Jakarta- Pada penghujung tahun ini, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) melalui Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) mengeluarkan data belanja kesehatan nasional pada kegiatan Koordinasi Lintas Sektor National Health Account (NHA) tahun 2023 (13/12).

Kepala BKPK, Syarifah Liza Munira mengungkapkan, dari hasil NHA tahun 2023, total belanja kesehatan nasional meningkat mencapai angka 614,5 Triliun atau 2,9 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Angka pengeluaran pribadi/rumah tangga (Out of Pocket/OOP) turun sebesar 2 persen dari tahun 2022.

“Kita bisa lihat health spending kita meningkat menjadi 614,5 Triliun atau 2,9 persen terhadap PDB di tahun 2023, dan tentunya salah satu poin pentingnya Out Of Pocket saat ini turun dari tahun sebelumnya 30,6 persen menjadi 28,6 persen, sudah semakin membaik” ungkap Liza.

Liza mengapresiasi hasil NHA dapat terbit T-1 dari sebelumnya T-2 dan berharap data yang dihasilkan bisa lebih cepat dan terbit secara real time tersistem dan dengan data yang lebih detail.

“Data NHA ini sangat kaya, kita sangat berterima kasih kepada stakeholder, kita sudah bisa track dari T-2 menjadi T-1, arahannya sedianya bisa lebih real time, ini kita dorong melalui Permenkes supaya bisa by sistem reportingnya” imbuh Liza

Lebih lanjut Liza berharap data hasil NHA dapat dimanfaatkan untuk dapat dianalisis dan menjadi bahan masukan terhadap kebijakan Kementerian Kesehatan yang lebih baik.

“Kita juga butuh analisis-analisis di luar Kemenkes dari teman akademisi, mitra pembangunan, dan lainnya untuk melihat data dan memberikan masukan ke Kemenkes apa saja kira-kira kebijakan yang perlu diambil” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Pusjak PDK, Ahmad Irsan Moeis mengatakan hasil NHA ini juga disampaikan ke WHO untuk melengkapi data belanja kesehatan di tingkat global.

Irsan juga menjelaskan proses produksi NHA sangat kompleks dan membutuhkan data dari berbagai stakeholder. Untuk itu diperlukan percepatan interoperabilitas data antar sistem informasi Kementerian/Lembaga lain.

“Saat ini interoperabilitas data NHA telah terjalin adalah antara Kemenkes dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sedang berproses, semoga bisa selesai dan dimanfaatkan di tahun berikutnya adalah interoperabilitas dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri” ujar Irsan.

NHA merupakan data belanja kesehatan yang didapatkan melalui pencatatan yang sistematis dan komprehensif menggunakan berbagai data yang dikumpulkan pada tingkat pusat diantaranya dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Badan Pusat Statistik, Badan POM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, OJK, AAJI, AAUI, AdMedika, dan mitra pembangunan. (Penulis Ahdiyat/Edit Timker HDI)

Jakarta – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) melalui Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (Pusjak PDK BKPK) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) telah melakukan sosialisasi Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2024 secara daring.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 3 (tiga) sesi. Sesi pertama dilaksanakan Selasa (10/12) pukul 09.00-12.00 WIB untuk peserta dari Wilayah Indonesia Timur. Lanjut pukul 13.00-16.00 WIB untuk peserta dari Wilayah Indonesia Barat. Sesi terakhir dilakukan Rabu (11/12) pukul 09.00-12.00 untuk peserta dari Wilayah Indonesia Tengah.

Peserta meliputi seluruh Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Perhimpunan Dokter Spesialis di Indonesia, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia (ARSSI), Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA), serta asosiasi atau perhimpunan profesi kesehatan lainnya.

Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG Tahun 2024 memuat 7 kasus dalam ranah administrasi dan medis. Panduan ini merupakan tambahan dari Berita Acara Tahun 2019 Nomor JP.02.03/3/1693/2020 dan Nomor 411/BA/0720 serta Berita Acara Tahun 2023 Nomor JP.02.03/H.IV/1627/2023. Panduan ini menjadi acuan dalam penyelesaian klaim dispute dan pending, serta dalam proses verifikasi klaim INA-CBG.

Maria Hotnida Ketua Tim Kerja Program JKN di FKRTL Pusjak PDK, Kemenkes mengatakan Kementerian Kesehatan bersama-sama dengan BPJS Kesehatan berharap kesepakatan ini dapat diselaraskan di daerah-daerah dan di Rumah Sakit bisa menyesuaikan. “Dan kami mengingatkan bahwa BA ini diberlakukan 1 Desember 2024 untuk pelayanan rawat jalan dan pasien yang pulang 1 Desember 2024. Kami berharap tidak ada klaim pending dan dispute dari 7 kasus ranah ini“, tutur Maria lebih lanjut.

