan penghidupan para pekerjanya. Tarik-menarik ini menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan tidak pernah berdiri di ruang hampa, melainkan selalu berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik.

Secara konseptual, kemasan rokok bukan sekadar pembungkus produk. Dalam literatur pemasaran, kemasan dipahami sebagai “silent salesman” alat komunikasi yang bekerja tanpa kata. Warna, logo, tipografi, dan desain kemasan membangun identitas merek, menciptakan asosiasi psikologis, serta menormalisasi konsumsi rokok dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai studi menunjukkan bahwa kemasan memiliki peran signifikan dalam menarik perokok pemula, terutama anak dan remaja, serta memperkuat loyalitas perokok aktif.

Kebijakan kemasan rokok polos dirancang untuk membongkar fungsi pemasaran tersebut. Dengan menghilangkan seluruh elemen merek dan menggantinya dengan kemasan seragam yang menonjolkan peringatan kesehatan bergambar, kebijakan ini bertujuan mengurangi daya tarik rokok, meningkatkan persepsi risiko, dan mendorong niat berhenti merokok. Bukti dari berbagai negara yang telah menerapkannya seperti Australia, Inggris, dan Prancis menunjukkan bahwa kemasan polos berkontribusi pada penurunan minat merokok, khususnya di kalangan generasi muda.

Dari perspektif kesehatan masyarakat, kebijakan ini sejalan dengan prinsip pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular (PTM). Rokok merupakan faktor risiko utama penyakit jantung, stroke, kanker, dan penyakit paru kronis. Penyakit-penyakit ini tidak hanya menjadi penyebab utama kematian, tetapi juga menyedot pembiayaan kesehatan yang sangat besar. Dalam konteks sistem jaminan kesehatan nasional, tingginya konsumsi rokok berimplikasi langsung pada keberlanjutan pembiayaan dan produktivitas nasional.

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam hal ini. Prevalensi merokok, terutama pada laki-laki dewasa dan remaja, masih tergolong tinggi. Jika dibiarkan, situasi ini berpotensi menggerus manfaat bonus demografi yang sedang dinikmati. Alih-alih menjadi modal pembangunan, populasi usia produktif justru berisiko mengalami beban penyakit kronis sejak usia muda. Dalam kerangka ini, kebijakan pengendalian tembakau, termasuk kemasan rokok polos, merupakan investasi kesehatan jangka panjang.

Namun, resistensi terhadap kebijakan ini juga perlu dibaca secara kritis dan empatik. Kekhawatiran buruh industri hasil tembakau mencerminkan realitas bahwa kebijakan kesehatan sering kali beririsan dengan struktur ketenagakerjaan dan ekonomi politik industri. Bagi kelompok yang menggantungkan hidup pada sektor ini, kebijakan pengendalian rokok mudah dipersepsikan sebagai ancaman langsung terhadap mata pencaharian.

Di sinilah pentingnya membedakan antara kebijakan pelarangan dan kebijakan pengendalian. Kemasan rokok polos bukan kebijakan yang menutup industri atau menghentikan produksi secara tiba-tiba. Ia bekerja pada sisi permintaan dan berdampak secara gradual. Penurunan konsumsi rokok terjadi secara bertahap, memberi ruang bagi negara untuk menyiapkan strategi transisi yang adil bagi kelompok terdampak.

Dalam literatur kebijakan publik, pendekatan seperti ini dikenal sebagai just transition, transisi yang tidak hanya mengejar tujuan utama (dalam hal ini kesehatan), tetapi juga memastikan perlindungan sosial bagi kelompok yang terdampak perubahan kebijakan. Tanpa kerangka transisi yang jelas, kebijakan kesehatan berisiko kehilangan legitimasi sosial. Oleh karena itu, penerapan kemasan rokok polos seharusnya tidak berdiri sendiri. Ia perlu diiringi kebijakan lintas sektor: perlindungan sosial bagi buruh, peningkatan keterampilan tenaga kerja, diversifikasi ekonomi daerah penghasil tembakau, serta pemanfaatan dana cukai hasil tembakau secara lebih optimal dan tepat sasaran. Pendekatan ini bukan sekadar kompromi politik, melainkan syarat keberhasilan kebijakan kesehatan dalam konteks masyarakat yang kompleks.

Lebih jauh, kemasan rokok polos juga memiliki dimensi simbolik dalam kebijakan publik. Ia menandai pergeseran paradigma negara: dari toleransi terhadap pemasaran produk berisiko menuju keberpihakan yang lebih tegas pada kesehatan publik. Dalam konteks global, kebijakan ini juga mencerminkan komitmen terhadap agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan menurunkan kematian prematur akibat PTM.

Tentu, tidak ada kebijakan tunggal yang dapat menyelesaikan persoalan rokok secara instan. Kemasan polos bukan solusi ajaib. Namun, sebagai bagian dari paket kebijakan pengendalian tembakau bersama cukai, kawasan tanpa rokok, dan edukasi publik, ia memiliki kontribusi yang signifikan. Menunda kebijakan ini dengan alasan dampak ekonomi tanpa menyiapkan solusi transisi justru berpotensi memperpanjang beban kesehatan dan sosial di masa depan.

