Jakarta – Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) selaku Sekretariat Pembinaan Wilayah (Binwil) menyelenggarakan Pertemuan Penyusunan Laporan Pembinaan Wilayah Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kegiatan dilaksanakan di Jakarta selama 2 hari pada Kamis – Jumat (21-22/11). Pertemuan ini dihadiri oleh para narahubung dan pendamping dari masing-masing Binwil di Unit Eselon 1 Kemenkes sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kemenkes.

Pada hari pertama, Analis Kebijakan Madya Sekretariat BKPK, Nirmala Maruf mengatakan bahwa kegiatan ini untuk berdiskusi terkait transformasi kesehatan dalam melaksanakan pembinaan wilayah. Selain itu, kata Maruf, pada sesi paparan laporan, tiap Unit Eselon 1 bisa saling berbagi pengalaman. “Kita bisa sharing pengalaman, saya kira kegiatan sangat bervariasi dan menjadi lesson learned. Upaya apa yang dilakukan, bagaimana perencanaannya dan anggaran yang khusus, serta melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat variasi,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Maruf mengatakan bahwa Sekretariat Binwil akan melaporkan dan mengkompilasi laporan dari tiap unit utama. Hal itu dapat dijadikan umpan balik dalam melakukan perbaikan-perbaikan saat pelaksanaan pembinaan wilayah. Maruf turut menekankan pentingnya berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Selain itu juga pada Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Wilayah Bidang Kesehatan.

Dalam paparanya, Maruf menyampaikan mengenai mekanisme konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Kemenkes. Ia menjelaskan bahwa mekanisme pertemuan dari pusat dan daerah itu bisa dikoordinasikan dengan Binwil masing-masing. Sehingga, menurutnya, pertemuan-pertemuan tersebut lebih efektif. “Sekarang dibeberapa kesempatan kita sudah mulai dan sudah berjalan. Ini membutuhkan pemahaman dan sosialisasi terus-menerus kepada daerah. Sehingga mereka mempunyai awareness dan memahami apa yang mesti dilakukan jika akan melakukan konsultasi,” tegasnya.
Selanjutnya, Ia memaparkan bahwa Binwil mempunyai 3 kegiatan utama. Yaitu, kegiatan rutin, situasional, dan kajian kebijakan. Kegiatan rutin yang dilakukan merupakan koordinasi tingkat eselon 1 dan atau tingkat eselon 2 dengan provinsi binaan, penyampaian topik berkala program prioritas, dan pendampingan implementasi transformasi.

Sementara pada kegiatan situasional merupakan kegiatan konsultasi, pembinaan, dan best practice pada daerah unggulan. Menurut Maruf, kegiatan-kegiatan tersebut menjadi penting dan sangat bermanfaat bagi teman-teman di daerah. “Karena begitu ada permasalahan-permasalah yang mereka sendiri kesulitan untuk mendapatkan solusi, ada bantuan untuk mencari solusi bersama,” ungkapnya.

Sedangkan pada kegiaetan kajian kebijakan berupa riset implementatif yang melibatan Poltekkes atau perguan tinggi setempat. Tujuannya untuk membantu menyelesaikan masalah kesehatan di daerah. Serta adanya penganggaran dari masing-masing unit utama Kemenkes dalam melakukan kajian kebijakan.

“Beberapa pengalaman yang sudah melakukan kajian kebijakan, ini sangat membantu dalam mencari solusi terhadap permasalahan kebijakan. Karena selama ini mereka mendapatkan masukan-masukan itu berdasarkan kajian-kajian atau penelitian-penelitian,” kata Maruf. Dalam konsep Beinwil ini, mulai dari perencanaan, penentuan topik, pelaksanaan, maupun sampai hasil itu dilakukan bersama antara Kemenkes dengan daerah. Sehingga hasilnya lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pada pertemuan hari kedua, dilanjutkan dengan paparan mengenai mekanisme monitoring dan evaluasi indikator program kesehatan dan SPM di daerah dari Kementerian Dalam Negeri. Iin Afriani, Analis Kesehatan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan menyampaikan monitoring urusan kesehatan di daerah berdasarkan Pasal 258 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yaitu, pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Iin menjelaskan dalam mendukung dan mewujudkan Pembangunan Daerah memiliki beberapa tujuan. Dimana tujuannya untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan dan pemerataan daya saing daerah, peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan dan pemerataan lapangan berusaha, serta peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik.

