Jakarta–Salah satu tugas Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (KEPPKN) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yakni melakukan akreditasi terhadap Komite/Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2020 tentang KEPPKN yang menyatakan bahwa KEPK wajib terakreditasi dan akreditasi hanya dapat dilakukan oleh Kemenkes.

Untuk melakukan akreditasi, KEPPKN telah menyusun panduan akreditasi KEPK. Namun KEPPKN tidak bisa bekerja sendiri. Dalam pelaksanaannya, akreditasi KEPKN memerlukan kehadiran asesor untuk melakukan penilaian lapangan terhadap KEPK-KEPK yang ada.

Demikian disampaikan Ondri Dwi Sampurno mewakili Ketua KEPPKN Masa Bakti 2021-2024 ketika membuka kegiatan Pelatihan Asesor Akreditasi KEPK pada Rabu (13/9) di Jakarta. Acara yang dilakukan secara hybrid ini dihadiri oleh sebanyak 60 calon asesor. 20 calon asesor hadir secara luring berasal dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung dan Tasikmalaya. Sebanyak 40 calon asesor hadir secara daring dari luar Jabodetabek.

“Dengan adanya peraturan ini, menjadi kewajiban bagi KEPK untuk mengajukan akreditasi. Sejauh ini sudah 200 lebih KEPK yang ter-registrasi dalam SIM EPK KEPPKN dan beberapa diantaranya telah mengajukan akreditasi ke KEPPKN,” ungkap Ondri.

Lebih lanjut Ondri menjelaskan bahwa akreditasi KEPK dilakukan melalui asesmen lapangan langsung oleh asesor, yang dikoordinasikan oleh sub komite akreditasi KEPPKN. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan asesmen lapangan, maka para asesor diberikan pelatihan.

“Pelatihan ini wajib. Tujuannya untuk bisa memberi pemahaman terkait aspek-aspek apa yang akan dinilai pada saat penilaian lapangan. Yang belum mengikuti pelatihan tidak akan diikutkan dalam penilaian akreditasi KEPK,” terang Ondri.

Dijelaskan lebih lanjut, pelatihan asesor yang sekarang ini adalah pelatihan asesor gelombang kedua. Pelatihan asesor gelombang pertama sudah dilakukan pada bulan Agustus tahun lalu. Sebelumnya, KEPPKN telah melakukan sosialisasi borang akreditasi dan membuka pendaftaran untuk menjadi asesor.

Sebanyak 26 asesor ikut serta dalam pelatihan gelombang pertama. Jika ditambah dengan 57 asesor pada pelatihan gelombang kedua maka jumlahnya menjadi 83 asesor. Jumlah ini dirasa masih kurang. Ini karena dalam setiap penilian akreditasi dibutuhkan 3 asesor.

Pada pelatihan asesor gelombang pertama telah dipilih beberapa asesor untuk melakukan ujicoba pada empat KEPK terpilih. Empat KEPK tersebut adalah KEPK RS dr. Soetomo, KEPK Universitas Padjajaran, KEPK FKKMK Universitas Gajah Mada, dan KEPK Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya. Pada kesempatan ini keempat KEPK tersebut diberikan sertifikat karena telah melakukan koreksi atas masukan-masukan yang diberikan oleh asesor.

Sebelum seremoni penyerahan sertifikat akreditasi, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes, Syarifah Liza Munira menyampaikan harapannya untuk kegiatan ini.

“Melalui pelatihan ini saya berharap asesor mendapat pemahaman yang sama mengenai standar dan kualitas yang dibutuhkan. Bila ada gap bagaimana caranya agar gap ini dihilangkan. Karena poinnya disini adalah untuk memastikan standar yang sama,” terang Liza.

Liza mengatakan agar proses yang sudah dilakukan ini, nantinya ada evaluasi untuk menjaga standar kualitas ethical clearance di Indonesia. Dikatakan Liza bahwa ada beberapa prinsip yang perlu dijaga, yaitu clear, harus jelas dan tegas, kemudian transparansi dan netralitas. (Penulis Kurniatun K/Editor Timker KLI)

Jakarta– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) melaksanakan acara Diskusi Bersama Pakar membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) substansi Pendanaan Kesehatan dan Teknologi Kesehatan.

