Jakarta—Dalam kesempatan pertemuan tingkat tinggi Menteri Kesehatan ASEAN yang digelar di Jakarta pada 24-25 Agustus di Jakarta, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (25/8) menyebut kegiatan ini menjadi momentum bagi kawasan untuk merefleksikan tujuan pembentukan ASEAN yakni tentang memperjuangkan stabilitas regional dengan semangat solidaritas.

Selama 3,5 tahun terakhir, pandemi COVID-19 telah menyebabkan ketidakstabilan besar secara global di seluruh kehidupan manusia secara khusus sektor kesehatan dan perekonomian. ASEAN menjadi salah satu kawasan yang dapat pulih lebih cepat, baik dari sisi kesehatan maupun pembiayaan.

Indonesia mendorong negara Kawasan untuk mengalihkan fokus dari tanggap darurat ke penguatan keamanan kesehatan regional untuk menghadapi kesehatan masyarakat di masa depan, sehingga meningkatkan stabilitas dalam solidaritas.

“Kawasan perlu membangun momentum menuju pemulihan yang kuat dan berkelanjutan dengan berfokus pada penguatan kapasitas respons Prevention, Preparedness and Response (PPR) pandemi di ASEAN. Saya yakin ASEAN mampu mengintegrasikan seluruh aspeknya, sehingga menjadi satu kekuatan yang utuh dan berkelanjutan,” kata Menkes.

Kolaborasi lintas sektor dalam hal ini, sektor keuangan dan kesehatan diharapkan dapat menutup celah ini.

“Kawasan memiliki dana respon COVID-19 sekitar 17,7 juta dollar, dana itu sebelumnya difokuskan untuk COVID-19. Kedepan, kita ingin perluas tidak hanya COVID-19, namun juga masalah kesehatan lainnya. Kita juga ingin dana kesehatan yang ada dikoordinasikan dan diintegrasikan, supaya aksesnya lebih mudah dan cepat,” terang Menkes.

Menkes menyebut saat ini mekanisme penggunaan dana respons COVID-19 telah diupayakan untuk segera ditetapkan. Aspek ini telah dibahas dalam pertemuan tindak lanjut antara Sekretariat ASEAN dan Menkes ASEAN pada Kamis (24/8).

Menkes berharap melalui pertemuan ini, Kawasan ASEAN dapat meneguhkan komitmennya untuk bersama-sama pulih dari pandemi yang menyebabkan kemunduran sektor kesehatan serta mampu bangkit dengan memperkuat aspek pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi jangka panjang.

“Saya yakin bahwa dengan semangat solidaritas, kita akan mampu memperkuat ketahanan kesehatan regional, sehingga dapat mencapai tujuan stabilitas ASEAN,” tutup Menkes.

Pada saat yang sama, Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus (25/8) menyebut meski pandemi telah berakhir, seluruh negara harus memperkuat upaya pencegahan dan kapasitas respon terhadap tantangan kesehatan saat ini dan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, ia mengapresiasi kepemimpinan Indonesia baik dalam Presidensi G20 maupun ASEAN yang telah mendorong berbagai langkah nyata dan berkelanjutan bagi sektor kesehatan global. Diantaranya pembentukan pandemic fund, meningkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan respon (PPR), serta perluasan produksi Vaksin, Therapeutic dan Diagnosis. (edit Timker KLI)

Jakarta– Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memimpin pertemuan tingkat tinggi dengan para Menteri Kesehatan ASEAN dan Sekretariat ASEAN pada Kamis (24/8) di Jakarta. Membahas hasil pertemuan antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan ASEAN yang dilaksanakan pada hari yang sama.

“Hari ini kami berdiskusi dengan Sekretariat ASEAN dan Menteri Kesehatan ASEAN, untuk membahas mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh sektor keuangan dan kesehatan dalam memperkuat arsitektur kesehatan di ASEAN terutama terkait pendanaan,” kata Menkes.

