Nganjuk – Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 memasuki tahap pengumpulan data, di beberapa wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kegiatan ini sebagai upaya untuk melihat gambaran status gizi Balita yang meliputi stunting, wasting,underweight, overweight. Pengumpulan data di Kabupaten Nganjuk menurut Penaggung Jawab Teknis (PJT) Kabupaten Leily dimulai sejak Oktober hingga akhir November yang menjangkau 20 kecamatan dengan lebih dari 700 Ruta Balita.
Pejabat (Pj) Bupati Kabupaten Nganjuk Sri Handoko Taruna pada testimoninya sangat mengapresiasi kerjasama berbagai pihak dalam mensukseskan SSGI 2024 dan berterima kasih kepada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang memonitor langsung kegiatan di lapangan, “Kita bersyukur dari 77 blok sensus, 90% blok sensus telah dituntaskan pengumpulan datanya tepat waktu, tepat sasaran, tanpa kendala yang berarti. Saya berharap semoga pelaksanaan SSGI tahun 2024 ini mencapai hasil sesuai target, khususnya di Kabupaten Nganjuk prevalensi stunting bisa turun” ucap Handoko.
Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk menyambut baik kegiatan ini dan telah menyiapkan segala sesuatu sebelumnya, diantaranya koordinasi dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Kecamatan dan Desa. Maria Emanuela Isdinar selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk mengungkapkan “Updating data dan Koordinasi telah kami lakukan baik melaui tatap muka maupun zoom meeting, harapanya agar pelaksanaan SSGI ini berjalan dengan lancar”.
Pelaksanaan Pengumpulan Data di 2 wilayah yaitu Desa Jati Kalen dan Klodan mendapat dukungan penuh dari pihak Puskesmas, kader serta aparat desa setempat, tak terkecuali Responden, hal ini sangat memudahkan untuk mendapatkan data. Tim Enumerator di wilayah ini mengatakan bahwa tidak hanya di 2 desa di atas, namun hampir di seluruh blok sensus, mereka terbantu oleh koordinasi yang baik antar lini, karena selalu didampingi oleh Bidan Puskesmas, ahli gizi serta kader saat di lapangan tanpa adanya intervensi baik saat wawancara maupun disaat pengukuran antropmetri.
Gumi Munawaroh salah satu Responden di Desa Klodan merasa senang menjadi salah satu warga yang dikunjungi Tim SSGI, karena selain diukur tinggi badan serta di timbang berat balitanya, Gumi juga mendapatkan tambahan pengetahuan perihal stunting. (Penulis Nowo Setiyo R./Edit Timker HDI)
Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan menyelenggarakan workshop pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan BKPK dengan tema Menjaga Kesehatan Mental di Dunia Kerja. Workshop dilaksanakan di ruang rapat Ars Longa yang dihadiri pegawai BKPK. Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris BKPK, Etik Retno Wiyati (19/11).
Etik menyampaikan tujuan diadakannya workshop agar para pegawai dapat menggali dan mengembangkan potensi diri. “Semoga dengan workshop kesehatan mental ini kita dapat mengukur derajat kesehatan fisik dan mental kita, dan gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin untuk menggali potensi diri, serta berkonsultasi dengan pakar agar dapat menggembangkan kompetensi diri” ungkapnya. Selain itu workshop ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental serta memberikan keterampilan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, sehingga dapat diimplementasikan di lingkungan kerja yang sehat.
Menutup sambutannya, Etik menekankan bahwa pelaksanaan workshop kesehatan mental ini sebagai salah satu upaya mewujudkan transformasi internal demi terciptanya ASN Kementerian Kesehatan yang memiliki kesehatan mental yang baik dan kecerdasan intelektual yang tinggi. Kombinasi kesehatan mental yang baik dan kecerdasan intelektual yang tinggi akan menciptakan ASN yang mampu menghadapi tantangan dengan lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang prima.
Metode yang digunakan pada workshop ini berbentuk pemaparan, diskusi dan role play. Diawali dengan paparan oleh fasilitator Aryo Dwi Harprayudi mengenai Effective Leader, peserta diajak untuk berdiskusi bagaimana cara membuat SMART goals dan mengenal potensi diri melalui DISC Personality. Selain paparan dan diskusi, fasilitator juga mengajak peserta melakukan role play mengenai communication style yang disukai dan tidak disukai berdasarkan kepribadian. Workshop utama dibawakan oleh female psychiatrist sekaligus founder Mental Hub Indonesia Elvine Gunawan mengenai Mental Wellbeing at Workplace.
