Kabupaten Cirebon– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan (BKPK Kemenkes) melakukan sosialisasi progam Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada Sabtu (27/1) di Kantor Kepala Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. 

Pertemuan dihadiri anggota DPR RI Komisi IX, Kardaya Warnika. Turut hadir perwakilan lintas sektor yakni dari Kementerian Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

Topik yang dibahas dalam pertemuan Advokasi dan Sosialisasi kebijakan ini yaitu edukasi program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), kepesertaan JKN-KIS, pola hidup sehat, dan dialog bersama masyarakat.

Kepala Desa Ambulu, Sunaji, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar pertemuan ini memberi manfaat dan menjawab keluh kesah warga. “Pertemuan ini menjadi kesempatan Bapak dan Ibu yang menjadi keluhan selama ini,” ujarnya lebih lanjut.

Ketua Tim Kerja Jaminan Kesehatan Pusat Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan BKPK Kemenkes, Ackhmad Afflazir menyampaikan pentingnya pencegahan penyakit melalui GERMAS. GERMAS merupakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Ajier, sapaan akrabnya mengatakan menurut laporan dari Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, warga Desa Ambulu termasuk yang hampir semua memiliki kartu JKN-KIS. “Kalau yang tidak punya, apakah Bapak Ibu mampu atau tergolong keluarga miskin atau prasejahtera yang memang harus dibantu oleh negara atau pemerintah,” jelasnya.

Ajier menyebutkan untuk warga yang tidak mampu, nanti mekanismenya melalui dinas sosial yang akan di bantu oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat melalui kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.

Ajier menekankan masyarakat untuk penting memiliki jaminan kesehatan melalui program JKN agar terlindungi di kala sakit. Saat ini penggunaannya tidak perlu menunjukkan kartu dan bisa langsung dilayani di fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan dasar kesehatan yang merupakan manfaat JKN.

Ajier juga mengingatkan untuk melakukan pola hidup sehat dengan makan gizi seimbang, mengurangi rokok dan tidak merokok di lingkungan keluarga. Selain itu, melakukan skrining penyakit di Puskesmas serta membawa anak ke Posyandu untuk mendapat imunisasi rutin untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak.

Anggota DPR yang menangani urusan kesehatan, ketenagakerjaan dan  kependudukan, Kardaya Warnika menyampaikan pemerintah berkewajiban melayani masyarakat, utamanya kesehatan. Menurut Kardaya, dalam bernegara ada dua hal yang negara wajib layani yaitu kesehatan dan pendidikan. “Tujuan bernegara ada di dalam Undang-undang, menjamin masyarakat supaya sehat,” pungkasnya. (Penulis Faza/Edit Timker HDI)

Jakarta– Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes) Syarifah Liza Munira membuka acara Mini Training/Workshop Policy Evaluation secara daring di Jakarta (22/12).

Acara diikuti para Pimpinan, Katimker, dan Tim Policy Review di lingkungan Pusat Kebijakan BKPK Kemenkes.

Hadir secara daring dalam acara pembukaan, Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Suhandoyo, Sekretaris BKPK Nana Mulyana, serta Para Kepala Pusat Kebijakan di lingkungan BKPK.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKPK menyampaikan pada hari ini diadakan mini workshop review regulasi. Menurut Liza Munira, mandat yang diberikan kepada BKPK adalah merumuskan dan merekomendasikan kebijakan.

Dalam melakukan tugas tersebut, ada dua fungsi penting yang dilakukan. Satu, perumusan kebijakan berdasarkan evidence based. Dari proses tersebut, timbul rekomendasi yaitu adanya regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

“Peran kedua adalah policy clearing house, jelas Liza Munira. Untuk memastikan adanya standar, adanya unified process dalam proses yang dilalui dan diterapkan dalam regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenkes sesuai arahan Menteri Kesehatan. Khususnya, dalam beberapa regulasi seperti Peraturan Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan, dan juga Peraturan Eselon 1.

Proses evalusi kebijakan dalam workhop ini difasilitasi oleh lembaga konsultan Price Waterhouse Coopers (PwC) akan disimulasikan bersama melalui tools yang dipakai dari PwC.

Liza Munira sangat berharap ini akan menjadi tools yang membantu kita semua untuk membuat pekerjaan kita dalam menelurkan regulasi di lingkungan Kementerian yang dilakukan oleh BKPK dan unit terkait. “Agar bisa menghasilkan aturan, regulasi yang jelas, berdasarkan prinsip-prinsip yang baik, evidence based dan bermanfaat secara luas bagi Masyarakat,” ungkapnya lebih lanjut.