Disebutkan Menkes, selama High Level Meeting (HLM) Indonesia selaku ketua ASEAN tahun 2023 mendorong kawasan ASEAN yang lebih kuat dan siap dalam menghadapi tantangan kesehatan di masa kini dan masa yang akan datang serta memastikan seluruh negara di kawasan ASEAN memiliki akses yang mudah dan berkualitas terhadap dana kesehatan.

Hal ini sejalan dengan tema yang diusung dalam pertemuan Menkes ASEAN yaitu “Building a sustainable and resilient future in the ASEAN region : from emergency response to long term COVID-19 disease management”.

Pertemuan juga menjadi sarana bagi para Menkes ASEAN untuk saling berbagi pengalaman dan pembelajaran negara-negara ASEAN dalam menangani pandemi COVID-19 dengan fokus pada upaya persiapan transisi dari tanggap darurat ke penanganan COVID-19 jangka panjang.

Pertemuan juga untuk mengidentifikasi dukungan untuk memperkuat pengawasan penyakit menular di kawasan, dan inisiatif kolaboratif lainnya melalui kerja sama bilateral dan multilateral, kolaborasi dengan mitra pembangunan dan entitas regional dan global lainnya untuk memperkuat arsitektur kesehatan regional di era darurat pasca COVID-19.

Terakhir, para Menkes ASEAN turut memberikan masukan kepada para Pemimpin ASEAN dalam menyikapi situasi kesehatan global saat ini guna membuka jalan bagi penanganan COVID-19 dalam jangka panjang.

“Pertemuan siang ini mengakui peran pentingnya kepemimpinan yang diambil oleh sektor keuangan dan kesehatan di ASEAN, dalam memulai kolaborasi yang lebih kuat antara keuangan dan kesehatan, yang bertujuan untuk memperkuat keamanan kesehatan regional,” terang Menkes.

ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM) berlangsung mulai tanggal 24-25 Agustus 2023 di Jakarta. Pertemuan diawali dengan ASEAN Finance-Health Ministers Meeting (AFHMM) pada tanggal 24 Agustus 2023, dilanjutkan dengan pertemuan informal untuk menindaklanjuti hasil AFHMM dan ditutup dengan pertemuan tingkat tinggi Menkes ASEAN

Sumber : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes

Jakarta– Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Keuangan mengadakan pertemuan lintas sektor melalui forum ASEAN Finance and Health Ministers Meeting (AFHMM) pada Kamis (24/8). Pertemuan ini merupakan agenda penting kerja sama antara sektor keuangan dan kesehatan dalam memperkuat kapasitas kesehatan di kawasan ASEAN. Ini dimaksudkan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons (PPR) terhadap pandemi guna memperkuat arsitektur kesehatan global.

“Pengalaman pada saat Covid-19 mengajarkan bahwa kita harus mempersiapkan dengan lebih baik apabila terjadi pandemi berikutnya, yaitu memperkuat arsitektur kesehatan global,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha. Ini disampaikannya pada sesi Press Conference yang diadakan secara luring mengundang beberapa media di hotel St. Regis Jakarta (24/8).

Dikatakan Sekjen Kunta, pagi ini para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan di ASEAN telah menyepakati beberapa poin penting. Poin-poin yang diangkat diantaranya: memberi perhatian terkait kajian arsitektur keuangan regional dan nasional untuk memperkuat respons Prevention, Preparedness and Response (PPR) pandemi di ASEAN, menegaskan kembali perlunya membangun momentum menuju pemulihan yang kuat dan berkelanjutan dengan berfokus pada implementasi mekanisme dan strategi yang ada, menegaskan kembali komitmen untuk meningkatkan investasi nasional dalam kapasitas One Health, menegaskan komitmen untuk memperkuat arsitektur kesehatan regional selain COVID-19 menuju pencapaian ketahanan komunitas ASEAN, serta menyepakati perluasan Dana Respons ASEAN untuk COVID-19 menjadi dana respons ASEAN untuk COVID-19 dan kedaruratan kesehatan masyarakat lainnya.

