Batam- Serosurvei SARS-CoV-22 di awal tahun 2023 ini kembali digulirkan secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia. Kegiatan yang diinisiasi Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SKK dan SDK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan dilakukan bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI). Ini kali keempat setelah sebelumnya dilaksanakan di bulan Juli 2022. Salah satu lokasi yang menjadi tempat dilakukannya survey ini yakni di kepulauan Riau.

I Gede Made Wirabrata selaku Kepala Pusjak SKK dan SDK BKPK bersama Pakar FKM UI, Muhammad Noor Farid berkesempatan melakukan supervisi di Kota Batam untuk menyaksikan secara langsung kegiatan di dua tempat berbeda yaitu di Puskesmas Sei Lekop dan Puskesmas Batu Aji (Senin, 16/1/2023)

Wirabrata mengatakan Serosurvei ini merupakan pemeriksaan skala besar untuk antibodi COVID-19. Nantinya diharapkan akan ada pemeriksaan lebih dari 17.000 masyarakat. Responden yang ikut serta dapat mengetahui apakah memiliki kekebalan terhadap COVID-19 dan berapa besar kadar antibodinya. Data kadar kekebalan terhadap COVID-19 yang dimiliki oleh masyarakat akan dipergunakan untuk penanganan penanggulangan pandemi COVID-19.

Dalam kunjungannya, Wirabrata didampingi Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Yosi Susanti dan Kepala Puskesmas Batu Aji Sifetra Netty. Yosi (16/1/2023) mengungkapkan Serosurvei masih berlangsung hingga saat ini di kepulauan Riau yang mencakup kota Batam, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan.

“Pelaksanaan Seosurvei ini untuk melihat kekebalan tubuh yang ada di masyarakat di Provinsi Kepri dan alhamdulillah ketiga titik merupakan pintu masuk wisatawan dari luar negeri jadi tepat sekali pelaksanaan di 3 titik ini dan di Kepulauan Riau vaksinasi tetap masih dilaksanakan terutama vaksin Booster” pungkas Yosi.

Turut mendampingi Kepala Seksi Surveilans Kota Batam sekaligus sebagai Penanggung Jawab Operasional (PJO) Ika bersama Penanggung Jawab Teknis (PJT) Serosurvei Nazia. Dalam kesempatan tersebut, Ika (17/1/2023) menyebutkan di kota Batam ada 11 Kelurahan yang menjadi lokus dan tahun ini merupakan yang keempat kalinya. Ika juga menyinggung hasil Serosurvei sebelumnya bahwa seluruh responden menunjukan positif antibodinya, dan berharap Serosurvei kali ini khususnya di kota Batam hasilnya juga semakin menunjukkan bahwa masih ada antibodi di tubuh masing-masing responden.

Khususnya di Kota Batam, Nazia berujar (17/1/2023) responden ada di 2 kelurahan perairan yaitu Batu Legong dan Sekanak Raya. Satu kelurahan biasanya terbagi di beberapa pulau kecil yang mayoritas mata pencahariannya sebagai nelayan. Hal ini yang terkadang menjadi tantangan tersendiri, mengingat Serosurvei kali ini berada di musim ikan. Tak jarang responden masih berada di laut untuk menunggu ikan sehingga harus dijemput di laut dan sampel pengambilan darah harus dilakukan di masing-masing rumah responden atau di dermaga. (Penulis Nowo Setiyo Raharjo/Editor Fachrudin Ali)

Depok- Serosurvei Antibodi SARS-CoV2 kembali dilaksanakan di tahun 2023. Survei ini dilakukan tiap 6 bulan, terakhir pada Juli 2022. Serosurvei bertujuan untuk mengetahui titer antibodi dan perubahan proporsi penduduk yang memiliki antibodi SARS-CoV-2. Kota Depok menjadi salah satu lokasi untuk dilakukan pengambilan sampel.

Koordinator Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok Hidayat Nuh Ghazali Djadjuli yang juga sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) Kota Depok mengatakan Dinkes Kota Depok menyambut baik adanya serosurvey ini. Ia mengharapkan hasil dari serosurvey ini lebih baik cakupannya atau lebih tinggi dari serosurvey sebelumnya yang dilakukan di bulan Juli 2022.

“Hasil serosurvei ini bisa menggambarkan tingkat cakupan antibodi masyarakat di Kota Depok. Sehingga Kita berharap sero antibodi yang tinggi ,” ucapnya usai melakukan supervisi di Kelurahan Pasir Putih dan Puskesmas Kemiri Muka Kota Depok pada Senin (16/1).

