Jakarta– Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Jurnal Buletin Penelitian Kesehatan (BPK) dan Jurnal Health Science Journal of Indonesia (HSJI) bersama dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes) Palu di Jakarta pada Jumat (28/6).

Dalam sambutannya Sekretaris BKPK Etik Retno Wiyati menyampaikan bahwa jurnal ilmiah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jurnal ilmiah menjadi media untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan utama dalam kegiatan ilmiah. Seiring adanya peraturan baru, fungsi penelitian dan pengembangan kesehatan di unit utama Kementerian Kesehatan dihilangkan. Hal ini juga berdampak kepada jurnal-jurnal ilmiah yang dikelola.

Menurut Etik akan sangat disayangkan jika jurnal-jurnal ilmiah tersebut berhenti diterbitkan. Oleh karena itu agar jurnal ilmiah yang tidak dapat dikelola oleh BKPK ini dapat tetap terbit dan bermanfaat, maka perlu dialihkan ke pihak lain seperti institusi pendidikan. Jurnal ilmiah ini dapat dimanfaatkan sebagai media publikasi ilmiah bagi dosen, mahasiswa maupun masyarakat.

“Dengan pengalihan ini kami mengharapkan jurnal-jurnal tersebut dapat terus melayani komunitas akademik dan penelitian sebagai platform publikasi yang kredibel. Jurnal-jurnal ini nantinya juga akan berkontribusi pada kemajuan penelitian dan pengembangan kesehatan di Indonesia,” ujar Etik.

Etik juga mengharapkan dengan dikelolanya Jurnal BPK dan HSJI oleh Poltekkes Kemenkes Palu, maka akan terjadi kesinambungan penerbitan dan kebermanfaatan jurnal dalam rangka diseminasi dan pengembangan ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Kedepan data dan informasi yang diterbitkan dapat dijadikan sebagai dasar bagi penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan.

Direktur Poltekkes Kemenkes Palu Iskandar Faisal dalam kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasihnya pada BKPK yang telah merespon baik permintaan pengalihan pengelolaan jurnal yang diajukan Poltekkes Palu. Faisal juga menyampaikan harapannya akan masa depan kedua jurnal tersebut.

“Terima kasih kepada BKPK yang sudah menyerahkan 2 jurnal pada kami, yaitu Buletin Penelitian Kesehatan dan Health Science Journal of Indonesia. Kami menyadari bahwa mengelola sebuah jurnal tidaklah mudah, terlebih BPK dan HSJI telah memiliki kredibilitas yang tinggi. Harapan kami semoga kedua jurnal tersebut dapat lebih bagus lagi dan meningkat kualitasnya dibawah pengelolaan kami,” ujar Faisal.

Faisal juga mengungkapkan setelah ini Poltekkes Palu akan melakukan pendanaan dan perencanaan agar jurnal-jurnal tersebut dapat terus berjalan. Masukan dan saran dari BKPK dalam pengelolaan kedua jurnal tersebut juga Faisal harapkan demi peningkatan kinerja Poltekkes Palu.

Jurnal BPK dan HSJI adalah dua jurnal ilmiah yang telah terakreditasi Sinta 2 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kedua jurnal tersebut juga sudah terindeks di berbagai lembaga pengindeks, baik nasional maupun internasional seperti Directory of Open Access Journal, Dimensions, Sinta, Open Academic Journals Index, dan Google Scholar. (Penulis Kurniatun Karomah/Edit Timker HDI)

Jakarta– Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menggelar Indonesia Health Partners Meeting 2024 pada Rabu (26/6) di Jakarta. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi pada para donor kesehatan yang telah berkolaborasi dengan Kemenkes untuk menyukseskan transformasi kesehatan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam sambutannya menyampaikan Kemenkes dengan para mitra telah bekerja sama dengan erat dalam beberapa tahun ini. Ia juga mengatakan agar kerja sama ini dapat diperkuat dan memperkaya langkah kedepannya. 

“Kami benar-benar menghargai peranan dari mitra pembangunan dalam transformasi sistem kesehatan kita. Oleh karena itu kami bertekad untuk melalui proses yang jelas dan bertanggung jawab melalui kesepakatan dengan mitra. Saya percaya bahwa dengan upaya bersama membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin,” tuturnya. 