“Dalam hal ini, kesehatan terkait dengan tujuan yang kelima serta urusan kesehatan bagian dari Urusan Konkuren, kesehatan termasuk layanan dasar yang diatur di dalam standar pelayanan minimal,” ucap Iin. Kemudian, Ia menyampaikan dalam lampiran B Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan UU 23 tahun 2014, urusan kesehatan terbagi menjadi 4 sub urusan. Yaitu upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan farmalkes dan makanan minuman, serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Pertemuan ini dilanjutkan dengan paparan laporan binwil dari masing-masing unit utama. Hasil pertemuan ini nantinya akan mempertajam dan memperkaya dalam usulan pedoman binwil pada tahun 2025. Sebagai penutup, Ketua Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan Nelly Puspandari mengucapkan rasa terima kasih kepada para pendamping yang telah hadir dan berproses menyelesaikan laporan binwil. Nelly mengharapkan laporan ini sudah bisa disirkulasikan di awal tahun 2025 dan pimpinan berkenan menerima laporan tersebut. Ia juga mengatakan saat ini Binwil diharapkan ada terobosan baru yang tidak hanya koordinasi saja. “Nanti berdasarkan dari masukan Bapak Ibu akan dilihat kembali apa akan ada yang bisa menjadi best practice untuk diangkat menjadi satu standart pelaksanaan kegiatan Binwil di masing-masing wilayah binaan,” tutupnya. (Penulis Faza Nur Wulandari/Edit Timker HDI)

Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Advanced Research Center (ARC) Institute mengadakan Workshop Analisis Data dengan tema “Analisis Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti Mewujudkan Indonesia Emas 2024” di Jakarta (22/11), workshop ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemanfaatannya data kesehatan dan juga dalam rangka memeriahkan Hari Kesehatan Nasional ke-60.

Dalam Workshop ini, selain diikuti oleh para pegawai BKPK dengan jabatan fungsional Analis Kebijakan, Statistisi dan Pranata Komputer juga turut dihadiri oleh para Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia antara lain Universitas Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Universitas Padjajaran, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya.

Sekretaris BKPK, Etik Retno Wiyati dalam sambutannya, berharap dengan hadirnya para civitas akademika ini dapat meningkatkan keterlibatan kemampuan analisis data dan menjadi ajang berbagi pengalaman antara mahasiswa dan kementerian dalam menganalisis data kesehatan. “Agar adik-adik (mahasiswa) bisa terlibat dalam memotret data, menganalisis, menyajikan dan sharing dengan teman-teman di BKPK” ungkap Etik.

Selain itu Etik juga berharap momentum ini dapat memperluas pemanfaatan data Kementerian Kesehatan dalam publikasi di jurnal internasional. “Meningkatkan rate publikasi pemanfaatan data di Kementerian Kesehatan untuk publikasi internasional dan ujungnya memberikan input dan evaluasi bagi Kementerian Kesehatan dari rekomendasi yang ada” lanjutnya.

Sementara itu, pemberi materi dari ARC Institute, Farizal Rizky Muharram menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan memiliki data yang sangat kaya untuk dapat dimanfaatkan dalam membuat suatu kebijakan yang baik. “Sekarang data Kemenkes sudah bisa dibuka, diakses, dianalisa dan banyak sekali kesempatan yang bisa kita lakukan detail ke dalamnya indikator-indikator apa sih yang efektif untuk memberikan kebijakan yang baik” ujarnya.

Farizal juga mengapresiasi diadakannya kegiatan pelatihan ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan data untuk mewujudkan Indonesia Sehat. “Semoga semakin banyak acara seperti ini dan masyarakat Indonesia semakin banyak bisa memanfaatkan data Kemenkes baik itu Akademisi, Policy Maker, Mitra Pembangunan bahu membahu melihat data lebih mendalam, menganalisa lebih jauh dan memberikan prediksi supaya masyarakat lebih sehat” tutupnya.

