Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) menyelenggarakan Workshop Pendamping Teknis Kabupaten/Kota. Kegiatan ini merupakan rangkaian persiapan pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022.
Workshop diadakan selama delapan hari (5-12 Agustus 2022 ) secara daring dan luring. Workshop diikuti 39 pendamping teknis provinsi dan 517 pendamping teknis kab/kota.
“SSGI merupakan survei berbasis komunitas yang dilakukan secara berkala untuk mendapatkan angka status gizi balita untuk mendukung program prioritas pemerintah yaitu penurunan angka stunting” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Rizka Andalucia dalam sambutannya. Rizka mengatakan bahwa pelaksanaan SSGI merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Stunting merupakan isu nasional yang sangat penting dan melibatkan lintas sektor. Penurunan angka stunting memerlukan implementasi intervensi lintas sektor baik indikator intervensi gizi spesifik maupun gizi sensitif secara terintegrasi di tingkat pusat maupun daerah.
Hasil SSGI diharapkan dapat menggambarkan capaian program khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak dalam memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu menurunkan angka stunting hingga 14 %. Pada tahun 2024.
Lebih lanjut Rizka menyatakan bahwa workshop pendamping teknis Kab/Kota merupakan tingkatan lanjutan dari pelatihan berjenjang di SSGI tahun 2022. Pendamping Teknis ini akan bertugas mengawal pelaksanaan SSGI di kabupaten/kota masing-masing.
Sekretaris BKPK Nana Mulyana dalam sambutannya mengatakan workshop ini diadakan agar 517 pendamping teknis kab/kota mampu melaksanakan tugas dengan baik karena akan menjadi pengajar di workshop enumerator/pengumpul data di lapangan yang melibatkan sekitar empat ribu enumerator. Dalam pertemuan ini akan dibahas secara teknis dan detil pedoman dan instrumen yang digunakan di SSGI 2022, termasuk untuk pengorganisasian lapangan. Selain itu dilakukan juga pelatihan teknis dalam praktik pengukuran, penimbangan, dan entry data yang akan dilakukan secara luring.
Menutup sambutannya, Rizka mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan SSGI. Ia berharap agar harmonisasi kerja terus ditingkatkan dan berkomitmen untuk melaksanakannya agar tujuan kebijakan pembangunan kesehatan dapat dicapai bersama.
Selain pendamping teknis provinsi dan pendamping teknis kab/kota, acara ini juga dihadiri oleh tim teknis SSGI tahun 2022, tim manajemen data dan tim pakar.
(Penulis Nisa Fitriyani/Editor Fachrudin Ali Ahmad)
Jakarta– Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Pretty Multihartina membuka pertemuan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 Wilayah I yang dihadiri Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Nana Mulyana, Agus Tri Winarto selaku Ketua Tim Teknis SSGI 2022, Tim Korwil 1, Tim Pusat (Tim Teknis dan Manajemen), Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi, Poltekkes, dan Dinkes Kabupaten/Kota.
Dalam sambutannya, Pretty menyampaikan transformasi sistem kesehatan yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turut berimbas pada munculnya program kesehatan yang menjadi unggulan. Program yang diharapkan bisa membuat masyarakat sehat yaitu Program Transformasi Layanan Primer Terintegrasi.
Program yang dicanangkan akan menjangkau hingga ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenkes. “Survei yang telah dilakukan berapa kali ini untuk mendapatkan angka stunting plus determinan yang mengikutinya. Data rutin melalui e-PPGBM diharapkan bisa mendapatkan angka stunting yang realtime”, ujar Pretty.
Target percepatan penurunan stunting di tahun 2024 dan target perubahan status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju di 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045 terus digencarkan. Untuk menjadi negara maju, Indonesia harus memenuhi tiga indeks diantaranya kelangsungan hidup survival, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga indeks tersebut menjadi penopang tingkat prodiktivitas pekerja di masa mendatang.
Pretty menambahkan pada tahun ini tidak hanya untuk mendapatkan prevalensi stunting yang diukur, namun juga data wasting, underwight, dan overweight. Selain itu, menjadi target didapatkannya data capaian indkator intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.
Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Wilayah 1 SSGI Tahun 2022 digelar secara daring pada hari Selasa (26/7). SSGI 2022 menyasar 345.000 rumah tangga balita yang ada di 34.500 blok sensus pada 34 Provinsi di Indonesia.
Pelaksanaan tahun ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Pembagian wilayah dibagi menjadi empat sesuai jumlah Pusat Kebijakan (Pusjak) yang ada di BKPK Kemenkes.
Pusjak Upaya Kesehatan dipercayakan menjadi Koordinator Wilayah I membawahi 9 provinsi yaitu Provinsi Aceh, Riau, Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
SSGI tahun 2022 ini telah berlangsung sejak Maret 2022 dan akan berakhir pada tahap penyusunan laporan dan rekomendasi kebijakan di bulan Oktober 2022. Diharapkan setelah adanya survei SSGI ini, didapatkan data rutin dengan e-PPGBM (Elektronik- Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).
