Jakarta – Kementerian Kesehatan menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118. Upacara yang berlangsung khidmat di lapangan upacara Kementerian Kesehatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, serta diikuti oleh pegawai dari seluruh unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan (20/5).
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) turut berpartisipasi dalam upacara tersebut melalui kehadiran perwakilan pegawai BKPK yang mengikuti rangkaian kegiatan bersama seluruh insan Kementerian Kesehatan. Keikutsertaan ini menjadi bentuk komitmen BKPK dalam menumbuhkan semangat nasionalisme, memperkuat persatuan, serta mendukung pembangunan kesehatan nasional melalui penguatan kebijakan yang berpihak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono, membacakan sambutan Hari Kebangkitan Nasional yang mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”. Tema ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap generasi muda sebagai fondasi utama kemajuan dan kemandirian bangsa di masa depan.
Dalam amanat yang dibacakan, Prof. Dante menyampaikan bahwa kebangkitan nasional tahun 2026 merupakan proses dinamis untuk menghadapi tantangan kedaulatan informasi dan transformasi digital. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai program strategis nasional.
“Di sektor kesehatan, pemerintah juga menghadirkan layanan Cek Kesehatan Gratis yang masif untuk memastikan perlindungan medis yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedaulatan pangan, kesehatan, dan pendidikan kini sedang kita bangun sebagai satu ekosistem kesejahteraan yang utuh” ujar Dante.
Menutup amanat tersebut, Wakil Menteri Kesehatan mengajak seluruh pegawai Kementerian Kesehatan untuk menyalakan kembali semangat “Boedi Oetomo” dengan memperkuat solidaritas dan literasi digital. Kebangkitan nasional diharapkan menjadi momentum bagi setiap individu untuk berkontribusi dalam mewujudkan kejayaan Indonesia di kancah dunia. (Penulis: Ahdiyat Firmana, Editor: Timker HDI)
Pemantauan media pada periode 8-13 Mei 2026 menyoroti tujuh isu utama kesehatan yang berfokus pada tren penyakit dan pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Isu kewaspadaan Hantavirus mendapatkan sentimen positif dengan fokus pada edukasi pencegahan, menyusul temuan 23 kasus positif dan 3 kematian (2024-2026) yang menghasilkan tingkat fatalitas mencapai 13%. Selain itu, perhatian publik juga tertuju pada peningkatan prevalensi obesitas dewasa yang naik menjadi 23,4% pada tahun 2023, serta temuan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang mencatat 1,1 juta anak (41%) mengalami gigi berlubang dan lebih dari 660 ribu anak terdeteksi hipertensi. Di samping itu, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk stunting dengan target 22-26 juta penerima masih menghadapi tantangan keamanan pangan, di mana baru 56,72% yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Pada ranah tata kelola dan sorotan publik, pemerintah melakukan evaluasi total sistem internsip dokter dengan membekukan wahana internsip di RSUD Daud Arif Jambi untuk keperluan audit medis pasca wafatnya seorang dokter magang. Sentimen pada isu ini mulai bergeser dari negatif ke arah netral seiring adanya investigasi dan perbaikan sistem. Sebaliknya, polemik gelar akademik “Ir.” Menteri Kesehatan yang berawal dari pelaporan ke Polda Metro Jaya memicu eskalasi sentimen negatif di ruang digital karena menyoroti persoalan legitimasi dan integritas. Di tengah dinamika tersebut, sorotan positif juga hadir melalui kunjungan kerja pimpinan negara, termasuk arahan Presiden Prabowo untuk renovasi Puskesmas Miangas dan dukungan Wapres Gibran terhadap penyediaan fasilitas MRI di Lampung.
Untuk menjaga stabilitas narasi publik, terdapat tiga rekomendasi strategis yang perlu diimplementasikan. Pertama, penguatan agenda setting positif dengan terus mengamplifikasi narasi kinerja dari isu Hantavirus, CKG, dan Nutri-Level guna meredam isu personal pejabat. Kedua, penerapan manajemen komunikasi krisis yang mewajibkan penanganan isu gelar akademik secara administratif-terbatas, sementara proses evaluasi internsip dikomunikasikan secara transparan. Terakhir, edukasi kesehatan masyarakat perlu digencarkan menggunakan format konten yang ringan, khususnya untuk sosialisasi bahaya Hantavirus dan ancaman gaya hidup sedenter (mager)
Penulis: Dr. Ir. Bambang Setiaji, SKM, M.Kes (Analis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan, BKPK dan Anggota Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI))
Mobilitas manusia dan barang di Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan konektivitas antarwilayah. Pelabuhan dan bandar udara menjadi simpul strategis yang tidak hanya mendukung aktivitas transportasi, tetapi juga menjadi wajah pelayanan publik dan gerbang kesehatan bangsa. Di tempat inilah jutaan orang berinteraksi setiap hari, mulai dari penumpang, pekerja, awak kapal dan pesawat, hingga pelaku usaha logistik dan perdagangan. Namun di balik peran vital tersebut, pelabuhan dan bandar udara juga menyimpan berbagai tantangan kesehatan lingkungan. Kepadatan aktivitas manusia, tingginya mobilitas alat angkut, pengelolaan limbah, kualitas udara, keamanan pangan, hingga potensi penyebaran penyakit menular menjadikan kawasan ini sebagai area yang memerlukan pengelolaan kesehatan lingkungan secara serius dan berkelanjutan. Karena itu, upaya mewujudkan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat (PBUS) menjadi sangat penting sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan lingkungan di Indonesia.
Program PBUS bukan sekadar kegiatan seremonial atau penilaian administratif, melainkan sebuah pendekatan komprehensif untuk menciptakan pelabuhan dan bandar udara yang bersih, aman, nyaman, sehat, dan berdaya saing global. Petunjuk Teknis Penilaian dan Penghargaan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat Tahun 2026 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa penyelenggaraan PBUS merupakan implementasi nyata dari amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat termasuk tempat dan fasilitas umum wajib memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan.
Pelabuhan dan Bandar Udara sebagai Gerbang Kesehatan Nasional
Pelabuhan dan bandar udara memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Selain menjadi pintu masuk perdagangan dan transportasi, kawasan ini juga menjadi titik kewaspadaan dini terhadap penyebaran penyakit menular dan kejadian kedaruratan kesehatan masyarakat. Pengalaman pandemi COVID-19 memberikan pelajaran penting bahwa pelabuhan dan bandar udara merupakan lini terdepan dalam pengawasan kesehatan lintas wilayah dan lintas negara. Pengawasan sanitasi, kualitas udara, higiene pangan, pengendalian vektor penyakit, hingga kesiapsiagaan petugas menjadi faktor penting dalam mencegah penularan penyakit. Oleh karena itu, konsep PBUS tidak hanya berbicara tentang kebersihan fisik kawasan, tetapi juga mencakup penguatan sistem kesehatan lingkungan dan perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Penyelenggaraan PBUS dilakukan melalui pendekatan lintas sektor dan lintas program. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, penyelenggara pelabuhan dan bandar udara, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan karena persoalan kesehatan lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja.