Dalam paparannya, Elvine menjelaskan mengenai pentingnya kesehatan jiwa dan kesejahteraan psikologis bagi pekerja, tahapan stress, gangguan kepribadian triad dark personality, dan fenomena okupasi akibat ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan sumber daya. Dalam workshop tersebut, peserta kemudian diminta untuk melakukan self-assessment mengenai gangguan cemas dan depresi menggunakan instrument Hopkins Checklist 25 (HSL-25), serta simulasi mengenai kasus gangguan kepribadian yang mungkin terjadi di lingkungan kerja dan bagaimana cara mengatasinya. (penulis Yuliana)
Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menerima penghargaan dari Museum Record Dunia Indonesia (MURI). Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Direktur Marketing MURI, pada acara Healthies Run 6.0 dan Fun Walk, Kampanye Janji Hidup Sehat. Kegiatan ini dihadiri oleh para Petinggi Pratama Madya, Pengurus Dharma Wanita, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Minggu (17/11) di Gelora Bung Karno, Jakarta.
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Dasa Wibawa melaporkan kegiatan tersebut kepada Menteri Kesehatan. Ia mengatakan kegiatan ini adalah dalam satu kesatuan utuh untuk Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 60 2024. Ia juga mengapresiasi kepada peserta yang telah hadir. “Ini luar biasa, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menghadiri dan memeriahkan acara HKN ini,” ucapnya.
Selanjutnya, Kunta menyampaikan bahwa acara hari ini bertujuan untuk mengajak masyarakat berkomitmen hidup sehat. Selain itu sekaligus bergerak dan melakukan melangkahkan kaki bersama. “Ini acara kita untuk kita bisa hidup sehat,” sambutnya.
Lebih lanjut, Kunta melaporkan rangkaian kampanye janji hidup sehat ini dimulai dengan National Walk Challenge selama satu bulan. Jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 30.249 peserta dari seluruh Indonesia. Dan total langkah yang telah di record ada 248.963.337 langkah. Menurutnya langkah tersebut setara dengan 6 kali mengelilingi bumi di ekuator.
Kunta juga mengatakan bahwa peserta National Walk Challenge berasal dari masyarakat umum di seluruh Indonesia, termasuk pegawai lintas Kementerian dan Lembaga. “Saya berterima kasih juga kepada seluruh Kementerian dan Lembaga yang berpartisipasi aktif dalam acara ini,” ujarnya. Hal itu yang membawa Kemenkes mendapatkan penghargaan MURI dengan Virtual Walk oleh Peserta Terbanyak.
Sementara itu, pada acara Healthies Run 6.0 diikuti oleh 850 ASN Kemenkes. Sedangkan Fun Walk diikuti sekitar 1.000 peserta Kemenkes termasuk Kementerian/Lembaga, BUMN, mahasiswa, anggota Pramuka, Saka Bhakti Husada dan berbagai komunitas.
Rangkaian kegiatan ini diawali dengan lari bersama Menkes dengan jarak tempuk 6 KM dan jalan sehat. Kegiatan pun dilanjutkan dengan senam bersama Menkes Budi. Selanjutnya Menkes turut memberikan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga yang aktif dan Provinsi dengan jumlah peserta terbanyak yang mengikuti National Walk Challenge 2024.
Penghargaan untuk Kementerian/Lembaga diberikan kepada Kementerian Pertahanan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan. Sedangkan penghargaan untuk Provinsi diberikan kepada Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Kegiatan dilanjutkan dengan talkshow kesehatan dan pembagian berbagai door prize. (Penulis Faza Nur Wulandari/Edit Timker HDI)
Depok– Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes) bekerja sama dengan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang melaksanakan Pelatihan Pengkodean Diagnosis Penyakit dan Tindakan bagi Tenaga Koder di FKRTL dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2024 untuk Gelombang 5 secara daring/online pada tanggal 12-13 November 2024 dan luring/klasikal dari tanggal 14-17 November 2024. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bapelkes Cikarang Agus Purwono Kartiko secara daring (12/11). Pelatihan ini diikuti oleh peserta yang mewakili 120 rumah sakit.
Acara ditutup Ketua Tim Kerja Kebijakan Perubahan Tarif dan CBG dalam Program JKN Pusjak PDK Riris Dian Hardiani. Dalam sambutannya, Riris mengungkapkan pelatihan gelombang 5 ini adalah pelatihan terakhir di 2024. Dari 5 gelombang pelatihan di tahun 2024 yang sudah dilakukan, yang lulus ada 599 peserta. “Ada 1 orang peserta yang tidak lulus,” ungkap Riris.
Riris menjelaskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan akses kepada seluruh masyarakat Indonesia terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa hambatan finansial agar masyarakat Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.
“Di Rumah sakit, kita menggunakan INA-CBG. Didalam INA-CBG, kita dituntut untuk melakukan pengkodingan yang baik. Jadi perlu tenaga koder yang terstandar,” jelas Riris. Pelatihan ini awalnya memang permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dilanjutkan menjadi indikator Program for Results JKN Reforms. Target yang harus dilakukan Kementerian Kesehatan dari tahun 2022 sampai 2025 sebanyak 1800 koder di FKRTL. Hingga tahun 2024, telah tercapai lebih dari 1100 tenaga koder sudah dilatih dan mendapat sertifikat dari Kementerian Kesehatan.