Dalam kesempatan yang sama, Mokhamad Cucu Zakaria Asisten Deputi Kebijakan Penjaminan Manfaat Rujukan Kedeputian KPM BPJS Kesehatan juga menyatakan bahwa BPJS Kesehatan mendukung Kementerian Kesehatan dan dalam waktu dekat BPJS Kesehatan Pusat akan mensosialisasikan lebih lanjut ke BPJS Kesehatan Cabang agar tidak ada multitafsir atau perbedaan persepsi antar cabang. Cucu juga berharap pelayanan JKN ini dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dasar kesehatan, secara efisien dan efektif serta sesuai dengan regulasi yang ada.

Sebagai penutup, langkah kolaboratif ini menjadi wujud komitmen nyata dalam mendukung keberlanjutan program JKN yang lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam melakukan review kebijakan telah mengajak berbagai pihak baik dari perhimpunan dokter dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan untuk terus bersinergi demi JKN yang lebih baik.
(Penulis Ni’matun N & Ilma D/Edit Timker JKN di FKRTL/Edit Timker HDI)

Jakarta– Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menggelar pertemuan advokasi dan sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan masyarakat, pemangku kepentingan, serta Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Efalina Gultom, dan Sekretaris BKPK Kemenkes, Etik Retno Wiyati.

Dalam sambutannya, Sekretaris BKPK Kemenkes Etik Retno Wiyati menekankan pentingnya menyebarluaskan informasi kesehatan kepada masyarakat. “Kami hadir di sini untuk memberikan informasi kesehatan, agar masyarakat bisa hidup sehat hingga usia lanjut, minimal 60 tahun, tanpa harus sakit-sakitan,” ujar Etik. Ia menambahkan bahwa upaya hidup sehat dapat dimulai dengan berolahraga secara rutin, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, serta menghindari penggunaan obat, terutama antibiotik, tanpa resep dokter.

Efalina Gultom, mewakili Charles Honoris, menjelaskan bahwa Komisi IX DPR RI memiliki mitra kerja seperti Kemenkes, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Badan POM. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan informasi dari sosialisasi ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Narasumber dari Sekretariat BKPK Kemenkes, Nelly Puspandari mengingatkan masyarakat tentang bahaya penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Menurutnya, antibiotik hanya efektif untuk infeksi bakteri, bukan untuk penyakit yang disebabkan oleh virus atau parasit seperti kecacingan. Penggunaan antibiotik yang berlebihan atau tanpa resep dokter dapat menyebabkan resistensi bakteri, yakni kondisi di mana bakteri tidak lagi bisa dilawan oleh antibiotik.

“Bakteri resisten dapat menyebar ke manusia, hewan, dan lingkungan, sehingga menyebabkan infeksi yang sulit diobati, memerlukan perawatan lebih lama, dan biaya yang lebih mahal,” jelas Nelly. Ia juga menyebut risiko lain dari penggunaan antibiotik yang tidak tepat, seperti infeksi sekunder akibat gangguan keseimbangan flora tubuh, yang dapat memicu infeksi jamur atau penyakit usus serius seperti diare parah.

Bakteri resisten adalah bakteri penyebab infeksi yang tidak lagi bisa dikalahkan oleh antibiotik, dan dapat menyebar ke manusia, hewan, dan lingkungan. Infeksi resisten antibiotik adalah infeksi akibat bakteri yang sudah resisten/kebal terhadap antibiotik.

Hal ini dapat menyebabkan infeksi ini sulit diobati, membutuhkan perawatan yang lebih lama dan biaya lebih mahal, bahkan dapat berujung pada kematian.

Nelly mengimbau masyarakat untuk selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan antibiotik, memastikan diagnosis yang tepat, dan tidak menggunakan sisa antibiotik dari resep lama. “Jangan memberikan antibiotik yang diresepkan untuk diri sendiri kepada orang lain,” tegasnya. (Penulis Fachrudin Ali/Edit Timker HDI)

Jakarta– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan menggelar Advokasi dan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Kegiatan ini menggandeng Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Charles Honoris. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat mengadopsi gaya hidup sehat melalui GERMAS. Selain itu mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan antibiotik agar mencegah resistensi antimikroba.