Dari Eco Airport hingga Eco Port
Upaya menciptakan pelabuhan dan bandar udara sehat sejalan dengan pengembangan konsep eco airport dan eco port yang telah diterapkan di Indonesia. Konsep eco airport mendorong pengelolaan bandar udara yang memperhatikan aspek lingkungan seperti pengendalian pencemaran udara, penghijauan, penghematan energi, penggunaan air bersih, serta pengelolaan limbah yang baik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan bahkan mewajibkan bandar udara untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan dan operasionalnya. Sementara itu, konsep green port atau eco port menekankan pengelolaan pelabuhan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan aspek sosial masyarakat sekitar. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menerbitkan pedoman pengelolaan pelabuhan berkelanjutan berwawasan lingkungan sebagai acuan implementasi eco port di Indonesia. PBUS hadir sebagai penguatan terhadap berbagai pendekatan tersebut dengan memasukkan dimensi kesehatan lingkungan secara lebih komprehensif dan terukur.
Apa Saja Indikator Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat?
Dalam Petunjuk Teknis PBUS Tahun 2026, penilaian dilakukan melalui dua aspek utama, yaitu aspek teknis dan aspek kelembagaan.
Aspek teknis mencakup lima indikator besar, yaitu:
Penyelenggaraan kesehatan lingkungan;
Penataan sarana dan fasilitas;
Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja;
Peningkatan keamanan dan ketertiban.
Sementara aspek kelembagaan menilai keberadaan forum PBUS, perencanaan kegiatan, koordinasi lintas sektor, hingga inovasi yang dilakukan penyelenggara. Indikator kesehatan lingkungan sendiri sangat luas dan detail. Penilaian meliputi penyediaan air minum yang aman, pengelolaan limbah cair dan limbah B3, kualitas udara dan kebisingan, penghijauan kawasan, pengelolaan sampah, pengawasan keamanan pangan, hingga pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.
Misalnya dalam aspek pengelolaan sampah, kawasan pelabuhan dan bandar udara harus bebas dari sampah berserakan, memiliki tempat penampungan sementara yang tidak mencemari lingkungan, melaksanakan pemilahan sampah sesuai jenisnya, serta melakukan pengangkutan sampah setiap hari. Bahkan inovasi pengelolaan sampah domestik juga menjadi salah satu indikator penilaian. Pada aspek kualitas udara, penyelenggara diwajibkan melakukan pemantauan kualitas udara ambien dan udara dalam ruang secara berkala sesuai baku mutu kesehatan lingkungan. Hal ini penting karena kualitas udara yang buruk dapat berdampak langsung terhadap kesehatan pekerja maupun pengguna jasa transportasi.
Mengapa PBUS Penting bagi Masyarakat?
Keberadaan pelabuhan dan bandar udara sehat memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas.
1. Melindungi Kesehatan Pengguna dan Pekerja
Setiap hari ribuan hingga jutaan orang beraktivitas di pelabuhan dan bandar udara. Lingkungan yang bersih dan sehat akan mengurangi risiko penularan penyakit, gangguan pernapasan, penyakit berbasis lingkungan, maupun kecelakaan kerja. Ketersediaan air bersih, toilet yang higienis, pengelolaan sampah yang baik, serta kualitas udara yang memenuhi standar akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi semua pengguna.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Pelabuhan dan bandar udara merupakan wajah pelayanan publik Indonesia. Kawasan yang bersih, tertata, aman, dan nyaman akan meningkatkan kepuasan masyarakat serta menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih baik. Fasilitas yang ramah difabel, ruang ibadah yang sehat, area parkir yang tertata, hingga tersedianya media promosi kesehatan menunjukkan bahwa pelayanan transportasi tidak hanya berorientasi pada mobilitas, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat.
3. Mendukung Pariwisata dan Investasi
Kesan pertama wisatawan maupun investor terhadap suatu daerah sering kali dimulai dari pelabuhan dan bandar udara. Lingkungan yang kumuh, kotor, dan tidak sehat dapat menurunkan citra daerah maupun negara. Sebaliknya, pelabuhan dan bandar udara yang sehat akan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. Hal ini penting dalam mendukung sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi nasional.
4. Memperkuat Ketahanan Kesehatan Nasional
PBUS juga berperan penting dalam sistem kewaspadaan dini penyakit dan kesiapsiagaan menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat. Pengendalian vektor penyakit seperti nyamuk, tikus, lalat, dan kecoa menjadi bagian penting dalam mencegah penyebaran penyakit menular. Demikian pula pengawasan higiene sanitasi alat angkut dan tempat pengelolaan pangan menjadi langkah strategis dalam menjaga kesehatan masyarakat.
Peran Forum PBUS
Keberhasilan penyelenggaraan PBUS sangat bergantung pada kekuatan kelembagaan melalui Forum PBUS. Forum ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor yang melibatkan pengelola pelabuhan dan bandar udara, balai kekarantinaan kesehatan, pemerintah daerah, instansi teknis, dunia usaha, hingga masyarakat. Forum PBUS bertugas menyusun rencana kerja, melakukan penilaian mandiri (self assessment), mengidentifikasi permasalahan, serta mendorong perbaikan berkelanjutan di kawasan pelabuhan dan bandar udara. Pendekatan ini penting karena pengelolaan kesehatan lingkungan memerlukan keterlibatan banyak pihak. Misalnya pengelolaan limbah membutuhkan dukungan pengelola kawasan dan dinas lingkungan hidup, sementara pengawasan pangan memerlukan koordinasi dengan pengelola tenant makanan dan instansi kesehatan. PBUS pada akhirnya bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi menjadi gerakan bersama untuk menciptakan lingkungan transportasi yang sehat dan berkelanjutan.