Lebih lanjut Sekjen Kunta menerangkan bahwa penguatan ketahanan kesehatan kawasan akan difokuskan pada upaya pencegahan dibandingkan kapasitas respons. Pencegahan ini sangat dibutuhkan untuk meredam dampak yang besar dan luas pada sektor kesehatan dan ekonomi seperti yang ditimbulkan pada pandemi lalu. Oleh karena itu Indonesia selaku pemegang keketuaan ASEAN, bersama dengan Thailand,  menginisiasi pembentukan Dana Respons COVID-19 ASEAN. Dana tersebut untuk memberikan dukungan pembiayaan kepada negara anggota ASEAN dalam deteksi, pengendalian, dan pencegahan penularan COVID-19.

Pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme penggunaan Dana Respons ASEAN dilakukan pada siang harinya saat pertemuan informal para Menteri Kesehatan di Kawasan ASEAN. Dalam pertemuan informal ini ASEAN Sekretariat memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemanfaatan dana. Para Menteri Kesehatan ASEAN dan pejabat senior berbagi pandangan mengenai pemanfaatan dana respons ASEAN untuk COVID-19 dan keadaan darurat kesehatan masyarakat lainnya.

Dalam pertemuan informal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan dana pandemic Prevention, Preparedness, and Response (PPR) mempunyai 2 mekanisme yaitu pada saat war time dan peace time. War time adalah saat darurat kesehatan dimana dana dapat diakses dalam 1 minggu. Sedangkan Peace time adalah dalam keadaan normal dapat dengan mekanisme pengusulan seperti biasa.

Saat menutup pertemuan, Menkes Budi menyampaikan apresiasinya atas partisipasi aktif dan masukan-masukan berharga yang disampaikan para kolega dalam pertemuan ini. Menkes Budi juga menyampaikan terima kasihnya kepada sekretariat ASEAN yang telah memberikan informasi terkini mengenai Dana Respons ASEAN. Dikatakan Menkes Budi bergerak maju sebagai satu komunitas ASEAN, menjadi penting untuk melakukan upaya mengurangi duplikasi dan fragmentasi dalam lanskap kesehatan regional.(Penulis Kurniatun K/Editor Timker KLI)

Jakarta– Selasa (15/08), Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI mengadakan berbagai lomba dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-78. Bertempat di lapangan BKPK, pelaksanaan lomba diawali dengan Laporan Ketua Panitia oleh Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Sekretariat BKPK Joni Pahridi dilanjutkan dengan Sambutan dan Pembukaan oleh Sekretaris BKPK Nana Mulyana.

Dalam sambutannya, Nana menyampaikan selamat kepada seluruh warga BKPK yang akan merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-78. Nana juga menyampaikan terima kasihnya kepada para Kepala Pusat Kebijakan (Kapusjak) di lingkungan BKPK yang telah menggerakkan stafnya untuk mengikuti berbagai lomba.

Mengusung BKPK Gembira (Gelar Lomba Indonesia Merdeka), lomba yang diadakan BKPK hari ini terdiri dari Lomba Menyendok Uang dengan Sodet, Lomba Tari Kreasi, Lomba Karaoke, Lomba Peragaan Busana (BKPK Fashion Week), Lomba Tarik Tambang dan Lomba Tumpeng.

Setiap lomba memiliki syarat dan kriteria penilaian tertentu yang ditetapkan oleh panitia. Untuk lomba karaoke misalnya, lagu yang dibawakan telah ditentukan oleh panitia. Peserta lomba diminta untuk memilih satu lagu dari 5 pilihan yaitu lagu Tanah Airku, Rayuan Pulau Kelapa, Bendera, Berkibarlah Bendera Negeriku, atau lagu Indonesia Pusaka.

