Analisis Isu Publik Utama Kesehatan Periode 3-10 Juli 2026
Kinerja media dan sentimen publik terhadap Kementerian Kesehatan RI pada periode 3–10 Juli 2026 menunjukkan dominasi sentimen positif yang kuat, mencapai rata-rata 78,7% di media massa dan 58,2% di media sosial. Akumulasi komunikasi selama periode analisis ini terbilang sangat luas, terbukti dari adanya 1.534 berita dan 1.224 percakapan di media sosial. Secara spesifik, pilar Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan menjadi pusat perhatian dengan volume komunikasi tertinggi yang mencapai 359 percakapan.
Meskipun secara keseluruhan didominasi oleh sentimen positif, terdapat area kritis yang menjadi prioritas pemantauan karena mencatat volume sentimen negatif tertinggi. Pilar Layanan Primer menempati posisi puncak dengan 142 volume negatif yang didorong oleh isu standarisasi kemasan rokok. Posisi selanjutnya ditempati oleh pilar SDM Kesehatan dengan 81 volume negatif terkait kasus perundungan (bullying) Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), serta pilar Budaya Kerja dengan 47 volume negatif yang berfokus pada isu rangkap jabatan dan temuan BPK.
Beberapa isu strategis tersebut telah bereskalasi menjadi “Red Flags” persisten yang membutuhkan langkah manajemen krisis dan amplifikasi konten proaktif dari Kemenkes. Isu yang paling persisten selama lima minggu adalah penolakan standarisasi kemasan rokok polos dengan 122 sebutan negatif dari industri tembakau. Selain itu, isu perundungan menuntut Kemenkes untuk melakukan percepatan reformasi sistem pendidikan PPDS melalui pengadaan hotline dan sanksi tegas. Di luar isu tersebut, ancaman keberlanjutan JKN juga menjadi sorotan utama akibat estimasi defisit operasional BPJS Kesehatan yang mencapai Rp2 Triliun per bulan
Menjangkau Anak Zero-Dose di Indonesia: Dari Pendekatan Layanan Menuju Transformasi Sistem Imunisasi
Penulis: Eva Sulistiowati, Hartanti Dian Ikawati, Heni Kismayawati (Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan BKPK Kemenkes)
Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan kesehatan anak melalui peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap yang mencapai 80,2% pada tahun 2025. Namun demikian, masih terdapat hampir 929.000 anak yang belum pernah menerima satu pun imunisasi dasar (Kemenkes). Kelompok ini dikenal sebagai anak zero-dose, yaitu anak yang belum menerima vaksin yang mengandung Difteri-Pertusis-Tetanus dosis pertama (DPT1), yang digunakan oleh WHO dan UNICEF sebagai indikator global dalam kerangka Immunization Agenda 2030 (IA2030).
Keberadaan anak zero-dose bukan sekadar persoalan cakupan imunisasi yang rendah, melainkan mencerminkan adanya ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan, rendahnya kepercayaan masyarakat, hambatan sosial budaya, hingga lemahnya sistem pelayanan primer. UNICEF menegaskan bahwa anak zero-dose umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang mengalami berbagai bentuk kerentanan sekaligus, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan multisektor dan berpusat pada masyarakat.
Dengan demikian, strategi menurunkan jumlah anak zero-dose tidak cukup hanya melalui penambahan jumlah pos pelayanan imunisasi atau penyediaan vaksin. Yang lebih penting adalah mentransformasikan sistem imunisasi agar mampu menemukan, menjangkau, meyakinkan, dan mempertahankan setiap anak dalam pelayanan imunisasi rutin.
Zero-Dose: Permasalahan Sistem, Bukan Sekadar Permasalahan Vaksin
Selama bertahun-tahun, berbagai program peningkatan imunisasi lebih banyak berfokus pada peningkatan cakupan vaksinasi. Namun, pendekatan tersebut sering kali mengabaikan fakta bahwa penyebab anak menjadi zero-dose sangat beragam.
UNICEF dalam Operational Guidance on Multisectoral Zero-Dose Strategies menjelaskan bahwa anak zero-dosebiasanya terjadi pada keluarga miskin, wilayah terpencil, daerah konflik, kawasan perkotaan kumuh, kelompok migran, maupun masyarakat yang memiliki hambatan sosial dan budaya terhadap pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, strategi penanganannya harus dimulai dari identifikasi penyebab lokal sebelum menentukan bentuk intervensi.
Dengan kata lain, tidak ada satu solusi yang dapat diterapkan untuk seluruh wilayah Indonesia. Kabupaten dengan hambatan geografis tentu membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan wilayah perkotaan yang menghadapi tantangan berupa keraguan terhadap vaksin (vaccine hesitancy).
Memahami Hambatan dari Perspektif Masyarakat
Hasil Survei Cepat Komunitas (SCK) tahun 2026 memberikan gambaran menarik mengenai alasan orang tua menunda atau melewatkan imunisasi anak. Tiga besar alasan yang berasal dari faktor internal keluarga, seperti anak sedang sakit (38,1%), adanya penolakan dari anggota keluarga (16,6%), serta 11,1% kekhawatiran terhadap Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Penelitian tersebut juga menemukan bahwa sebagian masyarakat masih percaya vaksin suntik, khususnya DPT, akan menyebabkan demam. Selain itu, kepercayaan terhadap pemerintah dan tenaga kesehatan mengalami penurunan pascapandemi COVID-19 sehingga memengaruhi penerimaan imunisasi.
Saran petugas untuk menunda imunisasi karena anak sakit, vaksin yang tidak tersedia, tidak nyaman mengantri, vaksinator tidak ramah juga merupakan faktor yang mempengaruhi penundaan dari sisi pelayanan. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi risiko menjadi sama pentingnya dengan penyediaan vaksin itu sendiri.
