Mataram— Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah menyerahkan secara simbolis 236 orang enumerator Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Penanggung Jawab Operasional (PJO) 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB pada acara Workshop Enumerator SKI Provinsi NTB di Kota Mataram (8/8).

Sitti Rohmi mengatakan SKI sangat penting untuk melihat hasil kerja di bidang kesehatan. Dengan data yang valid permasalahan kesehatan di Provinsi NTB akan mudah untuk diintervensi.

“Kita inginkan data yang valid sesuai keadaan sebenarnya agar intervensinya tepat sasaran,” pesan Sitti Rohmi.

Terkait pengukuran gizi balita, Sitti menegaskan pemerintah provinsi akan melakukan pendampingan dengan mengerahkan petugas gizi dari dinas kesehatan kabupaten/kota untuk melakukan cek dan ricek dengan tujuan memastikan validitas data di lapangan.

“Pemerintah provinsi harus crosscheck. Artinya, kita harus sama-sama yakinkan pada saat turun ada petugas gizi juga sehingga nanti pada saatnya, data yang kita dapat adalah data valid,” ujar Sitti.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Lalu Hamzi Fikri optimis pendampingan akan sesuai dengan harapan mengingat alat yang digunakan dalam pengukuran antropometri sudah terstandar dan terkalibrasi dengan baik.

“Alatnya bukan microtoise yang ditempel di dinding tapi yang berdiri dan yang mengukur harus dua orang dan alat ukur berat badan juga tidak menggunakan timbangan dacin tapi timbangan elektrik yang telah terkalibrasi dan terstandar,” jelas Lalu Hamzi dalam laporannya.

Total enumerator Provinsi NTB sebanyak 236 orang terbagi dalam 59 tim yang akan melakukan pengumpulan data di 696 Blok Sensus yang terdiri dari 60 Blok Biomedis dan 636 Kesmas. Pelaksanaan pengumpulan data akan berlangsung selama 44 sampai 50 hari. (Penulis Ahdiyat F/Editor Timker KLI)

Medan – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi membuka secara resmi Workshop Training Center (TC) Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023 Provinsi  Sumatera Utara pada Sabtu (5/8). TC dilaksanakan secara luring selama enam hari dari tanggal 4-9 Agustus.

Dalam sambutannya, Edy Rahmayadi menyampaikan bekerja jangan mengabaikan fakta, sehingga data yang akurat sangat menentukan hasil. “Kesalahan dalam memberikan data maka akan berakibat fatal pada hasil keputusan,” ungkap Gubernur Edy.

“Selalu ada tempat untuk orang jujur, karena jujur itu akan menjawab semua persoalan, teruslah berjuang menjadi orang jujur” pesan Edy kepada enumerator SKI 2023.

Dalam acara itu, Gubernur Sumut berpesan karena tugas enumerator adalah amanah sehingga jangan coba-coba menipu data, karena data yang didapatkan akan sangat menentukan keputusan pembangunan kesehatan.

Gubernur Edy juga menekankan bahwa pelaksanaan survei di wilayah tertentu harus ada cipta kondisi. Tim enumerator perlu mengetahui karakteristik wilayah sehingga data yang disajikan akan sesuai dengan fakta.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Nana Mulyana mengungkapkan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Utara terhadap dukungan Survei Kesehatan Indonesia (SKI). “Kami paham betul banyak program kesehatan yang sukses di Sumatera Utara salah satunya adalah bakti program kesehatan bermartabat, ” ungkap Nana.

Sekretaris BKPK mengungkapkan agar enumerator dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, karena data SKI akan menjadi dasar membuat kebijakan nasional untuk RPJMN 2024-2029 dan akan menjadi asupan RPJM tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota.

Acara ini dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Direktur Rumah Sakit, Direktur Politeknik Kesehatan, Pejabat Struktural Dinas Kesehatan, Enumerator, Penanggung Jawab Teknis Provinsi Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai tanda dibuka secara resmi, pemukulan gong dilakukan oleh Gubernur didampingi Sekretaris BKPK, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi beserta jajarannya. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan penyematan tanda pengenal enumerator secara simbolis. (Penulis Yuliana/Editor Timker KLI Setban)

Chengdu RRT– Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin melakukan penandatanganan Plan of Action (PoA) Kesehatan sebagai instrumen implementasi Memorandum Saling Pengertian yang disepakati kedua Menteri Kesehatan di tahun 2022.  Penandatanganan PoA ini dilakukan dihadapan Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinpin di Chengdu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tanggal 27 Juli 2023.