Menurut Riris, tenaga koder memilki peranan penting dalam proses pengkodingan dan klaim JKN. Tahun depan tantangan pengelolaan JKN semakin besar. Peningkatan utilisasi penyakit yang disebabkan antara lain penggunaan layanan kesehatan yang tidak diperlukan, klaim yang tidak sesuai seperti pengajuan klaim fiktif dan mark-up biaya. Selain itu juga masih terdapat permasalahan koding seperti dispute koding terutama dalam penentuan diagnosis sekunder. Diagnosis sekunder akan menentukan tingkat keparahan (severity level) yang berpengaruh pada besaran klaim INA-CBG yang akan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.
Isu lain yang mendapat perhatian dari KPK dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkes adalah fraud yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit bahkan sampai ke ranah hukum. “Kita sama-sama menjaga supaya rumah sakit dapat melakukan pencegahan fraud,” tegas Riris. Melalui pelatihan ini, tenaga koder dapat melakukan pengkodean diagnosis dan tindakan dengan benar dan tepat sesuai aturan.
Acara pelatihan ini menurut Titiek Resmisari selaku panitia penyelengga dari Bapelkes Cikarang dapat diselesaikan dengan baik. Acara yang dilakukan secara blended learning ini telah terakreditasi oleh Kemenkes.
“Keseluruhan pelatihan baik, mata pelatihan inti dan penunjang telah disampaikan oleh seluruh fasilitator kepada seluruh peserta dengan sangat baik,” tutur Titiek. Seluruh peserta pelatihan dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan sertifikat. (Penulis Fachrudin Ali/Edit Pusjak PDK/Edit Timker HDI)
Jakarta-Dalam rangka memeriahkan Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) mengadakan kegiatan BKPK Mengajar pada anak-anak sekolah. Tujuannya adalah untuk mengedukasi anak-anak akan pentingnya kesehatan dan pola hidup sehat sejak dini. Diharapkan dengan wawasan yang diberikan anak-anak dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
SDIT Al Mubarak Rawasari menjadi sasaran Tim BKPK untuk kegiatan ini. Sebanyak 100 siswa kelas 4 dari 3 kelas berbeda dikumpulkan di Aula SDIT Al Mubarak ditemani Kepala Sekolah dan beberapa guru. Sebagai pengajar adalah dr. Dewi Kristanti dan drg. Dina Renaldi yang mengajarkan edukasi tentang Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Gigi dan Mulut. “Hari ini kita belajar sedikit tentang penyakit tidak menular khususnya pada anak-anak, penyebabnya apa dan bagaimana cara mencegahnya. Penyakit tidak menular bukan disebabkan oleh kuman atau bakteri tapi karena gaya hidup,” ujar drg. Dewi pada anak-anak yang duduk manis di Aula pada Rabu (13/11).
Diungkapkan Dewi bahwa penyakit tidak menular yang sering terjadi pada anak ada 3, yaitu obesitas, kencing manis, dan gagal ginjal. 3 jenis penyakit tersebut terjadi karena anak-anak mengonsumsi makanan yang tidak sehat dalam jumlah berlebihan. Karena itu Dewi berusaha mengajarkan pada anak-anak untuk membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan memperbanyak makan sayur dan buah.
“Kita boleh makan donat, mie instan, gorengan, atau es krim tapi hanya sesekali, tidak boleh berlebihan. Kalau kita sering makan makanan yang banyak mengandung gula, garam dan lemak mungkin dampaknya tidak langsung kita alami tapi baru akan kita rasakan beberapa tahun kemudian saat kita dewasa. Jangan sampai kita terkena penyakit-penyakit berbahaya tersebut kemudian menyesal. Lebih baik mencegahnya sedari dini,” jelas Dewi.
Untuk membuat suasana edukasi menyenangkan dan tidak membosankan bagi anak-anak, tim BKPK mengemas acara dengan santai menghadirkan badut gigi, memutarkan video edukasi, mengadakan games serta membagikan suvenir kepada anak-anak yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Selama berlangsungnya kegiatan ini anak-anak terlihat antusias dan berebut untuk menjawab pertanyaan dari pengajar.
Kepala Sekolah SDIT Al Mubarak Ahmad Syafi’i mengatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak karena memberikan pengetahuan baru yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Beliau mengharapkan agar kegiatan seperti ini dapat dilakukan di kesempatan-kesempatan berikutnya dengan materi yang lebih beragam.
“Untuk menjadikan anak-anak Indonesia yang cerdas juga berkaitan dengan pemberian makanan dan minuman yang sehat. Semoga dengan edukasi ini anak-anak semakin pintar dalam memilih konsumsi makanan dan minuman yang sehat,” ujar Syafi’i.
Ahdan Arrasyi, salah satu siswa kelas 4 SDIT Al Mubarak yang mengikuti kegiatan ini mengatakan bahwa dirinya senang mendapat kunjungan dari BKPK Kemenkes karena kegiatan ini seru dan menarik. Komentar serupa juga dikatakan oleh sebagian besar teman sekelasnya.