Tenaga Kesehatan Menjadi Garda Terdepan
Dalam berbagai diskusi global mengenai perilaku kesehatan, WHO dan UNICEF semakin menekankan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dilepaskan dari perilaku tenaga kesehatan.
Tenaga kesehatan merupakan sumber informasi yang paling dipercaya oleh orang tua. Namun dalam praktiknya, mereka juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain: keterbatasan waktu pelayanan; kesulitan menjawab misinformasi mengenai vaksin; perubahan jadwal imunisasi yang dinamis; beban administrasi yang tinggi; rendahnya kepercayaan diri ketika menghadapi keluarga yang menolak imunisasi.
Pendekatan Behavioural Science melalui model Capability, Opportunity, Motivation–Behaviour (COM-B) menunjukkan bahwa perubahan perilaku tenaga kesehatan tidak cukup dicapai melalui pelatihan semata. Mereka memerlukan dukungan sistem yang mempermudah pengambilan keputusan, meningkatkan rasa percaya diri, dan menyediakan informasi yang mudah diakses pada saat pelayanan berlangsung.
Dengan demikian, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan perlu bergeser dari pendekatan transfer pengetahuan menuju decision support system yang mampu membantu mereka saat memberikan layanan.
Memanfaatkan Transformasi Digital untuk Menjangkau Zero-Dose
Indonesia telah mengembangkan berbagai platform digital seperti ASIK, SMILE, SATUSEHAT, serta sistem pelaporan lainnya. Penilaian menggunakan WHO Digital Adaptation Kit (DAK) menunjukkan bahwa ASIK telah memenuhi sekitar 61,1% komponen standar digital WHO. Sistem ini telah mampu mencatat pelayanan imunisasi dan menghasilkan pelaporan terpusat, tetapi masih memiliki sejumlah kesenjangan penting.
Beberapa fungsi yang masih memerlukan penguatan antara lain: pelacakan otomatis anak yang terlambat imunisasi (defaulter tracking); mikroperencanaan berbasis sasaran; komunikasi langsung dengan orang tua; identifikasi anak zero-dose secara real-time; dukungan keputusan klinis bagi tenaga kesehatan.
Padahal, kemampuan sistem digital untuk mengidentifikasi anak yang belum memperoleh imunisasi merupakan fondasi utama dalam strategi penjangkauan zero-dose.
Ke depan, sistem digital imunisasi perlu berkembang dari sekadar alat pencatatan menjadi platform manajemen program imunisasi, yang mampu memberikan notifikasi, mendukung pengambilan keputusan, serta mempermudah koordinasi lintas sektor.
Strategi Menurunkan Zero-Dose di Indonesia
Mengurangi jumlah anak zero-dose tidak cukup hanya dengan menambah jumlah Posyandu atau menyediakan vaksin. Yang lebih penting adalah memastikan setiap anak dapat ditemukan, dijangkau, dan memperoleh imunisasi tepat waktu. Berdasarkan berbagai pengalaman di Indonesia maupun negara lain, ada lima langkah utama yang dapat dilakukan.
Pertama, mencari anak zero-dose secara aktif. Selama ini, pelayanan imunisasi masih banyak mengandalkan masyarakat datang ke Posyandu atau Puskesmas. Cara ini sering kali membuat anak yang tinggal di daerah terpencil, berasal dari keluarga rentan, atau memiliki orang tua yang enggan membawa anaknya berobat menjadi terlewat. Karena itu, petugas kesehatan perlu lebih proaktif mencari anak yang belum diimunisasi. Data kelahiran dari Dukcapil, ASIK, dan SATUSEHAT dapat dipadukan untuk mengetahui bayi yang belum menerima imunisasi sesuai jadwal. Daftar tersebut kemudian digunakan oleh Puskesmas dan kader Posyandu untuk melakukan kunjungan ke rumah sehingga anak yang belum diimunisasi dapat segera ditemukan dan dilayani.
Kedua, membekali tenaga kesehatan dengan pengetahuan dan teknologi yang memadai. Tenaga kesehatan tidak hanya perlu memahami cara memberikan vaksin, tetapi juga harus mampu menjawab berbagai pertanyaan dan keraguan masyarakat. Dukungan teknologi, seperti chatbot atau aplikasi yang berisi informasi imunisasi, dapat membantu petugas memberikan penjelasan yang benar dan seragam. Selain itu, dashboard digital dapat menunjukkan wilayah mana yang masih memiliki banyak anak zero-dose sehingga petugas dapat lebih mudah menentukan prioritas pelayanan.
Ketiga, menggunakan komunikasi yang lebih mudah dipahami masyarakat. Banyak orang tua tidak menolak imunisasi karena tidak peduli, tetapi karena merasa khawatir atau menerima informasi yang keliru. Oleh karena itu, pesan tentang imunisasi harus dibuat sederhana, jelas, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, daripada menjelaskan angka risiko penyakit, akan lebih mudah dipahami jika disampaikan bahwa tanpa imunisasi anak lebih mudah terkena campak yang dapat menyebabkan radang paru, kecacatan, bahkan kematian. Pengingat jadwal imunisasi melalui WhatsApp atau SMS juga dapat membantu orang tua tidak lupa membawa anaknya ke Posyandu. Bagi keluarga yang masih ragu, pendekatan langsung melalui bidan atau kader yang sudah dikenal biasanya jauh lebih efektif dibandingkan hanya menyebarkan informasi melalui media sosial.
Keempat, menggabungkan layanan imunisasi dengan program lainnya. Setiap kesempatan bertemu keluarga yang memiliki anak sebaiknya dimanfaatkan untuk memeriksa status imunisasi. Misalnya, saat bayi lahir di rumah sakit atau Puskesmas, jadwal imunisasi berikutnya dapat langsung dibuat dalam sistem. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) juga dapat membantu mengingatkan keluarga yang anaknya belum diimunisasi. Begitu pula guru PAUD dapat mengarahkan orang tua untuk membawa anak ke Puskesmas apabila diketahui imunisasinya belum lengkap. Dengan cara ini, semakin sedikit anak yang terlewat dari layanan imunisasi.