Untuk Lomba Peragaan Busana (BKPK Fashion Week) kostum yang dikenakan adalah pakaian adat dari daerah-daerah di Indonesia. Peraga busana adalah sepasang laki-laki dan perempuan dan diharuskan melakukan salam sapa sesuai pakaian adat yang digunakan.

Untuk lomba tari kreasi, tim terdiri maksimal 6 orang dengan kostum bebas tapi sopan dan dibolehkan memilih jenis musik latar dengan bebas. Kriteria penilaian untuk lomba ini adalah kreatifitas koreografi, kostum, kekompakan, keluwesan dan ekspresi.

Untuk lomba tumpeng syaratnya adalah nasi dihias warna merah dan putih, harus mengandung unsur protein hewani, nabati dan sayuran, tampilan menarik serta bernuansa 17 Agustus.

Lomba-lomba di lingkungan BKPK ini diikuti oleh perwakilan dari Sekretariat BKPK dan semua satuan kerja dibawah BKPK yaitu Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan (Pusjak UK), Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SKK-SDK), Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK), dan Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan (Pusjak KGTK). Para Kapusjak dan AKAU di lingkungan satuan kerja BKPK juga turut hadir untuk memberi dukungan kepada staf dan anggota timnya.

Selain mengadakan lomba sendiri, BKPK juga turut berpartisipasi dalam lomba-lomba yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan. Dengan misi mewujudkan Transformasi Internal, Kemenkes mengadakan berbagai perlombaaan dan pertandingan yang dapat meningkatkan keahlian dan kreatifitas para pegawai.

Lomba dan pertandingan yang diadakan Kemenkes terdiri 2 jenis yaitu lomba terkait cabang olahraga dan pertandingan seru yang melibatkan kreatifitas. Lomba terkait cabang olahraga terdiri dari bola basket, futsal, bulutangkis, menembak, panahan, fun run dan lari kardus. Sementara untuk pertandingan seru terdiri dari Kreasi Miniatur Sehat Buah dan/atau Sayur Lokal, Racing Sarung, Suap-Suap Pisang, Daripada Sirik Mendingan Sambung Lirik, Serok Cuan Sepuasnya, Teka Teki Tiki Taka, Terka – Terka Simplisia Jamu, Tarik Tambang Online, Kemenkes Fashion Carnival, Konten IG dan/atau Tik-Tok, serta Dekorasi Kantor. (Penulis Kurniatun K/Editor Timker KLI)

Seattle Amerika– Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Syarifah Liza Munira dan Christopher J.L. Murray Direktur Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) Bidang Data Kesehatan pada Senin (7/8) di Seattle Amerika Serikat.

Penandatangan MoU disaksikan Menkes RI Budi G. Sadikin ditengah agenda APEC ke-13.

“Penandatanganan ini penting untuk kerja sama yang lebih kuat terkait data di sektor kesehatan dengan negara IHME,” tegas Liza.

Lebih lanjut Menkes Budi menekankan bahwa kerjasama ini nantinya akan berdampak positif dalam perumusan kebijakan dan rekomendasi untuk pengembangan kesehatan.

“MoU ini merupakan kerjasama dalam meningkatkan kapasitas Indonesia dalam melakukan pemodelan, analisis, dan visualisasi data yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pengembangan kesehatan dan analisis lebih lanjut melalui antara lain perbaikan estimasi beban penyakit (BOD), cedera, dan faktor risiko,” lanjut Liza

Ruang lingkup kerjasama yakni Data study and/or analysis terdiri dari national and provincial burden of diseases, forecasting, intervention analyses, health financing serta assessments of resource availability and use. Selain itu mencakup juga benchmarking on health education strategy, explore potential collaboration in transfer of technology in data modeling and analysis serta capacity building, including secondment.