Penghargaan sebagai Bentuk Apresiasi dan Motivasi
Kementerian Kesehatan memberikan penghargaan PBUS setiap dua tahun sekali sebagai bentuk apresiasi terhadap pelabuhan dan bandar udara yang berhasil memenuhi standar kesehatan lingkungan dan kelembagaan. Penghargaan ini bukan sekadar kompetisi, tetapi juga instrumen untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Melalui mekanisme self assessment, verifikasi dokumen, hingga verifikasi lanjutan, penyelenggara didorong untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan dan pelayanan kesehatan di kawasan masing-masing. Sistem penilaian yang ketat dengan standar minimal 80 persen pada aspek teknis dan kelembagaan menunjukkan bahwa penghargaan PBUS menitikberatkan pada kualitas nyata di lapangan. Lebih penting lagi, penghargaan ini menjadi pemicu lahirnya berbagai inovasi di bidang kesehatan lingkungan, pengelolaan limbah, efisiensi energi, promosi kesehatan, hingga penguatan keselamatan kerja.
Tantangan yang Masih Dihadapi
Meski berbagai upaya telah dilakukan, penyelenggaraan PBUS masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, masih terdapat kesenjangan kapasitas antarwilayah dalam pengelolaan kesehatan lingkungan. Tidak semua pelabuhan dan bandar udara memiliki sumber daya, fasilitas, maupun dukungan anggaran yang memadai. Kedua, tingginya mobilitas manusia dan barang menyebabkan risiko pencemaran lingkungan dan penularan penyakit terus meningkat. Pengawasan harus dilakukan secara konsisten dan adaptif terhadap perkembangan situasi. Ketiga, perubahan iklim dan peningkatan urbanisasi juga berdampak terhadap kualitas lingkungan di kawasan transportasi. Peningkatan suhu, pencemaran udara, banjir, dan gangguan ekosistem dapat memengaruhi kesehatan masyarakat di sekitar pelabuhan dan bandar udara. Keempat, perubahan perilaku masyarakat masih menjadi tantangan tersendiri. Budaya membuang sampah sembarangan, merokok di area terlarang, atau kurangnya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan perlu terus diatasi melalui edukasi dan promosi kesehatan.
Simpulan
PBUS tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pembentukan budaya hidup bersih dan sehat melalui partisipasi masyarakat, edukasi, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan pengawasan kesehatan modern.
Penyelenggaraan PBUS merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan lingkungan transportasi yang sehat, nyaman, modern, dan berkelanjutan guna mendukung kesehatan masyarakat, pelayanan publik, serta citra Indonesia di mata dunia.
Selama periode 4 hingga 8 Mei 2026, lanskap pemberitaan Kementerian Kesehatan secara umum didominasi oleh sentimen positif di media massa yang mencapai angka 88% pada akhir periode. Namun, di ranah media sosial, Kemenkes menghadapi tantangan serius dengan tingginya sentimen negatif yang mencapai 62,3%, terutama dipicu oleh kasus meninggalnya dokter internsip di Jambi. Isu ini memicu kritik sistemik dari publik yang menyoroti masalah beban kerja, kurangnya perlindungan bagi peserta internsip, dan proses skrining kesehatan. Sebagai respons, Kemenkes bergerak cepat dengan melakukan investigasi menyeluruh ke RSUD KH Daud Arif, membuka kemungkinan sanksi tegas jika terbukti ada kelalaian, dan ditutup dengan konferensi pers langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menjaga stabilitas narasi dan menjanjikan perbaikan sistem.
Selain manajemen krisis, Kemenkes juga berfokus pada kewaspadaan terhadap ancaman Hantavirus setelah temuan kluster dari WHO di sebuah kapal pesiar. Meskipun penyakit zoonosis dari tikus ini memiliki tingkat fatalitas cukup tinggi, Kemenkes mengedukasi masyarakat bahwa virus ini tidak berpotensi memicu pandemi, sehingga komunikasi diarahkan pada pencegahan dan pengendalian hama tanpa memicu kepanikan. Di sisi lain, program-program strategis pemerintah terus mendulang sentimen positif, seperti Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang mendorong paradigma deteksi dini, penerapan label gizi “Nutri Level” untuk transparansi minuman olahan, kampanye Pekan Imunisasi Dunia 2026 yang menyasar kelompok anak zero-dose, hingga dukungan terhadap sertifikasi inklusif RS Syariah yang dinilai sesuai dengan nilai keagamaan.
Screenshot
Untuk menjaga kepercayaan publik ke depannya, Kemenkes direkomendasikan agar terus memprioritaskan komunikasi penyelesaian kasus dokter internsip dengan menonjolkan komitmen perbaikan sistem, evaluasi, dan perlindungan bagi tenaga medis. Selain itu, respons terhadap isu Hantavirus perlu diperkuat dengan komunikasi risiko yang informatif dan menenangkan melalui edukasi pencegahan. Terakhir, guna mengantisipasi mulai munculnya kritik di media sosial mengenai validitas data dan target capaian pada Program CKG, Kemenkes disarankan untuk menggencarkan publikasi praktik baik dan testimoni positif dari masyarakat maupun tenaga kesehatan di lapangan
Penulis: Nagiot Cansalony Tambunan, (Analis Kebijakan BKPK Kemenkes RI dan Anggota INAKI)
Dunia hari ini dikejutkan oleh dua fenomena kesehatan yang kontras namun berakar pada masalah sistemik yang sama: klaster hantavirus (Andes orthohantavirus) di kapal pesiar MV Hondius dimana diduga terjadi penularan terbatas antar-manusia yang mematikan, serta lonjakan kasus campak (Measles morbillivirus) di Australia yang dipicu oleh kasus impor lintas batas. Kedua insiden ini membuktikan bahwa status “aman” suatu negara hanyalah ilusi jika titik lain di belahan bumi masih membara, karena globalisasi telah membangun “jalan tol” bagi patogen untuk mengeksploitasi immunity gaps (celah imunitas) di mana pun mereka berada. Dalam dunia yang tidak lagi tersekat ini, kegagalan sistemik atau surveilans yang minim di satu wilayah secara otomatis menjadi ancaman eksistensial bagi ketahanan nasional negara lain.
Keterhubungan global yang kita nikmati hari ini telah menciptakan paradoks kerentanan di mana batas-batas negara menjadi transparan bagi ancaman biologis. Dialektika kesehatan modern menunjukkan bahwa mobilitas manusia bukan sekadar penggerak ekonomi, melainkan jembatan bagi celah imunitas untuk berpindah dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain. Ketika sebuah patogen mengeksploitasi konektivitas ini, kita dipaksa menyadari bahwa kedaulatan sebuah bangsa tidak lagi ditentukan oleh garis wilayah di peta, melainkan oleh ketangguhan sistem deteksi dini dan kualitas surveilansnya. Dalam konteks ini, kesehatan publik beralih peran dari sekadar fungsi pelayanan menjadi garda pertahanan utama yang menentukan stabilitas nasional dan internasional.