Kepala BKPK mengatakan para peserta mini workshop ini bisa memberikan feedback supaya nantinya proses penyusunan regulasi bisa maksimal dan optimal.

Naufal Sulistio sebagai Fasilitator dari PwC mengatakan peran BKPK untuk memastikan terselenggaranya proses pembuatan kebijakan secara optimal. “Salah satunya memberlakukan proses reviu sebagai salah satu tahapan pembuatan kebijakan sebelum draft regulasi difinalisasi,” jelasnya.

(Penulis Fachrudin Ali/Edit Timker Humdatin)

Bali– Sebelum dimulainya acara utama Indonesia Health Partners Meeting yang dibuka oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Bali (18/12), Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan (Pusjak KGTK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan kementerian Kesehatan RI (BKPK kemenkes) mengadakan sesi workshop Debottlenecking Session yang membahas Kebijakan Impor, Peraturan Perpajakan, dan Izin Tenaga Kerja Asing.

Mengundang narasumber dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg), acara ini diadakan untuk menggali informasi mengenai kebijakan dan peraturan terbaru sehingga para peserta terpapar informasi sekaligus dapat berdiskusi langsung dengan para narasumber mengenai permasalahan yang dihadapi organisasi internasional atau orang asing dalam melaksanakan program hibah dan pinjaman di Indonesia .

Muslih Effendi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu menjawab pertanyaan terkait Kementerian Kesehatan yang akan mendapat hibah dalam bentuk barang dan uang dari luar negeri. Muslih menjelaskan bahwa untuk hal ini bisa mengikuti PMK Nomor 171/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum.

“Untuk mengakomodir tentang pemberian hibah dari luar negeri Biro Hukum Kemenkeu menyarankan untuk menggunakan skema PMK Nomor 171 Tahun 2019 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum. Yang dimaksud kepentingan umum disini adalah kepentingan bangsa, negara atau masyarakat, tidak ada unsur komersil sama sekali,” jelas Muslih.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Muslih, jika hibah dari luar negerti tersebut juga ada yang diperuntukkan untuk keperluan Badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia, maka skema yang digunakan mengacu pada PMK Nomor 160 Tahun 2022. Novianti, Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kemensetneg menyampaikan informasi tentang Izin Tenaga Kerja Asing. Dijelaskannya bahwa Kemensetneg sudah meluncurkan Pintas, portal perizinan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dalam rangka kerja sama teknis dan penyediaan layanan fasilitas keimigrasian. Melalui Pintas proses permohonan dilakukan secara online, dan pengguna dapat memanfaatkan fitur pelacakan dokumen untuk memantau status permohonan. 

“Sebagian dari anda mungkin sudah familiar dengan Pintas. Pintas adalah sistem informasi digital untuk mempermudah dan mempercepat proses penerbitan surat persetujuan penugasan dan rekomendasi fasilitas keimigrasian tenaga asing. Kita sedang mengupayakan agar Pintas lebih mudah dipergunakan, cepat, dan dapat diakses dari mana saja,” tuturnya.

Sementara itu, Indra Agustini dari Kementerian Luar Negeri menjelaskan tentang Tata Cara Memperoleh Izin Tinggal Diplomatik dan Dinas. Dijelaskan Indra bahwa Direktorat Konsuler tempatnya bernaung memiliki beberapa tugas diantaranya Penerbitan, Pendataan dan Pengawasan Paspor Diplomatik dan Dinas, Rekomendasi Visa dan Izin Keluar, Izin Tinggal Diplomatik dan Dinas, Izin Penerbangan dan Kapal, Pelayanan Konsuler bagi Warga Negara Asing, Visa Diplomatik dan Dinas, serta Legalisasi Dokumen. 

“Saya ingin menekankan bahwa Kementerian Luar Negeri hanya mengeluarkan izin tinggal Official dan Diplomatic,” ungkapnya. “Jika kolega atau rekan dari luar negeri Bapak/Ibu datang ke Indonesia, pastikan untuk menggunakan visa yang tepat. Kami sudah sering menemui banyak kasus dimana warga negara asing yang datang menggunakan visa kedatangan kemudian transfer ke izin tinggal, kami tidak bisa membiarkan ini. Jadi bila kolega dari luar negeri akan datang dan bertugas lama di Indonesia agar menggunakan visa yang tepat,” himbau Indra. 