“Penandatangan Rencana Aksi di bidang kesehatan ini sifatnya strategis bagi kemitraan kedua negara untuk saling memperkuat ketahanan kesehatan. Di sisi Indonesia, aksi-aksi ini akan ditujukan untuk mendukung pelaksanaan Transformasi Kesehatan Nasional”. termasuk  kemandirian kesehatan Indonesia dengan memajukan inovasi dibidang bioteknologi untuk obat, vaksin, alat diagnostik dan agenda peningkatan produk lokal,” jelas Menkes RI

Selama di Chengdu RRT, Menteri Kesehatan RI telah memajukan berbagai kerja sama sektor kesehatan RI – RRT baik di tingkatan antar pemerintahan (G to G), antar pelaku bisnis (B to B), maupun kemungkinan kolaborasi antar Rumah Sakit serta antar dokter kedua negara (D to D).

Dalam kesempatan ini, Menkes Budi melakukan pertemuan one-on-one dengan sejumlah Chairman/CEO industri kesehatan besar China, memfasilitasi business matching perwakilan BUMN, swasta nasional dan venture capital Indonesia dengan mitra di China. Menkes memberikan keynote speech dihadapan lebih dari 40 perwakilan industri kesehatan yang hadir dalam Indonesia-China Healthcare & Biotech Investment Forum untuk menyampaikan agenda transformasi kesehatan di Indonesia. Penyelenggaraan Forum ini dilakukan Kemenkes RI bersama dengan Legend Capital, Kadin Indonesia dan KBRI Beijing.

Selain penandatanganan PoA oleh Menkes RI tersebut, terdapat berbagai deliverables di sektor kesehatan sebagai bagian dari hasil Kunjungan Presiden RI ini, yaitu Kesepakatan Joint Action Plan implementasi MoU Kerja Sama Pengembangan Vaksin dan Biogenomik antara Kementerian Kesehatan RI (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan) dan Kementerian Sains dan Teknologi China (diwakili oleh Tsinghua University).

Dilakukan juga penandatanganan sembilan Memorandum of Understanding (MoU) sektor swasta dan BUMN yang berpotensi bernilai lebih dari 1,5 billion USD. Kemudian bersama dengan para Menteri pendamping lain, Menteri Kesehatan RI juga telah mendampingi pertemuan Presiden RI dengan Presiden Xi Jinping yang juga telah membahas dan mendorong penguatan kerja sama vaksin, genomik, dan bioteknologi untuk menghadapi kemungkinan pandemi baru. Hal ini termasuk melalui pembangunan National Gene Bank dan pusat bioteknologi kesehatan di Indonesia.

Hal yang mengemuka dalam interaksi dengan berbagai pelaku di bidang kesehatan adalah bahwa Pembangunan kesehatan Indonesia yang pesat akan menjadi referensi bagi para health investor global dan referensi di negara tetangga. Indonesia memiliki komitmen dan kebijakan yang jelas (clear), serta besarnya pasar dengan jumlah penduduk yang besar. Kejelasan kebijakan kesehatan tersebut antara lain addanya kepastian regulasi termasuk Undang-Undang Kesehatan yang baru serta kebijakan transformasi kesehatan akan menjadi dasar kolaborasi dengan pelakuk kesehatan global. (Penulis Sigit Purwonugroho/Edit Timker KLI)

Surabaya— “Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu lokasi blok sensus kegiatan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 dengan jumlah rumah tangga terbesar Indonesia,” demikian disampaikan Pretty Multihartina Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (Pusjak UK BKPK Kemenkes) pada Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah (RAKORKESDA) dengan tema Harmonisasi Pusat, Provinsi Dan Kabupaten/Kota dalam mendukung Transformasi Kesehatan di Jawa Timur di Surabaya (26/7).

Pretty pada gelaran ini berkesempatan mensosialisasikan SKI 2023 yang saat ini sudah berada di tahap Training of Trainers (TOT). “ Data yang baik adalah data real di lapangan, masalah tidak sesuai dengan perkiraan kita, itu yang harus kita carikan solusinya dalam konteks aksi bukan merubah angka,” pungkasnya.

