Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan kegiatan perkuliahan umum bertajuk transformasi dan dinamika kebijakan pembangunan kesehatan di hadapan mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta pada hari Senin (25/5). Kegiatan akademik dilaksanakan dengan tujuan membekali mahasiswa dengan literasi kebijakan, sekaligus mendorong agar segera merampungkan studi dan merumuskan riset nyata yang berdampak agar mampu memberikan solusi bagi permasalahan kesehatan masyarakat secara nasional.
Dalam pelaksanaannya, Sekretaris BKPK Etίk Retno Wiyati membuka paparan dengan pengenalan secara komprehensif empat isu sentral yang dikelola oleh BKPK, yakni tata kelola kesehatan global, ketahanan sistem kesehatan, kebijakan upaya kesehatan, serta pengelolaan sistem sumber daya yang mencakup kelengkapan fasilitas, pendanaan, hingga teknologi mutakhir.
Sekretaris BKPK meminta mahasiswa untuk menelisik berbagai permasalahan strategis yang membebani negara, seperti tingginya alokasi anggaran BPJS untuk penanganan penyakit Kanker, Jantung, Stroke, dan Urologi (KJSU), serta penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di tanah air. Etik mengajarkan cara menganalisis kebijakan publik secara tajam berbasis fakta dan data.
Selanjutnya, Etik menyoroti aktivitas harian kaum muda yang rentan memicu pergeseran tren penyakit metabolik. Ia secara tegas menyinggung kebiasaan mahasiswa yang kerap menghabiskan waktu mengerjakan tugas di kafe demi layanan internet gratis, namun mengabaikan tingginya konsumsi minuman berpemanis. Kebiasaan buruk tersebut dinyatakan sebagai pemicu utama lonjakan kadar gula darah, kolesterol, dan hipertensi yang dapat berujung pada kasus cuci darah akibat kerusakan ginjal di kelompok usia produktif yang saat ini mulai banyak menyerang pemuda berusia 35 tahun. Untuk itu, Etik menghimbau mahasiswa agar mulai mengubah gaya hidup dengan lebih cermat dalam memilih pesanan minuman tanpa gula yang aman saat berada di tempat publik.
Selain persoalan metabolik, disampaikan juga fenomena darurat kesehatan jiwa di mana satu dari empat remaja dilaporkan mengalami gangguan mental. Ia memperingatkan mahasiswa untuk tidak sekadar berlindung di balik tren istilah healing dan self-reward, mengingat hal tersebut mengindikasikan rendahnya daya resiliensi yang berisiko menjadi gangguan jiwa berat apabila tidak segera dideteksi dan ditangani secara profesional dari lingkup keluarga serta institusi pendidikan.
Dalam merespons berbagai tantangan kesehatan tersebut, mahasiswa diajak untuk mencermati implementasi enam pilar transformasi kesehatan yang digagas Kemenkes, meliputi penguatan layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, perbaikan pembiayaan, peningkatan kualitas SDM, serta inovasi teknologi.
Sebagai wujud kolaborasi akademik, BKPK Kemenkes menyampaikan apresiasi atas tingginya antusiasme Fakultas Kesehatan Masyarakat UPN Vetreran Jakarta yang kerap melayangkan permohonan pemanfaatan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dan Survei Status Gizi Indonesia 2024 untuk kepentingan penyusunan karya ilmiah. Namun demikian, Etik berharap agar setiap luaran riset tersebut wajib dibarengi dengan pemberian umpan balik atau draf rekomendasi kebijakan bagi pihak pemerintah sebagai pengambil Keputusan.
Menanggapi harapan Sekretaris BKPK, Della Dwi Ayu perwakilan dosen UPN Veteran Jakarta mengatakan “sebagai bentuk tanggung jawab, kami akan memastikan setiap pemanfaatan data Survei Kesehatan Indonesia oleh mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat akan disertai dengan umpan balik atau rekomendasi kebijakan yang nyata bagi pemerintah.”
Dalam kesempatan tersebut Della juga menyampaikan komitmen penuh untuk mengawal masa studi mahasiswa agar dapat merampungkan pendidikan secara cepat, maksimal dalam kurun waktu delapan semester. (Penulis: Fachrudin Ali, Editor: Timker HDI)