Selanjutnya, Dante menyampaikan Kemenkes telah mencatat komitmen bersama dari luar Kemenkes mulai dari 2021 sampai 2025 yaitu kurang lebih 931.7 juta USD. Komitmen ini dialokasikan pada pendanaan barang dan jasa dengan penggunaan dana kurang lebih 276.2 juta USD di 2023. “Itu yang membuat kami bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik dari program-program kami,” katanya.

Hampir 48% atau sebanyak 131.8 juta USD dimanfaatkan untuk mendukung implementasi program, bantuan kepada masyarakat, dan penyediaan alat kesehatan. Selebihnya, 72.8 juta USD didistribusikan untuk penyediaan jasa atau layanan teknis, konsultan, implementasi program, dan pelatihan. Selain itu sebanyak 71.6 juta USD dialokasikan untuk obat-obatan, vaksin, dan alat-alat kesehatan. 

Pada kesempatan ini, Dante mengucapkan terima kasih kepada para donor dan mitra kesehatan. “Kami sangat berterima kasih atas dukungan terhadap agenda transformasi kesehatan. Itu tidak hanya dukungan melalui kesepakatan, tapi juga kemitraan strategis. Kami sangat beruntung mendapatkan mitra yang dapat diandalkan dari pemerintah juga sektor swasta,” ucapnya.

Dante berharap dengan upaya bersama dan dukungan sumber daya yang lain, bisa memberikan dampak signifikan dan mengatasi kesenjangan anggaran. Upaya ini juga menunjukkan fleksibilitas dan agility yang luar biasa. Hal ini menjadi faktor pendorong inovasi di ekosistem kesehatan di Indonesia. “Kami sudah menyaksikan hal-hal yang sangat berhasil di daerah-daerah.  Perawatan kesehatan sekunder telah meningkatkan keterampilan para profesional kesehatan. Selain itu juga peningkatan keterampilan dan teknologi pada vaksin, terapeutik, teknologi diagnostik, dan juga bioteknologi,” ujarnya. 

Lebih lanjut, Dante menceritakan kisah sukses dukungan mitra pembangunan kesehatan untuk penanganan tuberkulosis, membangun rumah sakit di beberapa tempat, mendirikan dan mentransfer teknologi dari berbagai macam negara. “Semoga program ini bisa berjalan terus dan kita bisa menyukseskan program ini dengan baik dan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan donatur-donatur tersebut berlangsung secara terus menerus,” pungkasnya. (Penulis Faza Nur/Edit Pusjak KGTK-Timker HDI)

Jakarta– Indonesia Health Partners Meeting (IHPM) yang kedua di tahun 2024 ini adalah untuk merayakan capaian transformasi kesehatan atas dukungan para mitra selama bertahun-tahun ini. Demikian disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono saat membuka IHPM pada Rabu (26/6) di Jakarta. Pada kesempatan ini Dante menyampaikan kesuksesan kolaborasi donor dan mitra kesehatan global.

Mengenai penanganan tuberkulosis (TBC), Menurut Dante, pada 2023 Indonesia sudah memiliki tingkat pengawasan yang sangat tinggi terhadap surveilans. Saat ini telah dilaporkan lebih dari 816 ribu kasus TBC baru yang berkontribusi lebih dari 77 persen dari estimasi kasus TBC baru di Indonesia yaitu 1 juta kasus TBC. Adanya kolaborasi dengan komunitas atau kader kesehatan, Kemenkes mencatat 2,2 juta kasus TBC dalam populasi ini.

Lebih lanjut, Dante menjelaskan bahwa Indonesia sudah membangun inovasi diagnosis TBC dengan melakukan pembuatan 5 alat deteksi TBC berbasis PCR. Saat ini ada 1.000 laboratorium yang bisa melakukan tes PCR di seluruh Indonesia yang digunakan selama pandemi covid-19. Indonesia juga memastikan perawatan untuk pengobatan TBC dapat diakses semua. Indonesia pun menjadi salah satu negara pertama di Asia yang melakukan pengobatan TBC melalui perawatan BPaL atau BPaL/M (Bedaquiline, Pretomanid, Linezoid, dan Moxifloxacin). Indonesia mendukung penelitian operasional untuk penggunaan obat jangka pendek untuk TBC yang sensitif obat.

“Kami adalah satu dari negara pertama di dunia yang melakukan inisiatif percontohan untuk memberikan insentif untuk perawatan primer TBC. Pemberian insentif ini termasuk untuk diagnosa, pelaporan,  dan perawatan secara lengkap bagi pasien TBC,” kata Dante.