Salah satu peserta dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Caca mengatakan dengan pelatihan ini ia mendapatkan wawasan yang baru. “Bagi aku yang sudah memasuki tahun ketiga dalam penyusunan skripsi, ini sangat bermanfaat sekali, tadi kita hands on (praktik) untuk membuat policy brief sehingga lebih ada experience (pengalaman) langsung gimana sih buat policy brief serta mengaudiensikan langsung kepada teman-teman dan stakeholder yang ada disini” ujarnya. (Penulis Ahdiyat Firmana/Edit Timker HDI)

Nganjuk –  Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 memasuki tahap pengumpulan data, di beberapa wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.  Kegiatan ini sebagai upaya untuk melihat gambaran status gizi Balita yang meliputi  stunting, wasting, underweight, overweight. Pengumpulan data di Kabupaten Nganjuk  menurut Penaggung Jawab Teknis (PJT)  Kabupaten Leily dimulai sejak Oktober hingga akhir November yang menjangkau 20 kecamatan dengan lebih dari 700 Ruta Balita.

Pejabat  (Pj) Bupati Kabupaten Nganjuk Sri Handoko Taruna pada testimoninya sangat mengapresiasi kerjasama berbagai pihak dalam mensukseskan SSGI 2024 dan berterima kasih kepada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang memonitor langsung kegiatan di lapangan,  “Kita bersyukur dari 77 blok sensus, 90% blok sensus telah dituntaskan pengumpulan datanya tepat waktu, tepat sasaran, tanpa kendala yang berarti. Saya berharap semoga pelaksanaan SSGI tahun 2024 ini mencapai hasil sesuai target, khususnya di Kabupaten Nganjuk prevalensi stunting bisa turun” ucap Handoko.

Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk menyambut baik kegiatan ini dan telah menyiapkan segala sesuatu sebelumnya, diantaranya koordinasi dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Kecamatan dan Desa. Maria Emanuela Isdinar selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk mengungkapkan “Updating data dan Koordinasi telah kami lakukan baik melaui tatap muka maupun zoom meeting, harapanya agar pelaksanaan SSGI ini berjalan dengan lancar”.

Pelaksanaan Pengumpulan Data di 2 wilayah yaitu Desa Jati Kalen dan Klodan mendapat dukungan penuh dari pihak Puskesmas, kader serta aparat desa setempat, tak terkecuali Responden, hal ini sangat memudahkan untuk mendapatkan data. Tim Enumerator di wilayah ini mengatakan bahwa tidak hanya di 2 desa di atas, namun hampir di seluruh blok sensus, mereka  terbantu oleh koordinasi yang baik antar lini, karena selalu didampingi oleh Bidan Puskesmas, ahli gizi serta kader saat di lapangan tanpa adanya intervensi baik saat wawancara maupun disaat pengukuran antropmetri.

Gumi Munawaroh salah satu Responden di Desa Klodan merasa senang menjadi salah satu warga yang dikunjungi Tim SSGI, karena selain diukur tinggi badan serta di timbang berat  balitanya, Gumi juga mendapatkan tambahan pengetahuan perihal stunting. (Penulis Nowo Setiyo R./Edit Timker HDI)

Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan menyelenggarakan workshop pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan BKPK dengan tema Menjaga Kesehatan Mental di Dunia Kerja. Workshop dilaksanakan di ruang rapat Ars Longa yang dihadiri pegawai BKPK. Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris BKPK, Etik Retno Wiyati (19/11).

Etik menyampaikan tujuan diadakannya workshop agar para pegawai dapat menggali dan mengembangkan potensi diri. “Semoga dengan workshop kesehatan mental ini kita dapat mengukur derajat kesehatan fisik dan mental kita, dan gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin untuk menggali potensi diri, serta berkonsultasi dengan pakar agar dapat menggembangkan kompetensi diri” ungkapnya. Selain itu workshop ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental serta memberikan keterampilan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, sehingga dapat diimplementasikan di lingkungan kerja yang sehat.

Menutup sambutannya, Etik menekankan bahwa pelaksanaan workshop kesehatan mental ini sebagai salah satu upaya mewujudkan transformasi internal demi terciptanya ASN Kementerian Kesehatan yang memiliki kesehatan mental yang baik dan kecerdasan intelektual yang tinggi. Kombinasi kesehatan mental yang baik dan kecerdasan intelektual yang tinggi akan menciptakan ASN yang mampu menghadapi tantangan dengan lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang prima.