Selanjutnya Hidayat menjelaskan, Kota Depok terdiri dari 15 kelurahan. Tim pengumpul data terbagi menjadi 4 tim dengan jumlah masing-masing 3-4 kelurahan. Masing-masing tim terdiri dari administrator, enumerator, dan analis. Tim tersebut bekerja sama bersama penunjuk jalan dalam menghubungi responden untuk mendatangi lokasi pengambilan sample.

Ia mengatakan informasi yang didapat dari penunjuk jalan harus di konfirmasi ulang untuk menghubungi responden ini tidak hanya di satu waktu. “Hari berikutnya bisa dihubungi kembali, kadang ada masalah pada data responden, sehingga kita hubungi setiap hari sampai hari terakhir,” kata Hidayat membagikan strategi dalam pengumpulan data.

Responden untuk di Kota Depok berjumlah 182 responden. Pada saat ini, sudah tercapai 177 responden yang berhasil diambil darah untuk dijadikan sample.  Dari 5 responden yang belum terpenuhi dikarenakan 1 orang meninggal, 1 orang pindah ke luar kota, 1 orang terjadi kesalahan identitas. Sementara 2 orang lagi masih dihubungi kembali agar tetap bisa diambil sample darahnya.

Sementara itu, Saiyah Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Pasir Putih yang berperan sebagai Penunjuk Jalan mengatakan hasil pengumpulan data di Kelurahan Pasir Putih mencapai 100% atau 12 responden terpenuhi.

Dalam mencapai tersebut, Saiyah melakukan konfirmasi kepada responden dengan menanyakan keberadaan para responden. Kemudian menginfokan bahwa mereka adalah responden dari serosurvei ini. Selanjutnya meminta mereka untuk hadir pada saat pengambilan darah di lokasi yang telah ditentukan.

Saiyah mengharapkan dari survei ini, hasil antibodi ada peningkatan dan tidak ada penurunan dalam hasil pemeriksaan sampel ini. “Semoga ke depannya masyarakat yang belum di vaksin Covid-19 bisa di vaksin Covid-19,” tuturnya. (Penulis Faza Wulandari)

Jakarta- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan kembali menggaungkan Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Perkantoran sesuai Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Tujuan Germas adalah untuk mempercepat dan menyinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Ketua Tim Kerja Pembudayaan Germas Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan BKPK Bambang Setiaji mengatakan Pembudayaan Germas di tahun 2023 harus lebih digaungkan dengan berbagai kegiatan Germas.

Sejalan dengan itu, BKPK melakukan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan Pembudayaan GERMAS di Perkantoran seperti senam, yoga, pencak silat, jalan kaki, bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, dan menembak laser. Kegiatan tersebut dilakukan setiap Jumat pagi mulai pukul 07.00-08.30, di selenggarakan di lapangan halaman perkantoran BKPK dan Gedung Olah Raga BKPK.

“Marilah kita membudayakan GERMAS sebagai salah satu solusi hidup sehat untuk mencegah faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM).” ujar Bambang Setiaji dalam kesempatannya memberikan arahan kepada para peserta senam kesegaran jasmani di halaman Perkantoran BKPK, Jumat (6/1)

Lebih lanjut Bambang Setiaji mengatakan BKPK sudah menyiapkan  instruktur senam dan minuman jamu kesehatan untuk peserta GERMAS. Kegiatan ini diikuti oleh para ASN dan non ASN di lingkungan BKPK.

Selain itu Bambang Setiaji mengharapkan setiap harinya seluruh karyawana BKPK dapat melakukan jalan kaki santai mengelilingi gedung BKPK sekitar 30 menit mulai pukul 07.00-07.30 sebelum melaksanakan aktivitas bekerja. Selanjutnya setiap pukul 10.00 dan pukul 14.00 dilaksanakan peregangan oleh masing-masing unit di lingkungan BKPK.

Selain pembudayaan aktifitas fisik, BKPK juga menyiapkan pemeriksaan kesehatan bagi pegawai di klinik BKPK setiap hari mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB. Demikian pula pemeriksaan kesehatan secara berkala terus dilakukan bagi ASN di lingkungan BKPK.

Selama berada di lingkungan kantor BKPK, diterapkan aturan bagi pegawai maupun pengunjung tidak diperbolehkan untuk merokok dan turut menjaga kebersihan lingkungan perkantoran. (Penulis Andi Rahmawati)

Bekasi – Kementerian Kesehatan RI melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI kembali melaksanakan Sero Survei Antibodi SARS-CoV-2 berbasis komunitas di Indonesia.

Sekretaris BKPK Nana Mulyana mengatakan sero survei tahap empat ini dilakukan pada Januari 2023 untuk melihat kembali kadar antibodi masyarakat Indonesia.