Sesi workshop yang mengundang sejumlah mitra pembangunan Kementerian Kesehatan antara lain WHO, Global Fund, GAVI, UNICEF, USAID, DFAT dipandu Kepala Pusjak KGTK Bonanza Perwira Taihitu. Dalam pesannya sebelum menutup acara, Bonanza menyampaikan apresiasinya pada para peserta yang telah hadir dan mengajak untuk memberikan feedback pada Pusjak KGTK dan Kementerian Kesehatan.(Penulis Kurniatun K/Edit Timker Humdatin)

Bali– Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan terima kasih dan penghargaan tulus atas dukungan dan bantuan dari para mitra dan kolega yang telah membantu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam upaya meningkatkan pembangunan kesehatan di Indonesia.

Ini disampaikannya dalam acara Indonesia Health Partners Meeting yang diadakan di Nusa Dua, Bali pada Senin (18/12). Acara yang bertujuan untuk memperkuat hubungan dan komunikasi dengan mitra pembangunan ini mengundang berbagai lembaga internasional seperti WHO, Global Fund, GAVI, UNICEF, USAID, DFAT dan pemerintah negara mitra seperti Jepang, Australia dan Uni Emirat Arab.

“Perjalanan saya sebagai Menteri Kesehatan tidak akan berjalan mulus tanpa dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Pemenuhan target pembangunan kesehatan dapat terwujud berkat dukungan dari mitra dan kolega saya yang terhormat. Izinkan saya menyampaikan penghargaan tulus kami atas dukungan luar biasa yang kami terima,” tutur Menkes Budi. 

Dikatakan Menkes Budi bahwa Kemenkes telah melakukan berbagai inisiatif untuk merencanakan dan mengimplementasikan program pembangunan kesehatan dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Upaya ini sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dan diperkuat dengan komitmen untuk menerapkan transformasi kesehatan Indonesia.

Untuk mencapai target tersebut, jelas Menkes Budi, Kemenkes memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Dukungan ini meliputi pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran dukungan masyarakat, serta pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) yang diperoleh melalui kerja sama dengan mitra pembangunan dalam lingkup kerja sama bilateral, multilateral, dan regional.

Disampaikan Menkes Budi bahwa tahun ini Kemenkes memperoleh dana hibah sebesar 700 juta dollar AS untuk mendukung berbagai program kesehatan Indonesia. Selain itu, Kemenkes juga telah berhasil mendapatkan pinjaman sebesar 4 miliar dollar AS dari World Bank, ADB, ISDB dan AIIB untuk program perbaikan jaringan pelayanan primer yang terdiri dari 300.000 Posyandu, 10.000 Puskesmas, dan laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia.

Pada layanan sekunder, jelas Menkes Budi, pinjaman ini akan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas rumah sakit kota di seluruh Indonesia, melengkapinya dengan fasilitas medis canggih seperti CT scan, MRI, mammogram, laboratorium kateter, dan fasilitas kemoterapi. Selain itu, Kemenkes juga sedang melakukan peningkatan 34 rumah sakit provinsi, menyediakan fasilitas Radioterapi termasuk Linec, Brachytherapy, pemindaian PET, dan beberapa siklotron dan Proton Beam.

“Bantuan dari para mitra dan kolega lebih dari sekadar bermanfaat bagi saya, tapi hal ini berdampak pada kehidupan sekitar 280 juta orang Indonesia. Saya yakin peningkatan pendanaan yang signifikan ini akan semakin meningkatkan layanan kesehatan di Indonesia,” pungkas Menkes Budi.

Acara Indonesia Health Partners Meeting diisi dengan beberapa kegiatan seperti workshop, diskusi, penyampaian testimoni dari kader kesehatan, serta pameran yang diikuti oleh unit-unit utama Kemenkes. Diskusi dibagi dalam beberapa sesi, dimana setiap sesi membahas topik berbeda seperti Integrasi Layanan Primer, Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan, Ketahanan Kesehatan dan Teknologi Inovasi, serta Pendanaan Kesehatan.  Adapula sesi workshop yang membahas Kebijakan Impor, Peraturan Perpajakan, dan Izin Tenaga Kerja Asing dengan narasumber dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (Penulis Kurniatun K/Editor Timker Humdatin)

Jakarta– Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) bekerjasama dengan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes) menggelar acara Outlook Humas Pemerintah 2024 dengan tema: “Peran Pranata Humas Indonesia untuk Mewujudkan Indonesia Sehat dan Maju” pada Jumat (15/12). Acara yang bertempat di Ruang Rajawali Gedung Pelayanan Publik BKPK Kemenkes ini mengundang seluruh pranata humas yang ada di Kementerian/lembaga di Pusat dan Daerah, serta organisasi kehumasan lain di Indonesia.