Metode yang digunakan pada workshop ini berbentuk pemaparan, diskusi dan role play. Diawali dengan paparan oleh fasilitator Aryo Dwi Harprayudi mengenai Effective Leader, peserta diajak untuk berdiskusi bagaimana cara membuat SMART goals dan mengenal potensi diri melalui DISC Personality. Selain paparan dan diskusi, fasilitator juga mengajak peserta melakukan role play mengenai communication style yang disukai dan tidak disukai berdasarkan kepribadian.  Workshop utama dibawakan oleh female psychiatrist sekaligus founder Mental Hub Indonesia Elvine Gunawan mengenai Mental Wellbeing at Workplace.

Dalam paparannya, Elvine menjelaskan mengenai pentingnya kesehatan jiwa dan kesejahteraan psikologis bagi pekerja, tahapan stress, gangguan kepribadian triad dark personality, dan fenomena okupasi akibat ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan sumber daya. Dalam workshop tersebut, peserta kemudian diminta untuk melakukan self-assessment mengenai gangguan cemas dan depresi menggunakan instrument Hopkins Checklist 25 (HSL-25), serta simulasi mengenai kasus gangguan kepribadian yang mungkin terjadi di lingkungan kerja dan bagaimana cara mengatasinya. (penulis Yuliana)

Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menerima penghargaan dari Museum Record Dunia Indonesia (MURI). Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Direktur Marketing MURI, pada acara Healthies Run 6.0 dan Fun Walk, Kampanye Janji Hidup Sehat. Kegiatan ini dihadiri oleh para Petinggi Pratama Madya, Pengurus Dharma Wanita, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Minggu (17/11) di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Dasa Wibawa melaporkan kegiatan tersebut kepada Menteri Kesehatan. Ia mengatakan kegiatan ini adalah dalam satu kesatuan utuh untuk Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 60 2024. Ia juga mengapresiasi kepada peserta yang telah hadir. “Ini luar biasa, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menghadiri dan memeriahkan acara HKN ini,” ucapnya.

Selanjutnya, Kunta menyampaikan bahwa acara hari ini bertujuan untuk mengajak masyarakat berkomitmen hidup sehat. Selain itu sekaligus bergerak dan melakukan melangkahkan kaki bersama. “Ini acara kita untuk kita bisa hidup sehat,” sambutnya.

Lebih lanjut, Kunta melaporkan rangkaian kampanye janji hidup sehat ini dimulai dengan National Walk Challenge selama satu bulan. Jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 30.249 peserta dari seluruh Indonesia. Dan total langkah yang telah di record ada 248.963.337 langkah. Menurutnya langkah tersebut setara dengan 6 kali mengelilingi bumi di ekuator.

Kunta juga mengatakan bahwa peserta National Walk Challenge berasal dari masyarakat umum di seluruh Indonesia, termasuk pegawai lintas Kementerian dan Lembaga. “Saya berterima kasih juga kepada seluruh Kementerian dan Lembaga yang berpartisipasi aktif dalam acara ini,” ujarnya. Hal itu yang membawa Kemenkes mendapatkan penghargaan MURI dengan Virtual Walk oleh Peserta Terbanyak.

Sementara itu, pada acara Healthies Run 6.0 diikuti oleh 850 ASN Kemenkes. Sedangkan Fun Walk diikuti sekitar 1.000 peserta Kemenkes termasuk Kementerian/Lembaga, BUMN, mahasiswa, anggota Pramuka, Saka Bhakti Husada dan berbagai komunitas.

Rangkaian kegiatan ini diawali dengan lari bersama Menkes dengan jarak tempuk 6 KM dan jalan sehat. Kegiatan pun dilanjutkan dengan senam bersama Menkes Budi. Selanjutnya Menkes turut memberikan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga yang aktif dan Provinsi dengan jumlah peserta terbanyak yang mengikuti National Walk Challenge 2024.

Penghargaan untuk Kementerian/Lembaga diberikan kepada Kementerian Pertahanan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan. Sedangkan penghargaan untuk Provinsi diberikan kepada Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Kegiatan dilanjutkan dengan talkshow kesehatan dan pembagian berbagai door prize. (Penulis Faza Nur Wulandari/Edit Timker HDI)

Depok– Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes) bekerja sama dengan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang melaksanakan Pelatihan Pengkodean Diagnosis Penyakit dan Tindakan bagi Tenaga Koder di FKRTL dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2024 untuk Gelombang 5 secara daring/online pada tanggal 12-13 November 2024 dan luring/klasikal dari tanggal 14-17 November 2024. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bapelkes Cikarang Agus Purwono Kartiko secara daring (12/11). Pelatihan ini diikuti oleh peserta yang mewakili 120 rumah sakit.