Acara dilakukan untuk menghimpun masukan, gagasan dan saran dari para pakar agar konsep RPP pelaksanaan Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang tengah disusun menjadi lebih komprehensif dan sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan.

Kepala BKPK Kemenkes, Syarifah Liza Munira membuka secara resmi acara yang dilaksanakan secara hybrid di hotel Wyndham pada Selasa (5/9).  Sejumlah pakar, akademisi, dan praktisi di pusat dan daerah diundang dalam acara ini.

“Dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri Kesehatan, hari ini kita melakukan pembahasan bersama pakar khususnya bidang Pendanaan Kesehatan dan Teknologi Kesehatan terhadap konsep dan muatan yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah untuk mendapatkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik,” ungkap Liza.

Terkait pendanaan, dikatakan Liza bahwa pertumbuhan belanja kesehatan per kapita lebih cepat dan ini merupakan fenomena di sektor kesehatan. Untuk mencegah membengkaknya belanja kesehatan perlu dilakukan reformasi regulasi.

Lebih lanjut Liza menjelaskan bahwa pendanaan kesehatan tidak berdiri sendiri, menjadi salah satu sumber daya yang mendukung sumber daya lainnya. Aspek pendanaan mempengaruhi aspek-aspek yang lain seperti pembelian alat kesehatan dan lainnya.

Senada dengan pernyataan Kepala BKPK, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) BKPK Kemenkes Yuli Farianti mengatakan bahwa pendanaan merupakan pilar yang akan dilakukan transformasi. Pada UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur bagaimana meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan.

“Dihapuskannya mandatory spending dimaksudkan untuk meningkatkan otonomi pengelolaan keuangan pemerintah dan ruang gerak penerapan anggaran berbasis kinerja, penyelesaian permasalahan kesehatan berdasarkan beban penyakit/epidemiologi, dan pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan yang tidak dibatasi besarannya,” jelas Yuli.

Pada pembahasan substansi Teknologi Kesehatan, Kepala BKPK Kemenkes mengatakan diskusi bersama pakar bertujuan untuk menggali aspek peraturan perlindungan data, data pribadi dan pemanfaatan bioteknologi untuk precision medicine sehingga ada landasan hukum yang kuat.

Masukan-masukan yang disampaikan para pakar ini akan dihimpun dan dikelompokkan sesuai substansi sebagai bahan asupan dalam penyusunan rancangan peraturan perundangan turunan UU Kesehatan  No. 17 Tahun 2023 yang baru saja disahkan. (Penulis Kurniatun K & Yuliana/Editor Timker KLI)

Jakarta—Townhall Kementerian Kesehatan kembali dihelat pada hari Selasa (29/8) di Kantor Kementerian Kesehatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kali ini mengangkat topik Pilar Keempat Transformasi Kesehatan Pembiayaan Kesehatan. Acara dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Prof. Ali Ghufron Mukti.

Dalam acara ini, Menteri Kesehatan memberikan penghargaan kepada Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta sebagai peringkat 1 Provincial Health Accounts (PHA) Terbaik Tahun 2023. Peringkat Kedua diraih Provinsi Jawa Barat dan Peringkat Ketiga adalah Provinsi Aceh.

Untuk pemenang penghargaan Peringkat 1 Kategori District Health Accounts (DHA) Terbaik Tahun 2023 diraih Kabupaten Kulonprogo. Peringkat 2 diraih Kota Kediri dan Peringkat 3 diraih Kabupaten Lombok Timur.

Selain itu, Menteri Kesehatan juga memberi penghargaan kepada Prissilia Rhesavani, Perekam Medis dari RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta sebagai Peringkat 1 Kategori Petugas Koder JKN terbaik Tahun 2023. Berikutnya, Peringkat 2 diraih Aris Susanto dari RSU Pindad Kota Bandung, Jawa Barat serta Peringkat 3 diraih Ahmad Muhajir dari RSUD Dr Soetomo Surabaya.