“Hari ini sangat seru karena kita belajar cara menggosok gigi yang benar, jenis-jenis makanan yang sehat serta beberapa penyakit tidak menular. Kita juga dihibur dengan badut gigi, games, dan yang paling menyenangkan kita dapat banyak suvenir,” ujar Ahdan dengan ceria.
Kebijakan kesehatan di Indonesia selama 25 tahun mengalami perubahan, perkembangan, dan keberlanjutan yang mendasar. Serta berpengaruh signifikan terhadap sistem kesehatan nasional. Hal tersebut tertuang dalam buku “Dari Krisis Multidimensi ke Krisis Kemanusiaan: Sejarah Kebijakan Kesehatan di Indonesia, 1999-2023”. Sebelum diluncurkan, buku ini dibedah lebih dalam pada Talk-show Kajian Sejarah Kebijakan Kesehatan dalam rangkaian HAI Fest, Hari Kesehatan Nasional, Jumat (8/11), di Jakarta.
Karya dari Baha ‘Uddin dan kawan-kawan merupakan kerja sama antara Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan, FKKMK UGM. Penulisan buku ini dibagi dalam 4 periode dalam sejarah kesehatan di Indonesia. Pertama, periode I pada tahun 1999 – 2009 mengenai reformasi hingga desentralisasi. Lalu, periode II pada tahun 2009 – 2019 membahas tentang jaminan kesehatan nasional. Selanjutnya, periode III pada tahun 2020 – 2023 menggambarkan pada masa pandemi COVID-19. Terakhir periode IV pada tahun 2023 dan yang akan datang mengenai transformasi sistem kesehatan.
Baha menjelaskan pada periode pertama dalam buku tersebut akan tergambarkan kebijakan kesehatan pada situasi reformasi politik yang didalamnya terdapat demokratisasi dan pengurangan sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat.
Selain itu adanya kebijakan tentang sumber daya manusia kesehatan yang ditetapkan melalui Undang – undang No 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran serta regulasi praktik dokter dan dokter gigi. Serta Undang – undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada tahun 2004. Tak kalah penting adanya reformasi pengelolaan rumah sakit dan desentralisasi kesehatan.
Lebih lanjut, Baha menguraikan isi dari periode II yaitu adanya disrupsi kebijakan dan dilema desentralisasi pada masa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia mengungkapkan bahwa terdapat banyak perubahan signifikan dalam regulasi sistem kesehatan di Indonesia, terutama dalam konteks implementasi JKN. Namun, menurut Baha, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terlihat sulit berperan sebagai otoritas kesehatan yang utama. Berbagai konflik antar profesi, antar lembaga kesehatan, defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan sistem desentralisasi. Situasi-situasi tersebut sulit ditangani oleh Kemenkes, hingga membuat banyak regulasi. “Terdapat puluhan undang-undang terkait kesehatan, namun tidak memberikan dasar yang baik bagi sistem kesehatan,” ungkapnya.
Lebih dalam lagi, Baha memaparkan masa periode ketiga, yaitu pada masa Covid-19. Pada masa tersebut, menurut Baha, pemerintah melakukan strategi yang cukup adaptif. Pemerintah saling berkolaborasi dalam pengendalian COVID-19 dengan membentuk gugus tugas penanganan COVID-19 di bawah koordinasi BNPB. Selain itu, Kemenkes memfokuskan pada penguatan SDM kesehatan melalui mobilisasi SDM, pemberian insentif, pelonggaran STR, dan peningkatan kompetensi.
Upaya percepatan penanganan COVID-19 dengan melakukan pengadaan vaksin dan ketersediaan farmasi serta alat kesehatan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi, serta kebijakan Emergency Use Authorization (EUA) untuk mempercepat ketersediaan vaksin dan akselerasi cakupan vaksinasi. Selanjutnya, Ia mengatakan pada periode ketiga ini juga terjadi disrupsi pengembangan sistem informasi kesehatan digital. Kemenkes melakukan transformasi teknologi dengan mengembangkan digitalisasi sistem kesehatan melalui teknologi informasi dan telemedicine bagi penderita COVID-19.
Pada periode keempat, Baha menjelaskan bagaimana arah kebijakan melalui transformasi sistem kesehatan. Dalam memperkuat kebijakan Kesehatan, Kemenkes telah menyusun Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan 458 pasal. Undang-undang ini, Baha katakan dapat memperkuat peran pemerintah, khususnya Kemenkes. Tentunya dengan adanya Undang-undang ini memperkuat koordinasi dan regulasi sektor kesehatan dengan mengintegrasikan berbagai aspek pelayanan kesehatan, sumber daya manusia, teknologi, dan pendanaan Kesehatan. “Tantangan mendatang adalah pelaksanaan UU Kesehatan dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Serta mampu menjamin bahwa setiap negara mendapatkan haknya dalam pelayanan Kesehatan yang berkeadilan sosial,” ujar Baha.