Kelima, memastikan dukungan pemerintah tetap berkelanjutan. Program imunisasi membutuhkan pendanaan, koordinasi, dan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat maupun daerah. Apalagi, bantuan dari lembaga internasional secara bertahap akan berkurang sehingga Indonesia perlu semakin mengandalkan pembiayaan dalam negeri. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menjadikan penurunan jumlah anak zero-dose sebagai salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah. Dengan begitu, semua pihak akan memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh haknya atas imunisasi.
Penutup
Menurunkan jumlah anak zero-dose bukan sekadar meningkatkan cakupan imunisasi, melainkan membangun sistem kesehatan yang mampu menjangkau setiap anak tanpa terkecuali. Pengalaman global menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan vaksin, tetapi juga oleh kemampuan sistem menemukan anak yang belum terlayani, membangun kepercayaan masyarakat, memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, memanfaatkan transformasi digital, dan mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan.
Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat melalui transformasi layanan primer, pengembangan sistem digital kesehatan, serta jejaring Posyandu yang luas. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh komponen tersebut bekerja secara terpadu dengan memanfaatkan data, pendekatan perilaku, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, upaya menurunkan jumlah anak zero-dose tidak hanya akan meningkatkan cakupan imunisasi, tetapi juga memperkuat ketahanan sistem kesehatan dan mempercepat terwujudnya target Immunization Agenda 2030 (IA2030), yaitu memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam memperoleh haknya atas imunisasi.
BKPK Sosialisasikan Pedoman PTK Mandiri untuk Percepat Akses Teknologi Kesehatan
Jakarta – Dengan mengusung tagline “Pahami Prosesnya, Akselerasi Akses untuk Semua”, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan Sosialisasi dan Konsultasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 641 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Teknologi Kesehatan Mandiri (Stakeholder-Led Submission/SLS) di Jakarta pada Kamis (9/7).
Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK) atau Health Technology Assessment (HTA) merupakan instrumen yang memastikan seluruh teknologi kesehatan, baik obat, alat kesehatan, diagnostik, prosedur klinis, maupun program layanan yang akan diadopsi benar-benar memberikan manfaat kesehatan dengan biaya yang sepadan serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
PTK merupakan kewenangan Menteri Kesehatan untuk memastikan teknologi kesehatan memenuhi aspek efektivitas dan efisiensi biaya. Menteri Kesehatan membentuk Komite PTK untuk memberikan rekomendasi pemanfaatan teknologi kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun program kesehatan lainnya yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan.
Kepala BKPK, Prof. Asnawi Abdullah, dalam sambutannya menyatakan bahwa tim PTK harus dibangun sedemikian rupa dengan tetap menjaga integritas, kualitas, dan independensi.
“Teknologi itu penting, tetapi ketahanan tidak semata-mata ditentukan oleh teknologi melainkan oleh kebijaksanaan kita dalam memilih teknologi, kebijaksanaan kita dalam mengadopsi, dan kebijaksanaan kita membiayai teknologi tersebut,” ujar Asnawi.
Ia melanjutkan, “Kebijaksanaan ini tentu tidak akan lahir dari ruang hampa. Ini terwujud melalui proses yang transparan, proses kolaboratif dan tentu proses yang evidence-based, yang berbasis data yang akurat, diproses melalui mekanisme yang rigorous, yang ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan.”
Asnawi berharap dengan ditetapkannya KMK Nomor 641 Tahun 2026, akan terbuka pintu masuk baru bagi PTK sehingga jumlah kajian PTK yang dihasilkan setiap tahun dapat terus meningkat atau setidaknya mendekati jumlah PTK yang dihasilkan negara tetangga, seperti Thailand.
Terbitnya PTK Mandiri atau SLS sebagai jalur baru memberikan peluang bagi para pemangku kepentingan, tidak hanya industri, untuk menginisiasi dan mengajukan kajian PTK secara mandiri, dengan inisiatif yang berasal dari pemangku kepentingan.
Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, L. Rizka Andalusia dalam sambutannya menyampaikan bahwa meningkatnya penyakit katastropik membutuhkan respons pemerintah untuk mempercepat akses terhadap teknologi kesehatan. Namun, pembiayaan kesehatan juga harus dilakukan secara efektif dan efisien melalui kendali mutu, kendali biaya, dan kendali kebutuhan.
Rizka juga menyampaikan bahwa Stakeholder-Led Submission atau Penilaian Teknologi Kesehatan Mandiri merupakan sebuah terobosan untuk mempercepat proses evaluasi PTK.
“PTK mandiri ini tidak mengurangi, sekali lagi saya sampaikan, tidak mengurangi kualitas dari hasil studi atau hasil penilaian teknologi kesehatan tersebut dan juga tidak berorientasi kepada kepentingan satu atau dua kelompok saja tetapi benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan untuk sekali lagi keberlanjutan pembiayaan kesehatan di Indonesia,” tegas Rizka.
Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan Lupi Trilaksono dalam paparannya menyampaikan bahwa tidak terdapat perbedaan kualitas antara PTK reguler dan PTK Mandiri.
“Dua jalur ini saling melengkapi untuk memperkuat ketersediaan bukti dan memastikan rekomendasi dan keputusan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel dalam pengambilan kebijakan kesehatan,” ujar Lupi.
Ketua Komite PTK, Prof. Auliya A. Suwantika, menyampaikan bahwa evidence yang kuat (robust evidence) merupakan fondasi bagi pengambilan keputusan yang tepat, efisien, dan berkeadilan. Oleh karena itu, penyusunan dossier harus didukung oleh bukti yang berkualitas.
“Jadi Bapak-Ibu harus menyiapkan data yang kuat, relevan dan konsisten. Kemudian, metodenya juga harus jelas dan valid, minim bias dan transparan,” demikian tips yang diberikan oleh Auliya.