Dalam kesempatan ini, Menteri Kesehatan menetapkan penghargaan Kategori Penyusun Rekomendasi Kebijakan Terbaik UPT BKPK Tahun 2023 yang diraih Riyani Setiyaningsih, Entomolog Kesehatan dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP). Peringkat 2 diraih Sri Nuryani Wahyuningrum Pranata Laboratorium Kesehatan dari Balai Litbangkes Kelas I Magelang serta Peringkat 3 diraih Melda Suskan Suebu Entomolog Kesehatan dari Balai Litbangkes Papua.

Selamat Kepada Pemenang

(Editor Timker KLI)

Jakarta— Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluncurkan inovasi pendanaan program Tuberkulosis (TBC) pada Selasa (29/8) bertepatan dengan pelaksanaan Townhall Pembiayaan Kesehatan pilar Transformasi Kesehatan keempat di Kantor Kementerian Kesehatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Peluncuran inovasi pendanaan program TBC dilakukan oleh Menkes bersama Direktur Utama BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, Prof. Ali Ghufron Mukti.

Acara diawali laporan Kepala Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Syarifah Liza Munira. Dalam kesempatan itu, Liza mengatakan dalam transformasi pembiayaan kesehatan diidentifikasi berbagai inovasi pembiayaan yang dapat mendukung layanan kesehatan yang merupakan program prioritas nasional. Salah satunya, inovasi dalam upaya menurunkan angka prevalensi penderita TBC di Indonesia sebanyak 970.000 jiwa kasus baru setiap tahunnya dan menempati peringkat kedua terbanyak di dunia.

“Pada kesempatan yang baik ini akan dilakukan launching inovasi pembiayaan Kesehatan strategis untuk pelayanan TBC di 6 kota,” kata Liza.

Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengemukakan pembiayaan kesehatan merupakan elemen penting dalam mewujudkan pembangunan kesehatan sehingga setiap program yang dibuat dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.

“Tujuannya (pembiayaan kesehatan) saya ingin memastikan kesehatan masyarakat bagus, setara dengan yang paling baik di dunia dengan dana yang efisien. Saya mau dapat output kesehatan maksimal dengan input uang seefektif mungkin,” ujar Menkes ketika menyampaikan sambutan pada Selasa (29/8).

Diharapkan program Inovasi pembiayaan TBC melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dapat mendorong deteksi pelayanan TBC yang lebih baik. Melalui program ini peran Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pertama (FKTP) semakin meningkat karena salah satu fungsinya adalah sebagai gatekeeper untuk layanan TBC.

Sementara itu, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, menyambut baik program ini dan menyatakan BPJS siap bekerja sama dan berkolaborasi agar dapat berjalan secara optimal. Menurut Ghufron, sebagai pilot project program ini akan dimulai pada enam kota terlebih dahulu yakni Medan, Jakarta Utara, Bogor, Denpasar, Surabaya dan Semarang.

BPJS, kata Ghufron, telah menyiapkan beberapa upaya sebagai bentuk dukungan pada program inovasi pembiayaan TBC ini diantaranya dengan menyiapkan dashboard untuk monitoring, membuat sistem artificial intelligence (AI) yang mampu membantu kepatuhan minum obat sehingga tidak berhenti minum obat sesuai anjuran. Selain itu juga akan dibuat sistem informasi kepesertaan bagi pasien TBC , melakukan sosialisasi kepada fasilitas kesehatan bersama dengan tim inovasi pembiayaan TBC dan Kemenkes serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin.

“Komitmen ini kita berikan karena kita ingin Indonesia bebas TBC dan cost nya jauh lebih efektif dan tidak menular karena kalau menular produktivitasnya berpengaruh,” tutur Dirut BPJS.

Inovasi pendanaan TBC adalah program intervensi pendanaan yang ditujukan untuk mengubah perilaku fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dalam menemukan, melaporkan, dan mengobati TBC sampai tuntas. FKTP yang memenuhi syarat dan ketentuan akan mendapatkan insentif non kapitasi yang pembayarannya dibagi dalam beberapa tahap. Pertama, insentif tahap diagnosis, yaitu diperuntukkan bagi pasien yang memerlukan pemeriksaan X-ray apabila hasil tes cepat molekuler menunjukkan hasil negatif. Kedua, pada pengobatan tahap I, yaitu insentif yang diberikan setelah pengobatan intensif selama dua bulan. Ketiga, pengobatan tahap II yang dilakukan pada akhir pengobatan lanjutan.