Dante pun mengatakan saat ini Indonesia telah melibatkan masyarakat untuk membangun “tentara-tentara” TBC dari masyarakat yang terlatih untuk membantu deteksi dan mengawasi tindak lanjut dari perawatan terhadap pasien TBC. Dan kemajuan yang sangat hebat ini hanya dimungkinkan dengan adanya kolaborasi dari Global Fund, USAID, Pemerintah Uni Emirat Arab (UAE), WHO, dan UNICEF dalam upaya melawan TBC.

Cerita sukses selanjutnya adalah dukungan yang utama dari pemerintah UAE yang membangun rumah sakit kardiologi di Solo Technopark. Dengan bantuan dari Pemerintah UAE, Rumah Sakit ini selebar 17.000 meter persegi dan mengakomodasi 100 tempat tidur serta konsep bangunan yang berkelanjutan dan hijau. Dante menyebutkan kolaborasi signifikan antara RS Jantung Harapan Kita dan Tokushukai Medical Group untuk membangun Harapan Kita – Tokushukai Cardiovascular Center. Dengan bangunan setinggi 24 lantaI, rumah sakit ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan perlengkapan kesehatan serta memanfaatkan praktik-praktik medis dan tenaga kesehatan Tokushukai

Selanjutnya, Dante menceritakan kolaborasi lainnya yaitu Satu Sehat. Kemenkes telah mencapai milestone untuk melakukan integrasi imunisasi dan deteksi stunting melalui aplikasi Whatsapp. Menurutnya, inovasi ini memungkinkan orang untuk menerima sertifikat imunisasi dan informasi pendidikan atau edukatif tentang imunisasi langsung setelah di vaksinasi.  

Dante menjelaskan saat ini Kemenkes juga sudah mengintegrasikan aplikasi Whatsapp Satu Sehat Indonesiaku, yang disebut ASIK. Integrasi ini memungkinkan untuk melakukan deteksi reguler, monitoring, dan mencatat kasus-kasus stunting. 

Pada kesempatan ini, Dante mengutarakan bahwa kolaborasi dan kerja keras dari USAID dan UNICEF untuk membuat kolaborasi ini menjadi mungkin. Ia mengatakan keberhasilan ini tidak mungkin dicapai tanpa kontribusi yang luar biasa dari para mitra yang berkumpul pada pertemuan hari ini. “Capaian ini tidak hanya merupakan capaian Kemenkes, namun bukti dari dedikasi dan upaya kolektif bersama. Ini merupakan keberhasilan kita bersama semua. Saya berharap kita bisa memperluas kolaborasi ini. Kami akan dengan senang hati mendengarkan aspirasi masukan visi dan strategi untuk meningkatkan dampak program kita bersama,” tutupnya. (Penulis Faza Nur/Edit Pusjak KGTK-Timker HDI)

Jakarta– Setahun sejak pendeklarasiannya, ASEAN One Health Network (AOHN) serta ASEAN One Health Joint Plan of Action (ASEAN OH JPA) resmi diluncurkan di Jakarta pada Rabu (19/6). Seremoni peluncuran dilakukan dengan pemukulan gong oleh Troika (Indonesia, Lao PDR, Malaysia) selaku outgoing, current, dan incoming Chair ASEAN.

ASEAN One Health Network merupakan sebuah jejaring multi sektoral yang meliputi seluruh pemangku kepentingan yang menangani kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Sementara ASEAN One Health Joint Plan of Action merupakan sebuah dokumen yang memuat langkah-langkah strategis sebagai acuan kepada para pemangku kepentingan tersebut dalam mengimplementasikan pendekatan One Health di kawasan.

“ASEAN One Health Network dibentuk untuk meningkatkan komunikasi lintas sektoral, koordinasi, kerja sama, dan kolaborasi antar negara anggota. Sedangkan ASEAN One Health Joint Plan of Action akan berfungsi untuk mengkonsolidasikan, mengadvokasi, dan mendukung implementasi One Health di negara-negara anggota ASEAN.”

Demikian disampaikan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pambudi sebelum pelaksanaan seremoni. Menurutnya selama ini belum ada mekanisme koordinasi lintas sektoral di bawah ASEAN.