Kolaborasi multi-stakeholder amat mendukung penyediaan bukti yang berkualitas. Auliya mendorong para pemangku kepentingan untuk melengkapi dokumen tambahan berupa surat rekomendasi atau dukungan dari organisasi profesi, fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi, maupun kelompok pasien karena dapat menjadi nilai tambah. Bukti berkualitas dihasilkan melalui proses yang terstruktur dengan melibatkan berbagai ahli multidisiplin, sejak awal dibangunnya diskusi dalam penyusunan research question, metodologi, dan aspek teknis lainnya.
Direktur Produksi dan Distribusi Alkes, Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Dita Novianti dalam penutupan acara menyampaikan harapan agar ke depannya SLS ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang lebih besar.
Penetapan Keputusan Menteri Kesehatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti sekaligus mendukung transformasi sistem kesehatan. Kebijakan ini juga bertujuan mempercepat pelaksanaan Penilaian Teknologi Kesehatan melalui partisipasi aktif para pemangku kepentingan secara transparan, sistematis, dan akuntabel.
Beberapa tanggal penting yang perlu dicatat adalah pengajuan minat (intention to submit/ITS) pada 9 -16 Juli 2026, pencatatan, penelaahan, dan identifikasi duplikasi topik dari ITS yang masuk pada 10 – 26 Juli 2026, serta pengisian dan submisi dokumen pengajuan pada 27 Juli -24 Agustus 2026. Proses pengusulan dapat dilakukan melalui portal HTA di https://htaindonesia.kemkes.go.id
Pertemuan ini bertujuan memberikan informasi mengenai tahapan Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK) Mandiri, tata cara penyusunan asesmen yang robust, serta menyediakan ruang dialog strategis bagi para pemangku kepentingan dalam mempersiapkan dan mengajukan hasil asesmen PTK Mandiri.
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri oleh para ketua komite di lingkungan Kementerian Kesehatan, perwakilan kementerian/lembaga terkait, organisasi profesi, organisasi rumah sakit, asosiasi industri farmasi dan alat kesehatan, mitra pembangunan, lembaga penelitian, perguruan tinggi, akademisi, serta organisasi pasien. (Penulis Evi Suryani, Editor Timker HDI)
BKPK Kawal Kebijakan Berbasis Bukti Untuk Transformasi Penanggulangan Tuberkulosis Nasional
Jakarta – Penyakit tuberkulosis (TB) masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang memerlukan kebijakan berbasis bukti, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor. Untuk mendukung percepatan Eliminasi TB 2030, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan bersama dengan PT Kimia Farma Tbk menyelenggarakan Forum Nasional TB 2026 pada Selasa (7/7) di Jakarta. Forum bertema “End-to-End Tuberculosis Environment (Innovation, Business & Collaboration)” ini menjadi wadah berbagi praktik baik, inovasi, dan strategi penanggulangan TB sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan guna memperkuat upaya eliminasi TB di Indonesia.
Kepala BKPK Asnawi Abdullah menyatakan bahwa penanggulangan TB tidak hanya merupakan persoalan kesehatan, tetapi juga isu pembangunan nasional. “Forum ini hadir dari kesadaran bersama bahwa TB bukan sekadar masalah medis, melainkan isu strategis yang menyentuh produktivitas ekonomi, perlindungan sosial, dan tentu kualitas sumber daya manusia Indonesia,” tegasnya.
Menurut Asnawi, berbagai upaya penanggulangan TB selama periode 2020-2025, menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut tercermin dari peningkatan notifikasi kasus menjadi 31 persen, peningkatan jumlah kasus TB yang diobati menjadi 27 persen, serta peningkatan success rate pengobatan sebesar 13 persen.
Dalam mengoptimalkan program penanggulanan TB, BKPK terus melakukan berbagai kajian untuk membangun kebijakan yang lebih berbasis bukti agar seluruh inovasi program memberikan dampak yang optimal dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. BKPK telah melakukan riset implentasi perluasan pemanfaatan X-Ray di Puskesmas, kajian optimalisasi layanan TB di fasilitas kesehatan swasta, dan Cost Effectiveness Analysis (CEA) One Stop Service (OSS) TB.
Asnawi menjelaskan bahwa kajian CEA terhadap metode skrining TB menunjukkan hasil yang lebih efektif. “Beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa algoritma screening dengan rontgen ditambah dengan pemeriksaan gejala itu terbukti lebih cost effective dibandingkan dengan hanya pemeriksaan rontgen tanpa memperhatikan ada tidak adanya gejala,” ungkapnya.
Hasil kajian tersebut menjadi salah satu landasan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan penanggulangan TB yang lebih efektif dan efisien. BKPK juga akan mengawal pelaksanaan Survei Prevalensi TB pada 2027–2030. Selain itu, mendukung pemanfaatan teknologi inovatif, seperti X-Ray berbasis Artificial Intelligence (AI) dan Near Point of Care Testing (N-POCT) untuk mempercepat deteksi kasus dan meningkatkan akses layanan diagnosis TB.
Lebih lanjut, Wakil Menteri Kesehatan II Benjamin Paulus Octavianus dalam sambutannya menegaskan, “Penanggulangan TB merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah dengan target menurunkan kasus TB sebesar 50 persen dalam lima tahun.”
Menurut Beny, Indonesia masih menghadapi beban TB yang sangat tinggi sehingga diperlukan pendekatan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Penanggulangan TB harus bergeser dari pendekatan pasif menjadi aktif melalui strategi “mancing di kolam ikan”, yakni menemukan sebanyak mungkin penderita melalui pelacakan kontak erat (contact tracing) yang diintegrasikan dengan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
“Tracing-nya harus 100 persen, kalau mau sukses. Nanti dari tracing baru tambahin screening, tapi tracing dulu beres,” tegasnya. Pada 2026, ia berharap Kementerian Kesehatan bersama dinas kesehatan di seluruh Indonesia dapat mewujudkan contact tracing secara menyeluruh. Pelaksanaannya telah dipetakan pada 53.335 lokus di 514 kab/kota di 38 provinsi.