Inovasi pendanaan program TBC ini digulirkan dengan mempertimbangkan angka notifikasi kasus TBC yang mencapai angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2022 diperkirakan terdapat 969 ribu kasus TBC baru. Dari jumlah ini hanya 75% kasus yang ditemukan dan diobati, artinya 25% kasus belum ditemukan. Inovasi ini diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan notifikasi kasus, peningkatan ketuntasan pengobatan TBC, dan penurunan angka rujukan TBC tanpa komplikasi di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Berdasarkan data BPJS Kesehatan tahun 2015 – 2028, 97% kasus rujukan merupakan kasus TBC non komplikasi yang seharusnya dapat ditangani di FKTP yaitu Puskesmas, Klinik, dan dokter praktik mandiri.

Pada masa uji coba yang dilaksanakan pada bulan Juli 2023, inovasi pendanaan TBC telah diimplementasikan pada 6 kota; yaitu Medan, Jakarta Utara, Bogor, Semarang, Surabaya, dan Denpasar. Kedepan inovasi ini akan diperluas secara nasional. (Editor Timker KLI)

Jakarta– Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menutup secara resmi rangkaian pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN dan negara mitra ASEAN di Jakarta pada hari Jumat (25/8).  “Terima kasih kepada seluruh delegasi yang telah mendukung kami menggelar pertemuan hari ini dan kemarin, merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia bisa memimpin ASEAN selama satu tahun ini,” kata Menkes.

Menkes membeberkan, sebagai ketua ASEAN tahun 2023 telah melakukan berbagai upaya dan solusi terbaik bagi pemulihan sekaligus penguatan sektor kesehatan di kawasan serta menegaskan kembali komitmen dan dukungan kawasan dalam melakukan berbagai upaya mitigasi, kolaborasi lintas sektor dan inovasi dalam memperkuat ketahanan kesehatan regional.

Untuk mewujudkannya, Menkes menyampaikan bahwa kawasan perlu melakukan setidaknya tiga aksi yang berdampak.

Pertama, meningkatkan hardware atau infrastruktur kesehatan di kawasan, dengan membekali negara-negara dengan peralatan yang diperlukan untuk pengawasan, penelitian dan pengembangan, serta produksi vaksin, farmasi, dan peralatan medis.

“Pembangunan infrastruktur ini harus dilakukan di seluruh negara, jadi kalau ada virus bisa dideteksi lebih awal,” terang Menkes.

Kedua, meningkatkan software atau sumber daya manusia, berarti memastikan tersedianya individu-individu terampil atau yang dapat dengan cepat dimobilisasi melintasi perbatasan di wilayah kita kapanpun diperlukan. Selain itu, berbagi pengetahuan dan memberikan pelatihan keterampilan PPR selama pandemi juga penting.

Ketiga, seperti yang telah diskusikan selama 2 hari terakhir, perbaikan mekanisme pendanaan sangatlah penting, baik pada masa damai maupun masa perang.

“Saya ingin menekankan bahwa situasi yang berbeda ini memerlukan mekanisme pencairan dana yang berbeda. Selama “masa damai”, pendanaan PPR harus mematuhi proses pengambilan keputusan standar, yang biasanya dipandu oleh rencana strategis jangka panjang,” tutur Menkes.

Sebaliknya, saat “masa perang” diperlukan mekanisme khusus untuk mempercepat pencairan dana, untuk mencegah terjadinya keadaan darurat.

Selain itu, di antara modalitas pembiayaan yang ada di sektor Kesehatan ASEAN, Menkes menyampaikan perlu ada inovasi baru yang lebih terencana dan terintegrasi. Melalui penjajakan pemanfaatan Dana Respons COVID-19, yang mempunyai potensi untuk diperluas melampaui cakupan aslinya, menjadi satu kumpulan dana untuk mengatasi berbagai kesenjangan keuangan di sektor Kesehatan ASEAN.

Terakhir, Menkes menekankan bahwa berakhirnya pandemi bukanlah akhir bagi perjalanan sektor kesehatan, melainkan awal untuk memperkuat komitmen Kawasan dalam membangun kawasan yang lebih kuat dan siap dalam menghadapi tantangan kesehatan di masa kini maupun masa yang akan datang.