Charles menekankan pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga saat sambutannya pada Senin, (9/10) di Jakarta. Ia mengatakan bahwa untuk menuju Indonesia menjadi negara yang kuat, harus dimulai dari keluarga yang sehat. “Kita semua ingin melihat ke depan, Indonesia menjadi negara yang kuat, ekonomi kuat, rakyat sejahtera, bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Oleh karena itu dari sekarang kita harus mempersiapkan keluarga dan anak-anak kita untuk terbiasa hidup bersih dan sehat,” ajaknya.

Selanjutnya, Charles menjelaskan bahwa penyebab kematian tertinggi di Indonesia disebabkan oleh penyakit jantung, stroke, kanker, dan gagal ginjal. Keempat penyakit tersebut, menurut Charles dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ia mengatakan Kementerian Kesehatan telah merumuskan langkah sederhana melalui CERDIK.

C yaitu cek kesehatan rutin. Charles mengatakan bahwa saat ini pemerintah sudah punya program setiap hari ulang tahun bisa datang ke Puskesmas untuk cek kesehatan secara gratis. Program ini akan dimulai pada tahun 2025. “Kenapa penting untuk cek kesehatan secara rutin, karena kalau kita bisa mengetahui secara dini kita mengidap penyakit tertentu atau berpotensi mengidap penyakit tertentu maka tentunya penyembuhannya akan lebih mudah ketimbang ketahuan pengobatan di tahap akhir,” terangnya.

E ialah enyahkan asap rokok. Charles menyampaikan bahwa asap rokok sudah dibuktikan bisa menyebabkan berbagai penyakit, termasuk penyakit kanker, penyakit kardiovaskular, jantung, dan sebagainya.

Selanjutnya R adalah rajin beraktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Ia mengajak masyarakat untuk lebih sering berjalan kaki untuk aktivitas fisik. Selanjutnya D yaitu diet seimbang, artinya konsumsi mulai diatur dengan mengurangi konsumsi gula garam lemak.

Charles juga mengatakan pentingnya huruf I, yaitu istirahat yang cukup, dengan mengusahakan istirahat sehari minimal 7-8 jam. Serta yang terakhir K adalah kelola stres. Ia mengajak masyarakat untuk bisa belajar mengelola stress. “Ada yang mengelola stress dengan ngobrol dengan keluarganya, ada yang jalan-jalan. Namun yang paling penting, kalau tidak menemukan cara untuk mengelola stress jangan takut untuk mencari bantuan,” katanya. Saat ini di beberapa Puskesmas sudah ada psikolog klinis dan Pemprov DKI punya layanan hotline yang bisa dihubungi, untuk melakukan konseling melalui telepon.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan, Sekretariat BKPK Nelly Puspandari menyoroti bahaya penggunaan antibiotik yang tidak sesuai aturan. Bila minum antibiotik tidak sesuai aturan akan mengakibatkan kumannya semakin kuat, akhirnya sembuhnya lama. Jadi sebaikanya tidak boleh, karena begitu kuman itu kuat, sembuhnya lama, kita harus mencari obat yang paten. Itu menjadi resisten terhadap antibiotik,” jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa resistensi antibiotik kini menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Hasil Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan dari 22,1% masyarakat yang menggunakan antimikroba oral dalam 1 tahun terakhir, 41,0% di antaranya memperoleh antimikroba tanpa resep.

Nelly menjelaskan bahwa antibiotik hanya digunakan untuk infeksi bakteri, bukan untuk infeksi virus. Selain itu, Ia mengingatkan jangan pernah membeli antibiotik tanpa resep dokter atau menggunakan resep yang lama. Serta tidak memberikan antibiotik sisa kepada orang lain.

Lebih lanjut, Nelly mengajak masyarakat agar bijak dalam menggunakan antibiotik dengan berbagai cara. Pertama, tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter. Kedua, tidak menggunakan antibiotik selain infeksi bakteri. Ketiga, tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah. Keempat, tidak memberi antibiotik sisa kepada orang lain. Serta terakhir untuk menanyakan pada apoteker infomasi obat antibiotik

Acara ini turut didukung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Puskesmas Kelurahan Cengkareng Timur, dan RW 08 Cengkareng Timur. GERMAS diharapkan menjadi langkah konkret dalam menanamkan kebiasaan sehat di masyarakat, mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka penyakit menular dan tidak menular, serta mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan produktif. (Penulis Faza Nur Wulandari)

Jakarta– Perpustakaan dan Galeri Kebijakan Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI menerima kunjungan Ibu PKK dan Kader Posyandu Kelurahan Paseban Jakarta Pusat pada Selasa (10/12). Anjangsana ini dalam rangka Program Publik Literasi Kebijakan Kesehatan dan Implementasinya. Ketua Tim Kerja Humas, Data dan Informasi Sekretariat BKPK, Grace Lovita Tewu membuka acara di ruang Theater Gedung Pelayanan Publik BKPK.

Dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi atas kunjungan Ibu PKK dan Kader Posyandu. “Ibu-ibu sebagai agen perubahan dalam keluarga harus memahami pentingnya kesehatan keluarga, dan dapat memperhatikan batasan konsumsi dari gula, garam dan lemak, serta prilaku tidak merokok di lingkungan keluarga” ungkap Vita.

Dalam kesempatan yang sama Penanggung Jawab Substansi Perpustakaan, Publikasi dan Galeri Kebijakan Kesehatan Leny Wulandari menyampaikan bahwa pertemuan seperti ini adalah program publik rutin perpustakaan dan galeri. Untuk tema pertemuan kali ini yaitu “Kesehatan Keluarga”. Tema ini diangkat karena bertepatan dengan peringatan Hari Ibu pada bulan Desember, dimana kita ketahui, Ibu mempunyai peran penting pada keluarga. Tema Nasional Hari Ibu tahun 2024 ini “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”. Dengan Ibu yang sehat dan memiliki literasi yang baik, diharapkan akan berdaya dan keluarga juga sehat.

Pertemuan ini meliputi sharing kesehatan mengenai penyakit tidak menular yang disampaikan oleh Dokter Klinik BKPK, Dewi Kristanti. Kemudian diskusi interaktif, Ibu PKK dan Kader Posyandu antusias mengajukan berbagai pertanyaan terkait penyakit tidak menular seperti, hipertensi, diabetes dan stroke.

Setelah sharing kesehatan dan menonton film terkait BKPK. Ibu PKK dan Kader Posyandu berkeliling galeri dan perpustakaan yang dipandu oleh Pustakawan. Ibu PKK dan Kader Posyandu merasa senang dapat berkunjung ke Gedung Pelayanan Publik BKPK karena mendapatkan informasi, dan pengetahuan mengenai kesehatan, serta mengetahui bahwa BKPK adalah salah satu instansi yang menyusun rekomendasi kebijakan dibidang kesehatan.

Nganjuk – Dalam rangka percepatan penanganan Stunting, Kementerian Kesehatan RI bersama Komisi IX DPR RI, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk berkolaborasi mengadakan Pertemuan Advokasi dan Sosialisasi (Advosos) Pencegahan Stunting di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Acara yang dilaksanakan di Taman Wisata Cengkok, Kec. Ngronggot ini dihadiri 600 orang warga dari 4 kecamatan (8/12).

Pertemuan dibuka dengan sambutan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini yang diwakilkan Tenaga Ahli, Samani Kurniawan. Yahya mengungkapkan permasalahan Stunting masih menjadi masalah utama masyarakat Indonesia, untuk itu harus dilakukan upaya pencegahan untuk menekan prevalensinya.

“Secara nasional, Stunting kita masih di angka 21,5 persen artinya dari 5 orang anak, itu ada 1 yang Stunting, khusus di Kabupaten Nganjuk itu ada di 17 persen. Mudah-mudahan kita bisa menurunkan angka tersebut supaya tingkat kecerdasan, kesehatan, gizi masyarakat menjadi semakin baik” ujar Samani.

Plt. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Dwi Puspasari hadir mewakili Kementerian Kesehatan mengawali paparannya dengan perlunya bekerja bersama-sama mencegah Stunting.

“Untuk menjalankan program ini nggak bisa sendiri, jadi harus rame-rame semuanya tahu dulu tentang program ini, apa yang bisa dikerjakan bersama saling bahu membahu dengan Dinas Kesehatan, BKKBN dengan perangkat desa dan Kemenkes secara umum.” tutur Puspa.

Kemudian Puspa mengungkapkan pentingnya pencegahan Stunting untuk menjamin kualitas sumber daya manusia mendatang yang lebih baik.

“Kita akan mengalami bonus demografi yaitu usia produktif angkatan kerja di tahun 2030 sampai 2040. Jadi kita ingin agar kualitas manusia Indonesia unggul dan kita bisa bersaing dengan negara maju, berdiri di kaki sendiri menuju Indonesia Emas di tahun 2045” lanjut Puspa.

Untuk itu, Puspa mengatakan pentingnya edukasi untuk mencegah Stunting sejak usia remaja melalui skrining anemia dan minum tablet tambah darah (TTD) dan juga menekankan pentingnya ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan selama 6 kali di Puskesmas.