Acara ditutup Ketua Tim Kerja Kebijakan Perubahan Tarif dan CBG dalam Program JKN Pusjak PDK Riris Dian Hardiani. Dalam sambutannya, Riris mengungkapkan pelatihan gelombang 5 ini adalah pelatihan terakhir di 2024. Dari 5 gelombang pelatihan di tahun 2024 yang sudah dilakukan, yang lulus ada 599 peserta. “Ada 1 orang peserta yang tidak lulus,” ungkap Riris.

Riris menjelaskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan akses kepada seluruh masyarakat Indonesia terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa hambatan finansial agar masyarakat Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

“Di Rumah sakit, kita menggunakan INA-CBG. Didalam INA-CBG, kita dituntut untuk melakukan pengkodingan yang baik. Jadi perlu tenaga koder yang terstandar,” jelas Riris. Pelatihan ini awalnya memang permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dilanjutkan menjadi indikator Program for Results JKN Reforms. Target yang harus dilakukan Kementerian Kesehatan dari tahun 2022 sampai 2025 sebanyak 1800 koder di FKRTL. Hingga tahun 2024, telah tercapai lebih dari 1100 tenaga koder sudah dilatih dan mendapat sertifikat dari Kementerian Kesehatan.

Menurut Riris, tenaga koder memilki peranan penting dalam proses pengkodingan dan klaim JKN. Tahun depan tantangan pengelolaan JKN semakin besar. Peningkatan utilisasi penyakit yang disebabkan antara lain penggunaan layanan kesehatan yang tidak diperlukan, klaim yang tidak sesuai seperti pengajuan klaim fiktif dan mark-up biaya. Selain itu juga masih terdapat permasalahan koding seperti dispute koding terutama dalam penentuan diagnosis sekunder. Diagnosis sekunder akan menentukan tingkat keparahan (severity level) yang berpengaruh pada besaran klaim INA-CBG yang akan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.

Isu lain yang mendapat perhatian dari KPK dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkes adalah fraud yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit bahkan sampai ke ranah hukum. “Kita sama-sama menjaga supaya rumah sakit dapat melakukan pencegahan fraud,” tegas Riris. Melalui pelatihan ini, tenaga koder dapat melakukan pengkodean diagnosis dan tindakan dengan benar dan tepat sesuai aturan.

Acara pelatihan ini menurut Titiek Resmisari selaku panitia penyelengga dari Bapelkes Cikarang dapat diselesaikan dengan baik. Acara yang dilakukan secara blended learning ini telah terakreditasi oleh Kemenkes.

“Keseluruhan pelatihan baik, mata pelatihan inti dan penunjang telah disampaikan oleh seluruh fasilitator kepada seluruh peserta dengan sangat baik,” tutur Titiek. Seluruh peserta pelatihan dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan sertifikat. (Penulis Fachrudin Ali/Edit Pusjak PDK/Edit Timker HDI)

Jakarta-Dalam rangka memeriahkan Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) mengadakan kegiatan BKPK Mengajar pada anak-anak sekolah. Tujuannya adalah untuk mengedukasi anak-anak akan pentingnya kesehatan dan pola hidup sehat sejak dini. Diharapkan dengan wawasan yang diberikan anak-anak dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

SDIT Al Mubarak Rawasari menjadi sasaran Tim BKPK untuk kegiatan ini. Sebanyak 100 siswa kelas 4 dari 3 kelas berbeda dikumpulkan di Aula SDIT Al Mubarak ditemani Kepala Sekolah dan beberapa guru. Sebagai pengajar adalah dr. Dewi Kristanti dan drg. Dina Renaldi yang mengajarkan edukasi tentang Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Gigi dan Mulut.
“Hari ini kita belajar sedikit tentang penyakit tidak menular khususnya pada anak-anak, penyebabnya apa dan bagaimana cara mencegahnya. Penyakit tidak menular bukan disebabkan oleh kuman atau bakteri tapi karena gaya hidup,” ujar drg. Dewi pada anak-anak yang duduk manis di Aula pada Rabu (13/11).

