Bekasi– Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 memasuki tahapan Workshop Penanggungjawab Teknis (PJT) Provinsi. Setelah dilakukan secara daring pada tanggal 10 Juli 2023, acara dilanjutkan secara luring mulai tanggal 13 Juli hingga 18 Juli di Bekasi.

Workshop diawali sambutan dari Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Nana Mulyana. Dalam kesempatan ini, Nana menyampaikan survei ini merupakan dasar dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024-2025. Selain itu, menjadi asupan penyusunan RPJMN untuk daerah di sektor Kesehatan.

SKI 2023 juga akan mengukur capaian status kesehatan masyarakat Indonesia serta determinannya. “Kegiatan ini tidak hanya untuk kepentingan nasional tapi juga untuk kepentingan provinsi dan kabupaten.” ungkap Nana lebih lanjut.

Ketua Pelaksana SKI yang juga Kepala Pusat Kebijakan (Pusjak) Upaya Kesehatan BKPK Pretty Multihartina berpesan bahwa tim SKI harus solid karena yang di hadapi adalah community participation.

“Survei ini bukan semata-mata programnya BKPK dan Kemenkes, tapi ini pekerjaan semua. Harusnya teman teman di daerah sudah bisa mendata melalui surveilans yang diperlukan secara indikator,” ungkap Pretty.

Para trainer diharapkan dapat menyampaikan kepada enumerator tentang waspada bencana. Mengingat bulan Agustus mulai memasuki musim hujan, kemungkinan terjadi potensi tanah lonsor di beberapa daerah. Hal ini perlu diantisipasi lebih awal.

Kepala Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (SKK dan SDK) I Gede Made Wirabrata sebagai Koordinator Biomedis pada kegiatan SKI 2023 mengharapkan bantuan tim di lapangan untuk mendapatkan sekitar 75.000 sampel biomedis. Spesimen ini diperiksa untuk mengetahui beberapa penyakit, seperti jantung koroner, gangguan lipid (lemak darah), diabetes dan lain-lain.

“Agar kegiatan ini berjalan sukses perlu komitmen, perlu kesepakatan, perlu keseriusan” tegas Wirabrata. (Penulis Nowo Setiyo/Edit Timker KLI)

Sorong – Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Syarifah Liza Munira melakukan pendampingan terhadap Kunjungan Anggota Komisi XI DPR RI yg dipimpin Wakil Ketua Komisi IX, Emanuel Melkiades Laka Lena di Kota Sorong, Papua Barat Daya. (14/07).

Pada kesempatan ini, rombongan mengunjungi RS. Dr. JP. Wanane meninjau pelayanan kesehatan sekaligus melihat kesiapan rumah sakit dalam meningkatkan status menjadi rumah sakit rujukan tipe B dari tipe C. DPR Komisi IX mendorong upaya percepatan peningkatan akreditasi RS ini.

“Kebutuhan dalam meningkatkan status rumah sakit ini harus perlu dipersiapkan dengan segala konsekuensinya oleh Kemenkes, kita akan support dari anggaran dan program kebijakan lainnya” ujar Melkiades dalam rapat bersama Pj. Gubernur.

Ia juga menyinggung RUU Kesehatan yang baru saja disahkan menjadi UU Kesehatan dapat memberikan manfaat bagi daerah yang masih tertinggal dalam aspek kesehatan.

“Banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari UU Kesehatan khususnya bagi daerah pinggiran” ungkap anggota dewan daerah pemilihan (Dapil) NTT ini.

Kepala BKPK, Liza Munira pada kesempatan yang sama menjelaskan UU Kesehatan sejalan dengan Transformasi Kesehatan yang dilakukan Kemenkes.

“DPR RI baru saja mengesahkan RUU Kesehatan dan timingnya juga bersamaan dengan Kementerian Kesehatan yang saat ini sedang melakukan Transformasi Kesehatan melalui 6 pilar” ujar Liza Munira.

Sesaat sebelumnya, Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad dalam sambutannya mengatakan Stunting masih menjadi masalah di provinsi yang baru berusia 7 bulan 9 hari ini. Pemerintah daerah telah melakukan upaya membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting.

“Secara rata-rata, dari data SSGI tahun 2022 menunjukkan angka Stunting mencapai 30.87 persen, turun 1.33 persen dari tahun sebelumnya, ungkap Mohammad.