Pada kegiatan yang sama, Linda Sunarti, pakar sejarawan menyampaikan pandangannya terhadap buku tersebut. Ia mengatakan, buku ini merupakan satu karya yang bagus, dalam geografi sejarah kesehatan Indonesia. Karya dari Baha ini, menurutnya menjadi terobosan terbesar dan ide baru yang sangat komprehensif. Dalam buku ini menjelaskan tentang perspektif penulis yang mendalam tentang perjalanan kebijakan kesehatan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan krisis ekonomi sampai kemanusiaan seperti Covid-19.
Linda mengungkapkan bahwa, karya-karya sejarah kesehatan sebelumnya banyak ditulis oleh sejarawan asing dan yang dibahas adalah tentang penyakit, Kebijakan kesehatan era kolonial, dan juga kebijakan kesehatan di masa orde baru. Sehingga, menurutnya, buku ini memicu kalangan sejarawan untuk berusaha memperhatikan atau menggali aspek-aspek kesehatan yang bisa dijadikan kajian historis.
Selanjutnya Linda menilai buku ini tidak hanya menjadi saksi perjalanan panjang kebijakan kesehatan Indonesia. Tetapi juga mengupas salah satu episode yang paling mengguncang dalam sejarah kesehatan bangsa Indonesia yaitu pandemi COVID-19. Dalam buku ini tergambarkan bagaimana suatu pandemi dapat menguji seluruh sendi kehidupan bangsa. Menurut pandangannya, dalam buku ini mengungkap satu sistem kesehatan saat pandemi. Pandemi juga tergambarkan dapat mengugah kebijakan baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya dan dilakukan cukup komprehensif. Jadi tidak sekedar krisis kesehatan, COVID-19 ini juga membuka tabir krisis kemanusiaan, memengaruhi berbagai aspek sosial ekonomi juga kebijakan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Linda mengatakan buku ini menghadirkan kisah pembelajaran tentang bagaimana negara Indonesia merespons terhadap krisis dan belajar dari krisis tersebut. Di dalam buku ini, Linda merasakan seolah-olah diajak menelusuri kebijakan kesehatan yang penuh dinamika. Bagaimana setiap dinamika ini dirumuskan kebijakannya kemudian diuji dan dipertahankan demi kesehatan rakyat.
Mengakhiri sesi tersebut, Linda berharap buku yang merupakan kajian sejarah kebijakan kesehatan ini dapat dibuat menjadi seri lanjutan dari masing-masing bab yang ada. “Misalnya diterbitkan buku mengenai seri khusus kebijakan produk kesehatan atau kebijakan pelayanan kesehatan, atau sejarah tata kelola COVID-19, dan sebagainya. Jadi justru bagus karena buku ini bisa menjadi pemantik untuk karya-karya lain yang lebih besar,” tutupnya. (Faza Nurwulandari)
Jakarta–Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengadakan Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 di Kantor Kementerian Kesehatan di Jakarta pada Selasa, 12 November 2024. Menggunakan seragam Kemenkes putih biru, peserta upacara terdiri dari perwakilan unit-unit utama Kementerian Kesehatan serta perwakilan dari TNI dan POLRI sebagai tamu undangan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berkesempatan memberikan sambutan pada pelaksanaan upacara. Dalam sambutannya beliau berpesan kepada seluruh jajaran kesehatan untuk berkontribusi maksimal terhadap kesuksesan pencapaian program pemerintah.
Diungkapkan Menkes Budi bahwa Presiden RI telah memasukkan kesehatan sebagai salah satu bagian dari Asta Cita, program prioritas serta Quick Wins yang digagasnya. Oleh karena itu Menkes menyerukan agar seluruh jajaran kesehatan untuk memastikan rakyat Indonesia kedepannya sehat dan bisa membantu mendorong pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
“Saya ingin menyampaikan sekali lagi tugas kita yang utama adalah memastikan masyarakat Indonesia sehat, bukan hanya menyembuhkan pada saat sakit. Oleh karena itu peranan seluruh jajaran Kemenkes untuk bisa bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah agar semua program-program kesehatan ditujukan terutama untuk memastikan masyarakat kita tetap sehat,” ujar Menkes Budi.
Dijelaskan Menkes Budi bahwa saat ini Kemenkes sedang menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional dengan Bappenas untuk memastikan strategi kesehatan 5 tahun kedepan sesuai dengan arahan Presiden RI. Diungkapkannya bahwa rencana tersebut disepakati bukan hanya di level Kemenkes saja tetapi juga di level Kementerian/Lembaga lain dan juga pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Lebih lanjut dijelaskan Menkes bahwa Presiden RI telah menetapkan program Quick Wins dalam bidang kesehatan yang diantaranya adalah pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan kasus Tuberkulosis (TB), dan pembangunan Rumah Sakit (RS) lengkap berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur bagi seluruh masyarakat Indonesia dijelaskan Menkes Budi dilakukan untuk memastikan deteksi secara lebih dini jika ada kondisi kesehatan yang menurun dari masyarakat. Kondisi yang menurun harus dapat ditangani dengan cepat untuk menghindarkan masyarakat harus dirawat di RS.