Dalam kesempatan ini, Kepala BKPK mendampingi Menkes RI melakukan Pertemuan Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) ke-13 tentang Kesehatan dan Ekonomi (HLM13) diselenggarakan di Seattle, Washington, Amerika Serikat, pada tanggal 6 Agustus 2023. (Penulis Sigit Purwonugroho/Edit Timker KLI)

Mataram— Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah menyerahkan secara simbolis 236 orang enumerator Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Penanggung Jawab Operasional (PJO) 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB pada acara Workshop Enumerator SKI Provinsi NTB di Kota Mataram (8/8).

Sitti Rohmi mengatakan SKI sangat penting untuk melihat hasil kerja di bidang kesehatan. Dengan data yang valid permasalahan kesehatan di Provinsi NTB akan mudah untuk diintervensi.

“Kita inginkan data yang valid sesuai keadaan sebenarnya agar intervensinya tepat sasaran,” pesan Sitti Rohmi.

Terkait pengukuran gizi balita, Sitti menegaskan pemerintah provinsi akan melakukan pendampingan dengan mengerahkan petugas gizi dari dinas kesehatan kabupaten/kota untuk melakukan cek dan ricek dengan tujuan memastikan validitas data di lapangan.

“Pemerintah provinsi harus crosscheck. Artinya, kita harus sama-sama yakinkan pada saat turun ada petugas gizi juga sehingga nanti pada saatnya, data yang kita dapat adalah data valid,” ujar Sitti.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Lalu Hamzi Fikri optimis pendampingan akan sesuai dengan harapan mengingat alat yang digunakan dalam pengukuran antropometri sudah terstandar dan terkalibrasi dengan baik.

“Alatnya bukan microtoise yang ditempel di dinding tapi yang berdiri dan yang mengukur harus dua orang dan alat ukur berat badan juga tidak menggunakan timbangan dacin tapi timbangan elektrik yang telah terkalibrasi dan terstandar,” jelas Lalu Hamzi dalam laporannya.

Total enumerator Provinsi NTB sebanyak 236 orang terbagi dalam 59 tim yang akan melakukan pengumpulan data di 696 Blok Sensus yang terdiri dari 60 Blok Biomedis dan 636 Kesmas. Pelaksanaan pengumpulan data akan berlangsung selama 44 sampai 50 hari. (Penulis Ahdiyat F/Editor Timker KLI)

Medan – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi membuka secara resmi Workshop Training Center (TC) Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023 Provinsi  Sumatera Utara pada Sabtu (5/8). TC dilaksanakan secara luring selama enam hari dari tanggal 4-9 Agustus.

Dalam sambutannya, Edy Rahmayadi menyampaikan bekerja jangan mengabaikan fakta, sehingga data yang akurat sangat menentukan hasil. “Kesalahan dalam memberikan data maka akan berakibat fatal pada hasil keputusan,” ungkap Gubernur Edy.

“Selalu ada tempat untuk orang jujur, karena jujur itu akan menjawab semua persoalan, teruslah berjuang menjadi orang jujur” pesan Edy kepada enumerator SKI 2023.

Dalam acara itu, Gubernur Sumut berpesan karena tugas enumerator adalah amanah sehingga jangan coba-coba menipu data, karena data yang didapatkan akan sangat menentukan keputusan pembangunan kesehatan.

Gubernur Edy juga menekankan bahwa pelaksanaan survei di wilayah tertentu harus ada cipta kondisi. Tim enumerator perlu mengetahui karakteristik wilayah sehingga data yang disajikan akan sesuai dengan fakta.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Nana Mulyana mengungkapkan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Utara terhadap dukungan Survei Kesehatan Indonesia (SKI). “Kami paham betul banyak program kesehatan yang sukses di Sumatera Utara salah satunya adalah bakti program kesehatan bermartabat, ” ungkap Nana.

Sekretaris BKPK mengungkapkan agar enumerator dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, karena data SKI akan menjadi dasar membuat kebijakan nasional untuk RPJMN 2024-2029 dan akan menjadi asupan RPJM tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota.

