Jakarta – Kementerian Kesehatan melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan Forum Nasional (Fornas) Kesehatan Perempuan 2026 pada Rabu (29/4). Kegiatan yang juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wakil Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN mengusung tema “No Woman Left Behind: Akses Setara, Layanan Unggul, Masa Depan Tangguh.
Kesehatan perempuan bukan hanya isu Kementerian Kesehatan saja, namun kolaboratif dan sinergi bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait, serta lembaga non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Oleh sebab itu, forum ini dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta United Nations Population Fund (UNFPA).
Sejalan dengan semangat kolaborasi tersebut, forum ini tidak hanya menjadi wadah koordinasi, tetapi juga ruang untuk merumuskan arah kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan. Tujuan dari kegiatan berskala nasional ini adalah menghimpun berbagai aspirasi, pengalaman, dan gagasan publik guna memastikan setiap perempuan Indonesia mendapatkan akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang unggul demi mewujudkan masa depan bangsa yang tangguh.
Lebih jauh, pentingnya forum ini juga didasari oleh pemahaman bahwa kesehatan perempuan memiliki dampak strategis. Forum lintas sektor ini diselenggarakan karena perempuan diakui bukan sekadar sebagai kelompok sasaran program medis semata, melainkan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan aktor kunci penentu arah masa depan kesehatan seluruh keluarga di Indonesia.
Kepala BKPK, Asnawi Abdullah dalam laporannya menegaskan bahwa Fornas ini bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan puncak dari rangkaian dialog yang telah dimulai sejak pra-forum. Sejak tahap persiapan telah dibuka ruang partisipasi yang seluas-luasnya bagi kementerian/lembaga, akademisi, kolegium, organisasi profesi, komunitas perempuan, mitra pembangunan, penggiat, pemerintah daerah, hingga masyarakat umum untuk memberikan masukan.
“Langkah ini kami tempuh untuk mendengarkan langsung suara perempuan, menjaring aspirasi publik, dan memetakan tantangan nyata di lapangan,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menekankan bahwa kesehatan perempuan merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia. Salah satu penguatan layanan kesehatan yang menjadi prioritas pemerintah adalah Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) untuk mengatur jarak kelahiran, merencanakan kehamilan yang aman, serta mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.
Dalam menjaga kesehatan perempuan, pendekatan yang dilakukan harus menyeluruh, tidak hanya mencakup aspek fisik tetapi juga mental.
“Pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan siklus hidup mulai sejak dalam kandungan, masuk usia anak-anak, remaja, persiapan pernikahan, hingga nantinya memasuki usia lansia,” tekan Isyana.
Lebih lanjut Isyana menyatakan bahwa kesehatan perempuan adalah fondasi sejati bagi kemajuan sebuah bangsa.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, pemerintah saat ini masih menghadapi tantangan besar dengan angka kematian ibu yang berada pada angka 189 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga pemerintah tengah menggenjot cakupan pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP).
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Choiri Fauzi menyatakan bahwa perempuan bukan kelompok minoritas tapi merupakan pilar utama pembangunan dan aktor kunci dalam mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan kualitas SDM.
Menyambung urgensi pemenuhan hak kesehatan perempuan tersebut, Arifah, menegaskan bahwa dengan jumlah 142 juta jiwa atau sekitar 49,6 persen dari total populasi, perempuan tidak boleh dipandang sebagai kelompok minoritas.
Arifah menyoroti bahwa tantangan kesehatan perempuan yang dihadapi negara saat ini masih sangat kompleks. Angka kematian ibu, peningkatan kasus kanker serviks akibat rendahnya skrining dan kurangnya kesadaran akan vaksinasi, hingga keterbatasan akses geografi, kendala ekonomi, norma sosial, dan budaya yang belum sepenuhnya berpihak kepada perempuan dan masih terbatasnya informasi dan minimnya layanan yang dimiliki oleh perempuan khususnya.
Meskipun angka kematian ibu di Indonesia dinilai telah berhasil turun dan kini berada di peringkat ketiga di kawasan ASEAN, ancaman penyakit lain seperti kanker serviks masih mencatat sekitar 36.000 kasus setiap tahunnya akibat dari rendahnya literasi deteksi dini dan kesadaran vaksinasi.