“Harapan saya adalah kita dapat bekerja sama saling bahu membahu, sebagai sebuah komunitas yang erat dan kuat dalam Satu Komunitas ASEAN,” harap Menkes.

Dengan berakhirnya pertemuan tingkat tinggi Menkes ASEAN, maka berakhir pula keketuaan Indonesia di ASEAN. Menteri Kesehatan pun mengucapkan selamat kepada Laos yang akan melanjutkan keketuaan ASEAN tahun 2024.

Menkes Budi berharap Laos mampu menjalankan dan melanjutkan berbagai inisiasi baik yang diusung Indonesia terutama terkait dengan penguatan arsitektur kesehatan di Kawasan. Menkes meyakini dibawah kepemimpinan Laos mampu melakukannya dengan baik. (Edit Timker KLI)

Jakarta—Dalam kesempatan pertemuan tingkat tinggi Menteri Kesehatan ASEAN yang digelar di Jakarta pada 24-25 Agustus di Jakarta, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (25/8) menyebut kegiatan ini menjadi momentum bagi kawasan untuk merefleksikan tujuan pembentukan ASEAN yakni tentang memperjuangkan stabilitas regional dengan semangat solidaritas.

Selama 3,5 tahun terakhir, pandemi COVID-19 telah menyebabkan ketidakstabilan besar secara global di seluruh kehidupan manusia secara khusus sektor kesehatan dan perekonomian. ASEAN menjadi salah satu kawasan yang dapat pulih lebih cepat, baik dari sisi kesehatan maupun pembiayaan.

Indonesia mendorong negara Kawasan untuk mengalihkan fokus dari tanggap darurat ke penguatan keamanan kesehatan regional untuk menghadapi kesehatan masyarakat di masa depan, sehingga meningkatkan stabilitas dalam solidaritas.

“Kawasan perlu membangun momentum menuju pemulihan yang kuat dan berkelanjutan dengan berfokus pada penguatan kapasitas respons Prevention, Preparedness and Response (PPR) pandemi di ASEAN. Saya yakin ASEAN mampu mengintegrasikan seluruh aspeknya, sehingga menjadi satu kekuatan yang utuh dan berkelanjutan,” kata Menkes.

Kolaborasi lintas sektor dalam hal ini, sektor keuangan dan kesehatan diharapkan dapat menutup celah ini.

“Kawasan memiliki dana respon COVID-19 sekitar 17,7 juta dollar, dana itu sebelumnya difokuskan untuk COVID-19. Kedepan, kita ingin perluas tidak hanya COVID-19, namun juga masalah kesehatan lainnya. Kita juga ingin dana kesehatan yang ada dikoordinasikan dan diintegrasikan, supaya aksesnya lebih mudah dan cepat,” terang Menkes.

Menkes menyebut saat ini mekanisme penggunaan dana respons COVID-19 telah diupayakan untuk segera ditetapkan. Aspek ini telah dibahas dalam pertemuan tindak lanjut antara Sekretariat ASEAN dan Menkes ASEAN pada Kamis (24/8).

Menkes berharap melalui pertemuan ini, Kawasan ASEAN dapat meneguhkan komitmennya untuk bersama-sama pulih dari pandemi yang menyebabkan kemunduran sektor kesehatan serta mampu bangkit dengan memperkuat aspek pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi jangka panjang.

“Saya yakin bahwa dengan semangat solidaritas, kita akan mampu memperkuat ketahanan kesehatan regional, sehingga dapat mencapai tujuan stabilitas ASEAN,” tutup Menkes.

Pada saat yang sama, Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus (25/8) menyebut meski pandemi telah berakhir, seluruh negara harus memperkuat upaya pencegahan dan kapasitas respon terhadap tantangan kesehatan saat ini dan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, ia mengapresiasi kepemimpinan Indonesia baik dalam Presidensi G20 maupun ASEAN yang telah mendorong berbagai langkah nyata dan berkelanjutan bagi sektor kesehatan global. Diantaranya pembentukan pandemic fund, meningkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan respon (PPR), serta perluasan produksi Vaksin, Therapeutic dan Diagnosis. (edit Timker KLI)

Jakarta– Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memimpin pertemuan tingkat tinggi dengan para Menteri Kesehatan ASEAN dan Sekretariat ASEAN pada Kamis (24/8) di Jakarta. Membahas hasil pertemuan antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan ASEAN yang dilaksanakan pada hari yang sama.