Diungkapkan Dewi bahwa penyakit tidak menular yang sering terjadi pada anak ada 3, yaitu obesitas, kencing manis, dan gagal ginjal. 3 jenis penyakit tersebut terjadi karena anak-anak mengonsumsi makanan yang tidak sehat dalam jumlah berlebihan. Karena itu Dewi berusaha mengajarkan pada anak-anak untuk membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan memperbanyak makan sayur dan buah.

“Kita boleh makan donat, mie instan, gorengan, atau es krim tapi hanya sesekali, tidak boleh berlebihan. Kalau kita sering makan makanan yang banyak mengandung gula, garam dan lemak mungkin dampaknya tidak langsung kita alami tapi baru akan kita rasakan beberapa tahun kemudian saat kita dewasa. Jangan sampai kita terkena penyakit-penyakit berbahaya tersebut kemudian menyesal. Lebih baik mencegahnya sedari dini,” jelas Dewi.

Untuk membuat suasana edukasi menyenangkan dan tidak membosankan bagi anak-anak, tim BKPK mengemas acara dengan santai menghadirkan badut gigi, memutarkan video edukasi, mengadakan games serta membagikan suvenir kepada anak-anak yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Selama berlangsungnya kegiatan ini anak-anak terlihat antusias dan berebut untuk menjawab pertanyaan dari pengajar.

Kepala Sekolah SDIT Al Mubarak Ahmad Syafi’i mengatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak karena memberikan pengetahuan baru yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Beliau mengharapkan agar kegiatan seperti ini dapat dilakukan di kesempatan-kesempatan berikutnya dengan materi yang lebih beragam.

“Untuk menjadikan anak-anak Indonesia yang cerdas juga berkaitan dengan pemberian makanan dan minuman yang sehat. Semoga dengan edukasi ini anak-anak semakin pintar dalam memilih konsumsi makanan dan minuman yang sehat,” ujar Syafi’i.

Ahdan Arrasyi, salah satu siswa kelas 4 SDIT Al Mubarak yang mengikuti kegiatan ini mengatakan bahwa dirinya senang mendapat kunjungan dari BKPK Kemenkes karena kegiatan ini seru dan menarik. Komentar serupa juga dikatakan oleh sebagian besar teman sekelasnya.

“Hari ini sangat seru karena kita belajar cara menggosok gigi yang benar, jenis-jenis makanan yang sehat serta beberapa penyakit tidak menular. Kita juga dihibur dengan badut gigi, games, dan yang paling menyenangkan kita dapat banyak suvenir,” ujar Ahdan dengan ceria.

(Penulis Kurniatun Karomah/Edit Timker HDI)

Jakarta–Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengadakan Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 di Kantor Kementerian Kesehatan di Jakarta pada Selasa, 12 November 2024. Menggunakan seragam Kemenkes putih biru, peserta upacara terdiri dari perwakilan unit-unit utama Kementerian Kesehatan serta perwakilan dari TNI dan POLRI sebagai tamu undangan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berkesempatan memberikan sambutan pada pelaksanaan upacara. Dalam sambutannya beliau berpesan kepada seluruh jajaran kesehatan untuk berkontribusi maksimal terhadap kesuksesan pencapaian program pemerintah.

Diungkapkan Menkes Budi bahwa Presiden RI telah memasukkan kesehatan sebagai salah satu bagian dari Asta Cita, program prioritas serta Quick Wins yang digagasnya. Oleh karena itu Menkes menyerukan agar seluruh jajaran kesehatan untuk memastikan rakyat Indonesia kedepannya sehat dan bisa membantu mendorong pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

“Saya ingin menyampaikan sekali lagi tugas kita yang utama adalah memastikan masyarakat Indonesia sehat, bukan hanya menyembuhkan pada saat sakit. Oleh karena itu peranan seluruh jajaran Kemenkes untuk bisa bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah agar semua program-program kesehatan ditujukan terutama untuk memastikan masyarakat kita tetap sehat,” ujar Menkes Budi.