Para pemimpin negara ASEAN mendeklarasikan One Health Initiative pada KTT ASEAN ke 42 di Labuan Bajo tahun lalu. One Health Initiative menekankan komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk menyatukan dan mengefektifkan kolaborasi multisektor dan multilateral di bawah kerangka One Health, yang kemudian berujung pada pembentukan ASEAN One Health Network dan ASEAN One Health Joint Action Plan.

Dengan peluncuran tersebut diharapkan pengembangan, operasionalisasi, dan implementasi ASEAN One Health Network dan ASEAN One Health Joint Action Plan akan memperkuat kemampuan ASEAN dalam memitigasi ancaman biologis, khususnya dalam memperkuat kapasitas untuk mempersiapkan dan merespons wabah dan penyakit menular yang baru muncul.

Senada dengan yang disampaikan Imran, Senior Veterinarian Direktorat Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Fadjar Sumping Tjatur Rasa mengatakan bahwa pembentukan ASEAN One Health Network diperlukan untuk  mengembangkan dan memperkuat kolaborasi multisektoral dan koordinasi One Health Initiative diantara negara anggota ASEAN, termasuk membangun hubungan dengan mekanisme nasional yang sudah ada dan/atau yang potensial di negara-negara anggota ASEAN.

Harapan serupa juga disampaikan oleh Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Anas Ma’ruf yang mewakili Troika Indonesia dalam memberikan sambutan sesaat sebelum acara peluncuran. Menurutnya momentum ini sangat penting, sebagaimana diamanatkan dalam deklarasi ASEAN One Health Initiative.

“Hal yang terjadi beberapa tahun terakhir telah menunjukkan kepada kita dampak buruk dari krisis kesehatan global. Pandemi COVID-19 menggarisbawahi perlunya struktur kesehatan yang kuat dan koordinasi yang efektif diantara negara-negara. Memperkuat ASEAN One Health Network merupakan langkah penting menuju arah ini dan mengkoordinasikan respons kolektif kita terhadap keadaan darurat kesehatan, ujar Anas.

Untuk itu, Anas mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk berkomitmen dan berpartisipasi aktif dalam ASEAN One Health Network. Dikatakan Anas bahwa keberhasilan implementasinya akan bergantung pada persatuan dan semangat kolaboratif.

“Dengan bekerja sama dalam kerangka ini, kita dapat memastikan bahwa ASEAN One Health Network berfungsi sebagai komite koordinasi yang efektif dan siap untuk mengatasi setiap krisis kesehatan yang menghadang,” ujar Anas.

Anas juga memberikan apresiasinya pada seluruh negara anggota ASEAN serta semua pihak yang terlibat dalam pembentukan ASEAN One Health Network dan ASEAN One Health Joint Plan of Action.“Terima kasih atas dedikasi anda yang terus menerus terhadap kesehatan dan kemakmuran masyarakat ASEAN, kontribusi anda semua sangat berharga. Mari melanjutkan perjalanan ini bersama-sama, ingatlah bahwa kekuatan kita terletak pada persatuan. Dengan berkomitmen pada ASEAN One HealthNetwork dan mendukung implementasi ASEAN One Health Joint Plan of Action, kita tidak hanya mempersiapkan diri untuk menghadapi pandemi di masa depan, tetapi juga memupuk semangat kolaborasi dan saling mendukung,” tutup Anas (Penulis Kurniatun/Edit Timker HDI)

Jakarta– Acara ini menandai tonggak penting dalam upaya kolektif untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat melalui pendekatan kolaboratif dan multisektor, yaitu pendekatan One Health. Hal ini juga menunjukkan aksi nyata dalam mewujudkan komitmen bersama sebagai komunitas ASEAN dalam meningkatkan ketahanan dan keamanan kesehatan masyarakat.”

Demikian disampaikan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Syarifah Liza Munira pada acara Launching of ASEAN One Health Network (AOHN) and ASEAN One Health Joint Plan of Action (ASEAN OH JPA) di Jakarta, Rabu (19/6). 

Dijelaskan Liza bahwa One Health adalah sebuah pendekatan untuk merancang dan mengimplementasikan program, kebijakan, legislasi, dan penelitian yang melibatkan berbagai sektor untuk berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai hasil kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Menurut Liza pendekatan ini menandai adanya pengakuan bahwa kesehatan dan kesejahteraan manusia, hewan, dan lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal ini dimulai pada saat pandemi COVID-19, dimana pendekatan kolaboratif dan multisektoral sangat penting dalam menangani penyakit menular, terutama penyakit zoonosis.