Selain itu, Beny menegaskan bahwa fokus penanggulangan TB tidak hanya menyembuhkan pasien, tetapi juga menemukan individu lain yang berisiko melalui peningkatan cakupan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT), terutama pada orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TB.
Wamenkes juga menekankan pentingnya membangun kemandirian nasional dalam pengembangan alat diagnostik dan vaksin TB, sekaligus memastikan dukungan anggaran sebagai prioritas pemerintah untuk mencapai eliminasi TB.
Pada saat yang sama, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Rizka Andalucia menjelaskan bahwa pemerintah telah meningkatkan anggaran pengadaan obat dan bahan medis habis pakai untuk pemeriksaan TB pada 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan logistik seiring meningkatnya penemuan kasus TB.
“Tantangan kedepannya adalah memastikan bahwa tidak ada pasien yang tertunda terapi, serta tidak ada kendala dalam hal ketersediaan obat, distribusi, apapun pembiayaannya. Jadi ini sudah menjadi sasaran kita itu untuk penyediaan obat TB,” jelasnya.
Pemerintah juga memperkuat sistem pemantauan stok obat secara real-time melalui platform Sistem Monitoring Inventaris Logistik Kesehatan secara Elektronik (SMILE) yang terintegrasi dengan SATUSEHAT.
Rizka menambahkan, pemerintah daerah berperan dalam pengelolaan penanggulangan TB di lapangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 314. Selain itu, pemerintah terus mendorong pengembangan inovasi melalui berbagai riset yang sedang berjalan, termasuk pengembangan vaksin TB, obat TB Resisten Obat (RO), dan suplementasi Multiple Micronutrient Supplements (MMS).
Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Andi Saguni, memaparkan bahwa implementasi program akan difokuskan pada 18 provinsi prioritas yang menyumbang sekitar 86 persen dari estimasi kasus TB nasional. Strategi tersebut didukung oleh digitalisasi pelaporan, perluasan pelacakan kontak erat di 514 kabupaten/kota, serta pengembangan layanan One Stop Service (OSS) agar proses skrining, diagnosis, dan pengobatan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi.
Forum Nasional TB 2026 yang diselenggarakan oleh BKPK Kementerian Kesehatan dan didukung PT Kimia Farma Tbk, menegaskan komitmen akan pentingnya kolaborasi untuk penguatan kebijakan berbasis bukti. Sinergi antara pemerintah, akademisi, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, mitra pembangunan, dan sektor industri diharapkan mampu mempercepat terwujudnya target Eliminasi TB Tahun 2030 melalui inovasi, penguatan layanan, serta implementasi kebijakan yang berkelanjutan. (Penulis: Faza Nur Wulandari, Editor: Timker HDI)
BKPK Perkuat Mekanisme Umpan Balik Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti
Makasar — Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan memperkuat mekanisme umpan balik kebijakan kesehatan sebagai bagian dari upaya memastikan kebijakan nasional semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi implementasi di daerah. Penguatan tersebut dilakukan melalui Pertemuan Triwulanan Pemanfaatan Mekanisme Umpan Balik Kebijakan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan pada 30 Juni hingga 2 Juli 2026.
Kebijakan kesehatan yang berkualitas tidak hanya ditentukan pada tahap penyusunan regulasi, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah dalam membaca tantangan implementasi, mengidentifikasi kesenjangan, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan bukti dan pengalaman di lapangan.
Melalui mekanisme umpan balik kebijakan, BKPK mendorong terbentuknya siklus pembelajaran kebijakan yang menghubungkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan. Mekanisme ini dirancang agar berbagai persoalan dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan dapat terdokumentasi, dianalisis, dan diterjemahkan menjadi rekomendasi perbaikan kebijakan di tingkat nasional.
Kegiatan ini melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, Poltekkes Kemenkes Makassar, Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Gadjah Mada, serta Results for Development (R4D).
Dalam pertemuan tersebut hadir perwakilan dari BKPK Bambang Setiaji dan Tince Arniati Jovina sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya. Bambang Setiaji menyampaikan bahwa Kebijakan kesehatan tidak berhenti pada penyusunan regulasi, tetapi harus dipastikan dapat diterjemahkan, dilaksanakan, dipantau, dievaluasi, dan diperbaiki berdasarkan kondisi nyata di lapangan. “Karena itu, pengalaman implementasi dari daerah harus menjadi bagian dari proses penyempurnaan kebijakan nasional,” ungkapya lebih lanjut.
Dalam kesempatan yang sama, Tince Arniati menyampaikan bahwa mekanisme umpan balik kebijakan menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola kebijakan kesehatan berbasis bukti. “Setiap daerah memiliki karakteristik, kapasitas, tantangan, dan kebutuhan yang berbeda,” jelasnya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang sistematis agar pembelajaran dari tingkat kabupaten/kota dapat menjadi masukan yang terstruktur bagi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Dalam mekanisme yang dikembangkan, pemerintah kabupaten/kota berperan dalam mengidentifikasi serta mencatat isu implementasi kebijakan kesehatan. Pemerintah provinsi kemudian melakukan analisis dan pembobotan terhadap berbagai masukan untuk menentukan prioritas rekomendasi, sedangkan BKPK bersama panel teknis dan pemangku kepentingan nasional melakukan telaah kebijakan untuk mendukung penyempurnaan kebijakan kesehatan secara berkelanjutan.
Pertemuan ini merupakan ruang penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi kebijakan. Peserta memperoleh pemahaman mengenai tata laksana mekanisme umpan balik, penggunaan instrumen pemantauan kebijakan, penyelarasan indikator kualitas kebijakan, serta penyusunan rekomendasi berbasis data.