Dijelaskan Menkes Budi bahwa saat ini Kemenkes sedang menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional dengan Bappenas untuk memastikan strategi kesehatan 5 tahun kedepan sesuai dengan arahan Presiden RI. Diungkapkannya bahwa rencana tersebut disepakati bukan hanya di level Kemenkes saja tetapi juga di level Kementerian/Lembaga lain dan juga pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut dijelaskan Menkes bahwa Presiden RI telah menetapkan program Quick Wins dalam bidang kesehatan yang diantaranya adalah pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan kasus Tuberkulosis (TB), dan pembangunan Rumah Sakit (RS) lengkap berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur bagi seluruh masyarakat Indonesia dijelaskan Menkes Budi dilakukan untuk memastikan deteksi secara lebih dini jika ada kondisi kesehatan yang menurun dari masyarakat. Kondisi yang menurun harus dapat ditangani dengan cepat untuk menghindarkan masyarakat harus dirawat di RS.

Untuk akselarasi pengentasan TB dijelaskan Menkes Budi bahwa TB sebagai penyakit menular harus dapat diidentifikasi, discreening, serta didiagnosa oleh jajaran fasilitas kesehatan. Disebutkan Menkes bahwa obat-obatan yang baru sudah jauh lebih mudah dan lebih pendek waktunya. Menkes menghimbau agar jajaran pelayanan kesehatan memastikan obat tersebut diminum sampai selesai oleh seluruh penderita TB.

Dijelaskan pula oleh Menkes bahwa sekarang ini Indonesia sedang aktif melakukan Clinical Trial Fase 3 untuk vaksin TB di 5 Center di Indonesia dan diharapkan Indonesia berperan aktif menyelesaikan vaksin TB baru ini sebelum tahun 2029. Dengan upaya tersebut Menkes mengharapkan angka penderita TB jauh menurun dibanding angka sekarang.

Untuk program ketiga Menkes menjelaskan bahwa Presiden mengharapkan daerah 3T (daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan) memiliki RS minimal tipe C dengan peralatan standar yang bisa menangani penyakit stroke, jantung dan kanker. Ada 66 RS di daerah 3T yang akan dibangun oleh Kemenkes dan diharapkan dapat selesai dalam waktu 2 tahun dengan standar nasional.“Pesan saya pada Direktorat Fasilitas Layanan Kesehatan agar dilakukan dengan hati-hati, efektif, efisien sehingga kualitas yang dibangun benar-benar baik, sesuai jadwalnya dan tidak ada hal-hal yang secara tata kelola keliru. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama bekerja menciptakan masyarakat Indonesia lebih sehat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 nanti,” ujar Menkes menutup sambutannya.

Pada upacara peringatan HKN ke-60 ini Menteri Kesehatan juga menyerahkan penghargaan Presiden RI berupa Satya Lencana Karya Satya kepada para pegawai yang telah mengabdi di Kemenkes selama kurun waktu 10, 20 hingga 30 tahun. Salah satu pegawai BKPK yakni Plt. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Dwi Puspasari mendapatkan penghargaan tersebut atas pengabdiannya selama 20 tahun. (Penulis Kurniatun Karomah/Edit Timker HDI)

Jakarta – Festival Inovasi Kesehatan atau Health Innovation Fest (HAI-Fest) yang diadakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 resmi ditutup pada Sabtu (9/11). Festival yang berlangsung selama tiga hari di Jakarta ini dikunjungi lebih dari 12 ribu pengunjung yang berasal dari berbagai kalangan.

Tercatat lebih dari 8.000 pengunjung berpartisipasi dalam pemeriksaan kesehatan gratis. Ini menunjukkan antusiasme dan kesadaran masyarakat akan kesehatannya dan hal tersebut memberi dukungan positif terhadap upaya Kemenkes untuk mewujudkan sistem kesehatan yang lebih tangguh menuju Indonesia Maju.

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan L. Rizka Andalusia menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para pemberi pelayanan kesehatan serta semua pihak yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Dikatakannya bahwa berkat kolaborasi dari berbagai pihak kegiatan ini dapat berjalan sukses.

“Kegiatan ini dikunjungi oleh lebih dari 12 ribu pengunjung. Ini adalah yang terbesar selama kita menyelenggarakan event ini. Selain itu yang juga membanggakan adalah lebih dari 8 ribu pengunjung yang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih pada para pemberi pelayanan kesehatan yang telah melakukan kegiatan selama 3 hari ini untuk masyarakat,” ujar Rizka.