Nana menuturkan survei yang sama juga telah dilakukan untuk pertama kalinya di Desember 2021. Hasilnya, masyarakat Indonesia yang telah memiliki antibodi sebanyak 87,8%. Pada bulan Maret 2022, survei dilaksanakan terbatas di 7 provinsi yang hasilnya digunakan untuk pengambilan kebijakan mudik di hari raya.

“Kemudian pada Juni-Juli 2022 kita melakukan sero survei yang ketiga dan hasilnya 98,5%. Itulah yang dijadikan dasar oleh Presiden dalam menetapkan kebijakan pencabutan PPKM di Indonesia baru-baru ini,” ujar Nana dalam Rapat Koordinasi Teknis Sero Survei Antibodi SARS-Co2-2 Berbasis Komunitas di Indonesia di Bekasi, Rabu (4/1).

Lebih lanjut Nana mengatakan sero survei kali ini direncanakan dapat selesai di akhir Januari 2023. Dilakukan di 34 provinsi dan 99 kabupaten/kota di Indonesia dengan lokus dan sampel yang sama pada survei sebelumnya.

Nana mengharapkan survei besar ini dapat dilakukan dengan kerjasama yang baik antara pusat dengan daerah, khususnya Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Indonesia. Meskipun survei dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, Nana yakin tidak akan mengurangi validitas ataupun kualitas data dan hasil dari survei.

Sementara itu Ketua Pelaksana Sero Survei Nelly Puspandari mengatakan ada beberapa manfaat dari sero survei. Diantarany, sebagai monitoring dan evaluasi program pengendalian Covid-19.

“Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sero survei ini dipantau oleh WHO. Setiap tiga bulan sekali kita melaporkan terkait pengendalian Covid-19 pada kegiatan Intra Action Review, salah satu di dalamnya adalah terkait sero survei,” terang Nelly.

Sero Survei juga digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan berbasis bukti. Terdapat beberapa kebijakan yang keluar dari hasil sero survei. Selain pencabutan PPKM, sero survei menjadi dasar kebijakan vaksinasi Covid-19 yang lengkap dan peningkatan capaian vaksinasi booster, serta kebijakan vaksinasi pada anak. (Penulis Ripsidasiona/Editor Fachrudin Ali)

Jakarta- Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI Maria Endang Sumiwi menyampaikan amanat Menteri Kesehatan bahwa tugas pegawai Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah menyukseskan transformasi kesehatan.

“Karena ini kesempatan yang langka untuk dunia kesehatan diberikan waktu, diberikan kesempatan, dan diberikan resources untuk melakukan transformasi,” ucapnya di Kantor Kemenkes, pada Rabu (4/1).

Hal tersebut disampaikan Maria saat melantik 27 Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan. Sebelumnya, para pejabat fungsional tersebut mengucapkan sumpah dan penandatanganan berita acara yang disaksikan oleh Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kartini Rustandi dan Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Mayang Sari.

Pejabat fungsional yang baru dilantik tersebut terdiri dari tujuh belas dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat (Ditjen Kesmas), tiga dari Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal (Setjen), dan tujuh dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK).

Maria meminta kepada pejabat fungsional ahli madya yang baru dilantik menjadi panutan di tim kerjanya masing-masing. Menurutnya fungsional madya secara keahlian sebagai jabatan yang senior. “Untuk staf-staf senior di dalam tim kerjanya masing-masing, diharapkan menjadi panutan dan juga jadi pemberi semangat. Supaya transformasi ini bisa berhasil,” harapnya.

Lebih lanjut secara khusus Maria menyampaikan bahwa mandat Ditjen Kesmas adalah transformasi layanan primer. Ia mengatakan hal tersebut merupakan sesuatu yang kompleks, karena layanan primer adanya di daerah dan yang menjalankan daerah.

“Padahal apa yang dilakukan di Kesmas harus sampai di masyarakat tapi instrumen bukan melulu punya kita, kendalinya tidak semua ada di kita,” ujarnya. Dengan demikian Maria meminta kepada pegawai Ditjen Kesmas untuk ke depan agar fokus memastikan semua layanan sampai di masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa tim kerja tidak hanya menjadi peserta dalam transformasi kesehatan, tetapi menjadi pemimpin. Untuk melakukan transformasi kesehatan layanan primer dibutuhkan perubahan di lapangan dan yang memimpin ada di tim kerja masing-masing. Sehingga dapat memberikan semangat ke seluruh Indonesia tidak hanya di dalam Kemenkes saja.

Meskipun pesan tersebut untuk staf Ditjen Kesmas, Maria berharap pesan tersebut berguna untuk semua peserta yang dilantik. “Jabfung madya yang baru dapat menularkan semangatnya kepada tim kerja, semoga yang saya sampaikan juga berguna untuk staf di BKPK dan Setjen,” ucap Maria menutup sambutannya.