Diskursus mengenai one health harus bergeser dari retorika teoritis menjadi operasionalisasi instrumen teknis yang sahih di lapangan. Ketahanan sistem kesehatan tidak dapat berdiri sendiri jika ia terpisah dari keamanan ekologi satwa dan kesehatan lingkungan. Di sinilah urgensi integrasi antara pengamanan alat dan fasilitas kesehatan dengan sistem karantina terpadu (manusia, hewan, dan pertanian) menjadi mutlak. Validitas alat deteksi dan uji serta sinkronisasi prosedur karantina di perbatasan adalah manifestasi nyata dari perlindungan hayati. Tanpa akurasi dan kelayakan pada instrumen teknis ini, segala bentuk kebijakan strategis akan kehilangan pijakan faktualnya di pintu masuk negara.
Bernalar secara sistemik melalui systems thinking menuntut kita untuk melepaskan cara pandang linear yang hanya berfokus pada penanganan hilir di rumah sakit. Kita harus mampu memetakan seluruh “hutan” interaksi, mulai dari perubahan perilaku satwa akibat krisis iklim hingga dinamika perdagangan global yang memengaruhi jalur transmisi virus. Dengan melihat kesehatan sebagai sebuah ekosistem yang saling bergantung, kita menyadari bahwa setiap komponen—baik itu standar pemeliharaan, kalibrasi dan uji alat maupun cakupan imunisasi di pelosok—adalah roda gigi yang menentukan berfungsinya jam besar ketahanan global. Kegagalan memahami interkoneksi ini hanya akan membuat kita terus terjebak dalam siklus respons yang reaktif dan tidak tuntas.
Tantangan terbesar dalam mewujudkan ketahanan ini sering kali muncul dari benturan kepentingan antarsektor yang memiliki logika berbeda, seperti kebutuhan keterbukaan ekonomi melawan ketatnya biosekuriti. Di sinilah pendekatan agonistik menawarkan jalan keluar yang cerdas: bukan dengan meniadakan perbedaan kepentingan tersebut secara antagonis, melainkan dengan mengelolanya sebagai kompetisi ide untuk mencapai standar keamanan tertinggi. Seorang pemimpin kesehatan publik yang strategis harus berperan sebagai dirigen yang mampu menyelaraskan berbagai suara sektoral ini ke dalam satu orkestra kebijakan yang harmonis, sehingga konflik kepentingan tidak lagi menjadi penghambat, melainkan mesin penggerak bagi inovasi kebijakan yang lebih tangguh.
Posisi proaktif Indonesia dalam Transformasi Kesehatan di kancah internasional menandai pergeseran identitas dari konsumen kebijakan menjadi arsitek keamanan hayati dunia. Upaya nyata yang sedang berjalan dalam mengintegrasikan sistem informasi karantina dan kesehatan adalah langkah maju yang revolusioner menuju kedaulatan data kesehatan. Nilai tambah dari keterlibatan global ini bukan sekadar pada citra diplomatik, melainkan pada kemampuan kita untuk menyinkronkan standar keamanan domestik dengan dinamika ancaman global yang terus bermutasi. Keberhasilan transformasi ini diukur dari sejauh mana kita mampu melampaui ego sektoral dan menyatukan seluruh instrumen pertahanan kesehatan ke dalam satu kesatuan sistem yang agil.
“Di tengah proses besar integrasi dan interoperabilitas sistem informasi nasional yang sedang berjalan, apakah kita sudah cukup berani memastikan bahwa teknologi ini juga mengikat seluruh instrumen teknis—dari akurasi alat dan fasilitas di sistem karantina terpadu hingga komitmen biosekuriti lintas sektor—sebagai satu kesatuan ‘bio-defense’ yang utuh dan konsisten, ataukah kita hanya sedang membangun jalur data digital sementara ego sektoral di perbatasan tetap menjadi celah masuknya ancaman biologis yang bisa meruntuhkan ketahanan nasional dalam hitungan hari?”
Penulis: KD Puspa, FD Hanifah, DF Mogsa, M Karyana (Adminkes Tim Kerja Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan BKPK Kemenkes)
Di tengah hiruk-pikuk perhatian publik terhadap pandemi dan penyakit populer seperti dengue atau COVID-19, ada satu ancaman kesehatan yang nyaris tak terdengar, namun berpotensi mematikan yaitu hantavirus.
Ia tidak menyebar dari manusia ke manusia seperti influenza. Ia tidak menimbulkan wabah besar yang langsung mencuri perhatian media. Tetapi justru karena itu, hantavirus menjadi lebih berbahaya, silent threat yang bergerak perlahan di balik bayangan lingkungan kita sendiri. Dan yang lebih mengkhawatirkan: Indonesia bukanlah wilayah bebas hantavirus.
Ancaman yang Tidak Terlihat: Hantavirus di Indonesia Bukan Cerita Baru
Banyak orang mengira hantavirus adalah penyakit langka dari luar negeri. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa virus ini telah lama ada di Indonesia, bahkan sejak tahun 1980-an. Studi komprehensif yang dilakukan di berbagai kota besar menemukan bahwa seroprevalensi hantavirus pada manusia di Indonesia mencapai sekitar 11,6%. Artinya, dari setiap 10 orang, setidaknya satu pernah terpapar virus ini, meskipun mungkin tidak pernah terdiagnosis.
Lebih jauh lagi, pada populasi tikus sebagai reservoir utama, angka infeksi bahkan bisa mencapai 0–34%. Ini menunjukkan bahwa virus tersebut beredar aktif di lingkungan, terutama di wilayah dengan kepadatan rodensia tinggi.
Dalam dokumen resmi Kementerian Kesehatan, hantavirus disebut sebagai zoonosis emerging, penyakit baru yang muncul dan berpotensi berkembang menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Masalahnya bukan sekadar ada atau tidaknya virus ini. Masalah utamanya adalah kita sering tidak menyadari keberadaannya.
Mengapa Hantavirus Sering “Tidak Terlihat”?
Di Indonesia, penyakit dengan gejala demam lebih sering langsung diasosiasikan dengan dengue, tifoid, atau leptospirosis. Padahal, hantavirus memiliki gejala awal yang hampir identik: demam, nyeri otot, mual, dan kelelahan. Akibatnya, banyak kasus kemungkinan besar salah diagnosis atau tidak terdeteksi sama sekali.
Fenomena ini dikenal sebagai “iceberg phenomenon”, yang terlihat hanya sebagian kecil, sementara kasus sebenarnya jauh lebih besar di bawah permukaan.