Dalam UU Kesehatan yang baru, penanganan Stunting melalui penguatan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah terpencil menjadi hal yang sangat penting. Dengan gotong royong dan dukungan berbagai pihak, UU Kesehatan dapat berjalan baik sesuai dengan cita-cita mulia yakni meningkatkan kualitas sumber daya bangsa. (Ahdiyat Firmana/Edit Timker KLI)

Jakarta– Disela pertemuan dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu (12/7).

Tujuan kunjungan ini untuk melihat layanan kesehatan di Puskesmas, termasuk diantaranya layanan imunisasi dasar rutin pada anak dan juga sistem pelaporan digital imunisasi.

Didampingi Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes, Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Tenaga Kesehatan BKPK serta jajaran Eselon 2 Kemenkes lainnya, Menkes Budi menyambut kedatangan Menlu Australia Penny yang didampingi delegasi Australia serta Duta Besar Australia untuk Indonesia.

Rombongan kemudian menuju lokasi informasi layanan puskesmas. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Puskesmas Setiabudi Gafar Hartatiyanto memberikan penjelasan mengenai layanan di Puskesmas khususnya sistem pencatatan imunisasi digital melalui Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK). ASIK merupakan sebuah aplikasi mobile yang dikembangkan dan diperuntukkan untuk pencatatan berbasis individu pada layanan kesehatan primer.

Dalam kunjungan singkat ini, kedua menteri juga turut membahas kerja sama bidang kesehatan yang telah dilakukan kedua negara. Menkes mengatakan bahwa selama ini Pemerintah Australia telah memberi dukungan dan bantuan yang sangat berarti kepada Pemerintah Indonesia.

Atas dukungan dan kontribusi yang diberikan, Menkes Budi menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah Australia. Menkes berharap kerja sama yang telah berjalan dapat terus meningkat dan semakin kuat untuk pembangunan kesehatan di Indonesia.

Pada saat yang sama, Menlu Australia juga memberikan apresiasi atas kerjasama antara Indonesia dan Australia di bidang kesehatan.

Menlu Australia menyatakan bahwa Indonesia adalah mitra utama dalam kesehatan global dan regional. Dirinya merasa senang mendapat kesempatan untuk melihat sistem kesehatan Indonesia secara langsung termasuk bagaimana kerja sama meningkatkan pencatatan imunisasi untuk anak-anak secara digital. (Penulis Kurniatun K/Edit Timker KLI)

Jakarta– Perwakilan dari World Health Organization (WHO) dan IQLS melakukan kunjungan ke Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SKK-SDK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan pada Senin (10/7). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka assesment (penilaian diagnostik) atas ketersediaan diagnostik in vitro di negara-negara anggota ASEAN. Laboratorium Prof. dr. Sri Oemijati Pusjak SKK-SDK menjadi salah satu dari 6 fasilitas kesehatan di Indonesia yang dilakukan penilaian.

Pada tahun 2018, WHO menerbitkan edisi pertama Model List of Essential In Vitro Diagnostics (EDL). Dua edisi selanjutnya kemudian diterbitkan pada tahun 2019 dan 2021. EDL WHO bertujuan untuk memastikan ketersediaan tes untuk cakupan kesehatan universal (UHC) dan darurat kesehatan dan untuk mempromosikan populasi yang lebih sehat, yaitu tiga prioritas strategis dari Program Kerja Umum Ketiga Belas WHO (2019–2023).

Sejak edisi pertama EDL, WHO telah mendorong negara-negara anggotanya untuk mengembangkan daftar diagnostik in vitro esensial nasional (NEDLs) berdasarkan model EDL WHO. Sekretariat EDL, bekerjasama dengan Kantor Regional Asia Tenggara (SEARO) dan Kantor Regional Pasifik Barat (WPRO) WHO, memulai proyek dengan target baru untuk membantu negara-negara ASEAN terpilih di kawasan ini untuk mengembangkan NEDL. Integrated Quality Laboratory Services (IQLS) menjadi kontraktor pelaksana dari WHO untuk proyek ini.

Hasil penilaian ini nantinya akan disusun dalam laporan yang akan disampaikan ke pemangku kepentingan (stakeholders). Dokumen strategi juga akan dikembangkan beserta rencana dan prioritas sesuai dengan hasil kesenjangan yang telah diobservasi sebelumnya. (Penulis Kurniatun K/Edit Timker KLI)

Aceh– Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan (Pusjak UK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Provinsi Aceh pada hari Selasa 4 Juli 2023. Acara yang berlangsung secara luring ini dibuka Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, dr. Hanif.

Dalam sambutannya, Hanif menyampaikan Survei Kesehatan Indonesia sangat penting karena untuk menilai pembangunan kesehatan di Aceh. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kerjasama dari semua pihak.

