Cianjur – Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Nana Mulyana menyerahkan donasi untuk para korban terdampak gempa di Kabupaten Cianjur Jawa Barat pada Senin, 28 November 2022.

Donasi diterima oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Cianjur  yaitu Sekretaris Dinas Kesehatan Yusman Faisal di Pendopo Bupati Kabupaten Cianjur.

Menurut Nana donasi yang diserahkan adalah uang tunai sebesar 20 juta rupiah dan natura senilai 8 juta rupiah berupa bahan makanan, popok bayi, dan pembalut wanita. “Donasi ini dihimpun dari para pegawai BKPK Kemenkes. Kami berharap dapat bermanfaat bagi para warga yang terdampak,” ujarnya.

Yusman Faisal menerangkan bantuan yang diterima telah didistribusikan bersama dengan relawan kepada sasaran. Pada pos pelayanan kesehatan, bersama relawan dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), petugas juga memastikan keamanan bantuan bantuan dengan memeriksa masa kadaluwarsa. Dengan menerapkan prinsip first in first out masalah kadaluwarsa dapat diminimalisir.

Lebih lanjut Yusman menyampaikan stok obat-obatan masih mencukupi hingga tiga hari kedepan. Untuk menjaga ketersediaan obat pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Propinsi dan Kementerian Kesehatan. “Kami sudah bersurat untuk meminta obat-obatan berdasarkan penyakit terbanyak yang ditemukan di lapangan, yaitu ISPA, diare, hipertensi, diabetes, dermatritis, dan gastritis,” terangnya.

Selaku Koordinator Bidang Logistik Dede Sujana menerangkan hingga saat ini kebutuhan untuk warga terpenuhi dari donasi yang terus mengalir. Bantuan didistribusikan per kecamatan setiap hari. “Kami membatasi waktu pengambilan bantuan sampai jam 6 sore. Malamnya kami melakukan stock opname,”ujarnya. (Penulis Dian Widiati)

Jakarta– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mempunyai indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program yang terkait dengan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan (rekomjak) ini disusun oleh masing-masing Pusat Kebijakan (Pusjak) di BKPK dan harus diadvokasikan kepada para stakeholders.

Sekretariat BKPK menginisiasi Forum Koordinasi Advokasi untuk mengidentifikasi rekomendasi kebijakan dari masing-masing Pusjak. “Melalui forum ini esensi dari rekomjak yang disusun bisa tersampaikan, dipahami, yang akhirnya bisa diadaptasi atau di adopsi oleh pembuat kebijakan,” kata Sekretaris BKPK Nana Mulyana saat membuka Forum Koordinasi Advokasi pada Senin (28/11) secara virtual di Jakarta.

Forum yang dilaksanakan selama tiga hari ini diharapkan menjadi forum untuk memperkuat kapasitas tim dalam melaksanakan advokasi kebijakan. Menurut Nana, forum ini bisa di manfaatkan oleh setiap masing-masing Pusjak. “Forum seperti ini bisa ditindaklanjuti oleh masing-masing Pusjak, karena dialokasikan anggaran untuk proses advokasi di masing-masing Pusjak,” ujarnya.

Selanjutnya, Nana mengharapkan para Analis Kebijakan Utama yang hadir bisa memberikan masukan dalam forum koordinasi advokasi ini. “Sehingga kita punya formula yang lebih baik ke depan dalam melaksanakan advokasi rekomendasi kebijakan,” harapnya.

Seperti yang diketahui, BKPK merupakan transformasi dari Badan penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes). Sehingga melakukan advokasi rekomendasi kebijakan bukanlah hal yang baru bagi BKPK. “Saat masih Balitbangkes, sudah kita lakukan, tapi mungkin formulanya saat itu dahulu lebih sederhana. Rekomjak hasil riset,” kata Nana.

Berbeda dari sebelumnya, Nana mengatakan saat ini menyusun rekomjak tidak hanya hasil riset, namun berdasarkan sumber data informasi, hasil kajian BKPK, dan data-data lain sehingga lebih komprehensif. “Melalui forum ini kami sangat berharap kita bisa mengadvokasikan berbagai kebijakan termasuk juga kebijakan ke daerah,” ucapnya.