Virus dari Tikus: Cara Penularan yang Sering Diabaikan
Hantavirus bukan ditularkan oleh nyamuk, bukan pula melalui makanan secara langsung. Ia menyebar melalui sesuatu yang sering kita anggap sepele melalui debu yang terkontaminasi kotoran tikus.
Virus ini dapat masuk ke tubuh manusia melalui udara yang mengandung partikel urin, feses, atau saliva tikus, kontak langsung dengan rodensia, luka terbuka pada kulit, dan permukaan yang terkontaminasi. Dalam pedoman nasional disebutkan bahwa penularan terutama terjadi melalui aerosolized excreta dari rodensia. Dengan kata lain, seseorang tidak perlu digigit tikus untuk tertular. Cukup berada di lingkungan dengan manifestasi tikus dan menghirup udara yang terkontaminasi.
Dua Wajah Mematikan: HFRS dan HPS
Hantavirus tidak hanya satu jenis penyakit. Ia memiliki dua manifestasi utama yang sama-sama berbahaya. Pertama, Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS). Banyak terjadi di Asia dan Eropa, menyerang ginjal dan pembuluh darah dengan gejala demam, perdarahan, gagal ginjal
Kedua, Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS). Lebih sering ditemukan di Amerika, menyerang paru-paru dengan gejala sesak napas akut dan gagal napas. Case fatality rate (CFR) hantavirus bisa sangat tinggi, bahkan mencapai hingga 50% pada beberapa tipe virus.
Di Indonesia sendiri, virus yang paling sering ditemukan adalah Seoul virus (SEOV), yang menyebar melalui tikus rumah (Rattus rattus dan Rattus norvegicus). Karena tikus jenis ini hidup sangat dekat dengan manusia, risiko penularan menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan penyakit zoonotik lain yang terbatas pada hutan atau satwa liar.
Kota Besar, Risiko Besar
Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa hantavirus tidak hanya ditemukan di daerah terpencil, tetapi juga di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Denpasar. Bahkan dalam satu studi, kasus ditemukan pada pasien yang dirawat di rumah sakit di beberapa kota besar.
Hal ini menunjukkan satu hal penting: urbanisasi dan kepadatan penduduk justru meningkatkan risiko hantavirus. Lingkungan perkotaan dengan sanitasi buruk, permukiman padat, dan pengelolaan sampah yang tidak optimal menjadi habitat ideal bagi tikus.
Ancaman yang Semakin Nyata: Dinamika Global Terbaru
Dalam beberapa tahun terakhir, dunia mulai kembali menyoroti hantavirus. Beberapa laporan global menunjukkan terjadi peningkatan kasus di Asia Timur dan Eropa, outbreak sporadis di Amerika Serikat, serta adanya keterkaitan dengan perubahan iklim dan urbanisasi Perubahan iklim memengaruhi populasi rodensia, meningkatkan reproduksi dan memperluas habitat mereka. Sementara itu, urbanisasi memperbesar kontak antara manusia dan reservoir virus.
Indonesia berada pada persimpangan dua faktor risiko ini: iklim tropis dan kepadatan penduduk tinggi. Artinya, risiko hantavirus bukan menurun, tetapi justru berpotensi meningkat.
Mengapa Kita Harus Khawatir?
Ada tiga alasan utama mengapa hantavirus perlu menjadi perhatian serius dalam kebijakan kesehatan nasional. Kesatu, underdiagnosed dan underrated. Banyak kasus tidak terdeteksi karena gejalanya mirip penyakit lain. Kedua, reservoir melimpah. Indonesia memiliki setidaknya 15 spesies tikus yang terkonfirmasi membawa virus. Ketiga, Potensi Fatal Tinggi. CFR dapat mencapai puluhan persen pada kasus berat.
Dengan kombinasi ini, hantavirus bukan sekadar penyakit langka, melainkan ancaman laten yang sistematis.
Pelajaran Penting: Hantavirus adalah Masalah Lingkungan, Bukan Sekadar Penyakit
Berbeda dengan banyak penyakit infeksi lain, hantavirus tidak bisa dikendalikan hanya dengan obat atau vaksin (yang hingga kini belum ada yang disetujui secara luas).
Pengendalian hantavirus sangat bergantung pada pengendalian populasi tikus, perbaikan sanitasi lingkungan, edukasi Masyarakat, surveilans berbasis Risiko. Dalam pedoman Kemenkes, pendekatan yang dianjurkan mencakup pengendalian reservoir secara terpadu, perbaikan sanitasi lingkungan dan komunikasi risiko kepada Masyarakat. Ini menunjukkan bahwa hantavirus adalah contoh nyata pendekatan One Health, yang menghubungkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.
Apa yang Harus Dilakukan oleh Kita?
Melihat kompleksitas ancaman hantavirus, respons kebijakan tidak bisa parsial. Dibutuhkan pendekatan sistemik. Pertama, integrasi surveilans. Hantavirus perlu masuk dalam sistem surveilans sindromik (demam akut tidak terdiagnosis), bukan hanya surveilans penyakit spesifik. Kedua, penguatan diagnosis. Pemeriksaan serologi dan PCR harus diperluas, terutama di rumah sakit rujukan. Ketiga, pengendalian rodensia berbasis komunitas. Program pengendalian tikus harus menjadi bagian dari kebijakan kesehatan lingkungan.Keempat, edukasi public. Masyarakat perlu memahami bahwa: menyapu rumah yang penuh debu tikus tanpa perlindungan bisa menjadi risiko infeksi. Kelima, integrasi dengan program eksisting. Pendekatan ini dapat disinergikan dengan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), program kesehatan lingkungan serta pengendalian zoonosis
Kesimpulan: Ancaman yang Tidak Boleh Lagi Diabaikan
Hantavirus bukan penyakit baru. Ia sudah lama ada, hanya saja selama ini tersembunyi di balik bayangan penyakit lain. Dengan bukti ilmiah yang semakin kuat, jelas bahwa virus ini sudah beredar di Indonesia, reservoirnya melimpah, diagnosisnya masih terbatas dan dampaknya bisa fatal.
Pertanyaannya bukan lagi: apakah hantavirus ada di Indonesia? Tetapi, seberapa besar kita belum melihatnya?
Jika Indonesia tidak mulai memperkuat surveilans, diagnosis, dan pengendalian berbasis lingkungan, maka hantavirus berpotensi menjadi “kejutan epidemiologis” berikutnya, datang tanpa disadari, tetapi berdampak besar.
Penutup
Di era pasca pandemi, dunia belajar satu hal penting adalah ancaman kesehatan tidak selalu datang dari yang terlihat besar, tetapi justru dari yang diabaikan. Hantavirus adalah salah satunya. Dan seperti banyak ancaman kesehatan lain, ia memberi kita pilihan: bertindak sekarang atau menunggu sampai terlambat.
