Menkes Budi: Ada Dua Akar Filosofi Transformasi Kesehatan

864

Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin resmi membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2023 di Jakarta pada Kamis (23/2). Kegiatan yang berlangsung pada 23-24 Februari 2023 ini diikuti 800 insan kesehatan pusat dan daerah secara luring maupun daring.

Menkes Budi memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota atas dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan dua tugas dari Presiden Jokowi untuk Kementerian Kesehatan, yaitu vaksinasi dan mengatasi pandemi dalam waktu 1 tahun 6 bulan.

“Mustahil untuk saya pribadi dan kami di Kementerian Kesehatan bisa mencapai angka vaksinasi yang luar biasa. Itu bisa kita atasi karena kita bekerja bersama-sama,” ujar Budi.

Budi mengatakan lebih lanjut Presiden Jokowi juga mengamanatkan kepadanya untuk melakukan transformasi di bidang kesehatan. “Presiden menyampaikan agar melakukan transformasi sebesar-besarnya di sistem kesehatan,” terang Budi.

Baca Juga  Hadapi Masa Transisi, BKPK Jadi Role Model Baketrans

Selanjutnya Budi menyampaikan dua akar filosofi transformasi kesehatan, pertama untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan ke masyarakat. “Akses layanan ke masyarakat itu penting. Bukan ke Menteri Kesehatan, bukan ke Dekan Fakultas Kedokteran, bukan ke organisasi profesi, bukan juga ke elit politik, tapi ke masyarakatnya,” tegas Budi.

Filosofi kedua adalah menghadirkan negara dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Landasan filosofi ini sesuai dengan amanat UUD Pasal 28 H ayat 1 yang menyebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

“Kita harus memastikan let the government to govern. Tugasnya pemerintah adalah untuk memerintah,” ucap Budi.

Baca Juga  Kemenkes Inventarisasi Masukan Publik Untuk RUU Kesehatan

Budi menerangkan jika kepemerintahan tidak efektif, artinya terdapat masalah dalam pemerintahan itu. Sama halnya bila peraturan yang diberlakukan untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat tidak dapat dieksekusi, artinya terdapat masalah dengan tata kelolanya dan itu yang perlu diperbaiki melalui transformasi kesehatan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene memberikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan atas terselenggaranya Rakerkesnas 2023 guna meningkatkan koordinasi dan kerjasama pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan kesehatan di tanah air. “Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan,” terang Felly.

Felly menekankan bahwa negara berkewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan sehingga setiap warga negara memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Maka pemerintah pusat dan daerah sebagai penyelenggara negara berkewajiban menjalankan amanat konstitusi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Baca Juga  Penguatan Anggaran Kesehatan Berbasis Kinerja Melalui UU Kesehatan

“Bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan kongruen kategori wajib karena berkaitan langsung dengan pelayanan. Oleh karena itu, rapat kerja kesehatan hari ini antara Kementerian Kesehatan yang mewakili pemerintah pusat dengan seluruh kepala dinas dari berbagai daerah menjadi sangat penting. Sebab dapat menciptakan terjadi sinkronisasi harmonisasi dan kesamaan langkah dalam pembangunan,” ungkap Felly.

Felly mengharapkan hal ini terus berlanjut dalam pembangunan kesehatan dan transformasi sistem kesehatan nasional. Felly menyebut kegiatan ini menjadi momentum penguatan kerja sama pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Ripsidasiona)