Jakarta—Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes) menggelar acara diseminasi Buku Sejarah Kebijakan Kesehatan Di Indonesia, 1999-2023. Hadir Mantan Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Faried Anfasa Moeloek, Sp.OG(K). dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K), serta para mantan pejabat eselon 1, pakar dan akademisi pada hari Rabu (4/12).
Acara dibuka Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan (Pusjak UK) BKPK Dwi Puspasari. Menurut Puspa penelusuran sejarah kebijakan kesehatan ini pastinya tidak mudah. “Namun sangat menggugah rasa ingin tahu dan belajar dari masa lalu yang tentunya menjadi referensi demi masa depan kebijakan kesehatan Indonesia yang lebih baik,” jelasnya lebih lanjut.
Menurut Kapusjak UK, proses penyusunan buku ini sudah berlangsung selama satu tahun ini. BKPK Kemenkes ikut mengawal penyusunan buku ini hingga selesai. Dalam kesempatan ini, Puspa mengucapkan Terima kasih dan apresiasi kami kepada para tim penyusun Buku Kajian Sejarah Kebijakan Indonesia yang telah berjibaku dan bergerilya dalam penelusuran literatur, arsip-arsip dan dokumen-dokumen terkait sejarah kebijakan kesehatan di Indonesia.
“Saya juga mengucapkan apresiasi dan terimakasih kepada Para Menteri kesehatan, Sekjen dan para pejabat eselon I periode tahun 1999 hingga 2023 yang telah berkenan menjadi informan kunci dalam pembelajaran bersama mengenai kebijakan kesehatan di Indonesia,” ungkap Puspa.
Puspa juga berterimakasih pada para narasumber, pembahas dan tim kerja yang telah bersama-sama membantu proses penyusunan buku kajian sejarah kebijakan kesehatan Indonesia.
Puspa berharap para pembahas dapat menggali pembelajaran penting/lesson learned apa yang tersembunyi dari untaian potret kebijakan sejarah kesehatan di Indonesia tiap periodenya.
Abdul Wahid sebagai salah satu penulis buku ini dari Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada mengatakan salah satu ciri dari buku sejarah adanya pembabakan (periodisasi) untuk memudahkan pemahaman. “Untuk buku ini kita membagi 24-25 tahun sejarah kebijakan kesehatan di Indonesia,” ungkapnya.
Pembagian dibagi kedalam 4 periode. Pertama, periode 1 dari tahun 1999 sampai 2009. Dimulai awal reformasi hingga diberlakukannya desentralisasi.
Periode kedua tahun 2009 sampai dengan tahun 2019. Fokus utama dari periode ini adalah diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional. “Kemudian periode ketiga yang berlangsung antara tahun 2020-2023. Memang relatif pendek tetapi menjadi periode yang penting karena pada saat itu bangsa Indonesia dan pemerintah Indonesia menghadapi cobaan pandemi Covid-19,” ungkap Wahid.
Periode keempat adalah tahun 2023 hingga saat ini. Ditandai dengan transformasi sistem kesehatan.
Dalam kesempatan itu, Prof Dr. Laksono Trisnantoro dari Universitas Gadjah Mada menyampaikan riset sejarah bukan sebuah riset evaluatif. Namun riset sejarah dapat mengandung bukti-bukti atau penjelasan yang dapat dipakai untuk pengambilan Keputusan. Historian juga dapat memberikan masukan untuk pengambil keputusan. (Penulis Fachrudin Ali/Edit Timker HDI)