Pemantauan terhadap 6 isu kesehatan prioritas mengungkap transisi paradigma mendasar dalam pendekatan kebijakan kesehatan nasional—dari orientasi kuratif menuju preventif-promotif. Program MBG dengan standardisasi higienitas (14.646 sertifikat SLHS), Optimalisasi 1.000 HPK melalui Konsorsium baru, hingga literasi kesehatan mental di dunia kerja dan sekolah, semuanya menunjukkan bahwa Kemenkes kini menempatkan intervensi hulu dan integrasi data lintas-sektor sebagai strategi utama. Eliminasi TBC di wilayah beban tinggi (Papua) dan penajaman pedoman katarak untuk usia produktif juga mencerminkan upaya sistematis memutus rantai masalah kesehatan sebelum menjadi beban ekonomi nasional (mitigasi kerugian Rp3,1 triliun akibat keracunan pangan, ancaman produktivitas dari 650 ribu kasus kebutaan, proyeksi peningkatan HALE dari 74 ke 84 tahun).
Namun, terdapat kesenjangan kritis antara narasi kebijakan pusat dan realitas implementasi di daerah yang berpotensi menggerus kepercayaan publik. Penundaan insentif tenaga kesehatan, kasus dugaan malapraktik di RSUP M. Djamil, dan lemahnya koordinasi vertikal dalam akselerasi program TBC menjadi pemicu sentimen negatif yang tidak tertangkap oleh liputan media massa konvensional. Kondisi ini menciptakan paradoks reputasi: sentimen positif di media massa mencapai 84-93%, tetapi media sosial menunjukkan sentimen negatif hingga 41,3% pada periode tertentu.
Ancaman reputasi terbesar kini bersumber dari dua faktor: (1) kegagalan operasional di tingkat layanan yang cepat viral di media sosial, dan (2) kerentanan terkait perlindungan data pribadi. Untuk itu, Kemenkes perlu segera membangun sistem komunikasi responsif berbasis early warning yang mampu memonitor kesenjangan sentimen media massa vs media sosial secara real-time, dilengkapi protokol tanggap cepat untuk isu operasional sebelum berkembang menjadi krisis kepercayaan. Transparansi penggunaan data dan sinkronisasi narasi pusat-daerah menjadi prasyarat mempertahankan legitimasi program kesehatan di era digital.
Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI membuka dan menyosialisasikan mekanisme pengajuan usulan topik Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK) atau Health Technology Assessment (HTA) reguler untuk tahun 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pengambilan keputusan kebijakan kesehatan yang berbasis bukti ilmiah serta mendukung pengendalian mutu dan biaya pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pada pertemuan yang dilaksanakan secara daring (29/4), Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SSDK), Lupi Trilaksono, menekankan pentingnya peran PTK sebagai instrumen strategis dalam pengendalian mutu dan biaya untuk program JKN serta program kesehatan pemerintah sesuai mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.
“Partisipasi aktif dari para stakeholder dalam mengusulkan topik prioritas berlandaskan data yang komprehensif adalah kunci utama untuk alokasi pembiayaan kesehatan yang rasional, efisien, dan berkeadilan,” ujarnya.
Kejelasan Proses dan Kriteria Operasional
Mekanisme pengajuan usulan topik reguler tahun 2026 dilakukan sepenuhnya melalui platform digital di laman htaindonesia.kemkes.go.id. Proses seleksi terdiri dari empat tahapan utama: pengumpulan usulan, verifikasi pengusulan topik, penyusunan dan penetapan topik prioritas melalui mekanisme deliberasi oleh Komite PTK, hingga diseminasi topik prioritas.
Untuk memastikan usulan dapat diproses, pengusul harus memenuhi ambang batas kelengkapan dokumen minimal sebesar 60%. Terdapat enam kriteria prioritas yang menjadi dasar penilaian, yaitu: volume (prevalensi/insidensi), dampak teknologi (efikasi dan keamanan), biaya teknologi, kesesuaian dengan prioritas kebijakan, potensi penghematan biaya, serta aspek penerimaan masyarakat.
Ketua Komite PTK, Prof. Auliya Suwantika, menjelaskan bahwa standar penilaian akan diberlakukan secara adil bagi seluruh pihak.
“Sesuai dengan tagline kita ‘Satu Pintu, Satu Standar’, semua masuk melalui platform yang sama serta akan diberlakukan standar yang sama baik itu obat maupun teknologi medis.Seleksi dilakukan secara deliberatif untuk menjamin penggunaan sumber daya yang terbatas, baik secara finansial maupun tenaga ahli, agar lebih efektif dan efisien guna meningkatkan mutu layanan kesehatan,” jelas Prof. Auliya.
Ajakan partisipasi stakeholder Kemenkes membuka peluang seluas-luasnya bagi berbagai pihak untuk berkontribusi, mulai dari unit internal Kementerian Kesehatan, akademisi, organisasi profesi, rumah sakit, industri farmasi dan alat kesehatan, hingga organisasi pasien dan lembaga riset. Jenis teknologi yang dapat diusulkan mencakup obat baru, alat kesehatan (tipe C dan D), prosedur bedah maupun non-bedah, serta program kesehatan masyarakat (promotif dan preventif).
Informasi Lini Massa Pengajuan:
Pendaftaran Akun: Maksimal hingga 30 Mei 2026.
Penerimaan Usulan Topik: Dibuka mulai 30 April hingga 30 Mei 2026 (30 hari kalender).
Penetapan Topik Prioritas: Dijadwalkan pada 25-29 Mei 2026 melalui deliberasi Komite PTK.
Pengumuman Hasil: Akan dipublikasikan pada 1-5 Juni 2026 melalui website resmi dan surat resmi kepada pengusul.
Bagi pemangku kepentingan yang membutuhkan panduan lebih lanjut, tersedia video tutorial dan dokumen panduan di laman resmi PTK Indonesia juga melalui tautan s.https://s.kemkes.go.id/usulan-topikPTK. Pertanyaan maupun koordinasi teknis dapat dilakukan melalui layanan Halo PTK via WhatsApp di nomor 0812 9777 0037 atau email ke [email protected]. (Penulis: Ully Adimulyani, editor: Timker HDI)
Jakarta – Kementerian Kesehatan melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan Forum Nasional (Fornas) Kesehatan Perempuan 2026 pada Rabu (29/4). Kegiatan yang juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wakil Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN mengusung tema “No Woman Left Behind: Akses Setara, Layanan Unggul, Masa Depan Tangguh.