“Hari ini kami berdiskusi dengan Sekretariat ASEAN dan Menteri Kesehatan ASEAN, untuk membahas mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh sektor keuangan dan kesehatan dalam memperkuat arsitektur kesehatan di ASEAN terutama terkait pendanaan,” kata Menkes.

Disebutkan Menkes, selama High Level Meeting (HLM) Indonesia selaku ketua ASEAN tahun 2023 mendorong kawasan ASEAN yang lebih kuat dan siap dalam menghadapi tantangan kesehatan di masa kini dan masa yang akan datang serta memastikan seluruh negara di kawasan ASEAN memiliki akses yang mudah dan berkualitas terhadap dana kesehatan.

Hal ini sejalan dengan tema yang diusung dalam pertemuan Menkes ASEAN yaitu “Building a sustainable and resilient future in the ASEAN region : from emergency response to long term COVID-19 disease management”.

Pertemuan juga menjadi sarana bagi para Menkes ASEAN untuk saling berbagi pengalaman dan pembelajaran negara-negara ASEAN dalam menangani pandemi COVID-19 dengan fokus pada upaya persiapan transisi dari tanggap darurat ke penanganan COVID-19 jangka panjang.

Pertemuan juga untuk mengidentifikasi dukungan untuk memperkuat pengawasan penyakit menular di kawasan, dan inisiatif kolaboratif lainnya melalui kerja sama bilateral dan multilateral, kolaborasi dengan mitra pembangunan dan entitas regional dan global lainnya untuk memperkuat arsitektur kesehatan regional di era darurat pasca COVID-19.

Terakhir, para Menkes ASEAN turut memberikan masukan kepada para Pemimpin ASEAN dalam menyikapi situasi kesehatan global saat ini guna membuka jalan bagi penanganan COVID-19 dalam jangka panjang.

“Pertemuan siang ini mengakui peran pentingnya kepemimpinan yang diambil oleh sektor keuangan dan kesehatan di ASEAN, dalam memulai kolaborasi yang lebih kuat antara keuangan dan kesehatan, yang bertujuan untuk memperkuat keamanan kesehatan regional,” terang Menkes.

ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM) berlangsung mulai tanggal 24-25 Agustus 2023 di Jakarta. Pertemuan diawali dengan ASEAN Finance-Health Ministers Meeting (AFHMM) pada tanggal 24 Agustus 2023, dilanjutkan dengan pertemuan informal untuk menindaklanjuti hasil AFHMM dan ditutup dengan pertemuan tingkat tinggi Menkes ASEAN

Sumber : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes

Jakarta– Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Keuangan mengadakan pertemuan lintas sektor melalui forum ASEAN Finance and Health Ministers Meeting (AFHMM) pada Kamis (24/8). Pertemuan ini merupakan agenda penting kerja sama antara sektor keuangan dan kesehatan dalam memperkuat kapasitas kesehatan di kawasan ASEAN. Ini dimaksudkan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons (PPR) terhadap pandemi guna memperkuat arsitektur kesehatan global.

“Pengalaman pada saat Covid-19 mengajarkan bahwa kita harus mempersiapkan dengan lebih baik apabila terjadi pandemi berikutnya, yaitu memperkuat arsitektur kesehatan global,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha. Ini disampaikannya pada sesi Press Conference yang diadakan secara luring mengundang beberapa media di hotel St. Regis Jakarta (24/8).