 “Saya minta kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan survei ini dan kepada seluruh pelaksana dapat melaksanakan survei dengan baik. Karena data hasil survei akan menjadi langkah-langkah untuk pembangunan kesehatan di Aceh,” ungkap Hanif.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusjak UK BKPK Pretty Multihartina menyampaikan bahwa Kemenkes melaksanakan survei bidang kesehatan. Survei ini untuk mendapatkan data yang menggambarkan pembangunan kesehatan di Indonesia.

“Survei ini adalah kerja bersama antara semua pihak, sejak dulu kerjasamanya  yang melaksanakan adalah enumerator yang direkrut di daerah dan kami sudah meminta ada pengawalan dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Selain itu untuk survei besar ini akan ada pembuktian-pembuktian melalui laboratorium, sehingga kami juga melibatkan Puskesmas” ujar Pretty.

Hadir dalam acara Rakornis provinsi Aceh yakni Wakil Koordinator Wilayah I, Penanggung Jawab Teknis (PJT) Provinsi, PJT Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi, Kadinkes Kabupaten/Kota, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), serta Tim Manajemen Pusat dan Daerah di wilayah Provinsi Aceh. (Penulis Yuliana/Edit Timker KLI)

Bekasi– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengadakan Workshop Penanggung Jawab Teknis Provinsi (PJT Provinsi) Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023. Acara dilaksanakan secara daring dan luring dari tanggal 10 -18 Juli 2023.

Kepala BKPK Syarifah Liza Munira membuka kegiatan ini pada Senin (10/7) secara daring. Dalam kesempatan ini, Liza menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas komitmen dan keterlibatan para PJT Provinsi yang telah mendukung kegiatan SKI 2023.

Menurut Kepala BKPK agar pelaksanaan kegiatan SKI 2023 dapat berjalan sesuai dengan pedoman yang telah disusun, diperlukan penyamaan persepsi yang baik antara PJT provinsi dengan tim teknis, tim manajemen data, tim manajemen dan wakil koordinator wilayah.

“Melalui kegiatan workshop, ini para PJT Provinsi diharapkan mendapat pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap instrumen, pemahaman atas mekanisme pelaksanaan atau pengorganisasian lapangan SKI 2023,” harap Liza. Selain itu, dapat menjadi tenaga pelatih bagi para PJT kabupaten/kota serta berkomitmen melaksanakan seluruh tahapan kegiatan sesuai pedoman. Sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKI 2023 di wilayah masing-masing.

“Saya mengharapkan dukungan, keterlibatan, dan partisipasi aktif Bapak dan Ibu  dalam kegiatan Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023. Mari kita sukseskan Survei Kesehatan Indonesia,” tutup Liza.

Acara dihadiri juga Tim Pakar, Tim Teknis, Tim Manajemen, Tim Manajemen Data, dan Penanggung Jawab Biomedis SKI Tahun 2023 serta dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). (Penulis Yuliana/Edit Timker KLI)

Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional di lingkungan BKPK. Acara ini dilaksanakan di Ruang Rapat Arslonga pada Selasa (27/06). Kepala BKPK Syarifah Liza Munira menyampaikan apresiasi kepada pejabat fungsional yang dilantik. “Saya ucapkan selamat kepada 47 orang Pejabat Fungsional yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya, yang terdiri dari: 2 Analis Kebijakan, 18 Administrator  Kesehatan, 6 Perencana, 4 Pustakawan, dan 13 Pranata Laboratorium Kesehatan, serta 1 Arsiparis dan 3 Administrator Kesehatan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan” ungkap Liza.

Liza berharap melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada hari ini, dapat dijadikan momentum berharga untuk melakukan perubahan kinerja ke arah yang lebih baik. Selain itu sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menunjukkan diri dengan memiliki core values dan employer branding ASN Kementerian Kesehatan, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Dalam sambutannya Liza juga memberikan pesan bahwa tantangan kerja ke depan akan semakin berat, sehingga harus terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang masing-masing. Selain itu sebagai pejabat fungsional hendaknya memberikan makna dan ketulusan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.

“Gunakanlah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai uang rakyat dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Terapkan value for money dalam pengelolaan anggaran,” pesan Liza.

Menutup sambutannya Liza kembali berpesan agar para pegawai dapat menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menyimpang dari nilai kejujuran. Hal ini untuk menjaga integritasdemi kehormatan Negara, Kementerian Kesehatan, serta martabat sebagai ASN.