Acara dihadiri seluruh kepala dinas kesehatan di wilayah Jawa Timur dan dibuka oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dalam kesempatan Rakorkesda, Gubernur Khofifah mengajak seluruh stakeholders kesehatan mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota untuk menyatukan langkah dan harmonisasi dalam mewujudkan sistem dan layanan kesehatan yang tangguh serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Khofifah juga mengungkap masalah stunting di Jawa Timur, dengan adanya perbedaan angka berbasis bulan timbang dan angka berbasis hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Hal ini menurutnya perlu dicarikan titik temu terbaik

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Erwin Ashta Triyono mengungkapkan bahwa SKI 2023 sebuah isu baru dibidang Kesehatan. Erwin menambahkan sebelumnya Kapusjak UK BKPK sudah memberikan paparan terkait survei ini. “Telah disampaikan informasi pada kita semua tentang strategi bagaimana untuk mendapatkan data terbaik,” jelasnya.

Turut Hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI yang juga merupakan tim bina wilayah Provinsi Jawa Timur bidang Kesehatan Sugianto. Sugianto mengatakan dalam waktu dekat akan diadakan Survei Kesehatan Indonesia yang intinya mengevaluasi pembangunan Kesehatan di masing masing provinsi termasuk provinsi Jawa Timur. (Penulis Nowot/Editor Timker KLI)

Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI melaksanakan Pertemuan Pembahasan Materi Muatan Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan pada 26-28 Juli 2023 di Jakarta. Pertemuan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha.

“Euforia bahwa Undang-Undang Kesehatan sudah diselesaikan di DPR, sesuatu yang harus disyukuri. Namun ini tidak akan berjalan jika kita tidak menyelesaikan turunan dari Undang-Undang Kesehatan tersebut, baik Perpres, Peraturan Pemerintah maupun Permenkes” ungkap Kunta pada Rabu (26/7).

Sekjen Kunta juga menyampaikan bahwa masyarakat sudah menunggu Undang-Undang Kesehatan. Ia berharap peraturan turunan Undang-undang Kesehatan dapat segera diselesaikan sehingga isi Undang-Undang Kesehatan tersebut dapat segera diterapkan. Lebih lanjut Sekjen Kunta menekankan penyelesaian peraturan turunan ini tidak hanya cepat namun substansi juga harus dijaga.

Pada kesempatan yang sama Kepala BKPK Syarifah Liza Munira menyampaikan pertemuan ini dilakukan untuk menyelesaikan penyiapan bahan peraturan turunan Undang-Undang.

Liza juga menyampaikan penyusunan materi muatan peraturan pelaksana undang-undang kesehatan ini memperhatikan perkembangan zaman setidaknya dalam 10-20 tahun kedepan. Selain itu juga memperhatikan tolokukur eksternal, baik acuan dari WHO maupun negara lain yang sukses menjalankan program terkait.

Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh unit utama di Kementerian Kesehatan, yaitu Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,  Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal  Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, serta BKPK.(Penulis: Yuliana/Editor Timker KLI Sekretariat BKPK)

Bekasi– Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 memasuki tahapan Workshop Penanggungjawab Teknis (PJT) Provinsi. Setelah dilakukan secara daring pada tanggal 10 Juli 2023, acara dilanjutkan secara luring mulai tanggal 13 Juli hingga 18 Juli di Bekasi.

Workshop diawali sambutan dari Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Nana Mulyana. Dalam kesempatan ini, Nana menyampaikan survei ini merupakan dasar dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024-2025. Selain itu, menjadi asupan penyusunan RPJMN untuk daerah di sektor Kesehatan.

SKI 2023 juga akan mengukur capaian status kesehatan masyarakat Indonesia serta determinannya. “Kegiatan ini tidak hanya untuk kepentingan nasional tapi juga untuk kepentingan provinsi dan kabupaten.” ungkap Nana lebih lanjut.

Ketua Pelaksana SKI yang juga Kepala Pusat Kebijakan (Pusjak) Upaya Kesehatan BKPK Pretty Multihartina berpesan bahwa tim SKI harus solid karena yang di hadapi adalah community participation.

“Survei ini bukan semata-mata programnya BKPK dan Kemenkes, tapi ini pekerjaan semua. Harusnya teman teman di daerah sudah bisa mendata melalui surveilans yang diperlukan secara indikator,” ungkap Pretty.

Para trainer diharapkan dapat menyampaikan kepada enumerator tentang waspada bencana. Mengingat bulan Agustus mulai memasuki musim hujan, kemungkinan terjadi potensi tanah lonsor di beberapa daerah. Hal ini perlu diantisipasi lebih awal.