Dikatakan Sekjen Kunta, pagi ini para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan di ASEAN telah menyepakati beberapa poin penting. Poin-poin yang diangkat diantaranya: memberi perhatian terkait kajian arsitektur keuangan regional dan nasional untuk memperkuat respons Prevention, Preparedness and Response (PPR) pandemi di ASEAN, menegaskan kembali perlunya membangun momentum menuju pemulihan yang kuat dan berkelanjutan dengan berfokus pada implementasi mekanisme dan strategi yang ada, menegaskan kembali komitmen untuk meningkatkan investasi nasional dalam kapasitas One Health, menegaskan komitmen untuk memperkuat arsitektur kesehatan regional selain COVID-19 menuju pencapaian ketahanan komunitas ASEAN, serta menyepakati perluasan Dana Respons ASEAN untuk COVID-19 menjadi dana respons ASEAN untuk COVID-19 dan kedaruratan kesehatan masyarakat lainnya.

Lebih lanjut Sekjen Kunta menerangkan bahwa penguatan ketahanan kesehatan kawasan akan difokuskan pada upaya pencegahan dibandingkan kapasitas respons. Pencegahan ini sangat dibutuhkan untuk meredam dampak yang besar dan luas pada sektor kesehatan dan ekonomi seperti yang ditimbulkan pada pandemi lalu. Oleh karena itu Indonesia selaku pemegang keketuaan ASEAN, bersama dengan Thailand,  menginisiasi pembentukan Dana Respons COVID-19 ASEAN. Dana tersebut untuk memberikan dukungan pembiayaan kepada negara anggota ASEAN dalam deteksi, pengendalian, dan pencegahan penularan COVID-19.

Pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme penggunaan Dana Respons ASEAN dilakukan pada siang harinya saat pertemuan informal para Menteri Kesehatan di Kawasan ASEAN. Dalam pertemuan informal ini ASEAN Sekretariat memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemanfaatan dana. Para Menteri Kesehatan ASEAN dan pejabat senior berbagi pandangan mengenai pemanfaatan dana respons ASEAN untuk COVID-19 dan keadaan darurat kesehatan masyarakat lainnya.

Dalam pertemuan informal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan dana pandemic Prevention, Preparedness, and Response (PPR) mempunyai 2 mekanisme yaitu pada saat war time dan peace time. War time adalah saat darurat kesehatan dimana dana dapat diakses dalam 1 minggu. Sedangkan Peace time adalah dalam keadaan normal dapat dengan mekanisme pengusulan seperti biasa.

Saat menutup pertemuan, Menkes Budi menyampaikan apresiasinya atas partisipasi aktif dan masukan-masukan berharga yang disampaikan para kolega dalam pertemuan ini. Menkes Budi juga menyampaikan terima kasihnya kepada sekretariat ASEAN yang telah memberikan informasi terkini mengenai Dana Respons ASEAN. Dikatakan Menkes Budi bergerak maju sebagai satu komunitas ASEAN, menjadi penting untuk melakukan upaya mengurangi duplikasi dan fragmentasi dalam lanskap kesehatan regional.(Penulis Kurniatun K/Editor Timker KLI)

Jakarta– Selasa (15/08), Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI mengadakan berbagai lomba dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-78. Bertempat di lapangan BKPK, pelaksanaan lomba diawali dengan Laporan Ketua Panitia oleh Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Sekretariat BKPK Joni Pahridi dilanjutkan dengan Sambutan dan Pembukaan oleh Sekretaris BKPK Nana Mulyana.

Dalam sambutannya, Nana menyampaikan selamat kepada seluruh warga BKPK yang akan merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-78. Nana juga menyampaikan terima kasihnya kepada para Kepala Pusat Kebijakan (Kapusjak) di lingkungan BKPK yang telah menggerakkan stafnya untuk mengikuti berbagai lomba.

Mengusung BKPK Gembira (Gelar Lomba Indonesia Merdeka), lomba yang diadakan BKPK hari ini terdiri dari Lomba Menyendok Uang dengan Sodet, Lomba Tari Kreasi, Lomba Karaoke, Lomba Peragaan Busana (BKPK Fashion Week), Lomba Tarik Tambang dan Lomba Tumpeng.

Setiap lomba memiliki syarat dan kriteria penilaian tertentu yang ditetapkan oleh panitia. Untuk lomba karaoke misalnya, lagu yang dibawakan telah ditentukan oleh panitia. Peserta lomba diminta untuk memilih satu lagu dari 5 pilihan yaitu lagu Tanah Airku, Rayuan Pulau Kelapa, Bendera, Berkibarlah Bendera Negeriku, atau lagu Indonesia Pusaka.