“ASEAN One Health Network menandakan komitmen untuk pendekatan holistik terhadap kesehatan yaitu keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Pendekatan ini sangat penting dalam mencegah dan mengendalikan penyakit pada sumbernya serta mengurangi dampaknya terhadap sistem kesehatan kita,” tutur Liza.

Oleh karena itu, lanjut Liza, Indonesia memiliki filosofi One World, One Health di tingkat global, regional, dan lokal untuk mencegah terjadinya pandemi di masa depan, terutama dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dunia dan urbanisasi.

Lebih lanjut Liza menjelaskan  ASEAN One Health Joint Action Plan menunjukkan peta jalan yang konkret untuk mengimplementasikan prinsip dan strategi One Health. Melalui koordinasi yang komprehensif, negara-negara anggota ASEAN dapat meningkatkan pengawasan, deteksi dini, dan mekanisme respons, yang pada akhirnya memperkuat kapasitas kawasan dalam menangani keadaan darurat kesehatan masyarakat.

Liza sangat mengapresiasi keterlibatan dan dukungan mitra pembangunan kesehatan dalam menghasilkan kedua inisiatif ini. Liza mengharapkan kolaborasi ini dapat meningkatkan kesiapan, respons, dan ketahanan kesehatan di kawasan ASEAN dalam menghadapi krisis kesehatan di masa depan.

“Saya percaya bahwa melalui sinergi yang baik dan kolaborasi yang erat, kita siap untuk membuat langkah yang signifikan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ASEAN,” tutup Liza.

Senada dengan Liza, Konselor Kerjasama Pembangunan Kedutaan Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste Oliver Hoppe yang juga berkesempatan memberikan sambutan pada acara ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan kesatuan dalam upaya untuk mengatasi kedaruratan kesehatan masyarakat dengan pendekatan One Health sebagai panduan.                                                                                                          

“Selama beberapa tahun terakhir dunia telah mengalami tantangan disebabkan oleh pandemi Covid-19. Selain itu juga munculnya penemuan virus-virus baru, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Kita terus berupaya untuk mencegah dan melindungi diri dari ancaman biologis baru. Tantangan tersebut telah menunjukkan betapa diperlukannya kolaborasi regional dan internasional yang kuat,”

Menurut Oliver pendekatan One Health berupaya untuk mencapai keseimbangan antara kesehatan manusia, hewan, lingkungan dan menghindarkan dari ancaman terhadap kesehatan global. ASEAN One Health Network dapat dituangkan sebagai kebijakan dan praktik global, sementara ASEAN One Health Joint Plan of Action akan memberikan jangkauan yang komprehensif untuk implementasi One Health yang berkelanjutan di seluruh wilayah. Peluncuran kedua inisiatif tersebut akan memulai rangkaian upaya meningkatkan kesiapan dalam menghadapi pandemi di masa depan di kawasan ASEAN.

Acara Launching of ASEAN One Health Network and ASEAN One Health Joint Plan of Action juga disertai dengan seri webinar tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Webinar ini menampilkan sesi berbagi pengetahuan dan peningkatan kapasitas diantara para pemangku kepentingan. Melalui dialog dan berbagi praktik terbaik diharapkan webinar ini dapat berkontribusi dalam membangun kesiapsiagaan dan ketahanan kawasan dalam menghadapi krisis kesehatan. 

Acara yang didukung oleh oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ini, dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN, organisasi internasional seperti Quadripartite: FAO, UNEP, WHO, WOAH; Australian Mission to ASEAN; Global Affairs Canada; The UK Mission to ASEAN; The UK Health Security Agency; U.S Agency for International Development; World Bank. Di tingkat nasional, hadir perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait dengan isu One Health, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Penulis Kurniatun/Edit Timker HDI)

Jakarta– Diseminasi Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 dibagi dalam 2 acara yaitu sesi Panel dan sesi Coaching Clinic. Pada Panel acara diisi dengan penyampaian materi tentang Hasil SKI 2023; Metodologi, Sampling, dan Pembobotan SKI 2023; Validasi SKI 2023; Pemanfaatan Data Hasil SKI 2023; Praktik Baik Pendampingan Program Stunting; dan Cross Tab Hasil SKI dengan Susenas.