Mengawali acara, Ketua Umum Iprahumas Thoriq Ramadhani menyampaikan laporan bahwa acara Outlook humas pemerintah 2024 ini merupakan salah satu program kerja nasional dari DPP Iprahumas untuk memberikan gambaran pengelolaan kehumasan pemerintah di tahun ini dan juga tahun mendatang. Output dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan masukan, rekomendasi mengenai penting dan strategisnya humas pemerintah dalam menyukseskan program dan kebijakan pemerintah.

Sekretaris BKPK, Nana Mulyana dalam sambutannya menyampaikan bahwa peran humas sangat strategis karena sebagai ujung tombak penyampai informasi yang sangat penting dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat. Karena itu, Sekretaris BKPK mengharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan rumusan-rumusan strategi komunikasi yang baik kedepan. Penting bagi para pranata humas dari lintas Kementerian/Lembaga untuk saling sharing informasi dan bersinergi sehingga informasi-informasi yang penting, tak terkecuali dari sektor kesehatan, sampai ke Kementerian/Lembaga lain sehingga bisa saling menginformasikannya ke publik.

“Kedepannya tugas pranata humas tidak hanya menginformasikan capaian program-program pemerintah di masing-masing Kementerian tetapi yang tidak kalah penting adalah sebagai penggerak untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam berbagai sektor,” jelas Nana.

Senada dengan Nana Mulyana, Usman Kansong Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan harapannya untuk pranata humas kedepan.

Usman Kansong mengatakan bahwa baru-baru ini hasil skor pengukuran Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mengalami kenaikan secara keseluruhan. Ini artinya, kinerja pengelola informasi dan komunikasi publik pada tahun 2023 menunjukkan kecenderungan yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dikatakan Usman bahwa kemajuan ini tidak lepas dari kinerja pranata humas.

Pengukuran ini penting karena pengelola informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dapat membantu instansi pemerintah untuk membentuk dan mempertahankan organisasi-organisasi serta keterlibatan masyarakat dalam proses-proses kebijakan dan pelaksanaan program-program pemerintah.

Karena itu, ungkap Usman, pranata humas perlu  untuk terus meningkatkan kompetensi agar pengelolaan komunikasi publik kita mengedapankan inovasi dan kreatifitas. Untuk meningkatkan kompetensi kita dapat belajar pada sesama rekan seprofesi ataupun sektor privat.

“Kita perlu membuka luas cakrawala kita agar tidak tertinggal dinamika yang terjadi di masyarakat. Pranata Humas perlu mempelajari tren yang berkembang bahkan mengerakkan tren komunikasi publik nasional,” himbau Usman.

Usman juga mendorong agar pranata humas memperbanyak sharing knowledge diantara sesama pranata humas karena Usman yakin banyak pranata humas yang berprestasi dan memili kompetensi  yang membanggakan

“Saatnya pranata humas memperkuat profesi ini sehingga kompetensi yang dimiliki semakin meningkat tanpa melihat faktor pembeda,” pungkasnya.

Acara Outlook Humas Pemerintah 2024 juga diisi dengan paparan dari Wakil Ketua Iprahumas Dyah Rachmawati Sugiyanto yang ditindaklanjuti dengan sesi tanggapan dengan menghadirkan penanggap dari Ketua Umum Perhumas, Ketua Umum Perhumasri, Ketua Umum ASPIKOM, CEO PR Indonesia, CEO NoLimit Indonesia.

Adapula Diskusi Panel yang  menghadirkan Bhayu Sugarda dari Humas APPRI, S. Bekti Istiyanto Ketua Umum ASPIKOM, Asmono Wikan selaku CEO PR Indonesia, Aqsath Rasyid Naradhipa selaku CEO No Limit Indonesia dan Wakil Ketua Iprahumas Dyah R. Sugiyanto. (Penulis Kurniatun K/Edit Timker Humdatin)

Jakarta – Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan (KGTK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), mengadakan pertemuan dengan Dr. Masaya Kato Manajer Area Program Kedaruratan Kesehatan World Health Organization, SEARO. Tujuannya membahas rencana kerja Pusat Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Penyakit Menular ASEAN atau ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Disease (ACPHEED). Sekaligus mendiskusikan Patogen Prioritas secara hybrid pada 11-15 Desember di Jakarta. Pertemuan dimoderatori Ketua Tim Proyek ACPHEED Marta Gracelina.

Manager WHO SEARO Masaya Kato (12/12) menyampaikan bahwa upaya yang sudah dilakukan ini sudah sangat baik, karena sudah mencoba membuat topik kajian dan prioritas patogen yang berbeda sehingga bisa memfokuskan energi pada kesiapan masa depan dan pengawasan serta penelitian. Masaya juga mengatakan betapa pentingnya bersiap dan memfokuskan kepada keadaan darurat kesehatan masyarakat berdasarkan pengalaman dari pandemi COVID-19.