Dalam acara ini, dilakukan simulasi instrumen pemantauan kebijakan pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Instrumen tersebut dikembangkan bukan sebagai alat evaluasi individu, melainkan sebagai pendekatan pembelajaran sistem untuk melihat aspek yang telah berjalan baik, tantangan implementasi, ketersediaan bukti, serta langkah perbaikan yang diperlukan.
Penguatan mekanisme umpan balik kebijakan menjadi bagian dari transformasi peran BKPK sebagai penghasil rekomendasi kebijakan kesehatan berbasis bukti (evidence-informed health policy). Melalui pendekatan ini, BKPK berupaya memastikan bahwa kebijakan kesehatan nasional memiliki keterhubungan yang kuat dengan realitas implementasi di daerah.
“Ketersediaan data dan informasi yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam menghasilkan kebijakan kesehatan yang tepat sasaran,” ungkap Astara Amania Lubis dari Results for Development (R4D)
Melalui penguatan mekanisme ini, Sulawesi Selatan diharapkan menjadi salah satu daerah percontohan dalam membangun sistem umpan balik kebijakan kesehatan yang terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan. Ke depan, mekanisme tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyempurnaan kebijakan kesehatan sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. (Penulis Bambang Setiaji/Edit Timker HDI)
Analisis Isu Publik Kesehatan Utama Periode 29 Juni-3 Juli 2026
Lanskap pemberitaan Kementerian Kesehatan pada periode 29 Juni hingga 3 Juli 2026 secara umum didominasi oleh sentimen positif yang didorong oleh respons cepat dan transparan dalam menangani berbagai isu. Citra baik ini utamanya disumbang oleh langkah Kemenkes menurunkan tim investigasi untuk kasus dugaan intimidasi mendiang dr. Icha dan insiden pada Latsarmil SPPI. Selain itu, program strategis seperti peluncuran skrining TB masif di Lapas memanfaatkan teknologi AI, usulan pasien TBC sebagai penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG), inisiatif edukasi “Budi Gemar Sharing” (BGS), serta penandatanganan kerja sama kesehatan RI-Belarus turut memperkuat narasi positif kementerian di mata publik.
Di sisi lain, Kemenkes menghadapi tantangan komunikasi yang berpusat pada rancangan regulasi standarisasi kemasan rokok (RPMK), yang memicu sentimen netral cenderung negatif. Kebijakan pengendalian tembakau ini mendapatkan penolakan, salah satunya dari Kadin Jawa Timur dan Pakta Konsumen, dengan narasi yang berfokus pada kekhawatiran dampak ekonomi bagi pekerja industri hasil tembakau (IHT) serta anggapan minimnya diskusi publik. Kontestasi narasi ini menunjukkan bahwa Kemenkes perlu menggencarkan edukasi secara masif dengan melibatkan pakar kesehatan masyarakat untuk menegaskan urgensi kebijakan kemasan rokok ini demi perlindungan kesehatan.
Sebagai langkah ke depan, isu kematian dr. Icha tetap harus dipantau secara berkelanjutan karena fokus percakapan publik kini bergeser pada tuntutan transparansi investigasi dan desakan perlindungan bagi tenaga kesehatan. Komunikasi yang transparan mengenai perkembangan hasil investigasi sangat diperlukan untuk mencegah spekulasi publik. Selain itu, Kemenkes juga perlu menyiapkan langkah antisipasi terhadap beberapa isu yang mulai muncul di media sosial, seperti dugaan kesalahan pemberian vaksin di Bekasi, pelintiran pernyataan Menteri Kesehatan, hingga perbincangan terkait rangkap jabatan Wakil Menteri Kesehatan, agar isu-isu tersebut tidak mengalami eskalasi
Dari Antivenom ke Terapi Presisi: Masa Depan Penanganan Gigitan Ular di Indonesia
Penulis: Dr. dr. Trimaharani, M.Si., Sp.EM., Subsp.Tox(K), FICEP, FIMMA (Administrator Kesehatan Ahli Madya Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan BKPK Kemenkes/Emergency Medicine and Clinical Toxinology Consultant)
Gigitan ular berbisa masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang sering luput dari perhatian, meskipun dampaknya sangat nyata bagi masyarakat. Setiap tahun, ratusan ribu orang di dunia mengalami kecacatan permanen atau bahkan meninggal akibat envenoming, yaitu kondisi ketika bisa ular menimbulkan gangguan sistemik yang mengancam jiwa. Korban umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang paling rentan: petani, nelayan, pekerja perkebunan, masyarakat pedesaan, dan anak-anak yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan.
Indonesia sebagai negara kepulauan tropis memiliki keragaman spesies ular berbisa yang tinggi. Daerah seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Kalimantan, dan sebagian Sumatera memiliki risiko kejadian gigitan ular yang signifikan. Tantangan terbesar bukan hanya ketersediaan antivenom, tetapi juga keterlambatan akses menuju fasilitas kesehatan yang mampu memberikan terapi definitif.
Selama lebih dari satu abad, antivenom menjadi satu-satunya terapi spesifik yang tersedia untuk menangani keracunan akibat gigitan ular. Antivenom telah menyelamatkan banyak nyawa, namun memiliki sejumlah keterbatasan. Produk ini harus diberikan di fasilitas kesehatan, memerlukan tenaga kesehatan terlatih, membutuhkan sistem distribusi yang baik, dan pada beberapa kondisi memiliki risiko reaksi hipersensitivitas. Selain itu, efektivitas antivenom sering kali bergantung pada kesesuaian antara spesies ular penyebab gigitan dan spektrum antibodi yang terkandung dalam produk tersebut.