Direktur Pengembangan Metodologi Survei dan Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) Sarpono yang membawakan topik Metodologi, Sampling, dan Pembobotan SKI 2023 pada sesi Panel pertama menyampaikan bahwa BPS mengawal kegiatan SKI dalam hal metodologi. Dijelaskan Sarpono bahwa jumlah sampel SKI sebesar 34.500 Blok Sensus atau 345.000 rumah tangga untuk pelaksanaan Riskesdas, 345.000 rumah tangga balita untuk pelaksanaan SSGI, dan 2.500 Blok Sensus atau 25.000 rumah tangga untuk sampel Biomedis. SKI adalah suatu survei dengan cakupan Rumah Tangga. Untuk menjamin kerepresentatifan SKI, BPS membangun stratifikasi ke dalam strata urban dan rural. Dijelaskan lebih lanjut oleh Sarpono bahwa metodologi yang telah disusun untuk SKI telah dirancang sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Menambahkan pernyataan tersebut, Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS, Ahmad Avenzora menyatakan bahwa BPS mendukung penyediaan data stunting melalui keterlibatan dalam penghitungan maupun pemberian rekomendasi metodologi survei yang menjadi sumber data stunting. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS mengumpulkan berbagai informasi seperti keterangan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, akses terhadap makanan, perumahan, pengeluaran rumah tangga, dll. Indikator yang dihasilkan dari Susenas dapat digunakan untuk evaluasi program percepatan penurunan stunting, baik intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi sensitif dilakukan untuk menanggulangi penyebab langsung dari stunting. SKI, menurut Avenzora, hanya dilakukan khusus untuk topik kesehatan.

Sementara itu Abdul Razak Thaha Tim Pakar SKI dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang memberikan presentasi Praktek Baik Pendampingan Program Stunting menyampaikan bahwa survei adalah data tersedia yang paling valid untuk menetapkan prevalensi stunting. Data survei seyogyanya menjadi sumber utama pada tingkat kabupaten/kota untuk mengidentifikasi dengan tepat titik terlemah masuknya stunting baru dan faktor risiko yang perlu segera diatasi. Namun konsekuensinya sosialisasi terhadap data survei harus dipercepat, tim SKI perlu menuntaskan semua kerjanya dengan menyediakan data yang telah dianalisis pada tingkat Kabupaten/Kota serta perlu dirancang pola pendampingan yang tepat bagi Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan data survei dan data lainnya.

Terkait validasi data SKI, Tim Validasi SKI dari Universitas Indonesia Sabarinah mengatakan bahwa validasi yang dilakukan merupakan validasi eksternal dengan didahului oleh validasi internal. Tujuan dari validasi adalah memperoleh informasi apakah data yang dikumpulkan valid. Untuk validasi SKI 2023 tujuannya adalah melihat proses dan output SKI 2023 apakah sesuai dengan batasan/definisi/rencana ataupun prosedurnya. Validasi dilaksanakan dari bulan Agustus hingga September 2023. Pemilihan sampel wilayah validasi terbagi menjadi 5 regional yaitu Sumatera, Jabar-Jakarta-Banten, Jateng-Yogya, Jatim-Bali-Kalimantan-NTB, serta Sulawesi-Maluku-Papua-NTT. Dari hasil validasi yang dilakukan disebutkan perlunya penguatan pelatihan bagi enumerator. Pelatihan tersebut diantaranya peningkatan pemahaman definisi operasional tiap pertanyaan, keterampilan wawancara dengan probing dan pemakaian alat peraga, keterampilan mengukur (antropometri dan tekanan darah), dan ketrampilan mempersiapkan prakondisi untuk pemeriksaan lab biomedis (istilah puasa) serta pemeriksaan gigi dan mulut.

Mengenai bagaimana pemanfaatan data, Tim Pakar SKI dari Universitas Indonesia Iwan Ariawan menjelaskan bahwa data SKI dapat dimanfaatkan pengembangan program/intervensi yang berbasis data (evidence based public health). Disampaikan juga oleh Iwan jika raw data SKI 2023 lebih mudah diakses. Data akan diberikan secara full, tanpa perlu memilih variabel. Nantinya bukan hanya data yang diberikan tapi juga Pedoman Analisis Data SKI 2023. Buku tersebut menjelaskan secara rinci terkait proses analisis data SKI bagaimana melakukan analisis dengan benar, bagaimana menggunakan bobot, dsb. Karena itu Iwan menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan data-data tersebut.