Kepala Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (SKK dan SDK) I Gede Made Wirabrata sebagai Koordinator Biomedis pada kegiatan SKI 2023 mengharapkan bantuan tim di lapangan untuk mendapatkan sekitar 75.000 sampel biomedis. Spesimen ini diperiksa untuk mengetahui beberapa penyakit, seperti jantung koroner, gangguan lipid (lemak darah), diabetes dan lain-lain.

“Agar kegiatan ini berjalan sukses perlu komitmen, perlu kesepakatan, perlu keseriusan” tegas Wirabrata. (Penulis Nowo Setiyo/Edit Timker KLI)

Sorong – Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Syarifah Liza Munira melakukan pendampingan terhadap Kunjungan Anggota Komisi XI DPR RI yg dipimpin Wakil Ketua Komisi IX, Emanuel Melkiades Laka Lena di Kota Sorong, Papua Barat Daya. (14/07).

Pada kesempatan ini, rombongan mengunjungi RS. Dr. JP. Wanane meninjau pelayanan kesehatan sekaligus melihat kesiapan rumah sakit dalam meningkatkan status menjadi rumah sakit rujukan tipe B dari tipe C. DPR Komisi IX mendorong upaya percepatan peningkatan akreditasi RS ini.

“Kebutuhan dalam meningkatkan status rumah sakit ini harus perlu dipersiapkan dengan segala konsekuensinya oleh Kemenkes, kita akan support dari anggaran dan program kebijakan lainnya” ujar Melkiades dalam rapat bersama Pj. Gubernur.

Ia juga menyinggung RUU Kesehatan yang baru saja disahkan menjadi UU Kesehatan dapat memberikan manfaat bagi daerah yang masih tertinggal dalam aspek kesehatan.

“Banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari UU Kesehatan khususnya bagi daerah pinggiran” ungkap anggota dewan daerah pemilihan (Dapil) NTT ini.

Kepala BKPK, Liza Munira pada kesempatan yang sama menjelaskan UU Kesehatan sejalan dengan Transformasi Kesehatan yang dilakukan Kemenkes.

“DPR RI baru saja mengesahkan RUU Kesehatan dan timingnya juga bersamaan dengan Kementerian Kesehatan yang saat ini sedang melakukan Transformasi Kesehatan melalui 6 pilar” ujar Liza Munira.

Sesaat sebelumnya, Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad dalam sambutannya mengatakan Stunting masih menjadi masalah di provinsi yang baru berusia 7 bulan 9 hari ini. Pemerintah daerah telah melakukan upaya membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting.

“Secara rata-rata, dari data SSGI tahun 2022 menunjukkan angka Stunting mencapai 30.87 persen, turun 1.33 persen dari tahun sebelumnya, ungkap Mohammad.

Dalam UU Kesehatan yang baru, penanganan Stunting melalui penguatan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah terpencil menjadi hal yang sangat penting. Dengan gotong royong dan dukungan berbagai pihak, UU Kesehatan dapat berjalan baik sesuai dengan cita-cita mulia yakni meningkatkan kualitas sumber daya bangsa. (Ahdiyat Firmana/Edit Timker KLI)

Jakarta– Disela pertemuan dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu (12/7).

Tujuan kunjungan ini untuk melihat layanan kesehatan di Puskesmas, termasuk diantaranya layanan imunisasi dasar rutin pada anak dan juga sistem pelaporan digital imunisasi.

Didampingi Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes, Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Tenaga Kesehatan BKPK serta jajaran Eselon 2 Kemenkes lainnya, Menkes Budi menyambut kedatangan Menlu Australia Penny yang didampingi delegasi Australia serta Duta Besar Australia untuk Indonesia.

Rombongan kemudian menuju lokasi informasi layanan puskesmas. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Puskesmas Setiabudi Gafar Hartatiyanto memberikan penjelasan mengenai layanan di Puskesmas khususnya sistem pencatatan imunisasi digital melalui Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK). ASIK merupakan sebuah aplikasi mobile yang dikembangkan dan diperuntukkan untuk pencatatan berbasis individu pada layanan kesehatan primer.

Dalam kunjungan singkat ini, kedua menteri juga turut membahas kerja sama bidang kesehatan yang telah dilakukan kedua negara. Menkes mengatakan bahwa selama ini Pemerintah Australia telah memberi dukungan dan bantuan yang sangat berarti kepada Pemerintah Indonesia.