Perkembangan ilmu biomedis saat ini mulai membuka babak baru dalam penanganan gigitan ular. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menerbitkan Target Product Profiles (TPP) untuk terapi berbasis Small Molecule Therapeutics(SMTs) dan Engineered Antibody Therapeutics (EATs). Dokumen ini menjadi sinyal kuat bahwa komunitas global sedang bergerak menuju generasi baru terapi gigitan ular yang lebih presisi, lebih mudah digunakan, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Small Molecule Therapeutics merupakan obat yang dirancang untuk menghambat toksin tertentu dalam bisa ular. Berbeda dengan antivenom yang menggunakan antibodi dari hewan, obat jenis ini bekerja seperti terapi farmakologis modern yang menargetkan mekanisme biologis spesifik. Beberapa kandidat obat bahkan telah memasuki tahap uji klinis pada manusia. Sementara itu, Engineered Antibody Therapeutics memanfaatkan teknologi antibodi rekayasa yang lebih terarah dan berpotensi menghasilkan profil keamanan yang lebih baik dibandingkan antivenom konvensional.
Yang paling menarik adalah kemungkinan penggunaan terapi sebelum pasien mencapai rumah sakit. Selama ini, korban gigitan ular di daerah terpencil sering kehilangan waktu emas akibat perjalanan yang panjang menuju fasilitas kesehatan. Dalam banyak kasus, kerusakan jaringan, gangguan pembekuan darah, maupun kelumpuhan akibat neurotoksin berkembang jauh sebelum antivenom dapat diberikan. Apabila tersedia obat oral, auto-injector, atau sediaan praktis lainnya yang dapat digunakan segera setelah gigitan terjadi, maka peluang keselamatan pasien dapat meningkat secara signifikan.
Konsep terapi pra-rumah sakit ini memiliki relevansi yang sangat besar bagi Indonesia. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan disparitas akses layanan kesehatan yang masih menjadi tantangan, inovasi tersebut dapat menjadi game changerdalam sistem penanganan kegawatdaruratan akibat gigitan ular. Di wilayah seperti Papua atau Maluku, di mana perjalanan menuju rumah sakit dapat memerlukan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari, terapi yang dapat diberikan oleh tenaga kesehatan primer atau petugas lapangan berpotensi mengurangi angka kematian dan kecacatan secara bermakna.
Namun demikian, inovasi terapi tidak dapat berdiri sendiri. Penguatan sistem kesehatan tetap menjadi fondasi utama. Ketersediaan data epidemiologi yang akurat, sistem surveilans gigitan ular yang lebih baik, distribusi antivenom yang merata, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta edukasi masyarakat mengenai pertolongan pertama yang benar tetap harus menjadi prioritas nasional. Teknologi baru akan memberikan manfaat optimal apabila terintegrasi dalam sistem pelayanan kesehatan yang kuat.
Dalam konteks transformasi kesehatan nasional, pengembangan terapi gigitan ular generasi baru juga dapat dipandang sebagai bagian dari agenda ketahanan kesehatan. Penguasaan teknologi biologis, penelitian translasional, dan kolaborasi antara akademisi, industri, serta pemerintah akan menentukan kemampuan Indonesia untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga kontributor dalam inovasi global. Ke depan, Indonesia memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam penelitian klinis, pengembangan produk, hingga penyusunan kebijakan berbasis bukti terkait penanganan envenoming.
Lebih jauh lagi, pengembangan terapi inovatif untuk gigitan ular sejalan dengan arah Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia yang menempatkan penguatan layanan primer, peningkatan akses layanan rujukan, dan kemandirian farmasi nasional sebagai prioritas strategis. Investasi dalam riset toksikologi, bioteknologi, dan pengembangan produk kesehatan berpotensi menghasilkan manfaat yang tidak hanya berdampak pada penanganan gigitan ular, tetapi juga memperkuat kapasitas nasional dalam menghadapi berbagai ancaman kesehatan lainnya.
Gigitan ular bukan lagi sekadar masalah klinis di ruang gawat darurat. Ia merupakan isu kesehatan masyarakat, pembangunan, dan keadilan akses layanan kesehatan. Ketika dunia mulai bergerak dari antivenom konvensional menuju terapi presisi yang lebih modern, Indonesia perlu mengambil posisi strategis agar inovasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Masa depan penanganan gigitan ular mungkin tidak lagi hanya berada di ruang perawatan intensif atau instalasi gawat darurat. Masa depan itu bisa dimulai sejak menit pertama setelah gigitan terjadi, di ladang, di kebun, di hutan, atau di pulau-pulau terluar Indonesia. Di situlah inovasi kesehatan menemukan makna yang sesungguhnya: menyelamatkan lebih banyak nyawa, lebih cepat, lebih aman, dan lebih merata.
Transformasi Budaya Kerja BKPK: Menuju Kinerja di Atas Rata-rata dan Manajemen Tugas yang Efisien
Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Prof. Asnawi Abdullah mengumumkan keberhasilan pegawai BKPK yang telah mencapai tingkat partisipasi seratus persen pengisian pulse check budaya kerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2026. Hal itu disampaikannya pada acara Rapat Koordinasi Staf (Rakorstaf) BKPK Kemenkes pada hari Kamis (2/7).
Rakorstaf diikuti oleh seluruh pegawai BKPK dan dikemas secara interaktif melalui pemaparan Pulse Check Budaya Kerja Kementerian Kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengukur efektivitas perubahan budaya kerja di lingkungan internal ASN Kemenkes. Survei berkala dilakukan untuk memetakan penerapan nilai BerAKHLAK, tingkat keterikatan pegawai (engagement), serta mengidentifikasi tantangan dan area perbaikan dalam organisasi. Selain pengenalan, acara Rakorstaf diisi juga dengan diskusi mengenai pengelolaan beban kerja (Navigating Your Workload), sesi berbagi inovasi dari CPNS Tahun 2025, hingga pelepasan dua pegawai yang memasuki masa purna bakti.