Nama-nama dari BKPK yang dilantik kedalam jabatan fungsional yaitu:

1. Luna Amalia sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda
2. Zainal Umaaya sebagai Administrator Kesehatan Ahli Pertama
3. Robiatun sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir
4. Devi Senja Ariani sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda
5. Muhammad Noer Ibtidail Muharrom sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda
6. Dewi Lestari sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda
7. Reza Ginanjar sebagai Arsiparis Mahir (Penulis Faza Wulandari/Editor Fachrudin Ali)

.

Jakarta- Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan (Pusjak UK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menyelenggarakan Advokasi hasil Rekomendasi Kebijakan Tahun 2022 yang berlangsung di Jakarta pada 22-23 Desember. Rekomendasi Kebijakan (rekomjak) ini disusun oleh masing-masing tim kerja (timker) Pusjak UK BKPK yang diadvokasikan kepada para stakeholders.

Kepala Pusjak Upaya Kesehatan BKPK Kemenkes Pretty Multihartina membuka acara secara resmi, Dalam sambutannya, Pretty menyampaikan akan pentingnya peran Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan turut serta mengembangkan kebijakan yang mendukung 6 pilar Transformasi Sistem Kesehatan.

“Apa yang Pusjak UK kerjakan sudah berdasarkan arahan atau penugasan, Prinsipnya tentu mengacu kepada visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Renstra Kementerian Kesehatan, khususnya terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas” Ungkap Pretty.

Selanjutnya, Pretty menjelaskan Pusjak Upaya Kesehatan mendapatkan penugasan terkait dengan sasaran strategis yaitu menguatnya promotif preventif di FKTP melalui upaya pemberdayaan masyarakat  dan pendekatan keluarga, menguatnya tatakelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta, menguatnya tatakelola manajemen dan pelayanan spesialistik, menguatnya surveilans yang adekuat serta meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti.

Kegiatan ini dihadiri oleh para penanggap yang terdiri dari para pakar, akademisi dan stake holders dari lintas program terkait untuk memberikan masukan yang cukup tajam sehingga bisa menjadi satu hal yang dapat diimplementasikan.

Pretty juga menambahkan maksud dan tujuan pertemuan ini dirancang untuk melakukan semacam approve hasil analisis yang dilakukan oleh Pusjak UK di tahun 2022 yang didelegasikan ke dalam lima tim kerja yang ada.

Dalam upaya dukungan kebijakan terhadap pilar transformasi layanan primer dan rujukan, pada tahun 2022 ini, ada 13 rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan  Pusjak UK sesuai yang diamanatkan oleh tim transformasi Kemkes RI. Antara lain, Pengembangan kebijakan oleh Timker Kebijakan Pembudayaan GERMAS (Timker GERMAS) yaitu Pengembangan Kebijakan  terkait Integrasi UKBM, LKD dan Peran Swasta dalam rangka Pengendalian Penyakit Berbasis Masyarakat, yang menghasilkan empat Rekomjak yaitu 1) Rekomjak Penguatan Posyandu Terintegrasi untuk mendorong program ILP, 2) Rekomjak Best Practice tentang Praktik, baik dari Standar, Prosedur dan Kriteria Posyandu, 3) Rekomjak Optimalisasi Fungsi Pokjanal Posyandu dalam Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dan 4) Rekomjak Penguatan Kemiraan Pentahelix dalam Penyelenggaraan Posyandu.

Selain itu timker GERMAS melakukan Pengembangan Kebijakan  terkait Surveilans Perilaku dan Kesehatan Lingkungan menghasilkan satu Rekomjak yaitu Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (KAM-RT).

Rekomendasi Kebijakan yang di hasilkan Timker Perbaikan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yaitu: Rekomjak Tata Laksana Emergency Pencegahan Kematian Ibu dan Bayi di Fasyankes dan Analisis GAP Angka Stunting, Wasting, dan Obesitas berdasarkan data rutin berbasis riset.

Rekomendasi Kebijakan dari Timker Kebijakan Perbaikan Kesehatan Usia Produktif dan Lansia yaitu Kebijakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular (PTM) Terpadu dan Kesehatan Jiwa Masyarakat,

Timker Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) menghasilkan rekomendasi kebijakan Pemanfaatan Vaksin Produksi dalam Negeri (INAVAC): Upaya Akhiri pandemic Covid-19, Kajian Kebijakan Penguatan Program Penanganan HIV/AID di Indonesia dan Kajian Kasus Kontrol Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GgGAPA) di Jakarta.

(Penulis Putri, Andi, Bams /Editor Eni Yuwarni)