Selanjutnya Nana mengatakan bahwa BKPK mempunyai lima indikator kinerja kegiatan (IKK). Tiga IKK diantaranya disusun berdasarkan kajian atau berbasis bukti. Pertama, regulasi di atas Menteri seperti Perpres, PP, dan UU. Kedua, regulasi yang disusun setingkat Menteri, seperti PMK atau SK Menteri. Ketiga, regulasi di bawah Menteri atau eselon satu. Serta IKK lainnya yaitu rekomjak yang disampaikan kepada pembuat kebijakan dan mengadvokasikan transformasi kesehatan kepada Kabupaten/Kota.

Pada kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Utama Untung Suseno Sutarjo menjelaskan bahwa dalam membuat advokasi harus mempunyai perencanaan yang strategis. Menurutnya, advokasi sangat client oriented sehingga harus perencanaan harus dibuat secara detail. “Jadi pesannya mau disampaikan ke siapa, bagaimana, kapan, dengan bahasa apa, menggunakan media apa, semestinya keluar di situ,” kata Untung menjelaskan perencanaan advokasi.

Untung menambahkan dalam advokasi, kegiatan dapat dilakukan secara formal dan informal. “Harus detail, siapa yang akan di advokasi apakah Dirjen atau DPRD, pesannya apa, kapan, dan urutannya siapa. Lalu baru bentuk kegiatannya apa, bisa membuat artikel, makan bersama, kunjungan, atau lobi,” kata Untung.

Selain itu, setelah advokasi juga harus dievaluasi, seberapa banyak advokasi diterima oleh pembuat kebijakan. “Kalau advokasi kita mesti menilai apakah diterima atau tidak. Jadi rekomjak tidak selalu seratus persen diterima. Kadang baru setengah diterima, lalu bisa nanti lagi diterima. Ada hambatan di situ, itulah yang harus punya plan-nya bagaimana mereka bisa menerima. Harus ada upaya advokasi kita menerima atau tidak,” jelasnya (Penulis Faza Wulandari/Editor Fachrudin Ali)

Bogor — Material dan data yang dipindahkan dari dalam ke luar negeri atau sebaliknya harus dilindungi. Selama justifikasinya jelas, maka harus difasilitasi dan dipercepat perijinannya. Demikian disampaikan Rizka Andalucia selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI saat membuka Pertemuan Penguatan Peran Tim Material Transfer Agreement (MTA) dan Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (KEPPKN) untuk Mendukung Pembangunan Kesehatan secara daring (24/11).

Rizka menyebutkan KEPPKN dibentuk dengan tujuan untuk memfasilitasi dan mempercepat perencanaan penelitian klinis di Indonesia. “Penelitian klinis dan pengiriman sampel agar dapat berjalan dengan baik dan dapat dilakukan tanpa mengabaikan regulasi, namun tidak menghambat proses,” ujarnya.

Pertemuan dihadiri Tim MTA, KEPPKN, kalangan perguruan tinggi dan rumah sakit serta dari BKPK. Acara berlangsung tiga hari di Bogor dari tanggal 24-26 November.

Pada kesempatan ini, Ketua KEPPKN, Prof. Pratiwi Sudarmono menyoroti terjadinya benefit sharing penelitian yang tidak seimbang. Menurut Prof Pratiwi, dalam kerjasama penelitian, peneliti kerap dirugikan dan tidak memperoleh pembagian manfaat yang adil dan merata. Selain itu peneliti tidak menyadari dirinya dirugikan karena tidak memahami pengertian pembagian manfaat yang adil dan merata.

Sementara itu, Prof. Herkutanto selaku Ketua Tim MTA menuturkan pengendalian MTA diselenggarakan karena Indonesia sering dirugikan dalam kerjasama penelitian. Pertemuan gabungan Tim MTA dan KEPPKN dilakukan agar kedepan lebih aware dalam melakukan kerjasama penelitian.

Prof. Herkutanto berharap pengalihan material dapat dikendalikan karena kapasitas didalam negeri sudah baik. “Penelitian tanpa fair benefit sharing melanggar etika. Negosiasi dan kontrak merupakan kunci keberhasilan kolaborasi,” tegasnya. (Penulis Dian Widiati/Editor Fachrudin Ali)

Pekanbaru– Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan Kemenkes terus memperkuat Sistem Kesehatan Nasional (SKN) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012. Menurut Sekjen Kemenkes pengelolaan kesehatan juga tidaklah mudah, akan banyak menghadapi sistem kesehatan yang kuat dan tangguh.