Pada akhirnya, pertanyaan kuncinya bukan sekadar apakah kemasan rokok polos efektif, tetapi apakah negara berani dan konsisten menempatkan kesehatan publik sebagai prioritas pembangunan. Keberanian ini tentu harus diimbangi dengan kebijakan yang adil dan inklusif bagi kelompok terdampak. Dalam kerangka akademik populer, kemasan rokok polos dapat dipahami sebagai contoh nyata bahwa kebijakan kesehatan yang berbasis bukti harus berjalan seiring dengan sensitivitas sosial.

Jika kesehatan dipahami sebagai fondasi kualitas sumber daya manusia, maka kebijakan ini layak ditempatkan sebagai bagian dari investasi masa depan. Bukan hanya untuk menurunkan angka merokok hari ini, tetapi untuk memastikan bahwa generasi mendatang tumbuh lebih sehat, produktif, dan berdaya saing. Di titik inilah, kemasan rokok polos menemukan relevansinya yang paling mendasar bagi kesehatan publik Indonesia.

Lebih dari sekadar instrumen teknis, kemasan rokok polos juga menguji kapasitas tata kelola kebijakan di Indonesia. Implementasi kebijakan ini menuntut konsistensi regulasi, koordinasi lintas kementerian, serta ketahanan negara menghadapi tekanan kepentingan industri. Dalam banyak kasus kebijakan kesehatan, tantangan terbesar bukan terletak pada kurangnya bukti ilmiah, melainkan pada lemahnya keberanian politik untuk menerjemahkan bukti tersebut ke dalam regulasi yang efektif.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa keberhasilan kemasan rokok polos sangat bergantung pada kekuatan kerangka regulasi dan penegakan hukum. Tanpa pengawasan yang memadai, kebijakan ini berisiko melemah di tingkat implementasi, misalnya melalui manipulasi desain kemasan yang masih menyisakan daya tarik visual atau lemahnya pengendalian iklan terselubung. Oleh karena itu, penerapan kemasan polos perlu dipandang sebagai bagian dari reformasi tata kelola pengendalian tembakau secara menyeluruh.

Dari sisi akademik, penting pula menempatkan kebijakan ini dalam kerangka evidence-informed policy. Artinya, kebijakan tidak hanya didasarkan pada bukti efektivitas kesehatan, tetapi juga disertai pemantauan dampak sosial-ekonomi secara berkelanjutan. Evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan, baik pada prevalensi merokok, perilaku konsumen, maupun dinamika ketenagakerjaan akan memperkuat legitimasi kebijakan dan mencegah narasi simplistik yang mempertentangkan kesehatan dan ekonomi.

Selain itu, komunikasi kebijakan memegang peran penting. Kemasan rokok polos perlu dikomunikasikan bukan sebagai kebijakan “anti-industri”, melainkan sebagai kebijakan perlindungan generasi masa depan. Pendekatan komunikasi yang terlalu teknokratis atau normatif justru berpotensi memperlebar jarak antara kebijakan dan publik. Di sinilah peran media, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi krusial dalam menjembatani diskursus berbasis data dengan pemahaman publik yang lebih luas.

Pada tingkat yang lebih mendasar, perdebatan kemasan rokok polos sesungguhnya mencerminkan pilihan nilai dalam pembangunan. Apakah pembangunan diukur semata dari kontribusi ekonomi jangka pendek, atau dari kualitas hidup dan kesehatan penduduk dalam jangka panjang. Negara-negara yang berhasil menurunkan prevalensi merokok menunjukkan bahwa investasi pada kesehatan publik memberikan imbal hasil sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan biaya kebijakan yang dikeluarkan.

Dengan demikian, kemasan rokok polos tidak seharusnya dipahami sebagai kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari arah besar transformasi kesehatan nasional. Kebijakan ini menegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi warga dari risiko yang dapat dicegah, sembari tetap bertanggung jawab mengelola dampak sosialnya secara adil.

Pada akhirnya, kemasan rokok polos adalah cermin kedewasaan kebijakan publik. Ia menuntut keberanian untuk berpihak pada bukti ilmiah, sekaligus kebijaksanaan untuk mengelola transisi sosial-ekonomi. Dalam kerangka akademik populer, kebijakan ini mengajarkan satu hal penting: bahwa kesehatan publik bukan sekadar urusan medis, melainkan fondasi utama keberlanjutan pembangunan bangsa.

Jika Indonesia ingin memastikan bonus demografi tidak berubah menjadi beban kesehatan di masa depan, maka langkah-langkah pengendalian tembakau, termasuk kemasan rokok polos perlu ditempatkan sebagai prioritas yang tak lagi bisa ditunda. Bukan demi meniadakan industri, melainkan demi menegaskan bahwa kesehatan warga negara adalah kepentingan publik tertinggi yang harus dijaga bersama.

Desainer: Fachrudin Ali

Penulis : dr Ina Agustina Isturini, MKM

Di tengah capaian eliminasi malaria yang terus meningkat, sejumlah daerah bebas malaria justru mengalami KLB dan krisis kesehatan. Apa yang bisa dipelajari dari kebijakan global dan nasional? Artikel ini mengulas kesenjangan teknis kebijakan dan implikasinya bagi keberlanjutan eliminasi malaria di Indonesia.