Oleh karena itu, Arifah mengapresiasi kebijakan pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah, dan menekankan mutlaknya pengadaan layanan kesehatan yang bebas diskriminasi.
“Perempuan bisa menjadi penentu kualitas generasi mendatang,” ujar Arifah. Sembari menyoroti pentingnya menjaga kesehatan fisik sejak di dalam kandungan untuk mencegah masalah stunting, serta memberikan perhatian penuh pada kesehatan mental yang saat ini mulai banyak dikeluhkan.
“Forum ini merupakan ruang strategis yang menempatkan perempuan sebagai faktor utama dalam pembangunan kesehatan,” ucap Arifah.
Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya menyoroti pentingnya pendekatan promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa meskipun umur harapan hidup masyarakat Indonesia meningkat, masih terdapat kesenjangan dengan umur hidup sehat.
Menkes Budi membeberkan fakta mengenai kesenjangan yang mencolok antara umur harapan hidup (life expectancy) dan umur harapan hidup sehat (Health Adjusted Life Expectancy) kaum perempuan di Indonesia. Meski rata-rata perempuan mampu bertahan hidup hingga usia 76 tahun, umur sehatnya hanya terhenti dikisaran 66 tahun. Hal ini menyiratkan ada rentang sepuluh tahun masa hidup yang ironisnya dihabiskan oleh perempuan dalam kondisi menderita sakit kronis, terutama akibat pembunuh utama di Indonesia seperti penyakit stroke, masalah jantung, dan gagal ginjal.
Untuk mencegah hal tersebut, Menkes Budi menghimbau perempuan untuk rutin mengecek tekanan darah agar dijaga di bawah 120/80, memantau gula darah dengan indikator HbA1c di bawah 5,7, serta menjaga kadar kolesterol jahat di bawah angka 100.
“Jagalah kesehatan. Jangan sampai sakit. Namanya promotif preventif itu jauh lebih murah, dan jauh lebih baik waktu kualitas hidupnya dibandingkan kuratif,” tips Budi.
Ia juga mengingatkan bahwa penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, kanker, dan ginjal masih menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia, sehingga deteksi dini dan perubahan gaya hidup menjadi langkah penting.
Budi menambahkan bahwa semua ibu rumah tangga di Indonesia itu by nature, secara alami memiliki jiwa perawat atau dokter. Mereka yang merawat ketika anggota keluarganya ada yang sakit.
Lebih dari sekadar mengandalkan fasilitas publik, Menkes memiliki impian besar untuk menjadikan para ibu sebagai ujung tombak sejati di dalam sistem pertahanan kesehatan nasional. “Saya pengin membujuk dan meminta seluruh perempuan Indonesia… kita bikin kesehatan itu dilakukan oleh ibu di 74 juta rumah,” harap Menkes Budi.
“Gerakan ini yang harus kita bangun. Bukan hanya gerakan perempuan sehat, tapi gerakan perempuan sehat yang menjaga kesehatan keluarganya,” ujar Budi.
Dengan memperkuat pengetahuan dan alat ukur dasar di lingkungan rumah tangga, Menkes Budi meyakini Indonesia sedang melahirkan sebuah gerakan masif perempuan penyehat bangsa yang akan memastikan tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
Pada sesi selanjutnya Fornas Kesehatan Perempuan 2026 adalah talkshow yang membahas sejumlah isu strategis, di antaranya penguatan layanan kesehatan reproduksi dan maternal, pencegahan dan deteksi dini penyakit pada perempuan sepanjang siklus hidup, kesehatan jiwa perempuan dan perlindungan dari kekerasan, keadilan akses layanan bagi kelompok rentan, disabilitas, serta penguatan kolaborasi antar sektor dalam kebijakan kesehatan perempuan.
Narasumber dalam sesi talkshow berasal dari Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Kolegium Kebidanan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ayah ASI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Psikiater, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia serta Representative UNFPA Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga, kolegium, akademisi, organisasi profesi, komunitas Perempuan, mitra pembangunan internasional, serta perwakilan masyarakat dari berbagai daerah.
Melalui forum ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah guna memastikan setiap perempuan di Indonesia memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan setara. (Penulis: Evi Suryani/Fachrudin Ali Ahmad, Editor: Timker HDI)