“Untuk itu SKN harus diperkuat, agar kita bisa menghadapi situasi normal pandemi COVID-19 yang kita alami sampai saat ini,” ungkap Kunta saat memberi keynote speech di acara Kongres Nasional (KONAS) XV dan Forum Ilmiah Tahunan (FIT) VIII Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) di Pekanbaru Provinsi Riau secara virtual, Kamis (24/11).

Saat ini, Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19 dan masih dihadapkan pada penanganan penyakit tidak menular serta permasalahan kesehatan lainnya. Menghadapi situasi tersebut, Sekjen mengatakan salah satu arahan Presiden kepada Kemenkes yaitu dengan melakukan transformasi sektor kesehatan.

Kemenkes sedang melakukan transformasi kesehatan melalui enam pilar, salah satunya adalah transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Untuk itu, pemerintah berkomitmen dalam mengeluarkan regulasi pembiayaan kesehatan dengan tiga tujuan. Yaitu, tersedia, cukup dan berkelanjutan; alokasi yang adil; dan pemanfaatan yang efektif dan efisien. “Salah satu upaya yang diusahakan pemerintah adalah Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta,” jelasnya.

Selain itu, Sekjen Kunta menyampaikan anggaran kesehatan sudah sangat meningkat drastis, namun sebagian besar digunakan untuk menangani pandemi COVID-19. Sehingga program-program utama yang berkaitan dengan masyarakat mengalami disrupsi di sana sini. “Sehingga kami harapkan tahun ini, tahun depan, dan tahun berikutnya kita fokus pada reformasi kesehatan dalam melaksanakan program-program kesehatan,” harap Kunta.

Hal senada di ungkap Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes Nana Mulyana saat menyampaikan paparannya dalam plenary session. Menurut Nana transformasi kesehatan erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat. “Ada enam pilar yang menjadi concern di jajaran Kementerian kesehatan yang sangat terkait dengan peranan profesi di kesehatan masyarakat. Mulai dari transformasi layanan primer, rujukan, sistem ketahanan kesehatan, pembiayaan, SDM, dan teknologi,” terang Nana.

Selanjutnya Nana mengatakan pelayanan kesehatan primer saat ini sedang mempersiapkan jangkauan pelayanan dengan memperkuat pelayanan Posyandu Prima. “Jadi bagaimana bersinergi Kementerian Kesehatan dengan Kemendagri dan Kemendes,” kata Nana.

Kemudian dalam rangka memperkuat pelayanan primer, Kemenkes memperkuat cakupan imunisasi rutin, perluasan deteksi dini dan peningkatan kesehatan ibu dan anak. Pelayan rujukan memperkuat pelayanan rumah sakit dengan mempersiapkan rumah sakit terfokus pada jantung dan stroke, kanker, dan ginjal.

Untuk penguatan ketahanan kesehatan, seperti yang diketahui bahwa bahan baku masih terbatas sehingga Kemenkes merencanakan pada produk vaksin, obat, dan alat kesehatan.

Pada pilar pembiayaan kesehatan yakni memperkuat Jaminan Kesehatan Nasional. Sementara pada SDM Kesehatan, Kemenkes fokus pada pemerataan SDM. “Masih banyak Puskesmas dengan SDM terbatas, termasuk tenaga kesehatan masyarakat, ini menjadi fokus kita bersama,” ungkap Nana.

Kemudian pada teknologi dan informasi, Kemenkes sedang mengembangkan BGSI (Biomedical and Genome Science Initiative). “Ini menjadi penting, pengalaman dari COVID-19 membangun kita, kita harus mengelola genom, dan itu ada di BKPK,” kata Nana.

Menurut Nana, peran BKPK saat ini adalah memanfaatkan hasil riset untuk membuat kebijakan dan mengawal kebijakan. Nana pun menjelaskan hadirnya BKPK di KONAS XV dan FIT VIII untuk membangun jejaring dengan IAKMI

“Kami ingin menyinergikan agar kebijakan di daerah berbasis kajian dan bukti. Cukup berat peran kami, bahkan kami punya target Kabupaten/Kota harus mengadopsi kebijakan nasional. Itu tidak mungkin tanpa kerja sama dengan stakeholders terkait termasuk IAKMI,” pungkasnya.

(Penulis Faza Wulandari/Editor Fachrudin Ali)

Bekasi – Pelaksanaan persiapan SKI (Survei Kesehatan Indonesia) 2023 telah memasuki tahap ujicoba pengumpulan data lapangan yang dilaksanakan di 3 lokasi yakni Kota Bekasi Jawa Barat, Kab. Karanganyar Jawa Tengah dan Kota Palu Sulawesi Tengah. SKI adalah kelanjutan dari Riskesdas yang rutin dilakukan oleh Kementerian Kesehatan setiap 5 tahun sekali. Kegiatan ujicoba dilakukan dari tanggal 22-26 November.