Daftar nama pegawai yang dilantik sebagai berikut :

Jakarta– Kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kesehatan perlu disusun lebih terarah dan tepat sasaran. Diperlukan ketersediaan data dan informasi pencapaian hasil pembangunan kesehatan. “Oleh karena itu kita melakukan Survei Kesehatan Indonesia. Dengan itu, kita membuat RPJMN yang terstruktur sehingga kondisi yang terarah dan spesifik. Kita bisa lakukan intervensi sebaik-baiknya.” ungkap Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono, saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tingkat Pusat Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (27/6).

SKI Tahun 2023 adalah kegiatan pengumpulan data bidang kesehatan berbasis komunitas yang dapat menggambarkan status/kondisi kesehatan tingkat nasional sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

Kegiatan ini sebelumnya dikenal sebagai Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) setiap 5 tahun sekali. Tahun ini, SKI mengintegrasikan dua survei utama Kemenkes sebelumnya yaitu Riskesdas dan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI). Ini dilakukan sebagai implementasi kebijakan single survey Kemenkes.

“Survei ini akan menghasilkan data dan faktor resiko terkait status kesehatan masyarakat yang berguna dalam perumusan kebijakan pembangunan kesehatan di Indonesia,” ungkap Wamenkes Dante.

Dikatakan Wamenkes Dante bahwa data SKI 2023 akan menggambarkan status kesehatan masyarakat representasi tingkat nasional dan kabupaten/kota. Data ini nantinya tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh Kemenkes dalam penyusunan program kesehatan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh Bappenas sebagai bahan dasar penyusunan teknokratik RPJMN dan juga pemerintah daerah untuk perencanaan kesehatan.

“Betapa pentingnya survei ini untuk menetapkan kebijakan-kebijakan, terutama untuk menetapkan RPJMN 2024-2029. Untuk itu, saya berharap Rakornis ini menjadi tempat bagi pemangku kebijakan untuk memahami mekanisme pelaksanaan SKI 2023,” jelas Wamenkes Dante.

Terkait pemanfaatan data, Wamenkes Dante menyatakan harapannya bahwa dengan mengundang perguruan tinggi di Indonesia maka dapat memberikan kontribusi dengan memanfaatkan data yang terkumpul untuk melihat secara spesifik dan mengulas secara khusus dalam penetapan RPJMN sehingga mempunyai kualitas output yang maksimal.

“Saya berharap data yang dikumpulkan dapat dipergunakan secara maksimal,” tuturnya lebih lanjut. Dengan banyaknya data yang akan dihasilkan dan luasnya pemanfaatan data SKI 2023, maka dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak.

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Syarifah Liza Munira yang berharap seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat mengawal pelaksanaan SKI 2023 dan memastikan kelancaran prosesnya di daerah.

“BKPK mendapatkan amanah untuk melaksanakan SKI. Dimana hasil SKI diharapkan dapat menjadi evaluasi dan bahan masukan untuk penyusunan RPJMN berikutnya. Dalam pelaksanaan survei kesehatan yang sangat masif dan besar diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mohon dukungan dan komitmen dari Bapak/Ibu,” tutur Liza.

Rapat Koordinasi Teknis Tingkat Pusat adalah salah satu tahapan dari kegiatan SKI 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk sosialisasi pelaksanaan SKI 2023 dan membangun komitmen dari pemangku kepentingan terkait terutama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kab/Kota.

Acara Rakornis mengundang beberapa pemangku kebijakan terkait seperti Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta Badan Pusat Statistik. Selain itu, mengundang juga Dinas-Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta beberapa institusi pendidikan tinggi di Indonesia.

SKI 2023 rencananya akan dilakukan pada bulan Agustus hingga minggu pertama Oktober 2023, dengan melibatkan 586 ribu rumah tangga yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. (Penulis Kurniatun/Editor Timker KLI)

Depok– Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) memfasilitasi kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Promotif Preventif dan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Depok. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 22 sampai dengan 24 Juni 2023. Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Wenny Haryanto dari Fraksi Golkar, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Depok, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Depok, Tim Kerja Pembiayaan Kesehatan Pusat dan Daerah Pusjak PDK BKPK dan Organisasi Masyarakat Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (Ormas BPPKB Banten) bersama-sama hadir mengisi kegiatan ini.

Ketua Tim Kerja Pembiayaan Kesehatan Pusat dan Daerah Pusjak PDK BKPK Resi Natalia Turnip menyampaikan arah dan strategi pembangunan kesehatan di Indonesia. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) adalah target yang ingin dicapai. Caranya yaitu dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Strategi yang dijalankan adalah pelayanan kesehatan, penguatan promotif dan preventif serta penguatan sistem jaminan kesehatan.