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) turut memeriahkan HAI-Fest dengan berpartisipasi dalam pameran Inovasi dan Teknologi Kesehatan. Mengangkat tema Jejak Langkah Kebijakan Kesehatan booth BKPK menceritakan sejarah terbentuknya institusi kesehatan hingga masa pemerintahan sekarang dengan kebijakan transformasi kesehatan. Untuk menarik pengunjung mendatangi booth BKPK, tim pameran membagi-bagikan souvenir dan mengadakan kuis seputar BKPK.

HAI-Fest ditutup dengan pemberian penghargaan kepada Unit Kerja Kemenkes, Individu Berprestasi, serta Mitra Kerja Kemenkes, baik dari daerah maupun swasta. Sebanyak 180 penerima penghargaan dari 23 kategori menerima apresiasi pada acara ini.

BKPK mendapatkan 3 penghargaan untuk 3 kategori berbeda. Penghargaan yang diterima BKPK adalah penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kemenkes Kategori Unit Utama dengan menempati peringkat ke-2, penghargaan Implementasi Elektronic Monitoring and Evaluation (E-Monev) Pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan Kemenkes Kategori Unit Utama dengan menempati peringkat ke-3, serta penghargaan Kebijakan Peraih Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Predikat Sangat Baik untuk Pusat Kebijakan Pembiayaan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK).

Berikut daftar kategori penghargaan yang diberikan:

1. Penghargaan Pemeringkatan Profil Kesehatan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024
2. Penghargaan Health Innovation Sprint Accelerator (HISA) 2024
3. Penghargaan Digital Maturity Index untuk Rumah Sakit, Kabupaten/Kota, dan Provinsi dengan Akselerasi Transformasi Kesehatan Digital Terbaik
4. Penghargaan bagi Provinsi dengan Persentase Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik (RME) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tertinggi
5. Penghargaan bagi Provinsi yang mendukung Capaian Layanan KJSU – KIA
6. Penghargaan bagi Provinsi dalam Implementasi Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (Sisrute) Tertinggi
7. Penghargaan bagi Provinsi dengan Kepatuhan Penggunaan Aplikasi Sarana, Prasana dan Alat Kesehatan (ASPAK) Tertinggi Tahun 2024
8. Penghargaan bagi Provinsi dengan kriteria patuh melaporkan INM & IKP
9. Penganugerahan Tanda Penghargaan Mitra Bakti Husada Tahun 2024
10. Penghargaan Rumah Sakit Percontohan Pelayanan bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
11. Penghargaan Apresiasi Guru Aktif dalam Implementasi Perangkat Ajar Kesehatan
12. Penghargaan Pengelolaan Vaksin melalui Penerapan Aplikasi Sistem Monitoring Logistik Imunisasi secara Elektronik (SMILE) dan SMILE AIDS TB Malaria (SMILE ATM) Terbaik Tahun 2024
13. Penghargaan Dinas Kesehatan Provinsi Terbaik dalam Pelaporan Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian melalui aplikasi SIMONA
14. Penghargaan bagi Rumah Sakit Vertikal dengan belanja obat produk dalam negeri terbesar dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 50% Tahun 2024
15. Penghargaan kepada Puskesmas dengan Penginputan Capaian Imunisasi dalam Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)
16. Penghargaan bagi Perwakilan Indonesia pada ASEAN Smoke-free Award (ASA) 2024 dan meraih Silver
17. Trophy atas komitmen dan keberhasilan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
18. Penganugerahan Tanda Penghargaan Implementasi Electronic Monitoring And Evaluation (E-Monev)
19. Pelaksanaan Program dan Kegiatan dilingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024
20. Penghargaan Knowledge Sharing pada Knowledge Management System Kementerian Kesehatan Tahun 2024
21. Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024
22. Penghargaan Arsiparis Terbaik Kementerian Kesehatan Tahun 2024
23. Penghargaan Pemanfaatan Aplikasi SRIKANDI Tahun 2024
24. Jabatan Fungsional Kesehatan (JFK) award tahun 2024
25. Penghargaan Kebijakan Peraih Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2024
    (Penulis: Kurniatun Karomah/Edit Timker HDI)