Ketua Tim Teknis SKI 2023, Heny Lestary (23/11) menjelaskan 28 orang enumerator di 3 lokasi tersebut telah dilatih secara daring dan luring selama delapan hari pelatihan. Ditambahkan pula pelatihan dan simulasi pengumpulan data biomedis dan pemeriksaan gigi dan mulut untuk 1 tim di Kota Bekasi.

“Untuk di Karanganyar dan Palu 2 tim enumerator dan untuk Kota Bekasi ada 3 tim. Masing-masing tim terdiri dari 4 orang, jadi total 28 orang enumerator. Khusus kota Bekasi 1 tim lebih banyak karena dilakukan juga ujicoba untuk blok sensus biomedis dan gimul. Pemeriksaan gimul langsung dilakukan oleh enumerator dokter gigi yang tergabung di dalam Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI)” ujar Heny.

Heny menambahkan, satu tim akan bertugas melakukan pengumpulan data di 10 rumah tangga (1 Blok Sensus). Namun, dikarenakan pelaksanaan SKI 2023 yang terintegrasi dengan SSGI (Survei Status Gizi Indonesia), sehingga dibutuhkan rumah tangga tambahan yang dapat mengukur angka stunting, wasting, dan underweight balita yang juga representasi kabupaten/kota.

“SKI tahun depan akan menjadi single survei karena terintegrasi dengan status gizi balita sehingga kita membutuhkan rumah tangga balita. Jadi kalau misalnya dalam 1 blok sensus 10 rumah tangga biasa ada 2 rumah tangga balitanya sehingga kita butuhkan 8 rumah tangga balita kembali sebagai tambahannya. Dan pada ruta tambahan ini hanya mengukur antropometri balitanya saja, ” timpal Heny.

Heny tak menampik hal tersebut menjadi tantangan terbesar bagi pelaksanaan SKI 2023 dikarenakan populasi yang berbeda antara Riskesdas dan SSGI menyebabkan penambahan rumah tangga hampir 2 kali lipat dari Riskedas yang sebelumnya.

“Karena populasinya berbeda kalau Riskesdas adalah populasi rumah tangga biasa sementara untuk status gizi balita populasinya adalah rumah tangga balita artinya terjadi penambahan rumah tangga hampir 2 kali lipat dari Riskedas sebelumnya” imbuhnya.

Meskipun tantangan besar dihadapi, Heny optimis pelaksanaan SKI 2023 akan berjalan lancar dengan dukungan Pimpinan terkait anggaran dan teknis pelaksanaan.

“Bappenas dan Lintas Program di Kementerian Kesehatan sangat menunggu hasil SKI 2023 ini sehingga dengan segala keikhlasan dan kekompakan tim dan juga arahan serta dukungan Pimpinan, InsyaaAllah nanti bisa kita lakukan bersama”, tutup Heny.

Ujicoba SKI 2023 bertujuan untuk melatih para enumerator agar menguasai pertanyaan kuesioner terkait Akses ke Fasyankes, Kesehatan Lingkungan, Sosial Ekonomi, Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, Disabilitas, Kesehatan Gigi dan Mulut, Farmasi dan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Pengetahuan dan Perilaku, Kesehatan Ibu, Kesehatan Balita, Pola Konsumsi Individu, serta Pengukuran dan Pemeriksaan Biomedis. (Penulis Ahdiyat Firmana/Editor Fachrudin Ali)

Kendal — Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melakukan Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Pembiayaan Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat di Kabupaten Kendal Jawa Tengah pada Rabu, 23 November 2022. Pertemuan yang berlangsung di Aula Desa Boja ini dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI, Tuti Nusandari Roosdiono secara virtual.

Pada kesempatan ini, Tuti menekankan pentingnya program Jaminan Kesehatan Nasional. Menurut Tuti, sesuai dengan amanat undang-undang negara bertanggungjawab menyediakan fasiltas layanan kesehatan kepada masyarakat umum. “Jaminan kesehatan merupakan bagian prioritas dalam refomasi pembangunan kesehatan,” ujarnya.

Lebih lanjut Tuti mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan sehat dan rutin berolahraga. Selain itu juga melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk mematuhi protokol kesehatan dan melengkapi vaksinasi Covid-19.