“Karena kondisi ibu yang sekarang sedang hamil, 10 atau 15 tahun lalu saat remaja mungkin mengalami kondisi kurang gizi ataupun anemia yang akan mempengaruhi perkembangan janin, karenanya penting selama kehamilan datang pemeriksaan 6 (enam) kali yang didalamnya ada 2 (dua) kali dengan pemeriksaan Ultrasonografi (USG) oleh dokter di Puskesmas” imbuhnya.

Hadir dalam pertemuan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, Muhammad Ikram menghimbau masyarakat agar rutin datang ke Posyandu.

“Mendorong bapak-bapak agar mengantarkan ibu-ibunya ke Posyandu karena menurut data di Kabupaten Nganjuk baru mencapai 80 persen dimana dari 5200 balita, 4000 yang datang ke posyandu, ini masih dibawah target nasional 95 persen. Artinya Ini bisa berdampak buruk terhadap pencegahan Stunting di Nganjuk” ungkap Ikram.

Ikram menambahkan bahwa stunting dapat dicegah dengan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada balita tanpa memberikan “lotek pisang” yang menjadi budaya nenek moyang, pemberian makanan pendamping ASI, pengukuran tumbuh kembang secara rutin dan tidak lupa juga menjaga kebersihan lingkungan dan mencuci tangan menggunakan sabun.

Ikram kemudian menjelaskan Program Posyandu ILP (Integrasi Layanan Primer) yang mengintegrasikan pelaksanaan posyandu dan tidak hanya mengurus bidang Kesehatan, tetapi juga bidang Sosial, Perumahan Rakyat, Pendidikan, Pekerjaan Umum dan Trantibum Linmas.

“Sekarang ada program Posyandu ILP, posyandu balita bersamaan pelaksanaannya dengan posyandu Penyakit Tidak Menular (PTM) dan lansia. Jadi jangan malu, bapak-bapak juga bisa datang ke Posyandu sambil datang mengantarkan ibu-ibunya bawa balita” tutup pria yang akrab dipanggil Ketut ini. (Penulis Ahdiyat)

Jakarta—Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes) menggelar acara diseminasi Buku Sejarah Kebijakan Kesehatan Di Indonesia, 1999-2023. Hadir Mantan Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Faried Anfasa Moeloek, Sp.OG(K). dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K), serta para mantan pejabat eselon 1, pakar dan akademisi pada hari Rabu (4/12).

Acara dibuka Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan (Pusjak UK) BKPK Dwi Puspasari. Menurut Puspa penelusuran sejarah kebijakan kesehatan ini pastinya tidak mudah. “Namun sangat menggugah rasa ingin tahu dan belajar dari masa lalu yang tentunya menjadi referensi demi masa depan kebijakan kesehatan Indonesia yang lebih baik,” jelasnya lebih lanjut.

Menurut Kapusjak UK, proses penyusunan buku ini sudah berlangsung selama satu tahun ini. BKPK Kemenkes ikut mengawal penyusunan buku ini hingga selesai. Dalam kesempatan ini, Puspa mengucapkan Terima kasih dan apresiasi kami kepada para tim penyusun Buku Kajian Sejarah Kebijakan Indonesia yang telah berjibaku dan bergerilya dalam penelusuran literatur, arsip-arsip dan dokumen-dokumen terkait sejarah kebijakan kesehatan di Indonesia.

“Saya juga mengucapkan apresiasi dan terimakasih kepada Para Menteri kesehatan, Sekjen dan para pejabat eselon I periode tahun 1999 hingga 2023 yang telah berkenan menjadi informan kunci dalam pembelajaran bersama mengenai kebijakan kesehatan di Indonesia,” ungkap Puspa.

Puspa juga berterimakasih pada para narasumber, pembahas dan tim kerja yang telah bersama-sama membantu proses penyusunan buku kajian sejarah kebijakan kesehatan Indonesia.

Puspa berharap para pembahas dapat menggali pembelajaran penting/lesson learned apa yang tersembunyi dari untaian potret kebijakan sejarah kesehatan di Indonesia tiap periodenya.

Abdul Wahid sebagai salah satu penulis buku ini dari Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada mengatakan salah satu ciri dari buku sejarah adanya pembabakan (periodisasi) untuk memudahkan pemahaman. “Untuk buku ini kita membagi 24-25 tahun sejarah kebijakan kesehatan di Indonesia,” ungkapnya.
Pembagian dibagi kedalam 4 periode. Pertama, periode 1 dari tahun 1999 sampai 2009. Dimulai awal reformasi hingga diberlakukannya desentralisasi.