Untuk akselarasi pengentasan TB dijelaskan Menkes Budi bahwa TB sebagai penyakit menular harus dapat diidentifikasi, discreening, serta didiagnosa oleh jajaran fasilitas kesehatan. Disebutkan Menkes bahwa obat-obatan yang baru sudah jauh lebih mudah dan lebih pendek waktunya. Menkes menghimbau agar jajaran pelayanan kesehatan memastikan obat tersebut diminum sampai selesai oleh seluruh penderita TB.
Dijelaskan pula oleh Menkes bahwa sekarang ini Indonesia sedang aktif melakukan Clinical Trial Fase 3 untuk vaksin TB di 5 Center di Indonesia dan diharapkan Indonesia berperan aktif menyelesaikan vaksin TB baru ini sebelum tahun 2029. Dengan upaya tersebut Menkes mengharapkan angka penderita TB jauh menurun dibanding angka sekarang.
Untuk program ketiga Menkes menjelaskan bahwa Presiden mengharapkan daerah 3T (daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan) memiliki RS minimal tipe C dengan peralatan standar yang bisa menangani penyakit stroke, jantung dan kanker. Ada 66 RS di daerah 3T yang akan dibangun oleh Kemenkes dan diharapkan dapat selesai dalam waktu 2 tahun dengan standar nasional.“Pesan saya pada Direktorat Fasilitas Layanan Kesehatan agar dilakukan dengan hati-hati, efektif, efisien sehingga kualitas yang dibangun benar-benar baik, sesuai jadwalnya dan tidak ada hal-hal yang secara tata kelola keliru. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama bekerja menciptakan masyarakat Indonesia lebih sehat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 nanti,” ujar Menkes menutup sambutannya.
Pada upacara peringatan HKN ke-60 ini Menteri Kesehatan juga menyerahkan penghargaan Presiden RI berupa Satya Lencana Karya Satya kepada para pegawai yang telah mengabdi di Kemenkes selama kurun waktu 10, 20 hingga 30 tahun. Salah satu pegawai BKPK yakni Plt. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Dwi Puspasari mendapatkan penghargaan tersebut atas pengabdiannya selama 20 tahun. (Penulis Kurniatun Karomah/Edit Timker HDI)
Jakarta – Festival Inovasi Kesehatan atau Health Innovation Fest (HAI-Fest) yang diadakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 resmi ditutup pada Sabtu (9/11). Festival yang berlangsung selama tiga hari di Jakarta ini dikunjungi lebih dari 12 ribu pengunjung yang berasal dari berbagai kalangan.
Tercatat lebih dari 8.000 pengunjung berpartisipasi dalam pemeriksaan kesehatan gratis. Ini menunjukkan antusiasme dan kesadaran masyarakat akan kesehatannya dan hal tersebut memberi dukungan positif terhadap upaya Kemenkes untuk mewujudkan sistem kesehatan yang lebih tangguh menuju Indonesia Maju.
Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan L. Rizka Andalusia menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para pemberi pelayanan kesehatan serta semua pihak yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Dikatakannya bahwa berkat kolaborasi dari berbagai pihak kegiatan ini dapat berjalan sukses.
“Kegiatan ini dikunjungi oleh lebih dari 12 ribu pengunjung. Ini adalah yang terbesar selama kita menyelenggarakan event ini. Selain itu yang juga membanggakan adalah lebih dari 8 ribu pengunjung yang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih pada para pemberi pelayanan kesehatan yang telah melakukan kegiatan selama 3 hari ini untuk masyarakat,” ujar Rizka.
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) turut memeriahkan HAI-Fest dengan berpartisipasi dalam pameran Inovasi dan Teknologi Kesehatan. Mengangkat tema Jejak Langkah Kebijakan Kesehatan booth BKPK menceritakan sejarah terbentuknya institusi kesehatan hingga masa pemerintahan sekarang dengan kebijakan transformasi kesehatan. Untuk menarik pengunjung mendatangi booth BKPK, tim pameran membagi-bagikan souvenir dan mengadakan kuis seputar BKPK.
HAI-Fest ditutup dengan pemberian penghargaan kepada Unit Kerja Kemenkes, Individu Berprestasi, serta Mitra Kerja Kemenkes, baik dari daerah maupun swasta. Sebanyak 180 penerima penghargaan dari 23 kategori menerima apresiasi pada acara ini.
BKPK mendapatkan 3 penghargaan untuk 3 kategori berbeda. Penghargaan yang diterima BKPK adalah penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kemenkes Kategori Unit Utama dengan menempati peringkat ke-2, penghargaan Implementasi Elektronic Monitoring and Evaluation (E-Monev) Pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan Kemenkes Kategori Unit Utama dengan menempati peringkat ke-3, serta penghargaan Kebijakan Peraih Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Predikat Sangat Baik untuk Pusat Kebijakan Pembiayaan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK).
