Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan menerima kunjungan lapangan mahasiswa mata kuliah Manajemen dan Kebijakan Kesehatan Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia di Sekretariat BKPK, Selasa (2/6). Kegiatan ini menjadi forum pertukaran pengetahuan antara pemerintah dan sivitas akademika dalam mendukung pengembangan kebijakan kesehatan berbasis bukti.
Sebanyak 36 mahasiswa dan tiga mahasiswa internasional dari Palestina, Mesir, dan Nigeria mengikuti kegiatan yang dipandu oleh dosen pengampu mata kuliah, Prof. Dumilah Ayuningtyas. Dalam kesempatan tersebut, peserta memperoleh gambaran mengenai peran BKPK dalam proses penyusunan, pengembangan, dan evaluasi kebijakan kesehatan nasional.
Sekretaris BKPK, Etik Retno Wiyati, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sivitas akademika merupakan elemen penting dalam pembangunan kesehatan. Menurutnya, akademisi merupakan salah satu pemangku kepentingan dalam pendekatan pentahelix yang memiliki kontribusi strategis dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.
“Arahan Menteri Kesehatan kepada BKPK adalah meningkatkan sinergisme dan masukan dari sivitas akademika terhadap kebijakan pembangunan kesehatan. Kebijakan yang baik dan dapat diimplementasikan adalah kebijakan yang disusun bersama para pemangku kepentingan,” ujar Etik.
Ia menambahkan bahwa BKPK selalu terbuka terhadap berbagai bentuk kolaborasi, seperti audiensi, kuliah umum, maupun webinar. Forum tersebut juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan kesehatan yang dihadapi Indonesia, meninjau langkah yang telah dilakukan pemerintah, serta menggali kontribusi yang dapat diberikan kalangan akademisi.
“Kami membawa program dan kebijakan beserta implementasinya, sementara teman-teman akademisi membawa ilmu dan pemikiran yang segar melalui forum seperti ini. Keduanya dapat saling bertukar perspektif,” pungkas Etik.
Sementara itu, Prof. Dumilah Ayuningtyas menyampaikan bahwa kunjungan lapangan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung dinamika proses perumusan kebijakan kesehatan. Menurutnya, kebijakan tidak hanya lahir dari data dan dokumen, tetapi juga melalui proses yang melibatkan evidence, negosiasi, advokasi, dan komitmen berbagai pihak.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan diskusi mengenai defisit BPJS Kesehatan dan keberlanjutan pembiayaan kesehatan. Tema tersebut dipilih untuk memberikan pemahaman mengenai tantangan nyata yang dihadapi sistem kesehatan serta memperoleh wawasan mengenai peran strategis BKPK dalam mendukung perumusan kebijakan yang berkelanjutan.
Selain itu, sesi penyampaian insight dari mahasiswa internasional asal Palestina, Mesir, dan Nigeria turut memperkaya kegiatan ini. Mereka berbagi pengalaman mengenai pembangunan kesehatan di negara masing-masing, termasuk tantangan tata kelola, pembiayaan, dan akses layanan kesehatan. Diskusi tersebut memberikan perspektif global serta menjadi sarana pertukaran pengetahuan yang bermanfaat bagi penguatan sistem kesehatan dan pengembangan kebijakan berbasis bukti di Indonesia.
Kunjungan ini menjadi sarana pembelajaran sekaligus penguatan kolaborasi antara pemerintah dan dunia akademik dalam mendukung pembangunan kesehatan yang lebih baik. BKPK berharap forum serupa dapat terus dikembangkan sebagai wadah pertukaran pengetahuan dan gagasan untuk menghasilkan kebijakan kesehatan yang responsif, berbasis bukti, dan mampu menjawab tantangan kesehatan masyarakat di masa depan.
(Penulis: Nisa Fitriyani, Editor: Timker HDI)