Selanjutnya pada hari berikutnya dilaksanakan Coaching Clinic yaitu konsultasi peserta yang ingin bertanya lebih detail mengenai data SKI dengan para pakar dan tim teknis SKI. (Penulis Kurniatun/Edit Timker HDI)

Jakarta– Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes) Syarifah Liza Munira mengatakan bahwa Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang dilaksanakan pada tahun 2023 menghasilkan data kesehatan yang sangat luas karena mengacu pada indikator pembangunan kesehatan nasional dan global seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Sustainable Development Goals (SDGs), Global Burden of Disease (GBD) serta Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes).

“Data SKI 2023 tidak hanya data stunting dan status gizi balita, melainkan mulai dari akses fasilitas kesehatan, kesehatan jiwa, farmasi, penyakit menular dan tidak menular, hingga data biomedis,” ujar Liza saat memberikan presentasi di acara Diseminasi Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 pada Rabu (12/6).

Dijelaskan Liza bahwa hasil SKI 2023 telah dipublikasikan pada website BKPK dalam 3 bentuk yaitu Laporan SKI Dalam Angka, Laporan Tematik Potret Indonesia Sehat serta Factsheet yang mengetengahkan 7 topik utama permasalahan kesehatan yang menjadi perhatian nasional maupun global.

7 topik utama tersebut adalah Tantangan Kepemilikan Jaminan Kesehatan dan Upaya Peningkatan Akses Kesehatan di Indonesia; Situasi dan Tantangan Kesehatan Ibu dan Neonatus di Indonesia; Stunting di Indonesia dan Faktor Determinan; Prevalensi, Dampak, serta Upaya Pengendalian Hipertensi dan Diabetes di Indonesia; Depresi pada Anak Muda di Indonesia; Problematika Kesehatan Gigi dan Mulut di Indonesia serta Penggunaan Antibiotik Tanpa Resep Dokter.

Pada kesempatan ini Liza menguraikan temuan-temuan atas 7 topik utama ke hadapan para undangan yang hadir baik luring dan daring yang berasal dari Kementerian/Lembaga lintas sektor, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan kesehatan.

Pada topik Tantangan Kepemilikan Jaminan Kesehatan dan Upaya Peningkatan Akses Kesehatan di Indonesia, ditemukan bahwa lebih dari 25%  atau tepatnya 27,8% masyarakat Indonesia belum memiliki Jaminan Kesehatan, baik itu BPJS, asuransi swasta, maupun dari perusahaan. Sementara data untuk akses ke fasilitas kesehatan ditemukan bahwa 43% masyarakat lebih memilih berkunjung ke Puskesmas karena alasan kemudahan akses dan biaya yang terjangkau.

Topik Situasi dan Tantangan Kesehatan Ibu dan Neonatus di Indonesia membahas bahwa sebanyak 3 dari 10 (28%) ibu hamil mengalami anemia, dan 2 dari 10  (17%) memiliki risiko Kurang Energi Kronik (KEK). Kondisi tersebut dapat menyebabkan bayi berat badan lahir rendah dan kelahiran prematur yang merupakan penyebab kematian tertinggi atau berkontribusi terhadap 63,5% kematian neonatal.

Sementara topik Stunting di Indonesia dan Faktor Determinan membahas penurunan stunting dari tahun 2013 ke tahun 2023, namun dari tahun 2021 hingga 2023 terjadi kenaikan pada wasting. Selama ini fokus penanganan ditujukan pada anak stunting, sementara anak wasting juga memerlukan perhatian supaya tidak jatuh ke dalam kondisi stunting.

Selanjutnya topik Prevalensi, Dampak, serta Upaya Pengendalian Hipertensi dan Diabetes di Indonesia ditemukan bahwa sebesar 30,8% penduduk berusia 18 tahun keatas terdiagnosis hipertensi berdasarkan pengukuran tekanan darah, namun hanya 8,6% penduduk pernah didiagnosis hipertensi sebelumnya. Sementara pada kasus Diabetes sebesar 11,7% penduduk diketahui memiliki kadar gula di atas normal.

Pada topik Depresi pada Anak Muda di Indonesia ditemukan bahwa Prevalensi depresi paling banyak didapatkan pada kelompok anak muda berusia 15-24 tahun dengan hanya 10,4% anak muda dengan depresi yang mencari pengobatan.

Topik Problematika Kesehatan Gigi dan Mulut di Indonesia ditemukan bahwa hampir semua kelompok umur (balita, dewasa dan lansia) mempunyai indeks kerusakan gigi tinggi atau sangat tinggi.