Pada kesempatan yang sama, Agus Tri Winarto memaparkan gambaran umum terkait SSGI 2022. Menurut Agus ada Koordinator Teknis dan Koordinator Manajemen di SSGI 2022. Koordinator Teknis ada dua tim yaitu Tim Teknis dan Tim Manajemen Data. Tim Teknis yang akan mengawal dan menyiapkan terkait substansi termasuk instrumen yang diperlukan. Sedangkan Tim Manajemen Data yang akan menyiapkan aplikasi untuk updating dan puldat maupun progress SSGI 2022.
Koordinator Manajemen membawahi Tim Manajemen yang akan meliputi perencanan dan keuangan. “Penting progress atau perkembangan pengumpulan data di lapangan. Ketika ada masalah- masalah di lapangan misalnya, kendala-kendala bisa segera diketahui bersama termasuk bagaimana strategi dalam menyelesaikan masalah tersebut”, tutur Agus lebih lanjut.
M. Saefullah dari Sub Bagian Administrasi Umum (ADUM) Pusjak Upaya Kesehatan menyampaikan manajemen SSGI 2022. Pada penyelenggarannya korwil sudah menyiapkan undangan, TOR, jadwal acara, link zoom, daftar hadir, materi, form RTL, notulensi dan laporan hasil rakornis, dengan tujuan berjalannya koordinasi Korwil dengan Dinkes Provinsi dan Poltekkes.
Pertemuan ini menghasilkan output rakornis korwil dengan koordinasi antara Korwil dengan Dinkes Provinsi dan Poltekkes. Penjelasan mengenai konsep dasar dan pengorganisasian lapangan, penjelasan manajemen keuangan dan logistik, persiapan Rakornis Provinsi, pengecekan jumlah blok sensus, dan rencana tindak lanjut kegiatan di Provinsi.
Pada penutupan sambutan, Pretty menyampaikan bersama Chief Expert BKPK Anung Sugihantono akan menghadiri secara langsung Rapat Koordinasi Teknis SSGI 2022 di beberapa Provinsi. (Penulis Salisa Kurnia & Astri Chya/Editor Eni Yuwarni)
Bekasi– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI mengadakan Workshop Pendamping Teknis Provinsi Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 pada tanggal 21-25 Juli 2022 secara luring di Bekasi. Pertemuan ini merupakan lanjutan pertemuan sebelumnya yang dilakukan secara daring dari tanggal 18 hingga 20 Juli 2022.
Dalam pertemuan luring hadir Anung Sugihantono sebagai Chief Expert BKPK hari Kamis (21/7/2022). Kehadiran Anung didampingi Kepala Pusat Kebijakan (Kapusjak) Upaya Kesehatan BKPK Pretty Multihartina dan Ketua Tim Teknis Agus Tri Winarno.
Anung menyampaikan Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Gizi akan berfungsi sebagai validator. Anung juga berharap tim ini akan melihat sekaligus menyempurnakan hal yang bersifat teknis diluar tatanan managerial yang ada.
Anung berharap tim validator dan tim teknis harus menyampaikan kepada tim di lapangan secara proporsional dan dalam pelaksanaannya harus profesional. Data yang disampaikan di lapangan harus sesuai bukti yang sesungguhnya dengan prosedur yang benar.
Hal yang perlu ditekankan dan menjadi perhatian adalah tim data stunting di lapangan tidak hanya melihat sekedar naik turunnya angka stunting, tetapi harus mampu menjawab apa yang menyebabkan stunting naik, dan program apa yang bisa menjadikan angka stunting turun” jelas Anung lebih lanjut.
Tim Validator dan Penanggung Jawab Teknis di Kabupaten dan Kota yang pernah tergabung di SSGI sebelumnya untuk dikelompokkan dan saling mencermati serta menyesuaikan standar operasional prosedur (SOP) yang ada untuk dipelajari dan dipraktekan.
Berkaitan dengan mekanisme teknis pengukuran agar memperhatikan etika dan norma. “Yakinkan enumerator agar lebih hati-hati saat pengukuran, semisal adanya daerah yang tidak berkenan untuk memegang kepala bayi di bawah 5 bulan,” tutur Anung. Enumerator harus mampu mengaplikasikan posisi tangannya pada saat mengukur tinggi bayi. Validator dan Penanggung Jawab Teknis harus melihat dan mencermatinya saat praktek di lapangan.
Ketua Tim Teknis SSGI 2022 Agus Tri Winarno dalam laporannya menyampaikan adanya perbedaan metode dan penggunaan alat pengukuran tinggi badan, timbang badan dan lingkar lengan dibanding SSGI tahun 2020.