Selaku perwakilan dari Kemenkes, Nana Tristiana Indriasari, Analis Kebijakan Muda Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan BKPK Kemenkes menerangkan masyarakat harus memiliki jaminan kesehatan. Menurut Nana, jaminan kesehatan penting dimiliki sebagai langkah pencegahan untuk menghindari kesulitan pembiayaan saat sakit.

Nana mencontohkan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan perawatan bagi pasien gagal ginjal dan penyakit jantung yang mencapai ratusan juta rupiah.  “Kita wajib memiliki jaminan kesehatan sebagai jaring pengaman. Jika tidak mampu membayar iuran dapat mendaftarkan melalui dinas sosial sebagai penerima bantuan iuran,” tutur Nana.

Data per 1 November 2022, cakupan kepesertaan program JKN di Kabupaten Kendal sebesar 82,02 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 1.053.400 jiwa. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kendal Istianti Taurina Meilani menerangkan ada dua cara menjadi peserta JKN. Peserta penerima bantuan iuran dapat mendaftarkan diri melalui Dinas Sosial. Sementara peserta yang membayar iuran secara mandiri dapat mendaftar secara online atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan.

“Jika sebagai pekerja maka wajib didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan oleh pemberi kerjanya,” katanya. (Penulis Dian Widiati/Editor Fachrudin Ali)

Pekanbaru– Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menyelenggarakan Kongres Nasional XV (Konas-XV) dan Forum Ilmiah Tahunan VIII (FIT-VIII) di Pekanbaru, Provinsi Riau. Kongres kali ini mengangkat tema Transformasi Sistem Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta 2030 yang dilaksanakan hari Selasa hingga Sabtu (22-26 November).

Ketua Pelaksana Konas-XV IAKMI Hermawan Saputra mengatakan topik dan tema yang disusun berkaitan dengan stunting, jaminan kesehatan nasional, isu strategis kebijakan kesehatan dan tantangan terkini yang berkaitan dengan bidang kesehatan.

IAKMI turut mengusung isu penting mengenai isu global health dengan membahas terkait security agenda, transformational health, and challenge. “Bagaimana sisi kita mentransformasikan kesehatan beserta tantangan-tantangannya diantisipasi. Oleh karena itu adanya perubahan lingkungan, perubahan perilaku, perubahan teknologi informasi menyebabkan juga perubahan tantangan kesehatan, apakah itu emerging diseases, re-emerging disease dan bahkan isu-isu yang berkaitan dengan sumber daya kesehatan,” jelas Hermawan ketika ditemui tim Humas BKPK usai memberikan materi Pra-Konas.

Dalam kesempatan Konas kali ini, IAKMI ingin melakukan rekonstruksi kesehatan masyarakat Indonesia. Hal ini bermakna penguatan sumber daya dan jejaring ahli kesehatan. “Jadi bagaimana jejaring kesehatan tidak semata peran kami dari kesehatan masyarakat, banyak sekali organisasi profesi di bidang kesehatan tetapi yang pasti kita ingin memenuhi amanah konstitusi pasal 28 H poin satu yang berbunyi setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Sebelum Konas-XV dan FIT-VIII digelar, terlebih dahulu diadakan Pra-Konas yang diisi dengan acara pelatihan dengan tujuan updating competency and knowledge. Ada tiga kelas yang diadakan yaitu pelatihan tentang Rumah Sakit, Kesehatan Tradisional, Health Communication and Leadership. Pra-Konas dilaksanakan secara paralel selama dua hari (22-23 November).

Sementara itu, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turut berpartisipasi dengan mengikuti pameran yang diadakan IAKMI. Materi yang diangkat antara lain terkait enam pilar transformasi kesehatan yang dicanangkan Kemenkes, hasil Global Adult Tobacco Survey, Biomedical and Genom Science Initiative (BGSI), hasil Sero Survei Antibodi Covid-19, dan Aplikasi PeduliLindungi.

Peserta yang datang berkunjung ke booth BKPK Kemenkes akan mendapatkan penjelasan seputar aktifitas dan kinerja BKPK. Salah satunya dalam bentuk majalah BINGKAI BKPK yang diberikan kepada pengunjung, leaflet yang menyajikan informasi Whole Genome Sequencing (WGS). Pengunjung juga memperoleh souvenir pameran setelah terlebih dahulu mengisi survei branding BKPK (Penulis Faza Wulandari/Editor Fachrudin Ali)