Periode kedua tahun 2009 sampai dengan tahun 2019. Fokus utama dari periode ini adalah diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional. “Kemudian periode ketiga yang berlangsung antara tahun 2020-2023. Memang relatif pendek tetapi menjadi periode yang penting karena pada saat itu bangsa Indonesia dan pemerintah Indonesia menghadapi cobaan pandemi Covid-19,” ungkap Wahid.

Periode keempat adalah tahun 2023 hingga saat ini. Ditandai dengan transformasi sistem kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Prof Dr. Laksono Trisnantoro dari Universitas Gadjah Mada menyampaikan riset sejarah bukan sebuah riset evaluatif. Namun riset sejarah dapat mengandung bukti-bukti atau penjelasan yang dapat dipakai untuk pengambilan Keputusan. Historian juga dapat memberikan masukan untuk pengambil keputusan. (Penulis Fachrudin Ali/Edit Timker HDI)

Bali – Menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045 adalah salah satu visi utama Indonesia saat ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meyakini visi tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pencegahan penyakit.

“Di sinilah pentingnya reformasi sektor kesehatan. Upaya menyehatkan masyarakat bukan hanya berfokus pada penyembuhan penyakit, tetapi lebih kepada strategi pencegahan. Pendekatan kesehatan masyarakat perlu bergeser dari pengobatan menuju perawatan primer, imunisasi, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala,” ujar Menkes Budi saat kegiatan GAVI Board Meeting pada Selasa (3/12) di Bali.

Lebih lanjut Budi menjelaskan bahwa pencegahan adalah kunci utama. Disebutnya negara dengan biaya kesehatan rendah dan harapan hidup tinggi selalu mengutamakan langkah preventif. Langkah ini menurutnya merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat sehat sebagai fondasi mencapai Indonesia Emas pada 2045.

“Perhatian khusus harus diberikan pada imunisasi dan peningkatan gizi anak-anak. Investasi pada SDM harus dimulai sejak usia dini, terutama untuk anak-anak di bawah lima tahun,” ujarnya.

Oleh karena itu Budi menekankan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat sipil dan mitra pembangunan, baik domestik maupun internasional. Salah satu mitra yang disebut adalah Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI), yang telah memberikan dukungan teknis dan program untuk memajukan kesehatan dan pendidikan di Indonesia.

GAVI memegang peran penting dalam mendukung upaya imunisasi di Indonesia, terutama dalam memastikan vaksinasi yang merata dan meningkatkan cakupan imunisasi di seluruh wilayah. Melalui pendanaan dan bantuan teknis, GAVI telah membantu Indonesia dalam mengatasi tantangan terkait distribusi vaksin, ketersediaan sarana kesehatan, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya imunisasi. Melalui dukungan GAVI, Indonesia dapat mengurangi angka penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin, seperti polio dan campak, serta menghindari wabah penyakit yang berisiko tinggi.

Indonesia menjadi tuan rumah kegiatan GAVI Board Meeting yang dilaksanakan pada 3-5 Desember 2024 di Bali. Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan yang merupakan anggota dari GAVI Board, Pejabat tinggi beberapa negara, GAVI Board Member, Mitra Pembangunan Kesehatan Internasional serta perwakilan negara-negara yang memberikan donasi pada GAVI untuk mendukung peningkatan akses vaksin di negara-negara berpenghasilan menengah maupun menengah ke bawah.

(Penulis Kurniatun Karomah/Edit Timker HDI)

Labuan Bajo – Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) melakukan field-visit ke Puskesmas Labuan Bajo didampingi Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dan Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat (Ditjen Kesmas) pada Senin (2/12). Kunjungan yang bertujuan untuk mengamati bagaimana implementasi imunisasi dilakukan dan bagaimana penyimpanan vaksin di daerah ini merupakan bagian dari rangkaian acara GAVI Board Meeting yang diselenggarakan di Bali.

GAVI memiliki peran strategis dalam memfasilitasi kebutuhan vaksin negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Pemerintah Indonesia telah menerima dukungan hibah dari GAVI sejak tahun 2002 dalam rangka mendukung penguatan program imunisasi nasional. Pada saat pandemi COVID-19 lalu Indonesia juga menerima hibah vaksin COVID-19 dari GAVI sebanyak 110,3 juta dosis.

Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah kegiatan GAVI Board Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 3-5 Desember 2024 di Bali. Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan yang merupakan anggota dari GAVI Board, Mitra Pembangunan Kesehatan Internasional, serta perwakilan negara-negara yang memberikan donasi pada GAVI untuk mendukung peningkatan akses vaksin di negara-negara berpenghasilan menengah maupun menengah ke bawah.