Kepala BKPK memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai dengan pencapaian luar biasa ini, pengisian pulse check bisa diselesaikan lebih awal pada tanggal 2 Juli 2026, mendahului tenggat waktu yang ditetapkan. Kepala BKPK menegaskan bahwa pelaksanaan survei ini bukan sekadar formalitas pengumpulan data belaka, melainkan instrumen krusial yang berfungsi sebagai baseline atau titik tolak untuk mengevaluasi sejauh mana seluruh elemen di BKPK telah mengadopsi transformasi budaya kerja yang baru.
Dalam upaya mewujudkan transformasi nyata, Kepala BKPK memaparkan sejumlah strategi dan evaluasi terkait harmonisasi kinerja. Salah satu poin utama yang disoroti adalah perbaikan sistem manajemen penugasan. Ia mengimbau dengan tegas agar seluruh jajaran pimpinan, termasuk tim Project Management Office (PMO), selalu memiliki langkah antisipasi, antara lain selalu menyiapkan bahan dukungan dan membaca bahan yang disiapkan sehingga senantiasa siap jika diberikan penugasan secara mendadak.
Selain antisipasi penugasan yang mendadak, kejelasan instruksi sebelum eksekusi menjadi pilar penting dalam meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Kepala BKPK mengamati sebuah fenomena di mana pegawai sering kali langsung menyatakan siap melaksanakan tugas tanpa benar-benar memahami detail pekerjaannya. Hal ini kerap berujung pada pengerjaan tugas yang hanya didasarkan pada asumsi, imajinasi pribadi, atau interpretasi yang bias, sehingga hasil akhirnya melenceng dari arahan awal dan membuang banyak waktu yang berharga. Terkait hal ini, Prof. Asnawi memberikan instruksi tegas, “Kalau belum clear jangan kerjakan dulu, tanyakan dulu supaya kita tidak membuang-buang waktu kita,” jelasnya.
Untuk menunjang produktivitas dan proses evaluasi kerja, setiap pegawai juga didorong untuk rajin mencatat pekerjaannya melalui kalender digital seperti Google Calendar. Dengan pencatatan yang detail dari pagi hingga malam hari, kumpulan data tersebut nantinya dapat diolah dengan lebih mudah. Kepala BKPK mencontohkan bahwa data kalender dapat diekstrak dan dianalisis menggunakan bantuan kecerdasan buatan (AI) untuk melihat aktivitas yang komprehensif, misalnya dalam satu tahun berapa banyak waktu yang digunakan untuk pekerjaan, keluarga dan urusan pribadi. Namun, ia mengingatkan bahwa proses analisis secanggih apa pun tidak akan bisa berjalan jika pegawai tidak disiplin dalam mencatat dari awal.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKPK secara spesifik mengarahkan untuk mengisi logbook dan mencatat aktivitas kerja harian dengan lengkap. Logbook selain untuk menilai beban kerja setiap pegawai juga sekaligus instrumen untuk pemantauan, pembinaan dan evaluasi kinerja.
Lebih lanjut, Kepala BKPK memotivasi para pegawainya untuk selalu menanamkan pola pikir yang unggul demi kemajuan institusi.
“Kita harus selalu di atas rata-rata. Kalau kita mau maju, kita mau sukses, mau organisasi kita menjadi kebanggaan dari Kementerian Kesehatan, kita harus selalu di atas rata-rata,” tegasnya.
Melalui Rakorstaf ini, diharapkan semangat kebersamaan, komitmen, dan budaya kerja yang positif terus tumbuh di lingkungan organisasi sehingga mampu memperkuat peran BKPK sebagai lembaga penyusun kebijakan kesehatan yang adaptif, berbasis bukti, dan berdampak bagi pembangunan kesehatan nasional. (Penulis: Fachrudin Ali, Editor: Timker HDI)
Analisis Isu Publik Kesehatan Utama Periode 22-25 Juni 2025
Sentimen pemberitaan Kementerian Kesehatan pada periode pemantauan ini secara umum didominasi oleh sentimen positif, yang bahkan sempat menyentuh angka 72%. Dominasi sentimen positif ini didorong oleh respons cepat Kemenkes dalam mengklarifikasi isu dugaan mark up alat kesehatan di RSUD Krui, penanganan langsung terhadap korban penyekapan di Bandung, serta antusiasme terhadap Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan capaian imunisasi. Selain itu, penyampaian konten edukasi kesehatan preventif dari Menkes yang sederhana dan berbasis bukti, serta komitmen terhadap kemandirian produksi vaksin dalam negeri, turut dinilai sangat efektif dalam mempertahankan respons positif masyarakat di ruang publik.
Di sisi lain, usulan untuk memasukkan pasien tuberkulosis (TBC) sebagai penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu topik dengan sorotan media tertinggi, namun memunculkan respons yang cenderung netral serta memicu pro dan kontra. Perdebatan yang berkembang di publik maupun legislatif tidak lagi berfokus pada urgensi kesehatan terkait pemenuhan gizi bagi pemulihan pasien, melainkan bergeser pada keraguan terhadap aspek implementasi kebijakan. Sorotan dan pertanyaan publik lebih banyak tertuju pada kesiapan anggaran, mekanisme penyaluran dan pendataan, serta sistem pengawasan agar program tetap tepat sasaran.
Sementara itu, sentimen negatif di media massa secara konsisten didominasi oleh penolakan terhadap rencana kebijakan standarisasi kemasan rokok polos (plain packaging) dari pelaku industri hasil tembakau yang terus menonjolkan narasi dampak kerugian ekonomi dan ancaman bagi tenaga kerja. Dinamika negatif juga terjadi di media sosial terkait isu kesejahteraan tenaga medis, khususnya polemik kesenjangan pendapatan dokter yang memanas akibat potongan pernyataan yang tersebar tanpa konteks utuh. Di samping itu, keluhan pelayanan kesehatan di daerah, seperti fasilitas IGD dan dugaan malpraktik, turut menyumbang percakapan negatif yang berpotensi memengaruhi kepercayaan publik jika tidak segera ditangani