Berikut daftar kategori penghargaan yang diberikan:
Penghargaan Pemeringkatan Profil Kesehatan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024
Penghargaan Health Innovation Sprint Accelerator (HISA) 2024
Penghargaan Digital Maturity Index untuk Rumah Sakit, Kabupaten/Kota, dan Provinsi dengan Akselerasi Transformasi Kesehatan Digital Terbaik
Penghargaan bagi Provinsi dengan Persentase Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik (RME) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tertinggi
Penghargaan bagi Provinsi yang mendukung Capaian Layanan KJSU – KIA
Penghargaan bagi Provinsi dalam Implementasi Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (Sisrute) Tertinggi
Penghargaan bagi Provinsi dengan Kepatuhan Penggunaan Aplikasi Sarana, Prasana dan Alat Kesehatan (ASPAK) Tertinggi Tahun 2024
Penghargaan bagi Provinsi dengan kriteria patuh melaporkan INM & IKP
Penganugerahan Tanda Penghargaan Mitra Bakti Husada Tahun 2024
Penghargaan Rumah Sakit Percontohan Pelayanan bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Penghargaan Apresiasi Guru Aktif dalam Implementasi Perangkat Ajar Kesehatan
Penghargaan Pengelolaan Vaksin melalui Penerapan Aplikasi Sistem Monitoring Logistik Imunisasi secara Elektronik (SMILE) dan SMILE AIDS TB Malaria (SMILE ATM) Terbaik Tahun 2024
Penghargaan Dinas Kesehatan Provinsi Terbaik dalam Pelaporan Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian melalui aplikasi SIMONA
Penghargaan bagi Rumah Sakit Vertikal dengan belanja obat produk dalam negeri terbesar dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 50% Tahun 2024
Penghargaan kepada Puskesmas dengan Penginputan Capaian Imunisasi dalam Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)
Penghargaan bagi Perwakilan Indonesia pada ASEAN Smoke-free Award (ASA) 2024 dan meraih Silver
Trophy atas komitmen dan keberhasilan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
Penganugerahan Tanda Penghargaan Implementasi Electronic Monitoring And Evaluation (E-Monev)
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dilingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024
Penghargaan Knowledge Sharing pada Knowledge Management System Kementerian Kesehatan Tahun 2024
Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024
Penghargaan Arsiparis Terbaik Kementerian Kesehatan Tahun 2024
Penghargaan Pemanfaatan Aplikasi SRIKANDI Tahun 2024
Jabatan Fungsional Kesehatan (JFK) award tahun 2024
Jakarta– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) turut berpartisipasi dalam Festival Inovasi Kesehatan atau Health Innovations Festival (HAI Fest) 2024. Acara ini merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60.
Tema yang diangkat adalah Leveraging Local Resources: “From Nature Nurture The Future atau Membangun Keberlanjutan Inovasi Untuk Ketahanan Kesehatan yang digelar dari tanggal 7-9 November 2024 di Jakarta.
“Festival inovasi ini sebagai bukti dari berbagai capaian inovatif kesehatan yang telah diraih bersama, dan semoga semangat inovasi dan pencapaian ini selalu dijaga dan ditingkatkan agar keberlanjutan untuk masyarakat Indonesia yang lebih sehat,” ungkap Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Bayu Teja Muliawan dalam sambutannya pada Soft Opening Health Innovation Festival, Kamis (7/11).
Booth BKPK menampilkan sejarah dan jejak langkah kebijakan kesehatan di Indonesia yang dibagi menjadi empat zona, yaitu zona pra kemerdekaan yang menggambarkan perjalanan sejarah dan perjuangan kebijakan kesehatan dimasa penjajahan sebelum kemerdekaan. Untuk zona pascakemerdekaan menceritakan tentang perkembangan pembangunan kebijakan kesehatan.
Kemudian zona kebijakan transformasi kesehatan menjelaskan perubahan kebijakan dan capaian hasil kebijakan kesehatan, serta zona menuju Indonesia emas untuk membangun masyarakat yang sehat dan produktif dengan menjalankan tiga program quick win Kementerian Kesehatan yaitu pengentasan tuberkulosis, pembangunan RS berkualitas di Kabupaten Kota serta pemeriksaan kesehatan gratis.
Booth BKPK mendapat kunjungan lebih kurang tiga ratus pengunjung pada saat soft opening HAI-Fest dari berbagai profesi mulai dari dosen, mahasiswa, anak sekolah, dan masyarakat umum lainnya. Dalam kesempatan hari berikutnya, Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha ikut menyempatkan hadir di booth BKPK serta memberikan kesan dan pesan. “Sejarah jangan dilupakan. BKPK Mantap,” ungkap Sekjen Kunta.
BKPK juga menyediakan berbagai permainan menarik. Salah satunya dengan memanfaatkan aplikasi Kahoot untuk menyediakan berbagai soal seputar profil lembaga, capaian kinerja, maupun isu kesehatan lainnya yang wajib dijawab dengan benar oleh peserta. Pemenang akan mendapatkan souvenir yang menarik.