Beberapa side-events berlangsung sebelum Board Meeting dimulai, diantaranya adalah kegiatan field-visit ke Puskesmas, Dinas Kesehatan, maupun fasilitas penunjang pelayanan kesehatan lainnya yang dihadiri oleh para anggota di empat kota berbeda yaitu Bandung, Surabaya, Bali, dan Labuan Bajo.

Pada field-visit ke Labuan Bajo, sebanyak 16 Board Members GAVI beserta perwakilan dari Kementerian Kesehatan dan Mitra Pembangunan Kesehatan Internasional disambut oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya di halaman Puskesmas Labuan Bajo. Pada kesempatan tersebut, dilakukan imunisasi pada beberapa anak balita oleh petugas kesehatan puskesmas. Para tamu pun berkesempatan melihat langsung pelayanan imunisasi yang tengah dilakukan.

Relitasi Goreti Ilut (Rita) Kepala Puskesmas Labuan Bajo menjelaskan bahwa imunisasi kejar yang tengah dilakukan merupakan kebijakan Kementerian Kesehatan yang digalakan setelah pandemi Covid-19. Sasarannya adalah anak usia 0-5 tahun yang belum mendapat imunisasi lengkap. “Puskesmas Labuan Bajo melaksanakan pelayanan imunisasi kejar sesuai kebijakan Kementerian Kesehatan pada anak balita. Pelayanan imunisasi ini dilakukan mulai tahun 2022. Puskesmas Labuan Bajo mendata anak-anak yang belum mendapat imunisasi lengkap kemudian menghimbau para orang tua untuk membawa balitanya ke Puskesmas untuk dimunisasi,” jelas Rita.

Lebih lanjut Rita menjelaskan bahwa Puskesmas Labuan Bajo merupakan puskesmas kepulauan. Setiap bulan Puskesmas Labuan Bajo melakukan pelayanan posyandu di setiap pulau termasuk imunisasi. Dikatakan Rita bahwa tiap balita yang ada di pulau setiap bulannya mendapat pelayanan sesuai standar. Maria Imelda petugas kesehatan puskesmas menambahkan bahwa untuk pelayanan imunisasi di daerah kepulauan, sehari sebelum pelaksanaanya maka petugas kesehatan akan melakukan pengantaran vaksin sesuai standar. Untuk menjaga vaksin tetap aman dan berkualitas, vaksin ditempatkan di coolbag.

“Kami memperbanyak coolbag sebagai tempat penyimpanan vaksin agar keamanan vaksin tetap terjaga. Meskipun kami di daerah kepulauan tapi di setiap pulau sudah ada listrik sehingga vaksin bisa disimpan di kulkas,” jelas Maria.

Kepala Dinas Kesehatan Labuan Bajo Adrianus Ojo menjelaskan bahwa di setiap desa ada petugas kesehatan. Petugas kesehatan tersebut yang akan melaksanakan posyandu di desa.

“Di sekolah juga ada program nasional 2 kali bulan imunisasi anak sekolah. Program tersebut dilaksanakan di bulan Agustus dan November. Imunisasi yg diberikan adalah vaksin MR, Difteri, Tetanus, dan yang terbaru vaksin kanker serviks,” jelas Adrianus.

Selanjutnya para tamu diajak untuk mengunjungi ruang farmasi tempat penyimpanan vaksin di dalam puskesmas. Disini petugas kesehatan menjelaskan kebijakan One Gate Policy yang merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan logistik vaksin dilakukan secara terintegrasi, aman, dan efisien. Disini petugas kesehatan juga mendemontrasikan penggunaan aplikasi SMILE untuk pencatatan logistik vaksin dan pemantauan suhu jarak jauh serta pemanfaatan IoT untuk monitoring suhu penyimpanan vaksin secara real-time.

Selain Puskesmas Labuan Bajo, Board Members GAVI juga berkesempatan mengunjungi instalasi farmasi Dinas Kesehatan Labuan Bajo. Kepala Instalasi Farmasi, Ferdinandus Bambang, pada kesempatan ini menjelaskan tentang ruangan penyimpanan vaksin yang terdiri dari ruang vaksin refrigerator dan cool room. Dijelaskan Ferdinandus bahwa saat ini di ruang vaksin refrigerator ada satu freezer yang digunakan untuk menyimpan Rotavirus. Kepada para tamu, Ferdinandus juga menjelaskan rantai dingin yang mereka gunakan dan jadwal distribusi vaksin ke 22 Puskesmas yang ada di Kabupaten Manggarai Barat.
(Penulis: Kurniatun Karomah/Edit Passkass)

Bali – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes), melalui Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), serta Direktorat Pengelolaan Imunisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P), bekerja sama dengan Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI), melakukan kunjungan lapangan (field visit) ke tiga lokasi di Kabupaten Gianyar, Bali pada Senin (2/12). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan program imunisasi di Indonesia yang melibatkan berbagai fasilitas kesehatan.