“Membuat prioritas atau menentukan prioritas penyakit tidaklah mudah karena kita mempunyai banyak sekali jenis patogen, dan bagaimana kita memprioritaskan berbagai jenis penyakit dan proses, Ini benar-benar sebuah proses yang menantang,” ungkap Masaya.

Banyak kelompok penelitian atau badan kesehatan masyarakat yang mempunyai metodologi berbeda untuk menentukan prioritas penyakit. “Artinya kita harus bekerja sama dengan pakar multidisiplin yang berbeda, dan kemudian kita harus menetapkan kriteria serta pembobotan pada kriteria yang berbeda,” jelas Masaya lebih lanjut.

Ketua Tim Kerja Kebijakan Kesehatan Bioteknologi Kesehatan Pusjak KGTK BKPK Kemenkes Kindi Adam memaparkan kajian identifikasi satwa dan patogen berpotensi pandemi. Kindi menjelaskan berdasarkan sejarah penyebab pandemi dari masa ke masa hanya virus dan bakteri yang pernah menyebabkan pandemi dengan mayoritas mode transmisi adalah aerosol. Virus dan bakteri memiliki potensi terbesar menyebabkan pandemi di masa datang. Disisi lain, parasit dan jamur memiliki potensi lebih rendah menjadi penyebab pandemi namun tidak bisa diabaikan.

“Sehingga untuk menentukan pengembangan daftar patogen prioritas harus mempertimbangkan patogen yang sudah ada sekaligus mengantisipasi patogen baru atau disease X” tutur Kindi.

Indonesia menjadi salah satu negara anggota ASEAN setelah Vietnam dan Thailand yang bersedia berkomitmen untuk menjadi pusat keunggulan regional terkait potensi penyakit yang akan muncul di masa akan datang. Ini sesuai dengan tiga pilar penting dari APCHEED yaitu kesiapan untuk mencegah, mendeteksi dan merespon keadaan darurat kesehatan masyarakat dan penyakit yang mungkin muncul di masa depan.

Pertemuan ini merupakan lanjutan dari pertemuan yang diadakan pada senin (11/12) yang telah membahas mengenai Setting Up ASEAN ACPHEED. Pertemuan dihadiri oleh para ahli, akademisi, organisasi kesehatan dunia WHO, SEARO, tim Leadership APCHEED, lintas sektoral kementerian dan lembaga, serta tim teknis dari Pusjak KGTK. Peserta pertemuan menyempatkan berkunjung ke Laboratorium Nasional Sri Oemijati. (Penulis Yuliana/Edit Timker Humdatin)

Jakarta– Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) Syarifah Liza Munira pada hari Selasa (12/12) melantik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan BKPK di Ruang Ars Longa Jakarta. Pelantikan dihadiri Sekretaris BKPK Nana Mulyana dan Kepala Pusjak Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SKK dan SDK) Wirabrata.

Saat memberikan sambutan, Liza berpesan agar momen pelantikan ini dapat dijadikan momentum berharga bagi para pegawai untuk melakukan kinerja ke arah yang lebih baik. “Bekerja tidak hanya sesuai kemampuan substansi tetapi bagaimana menciptakan budaya kerja cerdas, efektif dan efisien,” ungkapnya lebih lanjut.

Para pegawai yang baru dilantik diharapkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenkes yang memiliki nilai-nilai Berorientasi terhadap Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK).

Liza mengharapkan agar para pegawai dapat menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menyimpang dari nilai kejujuran, serta menjaga integritas demi menjaga kehormatan negara, Kementerian Kesehatan, serta martabat diri sebagai ASN.

“Saya mengharapkan para pegawai dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya karena tantangan kerja ke depan akan semakin berat, “ pungkas Liza.

8 orang PPPK yang dilantik terdiri dari 3 Analis Kebijakan, 3 Perencana, 1 Pranata Sumber Daya Aparatur dan 1 Pranata Komputer. Delapan pegawai yang dilantik akan ditempatkan di Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga serta Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas 1 Banjarnegara.

Berikut daftar nama PPPK yang dilantik:

1. Qotrun Nada sebagai Analis Kebijakan
2. Putry Isti Syaprilida sebagai Analis Kebijakan
3. Heru Kurniawan sebagai Analis Kebijakan
4. Dita Lestari sebagai Perencana
5. Wahyuning Nuraeni sebagai Perencana
6. Galih Ayu Herawati sebagai Perencana
7. Sucia Febriyanti sebagai Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur
8. Ria Resti Sarfiani sebagai Pranata Komputer

(Penulis Kurniatun K/Edit Timker Humdatin)