Atas dukungan dan kontribusi yang diberikan, Menkes Budi menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah Australia. Menkes berharap kerja sama yang telah berjalan dapat terus meningkat dan semakin kuat untuk pembangunan kesehatan di Indonesia.

Pada saat yang sama, Menlu Australia juga memberikan apresiasi atas kerjasama antara Indonesia dan Australia di bidang kesehatan.

Menlu Australia menyatakan bahwa Indonesia adalah mitra utama dalam kesehatan global dan regional. Dirinya merasa senang mendapat kesempatan untuk melihat sistem kesehatan Indonesia secara langsung termasuk bagaimana kerja sama meningkatkan pencatatan imunisasi untuk anak-anak secara digital. (Penulis Kurniatun K/Edit Timker KLI)

Jakarta– Perwakilan dari World Health Organization (WHO) dan IQLS melakukan kunjungan ke Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SKK-SDK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan pada Senin (10/7). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka assesment (penilaian diagnostik) atas ketersediaan diagnostik in vitro di negara-negara anggota ASEAN. Laboratorium Prof. dr. Sri Oemijati Pusjak SKK-SDK menjadi salah satu dari 6 fasilitas kesehatan di Indonesia yang dilakukan penilaian.

Pada tahun 2018, WHO menerbitkan edisi pertama Model List of Essential In Vitro Diagnostics (EDL). Dua edisi selanjutnya kemudian diterbitkan pada tahun 2019 dan 2021. EDL WHO bertujuan untuk memastikan ketersediaan tes untuk cakupan kesehatan universal (UHC) dan darurat kesehatan dan untuk mempromosikan populasi yang lebih sehat, yaitu tiga prioritas strategis dari Program Kerja Umum Ketiga Belas WHO (2019–2023).

Sejak edisi pertama EDL, WHO telah mendorong negara-negara anggotanya untuk mengembangkan daftar diagnostik in vitro esensial nasional (NEDLs) berdasarkan model EDL WHO. Sekretariat EDL, bekerjasama dengan Kantor Regional Asia Tenggara (SEARO) dan Kantor Regional Pasifik Barat (WPRO) WHO, memulai proyek dengan target baru untuk membantu negara-negara ASEAN terpilih di kawasan ini untuk mengembangkan NEDL. Integrated Quality Laboratory Services (IQLS) menjadi kontraktor pelaksana dari WHO untuk proyek ini.

Hasil penilaian ini nantinya akan disusun dalam laporan yang akan disampaikan ke pemangku kepentingan (stakeholders). Dokumen strategi juga akan dikembangkan beserta rencana dan prioritas sesuai dengan hasil kesenjangan yang telah diobservasi sebelumnya. (Penulis Kurniatun K/Edit Timker KLI)

Aceh– Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan (Pusjak UK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Provinsi Aceh pada hari Selasa 4 Juli 2023. Acara yang berlangsung secara luring ini dibuka Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, dr. Hanif.

Dalam sambutannya, Hanif menyampaikan Survei Kesehatan Indonesia sangat penting karena untuk menilai pembangunan kesehatan di Aceh. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kerjasama dari semua pihak.

 “Saya minta kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan survei ini dan kepada seluruh pelaksana dapat melaksanakan survei dengan baik. Karena data hasil survei akan menjadi langkah-langkah untuk pembangunan kesehatan di Aceh,” ungkap Hanif.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusjak UK BKPK Pretty Multihartina menyampaikan bahwa Kemenkes melaksanakan survei bidang kesehatan. Survei ini untuk mendapatkan data yang menggambarkan pembangunan kesehatan di Indonesia.

“Survei ini adalah kerja bersama antara semua pihak, sejak dulu kerjasamanya  yang melaksanakan adalah enumerator yang direkrut di daerah dan kami sudah meminta ada pengawalan dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Selain itu untuk survei besar ini akan ada pembuktian-pembuktian melalui laboratorium, sehingga kami juga melibatkan Puskesmas” ujar Pretty.

Hadir dalam acara Rakornis provinsi Aceh yakni Wakil Koordinator Wilayah I, Penanggung Jawab Teknis (PJT) Provinsi, PJT Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi, Kadinkes Kabupaten/Kota, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), serta Tim Manajemen Pusat dan Daerah di wilayah Provinsi Aceh. (Penulis Yuliana/Edit Timker KLI)