Tiga lokasi yang dikunjungi antara lain Posyandu Banjar Tengah Triwangsa, SDN 1 Kenderan, dan Puskesmas Tegallalang 1. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau pelayanan kesehatan bayi dan balita, pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), serta pengelolaan vaksin dan logistik vaksin di fasilitas kesehatan.

Pentingnya Imunisasi Anak dalam Program Imunisasi Nasional
Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan imunisasi rutin anak ke dalam Program Imunisasi Nasional (PIN) yang menekankan pentingnya imunisasi sepanjang hayat. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, menjelaskan bahwa tinjauan lapangan ini dilaksanakan untuk menunjukkan bahwa program imunisasi anak di Indonesia telah terlaksana dengan baik.

“Gavi adalah institusi yang mendukung imunisasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kami ingin menunjukkan bahwa seluruh program imunisasi di Posyandu, Sekolah, maupun Puskesmas semuanya terlaksana dengan baik,” kata Maria Endang Sumiwi.

Apresiasi dari CEO GAVI
Dalam kesempatan yang sama, CEO GAVI, Sania Nishtar, mengapresiasi upaya Kementerian Kesehatan dalam menyukseskan program imunisasi anak di Indonesia. Sania menilai Indonesia telah mengimplementasikan sistem pelayanan kesehatan yang sangat baik, khususnya dalam layanan primer yang melibatkan masyarakat.

“Khususnya layanan primer yang diberikan di sini, yang melibatkan masyarakat dan berbagai aktivitas di dalamnya, merupakan salah satu hal terbaik yang kami lihat di negara-negara yang kami kunjungi,” ungkap Sania. Ia juga menekankan bahwa imunisasi merupakan investasi terbaik bagi masa depan anak-anak Indonesia. “Imunisasi dan vaksinasi adalah investasi terbaik bagi perkembangan dan masa depan anak-anak kita. Bapak dan Ibu harus bangga terhadap sistem ini karena itu akan memberikan perlindungan bagi generasi masa depan.” ujar Sania.

Pelaksanaan Imunisasi di Tiga Lokasi
Kunjungan dimulai di Posyandu Banjar Tengah Triwangsa, di mana tim meninjau pelayanan kesehatan untuk bayi dan balita. Posyandu ini mengintegrasikan imunisasi dan nutrisi dalam sistem layanan lima meja yang dimulai dengan pendaftaran, pemeriksaan antropometri, hingga konsultasi gizi dan pemberian makanan tambahan berbahan baku lokal.

Selanjutnya, tim mengunjungi SDN 1 Kenderan, salah satu sekolah yang menjadi bagian dari Gerakan Sekolah Sehat (GSK). Di sekolah ini, program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dilaksanakan dengan memberikan vaksin Measles-Rubella (MR) kepada siswa kelas 1 dan vaksin Tetanus-Diphtheria kepada siswa kelas 2 dan 5. Program BIAS bertujuan untuk meningkatkan cakupan imunisasi di kalangan anak-anak usia sekolah, serta mendukung pemulihan tingkat cakupan imunisasi pasca-pandemi.

Lokasi ketiga yang dikunjungi adalah Puskesmas Tegallalang 1, di mana tim melihat secara langsung pelayanan imunisasi untuk bayi dan balita. Puskesmas ini menggunakan aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) untuk menginput data imunisasi yang diterima anak. Selanjutnya orang tua akan mendapatkan notifikasi dan sertifikat vaksin melalui ponsel. Selain itu, tim juga meninjau pengelolaan vaksin dan logistik vaksin yang menggunakan Sistem Monitoring Logistik Imunisasi berbasis Elektronik (SMILE).

Dukungan Terhadap Pelayanan Kesehatan di Indonesia
Kementerian Kesehatan dan GAVI menegaskan pentingnya keberlanjutan program imunisasi sebagai salah satu upaya untuk melindungi anak-anak Indonesia dari berbagai penyakit. Dengan adanya sistem yang solid dalam pelayanan kesehatan, diharapkan angka cakupan imunisasi dapat terus meningkat dan Indonesia semakin maju dalam menjaga kesehatan generasi masa depan (Penulis Yuliana/Edit Timker HDI)