Acara ini dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Direktur Rumah Sakit, Direktur Politeknik Kesehatan, Pejabat Struktural Dinas Kesehatan, Enumerator, Penanggung Jawab Teknis Provinsi Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai tanda dibuka secara resmi, pemukulan gong dilakukan oleh Gubernur didampingi Sekretaris BKPK, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi beserta jajarannya. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan penyematan tanda pengenal enumerator secara simbolis. (Penulis Yuliana/Editor Timker KLI Setban)

Chengdu RRT– Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin melakukan penandatanganan Plan of Action (PoA) Kesehatan sebagai instrumen implementasi Memorandum Saling Pengertian yang disepakati kedua Menteri Kesehatan di tahun 2022.  Penandatanganan PoA ini dilakukan dihadapan Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinpin di Chengdu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tanggal 27 Juli 2023.

“Penandatangan Rencana Aksi di bidang kesehatan ini sifatnya strategis bagi kemitraan kedua negara untuk saling memperkuat ketahanan kesehatan. Di sisi Indonesia, aksi-aksi ini akan ditujukan untuk mendukung pelaksanaan Transformasi Kesehatan Nasional”. termasuk  kemandirian kesehatan Indonesia dengan memajukan inovasi dibidang bioteknologi untuk obat, vaksin, alat diagnostik dan agenda peningkatan produk lokal,” jelas Menkes RI

Selama di Chengdu RRT, Menteri Kesehatan RI telah memajukan berbagai kerja sama sektor kesehatan RI – RRT baik di tingkatan antar pemerintahan (G to G), antar pelaku bisnis (B to B), maupun kemungkinan kolaborasi antar Rumah Sakit serta antar dokter kedua negara (D to D).

Dalam kesempatan ini, Menkes Budi melakukan pertemuan one-on-one dengan sejumlah Chairman/CEO industri kesehatan besar China, memfasilitasi business matching perwakilan BUMN, swasta nasional dan venture capital Indonesia dengan mitra di China. Menkes memberikan keynote speech dihadapan lebih dari 40 perwakilan industri kesehatan yang hadir dalam Indonesia-China Healthcare & Biotech Investment Forum untuk menyampaikan agenda transformasi kesehatan di Indonesia. Penyelenggaraan Forum ini dilakukan Kemenkes RI bersama dengan Legend Capital, Kadin Indonesia dan KBRI Beijing.

Selain penandatanganan PoA oleh Menkes RI tersebut, terdapat berbagai deliverables di sektor kesehatan sebagai bagian dari hasil Kunjungan Presiden RI ini, yaitu Kesepakatan Joint Action Plan implementasi MoU Kerja Sama Pengembangan Vaksin dan Biogenomik antara Kementerian Kesehatan RI (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan) dan Kementerian Sains dan Teknologi China (diwakili oleh Tsinghua University).

Dilakukan juga penandatanganan sembilan Memorandum of Understanding (MoU) sektor swasta dan BUMN yang berpotensi bernilai lebih dari 1,5 billion USD. Kemudian bersama dengan para Menteri pendamping lain, Menteri Kesehatan RI juga telah mendampingi pertemuan Presiden RI dengan Presiden Xi Jinping yang juga telah membahas dan mendorong penguatan kerja sama vaksin, genomik, dan bioteknologi untuk menghadapi kemungkinan pandemi baru. Hal ini termasuk melalui pembangunan National Gene Bank dan pusat bioteknologi kesehatan di Indonesia.

Hal yang mengemuka dalam interaksi dengan berbagai pelaku di bidang kesehatan adalah bahwa Pembangunan kesehatan Indonesia yang pesat akan menjadi referensi bagi para health investor global dan referensi di negara tetangga. Indonesia memiliki komitmen dan kebijakan yang jelas (clear), serta besarnya pasar dengan jumlah penduduk yang besar. Kejelasan kebijakan kesehatan tersebut antara lain addanya kepastian regulasi termasuk Undang-Undang Kesehatan yang baru serta kebijakan transformasi kesehatan akan menjadi dasar kolaborasi dengan pelakuk kesehatan global. (Penulis Sigit Purwonugroho/Edit Timker KLI)

Surabaya— “Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu lokasi blok sensus kegiatan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 dengan jumlah rumah tangga terbesar Indonesia,” demikian disampaikan Pretty Multihartina Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (Pusjak UK BKPK Kemenkes) pada Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah (RAKORKESDA) dengan tema Harmonisasi Pusat, Provinsi Dan Kabupaten/Kota dalam mendukung Transformasi Kesehatan di Jawa Timur di Surabaya (26/7).