Kesehatan perempuan bukan hanya isu Kementerian Kesehatan saja, namun kolaboratif dan sinergi bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait, serta lembaga non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Oleh sebab itu, forum ini dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta United Nations Population Fund (UNFPA).
Sejalan dengan semangat kolaborasi tersebut, forum ini tidak hanya menjadi wadah koordinasi, tetapi juga ruang untuk merumuskan arah kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan. Tujuan dari kegiatan berskala nasional ini adalah menghimpun berbagai aspirasi, pengalaman, dan gagasan publik guna memastikan setiap perempuan Indonesia mendapatkan akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang unggul demi mewujudkan masa depan bangsa yang tangguh.
Lebih jauh, pentingnya forum ini juga didasari oleh pemahaman bahwa kesehatan perempuan memiliki dampak strategis. Forum lintas sektor ini diselenggarakan karena perempuan diakui bukan sekadar sebagai kelompok sasaran program medis semata, melainkan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan aktor kunci penentu arah masa depan kesehatan seluruh keluarga di Indonesia.
Kepala BKPK, Asnawi Abdullah dalam laporannya menegaskan bahwa Fornas ini bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan puncak dari rangkaian dialog yang telah dimulai sejak pra-forum. Sejak tahap persiapan telah dibuka ruang partisipasi yang seluas-luasnya bagi kementerian/lembaga, akademisi, kolegium, organisasi profesi, komunitas perempuan, mitra pembangunan, penggiat, pemerintah daerah, hingga masyarakat umum untuk memberikan masukan.
“Langkah ini kami tempuh untuk mendengarkan langsung suara perempuan, menjaring aspirasi publik, dan memetakan tantangan nyata di lapangan,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menekankan bahwa kesehatan perempuan merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia. Salah satu penguatan layanan kesehatan yang menjadi prioritas pemerintah adalah Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) untuk mengatur jarak kelahiran, merencanakan kehamilan yang aman, serta mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.
Dalam menjaga kesehatan perempuan, pendekatan yang dilakukan harus menyeluruh, tidak hanya mencakup aspek fisik tetapi juga mental.
“Pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan siklus hidup mulai sejak dalam kandungan, masuk usia anak-anak, remaja, persiapan pernikahan, hingga nantinya memasuki usia lansia,” jelasnya.
Lebih lanjut Isyana menyatakan bahwa kesehatan perempuan adalah fondasi sejati bagi kemajuan sebuah bangsa.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, pemerintah saat ini masih menghadapi tantangan besar dengan angka kematian ibu yang berada pada angka 189 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga pemerintah tengah menggenjot cakupan pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP).
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Choiri Fauzi menyatakan bahwa perempuan bukan kelompok minoritas tapi merupakan pilar utama pembangunan dan aktor kunci dalam mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan kualitas SDM.
Menyambung urgensi pemenuhan hak kesehatan perempuan tersebut, Arifah, menegaskan bahwa dengan jumlah 142 juta jiwa atau sekitar 49,6 persen dari total populasi, perempuan tidak boleh dipandang sebagai kelompok minoritas.
Arifah menyoroti bahwa tantangan kesehatan perempuan yang dihadapi negara saat ini masih sangat kompleks. Angka kematian ibu, peningkatan kasus kanker serviks akibat rendahnya skrining dan kurangnya kesadaran akan vaksinasi, hingga keterbatasan akses geografi, kendala ekonomi, norma sosial, dan budaya yang belum sepenuhnya berpihak kepada perempuan dan masih terbatasnya informasi dan minimnya layanan yang dimiliki oleh perempuan khususnya.
Meskipun angka kematian ibu di Indonesia dinilai telah berhasil turun dan kini berada di peringkat ketiga di kawasan ASEAN, ancaman penyakit lain seperti kanker serviks masih mencatat sekitar 36.000 kasus setiap tahunnya akibat dari rendahnya literasi deteksi dini dan kesadaran vaksinasi.
Oleh karena itu, Arifah mengapresiasi kebijakan pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah, dan menekankan mutlaknya pengadaan layanan kesehatan yang bebas diskriminasi.
“Perempuan bisa menjadi penentu kualitas generasi mendatang,” ujarnya. Sembari menyoroti pentingnya menjaga kesehatan fisik sejak di dalam kandungan untuk mencegah masalah stunting, serta memberikan perhatian penuh pada kesehatan mental yang saat ini mulai banyak dikeluhkan.
“Forum ini merupakan ruang strategis yang menempatkan perempuan sebagai faktor utama dalam pembangunan kesehatan,” ucap Arifah.
Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya menyoroti pentingnya pendekatan promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa meskipun umur harapan hidup masyarakat Indonesia meningkat, masih terdapat kesenjangan dengan umur hidup sehat.
Budi membeberkan fakta mengenai kesenjangan yang mencolok antara umur harapan hidup (life expectancy) dan umur harapan hidup sehat (Health Adjusted Life Expectancy) kaum perempuan di Indonesia. Meski rata-rata perempuan mampu bertahan hidup hingga usia 76 tahun, umur sehatnya hanya terhenti dikisaran 66 tahun. Hal ini menyiratkan ada rentang sepuluh tahun masa hidup yang ironisnya dihabiskan oleh perempuan dalam kondisi menderita sakit kronis, terutama akibat pembunuh utama di Indonesia seperti penyakit stroke, masalah jantung, dan gagal ginjal.
Untuk mencegah hal tersebut, Budi menghimbau perempuan untuk rutin mengecek tekanan darah agar dijaga di bawah 120/80, memantau gula darah dengan indikator HbA1c di bawah 5,7, serta menjaga kadar kolesterol jahat di bawah angka 100.
“Jagalah kesehatan. Jangan sampai sakit. Namanya promotif preventif itu jauh lebih murah, dan jauh lebih baik waktu kualitas hidupnya dibandingkan kuratif,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, kanker, dan ginjal masih menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia, sehingga deteksi dini dan perubahan gaya hidup menjadi langkah penting.
Budi menambahkan bahwa semua ibu rumah tangga di Indonesia itu by nature, secara alami memiliki jiwa perawat atau dokter. Mereka yang merawat ketika anggota keluarganya ada yang sakit.
Lebih dari sekadar mengandalkan fasilitas publik, Budi memiliki impian besar untuk menjadikan para ibu sebagai ujung tombak sejati di dalam sistem pertahanan kesehatan nasional. “Saya pengin membujuk dan meminta seluruh perempuan Indonesia… kita bikin kesehatan itu dilakukan oleh ibu di 74 juta rumah,” harapnya.
