Selaraskan Program Kesehatan Pusat dan Derah

183

Tangerang Selatan– Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Syarifah Liza Munira membuka acara Konsolidasi Pembinaan Wilayah di lingkungan BKPK pada Rabu (15/5). BKPK berperan sebagai pembina wilayah di lima provinsi yaitu Jambi, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat Daya.

“Pada dasarnya pembinaan wilayah ini bisa dilakukan dengan berbagai cara dengan beberapa sistem yang bisa diberdayakan. Pembinaan wilayah adalah upaya menyelaraskan program-program bidang kesehatan antara pusat dengan daerah untuk mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045” ungkap Liza dalam sambutannya.

Lebih lanjut Liza mengharapkan pertemuan konsolidasi pembinaan wilayah ini dapat mengidentifikasi masalah implementasi transformasi kesehatan di daerah sehingga dapat dirumuskan solusinya.

Baca Juga  Capai UHC, Kabupaten Klaten Jamin Layanan Kesehatan Seluruh Penduduk

“Terkait pembinaan wilayah dan sebagai upaya menyelaraskan program bidang kesehatan telah dilaksanakan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) pada bulan April lalu. Ada beberapa hal yang harus di tindaklanjuti dan menjadi perhatian. Yang pertama pemerintah sedang menyelaraskan penyusunan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) sebagai haluan pemerintah pusat dan daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan mengimplementasikan program kesehatan di daerah,” tutur Liza.

Kemudian menurut Liza, kedua adalah menitik-beratkan strategi pada upaya promotif dan preventif seperti implementasi skrining 14 penyakit prioritas, pemeriksaan kehamilan sebanyak minimal 6 kali, perluasan skrining hipotiroid kongenital, dan intensifikasi program imunisasi nasional. Selanjutnya yang ketiga adalah pemerataan akses pelayanan kesehatan di daerah melalui program pengampuan jejaring rumah sakit, khususnya pelayanan penyakit jantung, stroke, kanker, ginjal dan kesehatan ibu dan anak.

Baca Juga  BKPK Sosialisasi JKN-KIS Pada Masyarakat Desa Ambulu

Liza juga menyinggung pelaksanaan riset implementasi di daerah. Riset implementasi bertujuan untuk mendapatkan umpan balik atas pelaksanaan kebijakan kesehatan. Hal ini dilakukan sebagai upaya perbaikan program transformasi kesehatan.

Pada kesempatan yang sama Sekretaris BKPK Etik Retno Wiyati menyampaikan fokus pembahasan pada pertemuan ini dipilih berdasarkan laporan dari wilayah binaan yang diperoleh secara online melalui sistem informasi Sibiwi. “Hal-hal penting yang harus didiskusikan secara mendalam yaitu integrasi layanan primer, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, persediaan alat kesehatan dan obat, serta implementasi dari satu sehat,” katanya. (Penulis: Yuliana/Edit Timker HDI)