Menurut Natalia semua masyarakat wajib mempunyai jaminan kesehatan karena penyakit penyebab kematian dan penyakit yang membutuhkan biaya pengobatan yang mahal sudah meningkat. Untuk menghindari kesulitan pembayaran pengobatan itu, maka masyarakat wajib menjadi peserta jaminan kesehatan. Hal ini sesuai dengan prinsip Asuransi Sosial dalam Program Jaminan Kesehatan di Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2004 yang mengatur jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan gotong rotong, kepesertaan wajib, iuran sesuai kemampuan, nirlaba dan ekuitas.

Natalia menyampaikan peserta JKN berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan berupa pelayanan kesehatan yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan medisnya. Kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja lebih dari 6 bulan.

“Seluruh masyarakat harus mendapatkan pelayanan kesehatan esensial atau dasar tanpa menemui kesulitan atau hambatan biaya. Oleh karena itu, dilakukan pelayanan kesehatan perorangan, pelayanan kesehatan berbasis masyarakat,” ujar Natalia lebih lanjut.

Anggota Komisi IX DPR RI Wenny Haryanto mengatakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan para mitra komisi IX adalah melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) secara bersama. “Seperti yang hari ini kita laksanakan, terselenggara berkat kerjasama antara Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Kesehatan Kota Depok beserta Komisi IX DPR RI,” ungkap Wenny. Selain itu, dalam pertemuan ini disosialisasikan kebijakan terkait dengan pembiayaan kesehatan.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Depok Juri Hendrajadi dalam kesempatan ini mengungkapkan Kota Depok mengembangkan jaminan kesehatan yang merupakan gabungan dari upaya pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Terutama sasarannya adalah masyarakat miskin. Angka kemiskinan di kota Depok sebesar 2,53%.

“Saat ini kepesertaan BPJS masyarakat kota Depok sebesar 95%, masih ada 5% yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS,” tutur Juri.

Menurut Juri, kegiatan ini merupakan langkah atau upaya melakukan sosialisi GERMAS dengan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan untuk Kota Depok yang lebih sehat. Hal ini diselenggarakan untuk meningkatkan upaya kesehatan masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ini bertujuan  untuk mengedukasi masyarakat dengan memberikan pemahaman dan penguatan kepada Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga lain, pemangku kepentingan terkait dan sektor swasta di pusat dan daerah agar memahami tentang sumber pembiayaan, alokasi dan pemanfaatan pembiayaan kesehatan. (Penulis Yuliana/Editor Timker KLI)

Jakarta– Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Etty Nana Mulyana melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi serta pendampingan tata kelola arsip keluarga ke rumah dua orang anggota DWP BKPK. Kegiatan yang didampingi oleh Kepala Subbagian Administrasi Umum, Pejabat Fungsional Arsiparis serta beberapa Pengurus DWP BKPK lainnya ini berlangsung pada Rabu (21/6/2023) di bilangan Kebayoran Jakarta Selatan.

Etty menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari hasil kesepakatan bersama pada saat rapat DWP BKPK yang lalu. Melakukan kunjungan ke rumah anggota DWP BKPK dengan tujuan memberikan pendampingan dalam penataan arsip keluarga secara baik dan benar merupakan program kerja unggulan yang diusung DWP BKPK di tahun 2023. Kegiatan tersebut juga dibarengi dengan sosialisasi dan pemberian bimbingan teknis kepada para anggota.

“Arsip keluarga perlu dikelola dengan baik, tertib, rapi dan benar sehingga arsip tersebut aman, awet dan bisa ditemukan dengan cepat,” ujar Etty.

Arsip keluarga merupakan data penting bagi setiap anggota keluarga untuk berbagai keperluan, seperti keperluan rumah tangga, kantor, sekolah, bank, perpajakan, asuransi, hingga bisnis. “Oleh karena itu, arsip keluarga harus di kelola secara benar sehingga dapat menjamin ketersediaan arsip keluarga yang lengkap ,” jelas Etty lebih lanjut.

2 rumah anggota DWP BKPK yang dikunjungi ini merupakan perwakilan dari Pusat Kebijakan yang ada di lingkungan BKPK. Rencananya kunjungan ke 3 rumah anggota DWP BKPK lainnya yang berlokasi di Bogor, Depok, dan Tangerang juga akan dilakukan. Ini merupakan Pilot Project dari program kerja unggulan DWP BKPK. Kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi anggota DWP BKPK dalam menata arsip keluarga. (Penulis Yuliana/Edit Timker KLI)