“Gerakan ini yang harus kita bangun. Bukan hanya gerakan perempuan sehat, tapi gerakan perempuan sehat yang menjaga kesehatan keluarganya,” ujar Budi.
Dengan memperkuat pengetahuan dan alat ukur dasar di lingkungan rumah tangga, Menkes Budi meyakini Indonesia sedang melahirkan sebuah gerakan masif perempuan penyehat bangsa yang akan memastikan tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
Pada sesi selanjutnya Fornas Kesehatan Perempuan 2026 adalah talkshow yang membahas sejumlah isu strategis, di antaranya penguatan layanan kesehatan reproduksi dan maternal, pencegahan dan deteksi dini penyakit pada perempuan sepanjang siklus hidup, kesehatan jiwa perempuan dan perlindungan dari kekerasan, keadilan akses layanan bagi kelompok rentan, disabilitas, serta penguatan kolaborasi antar sektor dalam kebijakan kesehatan perempuan.
Narasumber dalam sesi talkshow berasal dari Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Kolegium Kebidanan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ayah ASI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Psikiater, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia serta Representative UNFPA Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga, kolegium, akademisi, organisasi profesi, komunitas Perempuan, mitra pembangunan internasional, serta perwakilan masyarakat dari berbagai daerah.
Melalui forum ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah guna memastikan setiap perempuan di Indonesia memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan setara. (Penulis: Evi Suryani/Fachrudin Ali Ahmad, Editor: Timker HDI)
Jakarta – Kesehatan perempuan di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi faktor biologis, sosial, ekonomi, struktural, hingga belenggu budaya patriarki. Berbagai permasalahan mendasar seperti tingginya angka kematian ibu, keterlambatan diagnosis penyakit, rendahnya literasi, hingga diskriminasi layanan terhadap kelompok rentan terus menuntut penyelesaian yang menyeluruh. Menanggapi situasi yang mendesak ini, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya upaya memutarbalikkan paradigma perlindungan kesehatan secara fundamental ke arah tindakan pencegahan.
“Kebijakan prevention (pencegahan) rasanya sudah waktunya mendapatkan perhatian. Otomatis dengan mendapatkan perhatian ada alokasi anggaran yang diberikan lebih besar. Data menunjukkan biaya kesehatan kalau sifatnya adalah kuratif akan jauh lebih besar,” ujar Lestari.
Isu krusial ini dibedah secara mendalam melalui Forum Nasional Kesehatan Perempuan 2026 dalam sesi Talkshow dengan tema Layanan dan Kesehatan Perempuan pada hari Rabu (29/4) yang diselenggarakan secara luring dan daring. Event dihadiri oleh hampir 1000 peserta pemerhati isu kesehatan perempuan di seluruh Indonesia dan menjaring masukan lintas pemangku kepentingan. Terkait dengan perbaikan sistem fasilitas kesehatan, Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, menyatakan bahwa dalam pedoman RPJMN 2025-2029, pemerintah bergeser dari sekadar mengejar kuantitas cakupan menuju kualitas layanan. Maria memaparkan bahwa pemantauan ibu hamil kini ditargetkan pada kelengkapan pemeriksaan 12T (12 Indikator Terpadu), termasuk skrining penyakit menular, guna mencegah kematian ibu dan komplikasi persalinan. Peningkatan mutu tersebut didukung penuh oleh Ketua Kolegium Kebidanan, Gita Nirmalasari, yang menyampaikan bahwa bidan akan terus memposisikan diri sebagai sahabat perempuan yang siap mengawal secara esensial sepanjang siklus kehidupan reproduksinya, mulai dari masa prakonsepsi hingga fase menopause.
Lebih lanjut, pada sesi pertama talkshow yang dipandu oleh Evy Rachmawati, Jurnalis Harian Kompas, dibahas mengenai pemberdayaan dan kesehatan perempuan yang diakui akan lebih optimal dengan peran aktif dari laki-laki. Co-founder Ayah ASI, Rahmat Hidayat, menyoroti realitas di mana pola asuh sering kali tidak menyiapkan anak laki-laki untuk menjadi figur ayah yang telaten, melainkan sekadar dibentuk menjadi suami pencari nafkah. Rahmat menyarankan agar setiap suami mampu bertransformasi menjadi manajer keluarga yang aktif berdiskusi dengan istri untuk mengambil keputusan-keputusan kesehatan.
Dalam sesi Talkshow kedua yang dipandu oleh Senior News Anchor Wahyu Wiwoho dengan tema Kebijakan yang Responsif dan Berkeadilan, isu kesehatan mental perempuan juga mendapat sorotan tajam dari tenaga ahli. Psikiater dr. Gina Anindyajati mengungkapkan data miris bahwa perempuan mendominasi angka kunjungan pasien akibat gangguan mood seperti bipolar dan depresi.
“Kekerasan ini menurut penelitian konsisten menjadi determinan untuk masalah kesehatan jiwa”, tegasnya.
Melengkapi pandangan tersebut, Deputi Bidang Kesejahteraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Amurwani Dwi Lestariningsih, menjelaskan bahwa kerentanan perempuan hari ini berakar dari konstruksi dan kontrak sosial lampau yang sengaja mendomestifikasi perempuan, sehingga menciptakan relasi kuasa yang amat timpang sebagai bentuk intervensi struktural dan pencegahan jangka panjang. Sementara itu Assistant Representative United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia, Verania Andria, memaparkan pentingnya memutus mata rantai masalah melalui institusi pendidikan. Verania mendorong agar pendidikan kesehatan reproduksi remaja dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah resmi untuk mengajarkan prinsip relasi gender yang sehat sekaligus mencegah kekerasan seksual sejak dini.
Upaya mengukuhkan kedaulatan hak perempuan juga diwajibkan untuk menjangkau kelompok rentan yang kerap ditinggalkan, yaitu penyandang disabilitas. Perwakilan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Mahreta Maha, membeberkan fakta memprihatinkan bahwa baru sekitar 9% perempuan disabilitas yang saat ini bisa mengakses layanan kesehatan reproduksi. Ia menuturkan hambatan utama tersebut diakibatkan oleh kurangnya akses informasi, minimnya fasilitas layanan yang akomodatif, serta masih lekatnya stigma memojokkan dari masyarakat dan tenaga medis.
Ke depannya, dari rangkaian forum lintas sektor ini seluruh narasumber bersepakat mendesak penghapusan segala bentuk diskriminasi, serta memperkuat sinergi nyata antara negara, masyarakat sipil, tenaga kesehatan, dan unit keluarga demi mewujudkan kedaulatan kesehatan perempuan secara paripurna. (Penulis: Fachrudin Ali, Editor: Timker HDI)