Sekitar 140 booth berpartisipasi pada HAI-Fest yang menampilkan berbagai hasil inovasi kesehatan mulai dari sediaan farmasi, makanan, minuman, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan serta rumah tangga produksi dalam negeri. (Penulis Yuliana/Edit Timker HDI)
Jakarta– Kementerian Kesehatan RI menggelar Festival Inovasi Kesehatan (Health Innovation Festival/HAI-Fest) dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60. Acara ini, yang berlangsung dari 7 hingga 9 November 2024 di Jakarta Convention Center, diikuti oleh berbagai industri farmasi dan alat kesehatan nasional. Mengusung tema “Leveraging Local Resources: From Nature Nurture The Future“, HAI-Fest bertujuan membangun keberlanjutan dalam inovasi untuk ketahanan kesehatan nasional.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa festival ini diadakan untuk mendukung transformasi ketahanan sistem kesehatan, khususnya di pilar ketiga, yang merupakan kemandirian industri kesehatan dalam negeri. Ia menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen mendukung produksi dalam negeri di sektor farmasi dan alat kesehatan agar Indonesia siap menghadapi kemungkinan pandemi di masa depan.
Dikatakan Menkes, pengalaman buruk Indonesia saat menghadapi Pandemi COVID-19 menjadi titik balik Indonesia untuk memperkuat sistem kesehatan dalam negeri yang ternyata sangat rapuh.
“Pandemi COVID-19 menjadi pelajaran bagi kita untuk memperkuat sistem kesehatan nasional yang rapuh,” ungkap Menkes Budi. Saat itu, Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri ditambah pembatasan perjalanan dan lockdown saat itu menyebabkan supply alat kesehatan menjadi sangat terbatas. Akibatnya, Indonesia kesulitan mendapatkan obat, vaksin dan ventilator. Belajar dari situasi itu, pemerintah bertekad membangun sistem kesehatan yang aman, yang bisa bertahan kalau ada pandemi lagi,” kata Menkes. Itu sebabnya kenapa pembangunan industri farmasi, industri alat kesehatan dan industri pelayanan kesehatan akan kami dorong untuk diproduksi di dalam negeri.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, juga memberikan apresiasi atas inisiatif ini. Menurutnya, sinergi lintas sektor, termasuk akademisi dan industri, perlu terus dikembangkan. “Saya minta Pak Menkes memfokuskan anggaran untuk mendukung produk dalam negeri,” ujar Pratikno.
Festival yang berlangsung selama tiga hari ini diisi dengan berbagai kegiatan, termasuk pameran inovasi, konferensi internasional, business matching, talkshow, seminar kesehatan, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Selain itu, HAI-Fest juga memberikan penghargaan kepada inovator lokal di sektor farmasi dan alat kesehatan sebagai upaya mendorong karya anak bangsa di industri ini.
HAI-Fest dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yakni: a. Pameran Inovasi dan Teknologi Kesehatan yang menampilkan inovasi hasil riset dan produk dalam negeri berupa sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika) dan alat kesehatan. b. Indonesia – COMSTECH International Conference and Exhibition of Natural Products Based Cosmetics and Nutraceuticals melibatkan negara-negara anggota OIC (Organization of Islamic Cooperation). c. One on One Business Matching antara industri manufaktur dan industri bahan baku dengan rumah sakit dan dinas kesehatan sebagai sarana untuk meningkatkan penggunaan produk kesehatan dalam negeri, dan membuka peluang kerjasama dan juga investasi industri dalam negeri. d. Talkshow/Seminar oleh rumah sakit, industri, dan pengelola program di Kementerian Kesehatan sebagai media edukasi kesehatan bagi masyarakat. e. Pemberian Penghargaan Karya Anak Bangsa kepada inventor, industri dan start-up company di bidang farmasi dan alat kesehatan. f. Pemeriksaan kesehatan gratis seperti pemeriksaan mata, pemeriksaan kepadatan tulang, pemeriksaan gula darah, deteksi dini penyakit tidak menular, pemeriksaan kardiovaskuler menggunakan NIVA, serta deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara. Masyarakat juga dapat melakukan donor darah dan terapi akupuntur di kegiatan ini.
Selain itu, acara HAI Fest HKN ke-60 juga diisi dengan lomba mewarnai anak, hiburan oleh artis nasional, games, Happy Hour (senam dan zumba), dan doorprize, yang seluruhnya gratis untuk umum.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari instansi pemerintah seperti Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, organisasi kesehatan, dan Konsil Kesehatan Indonesia serta perwakilan internasional antara lain Duta Besar Negara Sahabat, perwakilan negara-negara Organization of Islamic Cooperation.
Kementerian Kesehatan berharap, dengan acara ini, Indonesia semakin siap membangun sistem kesehatan yang tangguh dan mandiri untuk masa depan. (Penulis Fachrudin Ali/Edit Timker HDI)