Untuk Lomba Peragaan Busana (BKPK Fashion Week) kostum yang dikenakan adalah pakaian adat dari daerah-daerah di Indonesia. Peraga busana adalah sepasang laki-laki dan perempuan dan diharuskan melakukan salam sapa sesuai pakaian adat yang digunakan.

Untuk lomba tari kreasi, tim terdiri maksimal 6 orang dengan kostum bebas tapi sopan dan dibolehkan memilih jenis musik latar dengan bebas. Kriteria penilaian untuk lomba ini adalah kreatifitas koreografi, kostum, kekompakan, keluwesan dan ekspresi.

Untuk lomba tumpeng syaratnya adalah nasi dihias warna merah dan putih, harus mengandung unsur protein hewani, nabati dan sayuran, tampilan menarik serta bernuansa 17 Agustus.

Lomba-lomba di lingkungan BKPK ini diikuti oleh perwakilan dari Sekretariat BKPK dan semua satuan kerja dibawah BKPK yaitu Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan (Pusjak UK), Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SKK-SDK), Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK), dan Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan (Pusjak KGTK). Para Kapusjak dan AKAU di lingkungan satuan kerja BKPK juga turut hadir untuk memberi dukungan kepada staf dan anggota timnya.

Selain mengadakan lomba sendiri, BKPK juga turut berpartisipasi dalam lomba-lomba yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan. Dengan misi mewujudkan Transformasi Internal, Kemenkes mengadakan berbagai perlombaaan dan pertandingan yang dapat meningkatkan keahlian dan kreatifitas para pegawai.

Lomba dan pertandingan yang diadakan Kemenkes terdiri 2 jenis yaitu lomba terkait cabang olahraga dan pertandingan seru yang melibatkan kreatifitas. Lomba terkait cabang olahraga terdiri dari bola basket, futsal, bulutangkis, menembak, panahan, fun run dan lari kardus. Sementara untuk pertandingan seru terdiri dari Kreasi Miniatur Sehat Buah dan/atau Sayur Lokal, Racing Sarung, Suap-Suap Pisang, Daripada Sirik Mendingan Sambung Lirik, Serok Cuan Sepuasnya, Teka Teki Tiki Taka, Terka – Terka Simplisia Jamu, Tarik Tambang Online, Kemenkes Fashion Carnival, Konten IG dan/atau Tik-Tok, serta Dekorasi Kantor. (Penulis Kurniatun K/Editor Timker KLI)

Seattle Amerika– Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Syarifah Liza Munira dan Christopher J.L. Murray Direktur Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) Bidang Data Kesehatan pada Senin (7/8) di Seattle Amerika Serikat.

Penandatangan MoU disaksikan Menkes RI Budi G. Sadikin ditengah agenda APEC ke-13.

“Penandatanganan ini penting untuk kerja sama yang lebih kuat terkait data di sektor kesehatan dengan negara IHME,” tegas Liza.

Lebih lanjut Menkes Budi menekankan bahwa kerjasama ini nantinya akan berdampak positif dalam perumusan kebijakan dan rekomendasi untuk pengembangan kesehatan.

“MoU ini merupakan kerjasama dalam meningkatkan kapasitas Indonesia dalam melakukan pemodelan, analisis, dan visualisasi data yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pengembangan kesehatan dan analisis lebih lanjut melalui antara lain perbaikan estimasi beban penyakit (BOD), cedera, dan faktor risiko,” lanjut Liza

Ruang lingkup kerjasama yakni Data study and/or analysis terdiri dari national and provincial burden of diseases, forecasting, intervention analyses, health financing serta assessments of resource availability and use. Selain itu mencakup juga benchmarking on health education strategy, explore potential collaboration in transfer of technology in data modeling and analysis serta capacity building, including secondment.

Dalam kesempatan ini, Kepala BKPK mendampingi Menkes RI melakukan Pertemuan Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) ke-13 tentang Kesehatan dan Ekonomi (HLM13) diselenggarakan di Seattle, Washington, Amerika Serikat, pada tanggal 6 Agustus 2023. (Penulis Sigit Purwonugroho/Edit Timker KLI)