Pretty pada gelaran ini berkesempatan mensosialisasikan SKI 2023 yang saat ini sudah berada di tahap Training of Trainers (TOT). “ Data yang baik adalah data real di lapangan, masalah tidak sesuai dengan perkiraan kita, itu yang harus kita carikan solusinya dalam konteks aksi bukan merubah angka,” pungkasnya.

Acara dihadiri seluruh kepala dinas kesehatan di wilayah Jawa Timur dan dibuka oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dalam kesempatan Rakorkesda, Gubernur Khofifah mengajak seluruh stakeholders kesehatan mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota untuk menyatukan langkah dan harmonisasi dalam mewujudkan sistem dan layanan kesehatan yang tangguh serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Khofifah juga mengungkap masalah stunting di Jawa Timur, dengan adanya perbedaan angka berbasis bulan timbang dan angka berbasis hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Hal ini menurutnya perlu dicarikan titik temu terbaik

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Erwin Ashta Triyono mengungkapkan bahwa SKI 2023 sebuah isu baru dibidang Kesehatan. Erwin menambahkan sebelumnya Kapusjak UK BKPK sudah memberikan paparan terkait survei ini. “Telah disampaikan informasi pada kita semua tentang strategi bagaimana untuk mendapatkan data terbaik,” jelasnya.

Turut Hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI yang juga merupakan tim bina wilayah Provinsi Jawa Timur bidang Kesehatan Sugianto. Sugianto mengatakan dalam waktu dekat akan diadakan Survei Kesehatan Indonesia yang intinya mengevaluasi pembangunan Kesehatan di masing masing provinsi termasuk provinsi Jawa Timur. (Penulis Nowot/Editor Timker KLI)

Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI melaksanakan Pertemuan Pembahasan Materi Muatan Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan pada 26-28 Juli 2023 di Jakarta. Pertemuan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha.

“Euforia bahwa Undang-Undang Kesehatan sudah diselesaikan di DPR, sesuatu yang harus disyukuri. Namun ini tidak akan berjalan jika kita tidak menyelesaikan turunan dari Undang-Undang Kesehatan tersebut, baik Perpres, Peraturan Pemerintah maupun Permenkes” ungkap Kunta pada Rabu (26/7).

Sekjen Kunta juga menyampaikan bahwa masyarakat sudah menunggu Undang-Undang Kesehatan. Ia berharap peraturan turunan Undang-undang Kesehatan dapat segera diselesaikan sehingga isi Undang-Undang Kesehatan tersebut dapat segera diterapkan. Lebih lanjut Sekjen Kunta menekankan penyelesaian peraturan turunan ini tidak hanya cepat namun substansi juga harus dijaga.

Pada kesempatan yang sama Kepala BKPK Syarifah Liza Munira menyampaikan pertemuan ini dilakukan untuk menyelesaikan penyiapan bahan peraturan turunan Undang-Undang.

Liza juga menyampaikan penyusunan materi muatan peraturan pelaksana undang-undang kesehatan ini memperhatikan perkembangan zaman setidaknya dalam 10-20 tahun kedepan. Selain itu juga memperhatikan tolokukur eksternal, baik acuan dari WHO maupun negara lain yang sukses menjalankan program terkait.

Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh unit utama di Kementerian Kesehatan, yaitu Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,  Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal  Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, serta BKPK.(Penulis: Yuliana/Editor Timker KLI Sekretariat BKPK)