Sementara itu pada topik Penggunaan Antibiotik Tanpa Resep Dokter ditemukan bahwa lebih dari 20% masyarakat pernah mengonsumsi antibiotik dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dan sekitar 41% diantaranya tidak menggunakan resep dokter.

Liza mengharapkan data-data tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi program dan capaian terhadap indikator-indikator penting dalam pembangunan kesehatan selain sebagai data dasar dalam penyusunan RPJMN dan RPJMD.

“Data yang paling baik adalah data yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Karena itu kami mengundang para stakeholders untuk menggunakan data SKI sebagai bahan perencanaan, evaluasi, maupun kepentingan ilmiah,” ujar Liza.

Lebih lanjut Liza mengungkapkan bahwa dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan data SKI BKPK juga menyelenggarakan kompetisi penulisan rekomendasi kebijakan dengan menggunakan data SKI 2023 sebagai sumber data utama. Kompetisi ini terbuka untuk masyarakat umum.

“Kami mengharap kompetisi ini memunculkan landasan rekomendasi kebijakan yang orisinil dan inovatif untuk mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan di Indonesia,” tutup Liza. (Penulis Kurniatun/Edit Timker HDI)

Jakarta– Pada tahun 2023 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaksanakan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang merupakaan integrasi dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dimaksudkan untuk mengevaluasi pembangunan kesehatan melalui pengumpulan data kesehatan berbasis komunitas.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono dalam sambutannya pada acara Diseminasi Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 yang dilakukan di Jakarta pada Rabu (12/6). Acara ini yang mengundang sejumlah Kementerian/Lembaga lintas sektor, pemerintah daerah, akademisi, peneliti, organisasi profesi serta mitra pembangunan kesehatan ini dilakukan secara luring dan daring.

Dijelaskan Wamenkes Dante bahwa penyatuan dalam bentuk satu survei ini dilakukan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan selama 5 tahun terakhir serta mengukur tren status gizi balita dari tahun 2019 hingga 2024. SKI 2023 dilakukan di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi di seluruh Indonesia.

“Data kesehatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan kesehatan di Indonesia, saya berharap Kemenkes dapat merajut hasil SKI ini dalam 6 pilar Transformasi Kesehatan,” ujar Wamenkes Dante.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Wamenkes Dante bahwa pada masa pandemi Covid-19 lalu Kemenkes begitu berhati-hati dalam membuat kebijakan karena adanya keterbatasan data yang dimiliki. Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan dikatakan Prof. Dante sangat penting bagi Kemenkes, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk melaksanakan program dan mencapai target yang diinginkan.

“Data ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan program kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti, termasuk pengembangan rencana pembangunan nasional dan daerah,” tambah Wamenkes.
Sementara itu, Wamenkes juga mengingatkan bahwa perbedaan dalam menyikapi hasil suatu survei merupakan sesuatu yang wajar. Hal tersebut tidak terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di seluruh dunia.

Wamenkes Dante menyampaikan bahwa Perbedaan dalam menyikapi hasil suatu survei merupakan sesuatu yang wajar. Langkah tepat dalam menyikapi hasil survei ini adalah memperbaiki kinerja program kesehatan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Orientasinya bukan hanya publikasi tetapi yang terpenting adalah memperbaiki program kesehatan.

Terkait pemanfaatan data SKI 2023, Wamenkes Dante menjelaskan bahwa Kemenkes membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat baik akademisi maupun peneliti untuk dapat mengakses data SKI dengan mudah. Prof. Dante berjanji bahwa proses birokrasi yang mungkin dulu ada dalam permintaan data hasil Riskesdas akan dihilangkan. Masyarakat dapat meminta data ke BKPK Kemenkes sehingga diharapkan nanti masyarakat juga memberikan evaluasi dan masukan pada program.

Terakhir Wamenkes Dante meminta agar BKPK mengunggah data SKI ke Badan Internasional sehingga profil kesehatan Indonesia menjadi teridentifikasi. Wamenkes menyampaikan bahwa dirinya sering menghadiri pertemuan internasional namun data kesehatan Indonesia tidak ada. Dengan diunggahnya data SKI ke Badan Internasional diharapkan profil kesehatan Indonesia bisa teridentifikasi sehingga kedepannya juga dapat memetakan dan membuat program strategis dalam kancah internasional. (Penulis Kurniatun K/Edit Timker HDI)