Kapusjak Upaya Kesehatan BKPK Pretty Multihartina mengingatkan kembali bahwa mulai tahun 2019 Indonesia menginginkan data stunting di ukur setiap tahun. Hal ini demi mencapai tujuan untuk merubah status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju di 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045.
Syarat untuk menjadi negara maju ini indikatornya adalah Human Capital Index dimana negara dikatakan maju jika masyarakatnya mempunyai umur panjang, tetap sehat dan tetap produktif.
Tiga hal yang menjadi ukuran Human Capital Index adalah tingginya angka survive balita, seberapa tinggi masyarakat mengenyam pendidikan serta angka kesehatan yang indikatornya adalah stunting. Stunting ini merefleksikan tingkat kecerdasan dan kesehatan manusia. Saat anak dianggap stunting berpotensi mendapatkan suatu penyakit.
Pretty menekankan teknik wawancara memang penting, namun yang lebih diutamakan adalah mendapat angka stuntingnya, sehingga diharapkan enumerator harus benar saat melakukan pengukuran di lapangan.
Menutup sambutannya, Kapusjak Upaya Kesehatan mengungkapkan Poltekkes di daerah merupakan kepanjangan tangan dari pusat dan merupakan satu satunya unit di Kemenkes yang mempunyai tugas dan fungsi riset yang akan membantu BKPK. “Nantinya data yang di dapatkan bisa dianalisis bersama,” ungkap Pretty.
Workshop dihadiri 92 Peserta terdiri dari 38 Pendamping Teknis Provinsi, 16 Wakil Korwil serta 38 Tim Mandat dan Teknis serta Kelas Manajemen dengan peserta sebanyak 34 orang Staf Administrasi dan Logistik (SAL) dan Tim Manajemen Korwil. Sebelum mengikuti acara para peserta melakukan tes Swab dan Pretes. Sekretaris BKPK Nana Mulyana berkesempatan hadir dan melakukan peninjauan kegiatan workshop di Bekasi.
Beberapa pelatihan dilakukan dalam bentuk Micro Teaching dari Blok I hingga Blok XVII hingga penjelasan mengenai Updating Rumah Tangga Balita dan Praktik Penggunaan Aplikasi Updating. (Penulis Nowo Setiyo R/Editor Fachrudin Ali)
Jakarta– Kementerian Kesehatan RI melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta WHO Perwakilan Indonesia mengadakan pertemuan Penyusunan Laporan Final Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021 dari tanggal 19 hingga 22 Juli 2022 di Jakarta.
Pertemuan dihadiri WHO Perwakilan Indonesia, Tim Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Tim Analis Kebijakan BKPK, pejabat struktural di lingkungan BKPK dan Tim Administrasi Umum di lingkungan Pusat Kebijakan Pembangunan Kesehatan BKPK
Perwakilan Tim Penelitian GATS 2021 Dwi Hapsari Tjandrarini dalam sambutannya mengatakan bahwa draft laporan dari hasil pertemuan ini sudah dapat memberi gambaran hasil penelitian GATS sehingga informasinya dapat digunakan pada bulan Agustus 2022 sebagai masukan pidato presiden dalam rangka 17 Agustus 2022.
Dalam kesempatan ini, dibahas penyusunan kebijakan yang menjadi ranah kerja BKPK. “Teman-teman tim peneliti sudah menginisiasi, sudah mulai membuka pokok-pokok yang harus dikerjakan sebagai perbandingan dengan laporan yang sudah dikerjakan oleh negara lain,” ucapnya lebih lanjut.
Global Adult Tobacco Survey (GATS) adalah standar global untuk secara teratur memantau penggunaan tembakau (hisap dan kunyah) oleh orang dewasa berusia 15 tahun atau lebih.. Melacak ciri-ciri utama pengendalian tembakau.
Di Indonesia, GATS dijalankan pada tahun 2011 dan diulang pada tahun 2021. GATS 2021 dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan RI.
Pertemuan saat ini merupakan rangkaian dari pertemuan Workshop-FGD Analisis Kebijakan dan Perumusan Hasil GATS 2021 di Indonesia yang telah diselenggarakan di Jakarta pada 24 sampai dengan 25 Mei 2022yang dilanjutkan dengan peluncuran Hasil GATS 2021 bersamaan dengan Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada 31 Mei 2022 di Jakarta.
Ketua Tim Penyusunan Laporan Penelitian GATS 2021 Rofingatul Mubasyiroh memaparkan gambaran tentang topik-topik yang ada di GATS 2021 dan standar penulisan dari CDC yang digunakan sebagai dasar penulisan laporan.
Dina Kania dari WHO Perwakilan Indonesia menyebutkan agar mengikuti template terbaru dari CDC sehingga dapat diperbandingkan dengan negara-negara lain. “Penyusunan laporan ini tidak perlu lagi dilakukan dari awal karena sudah berproses dari tahun lalu. Begitu pula terkait kebijakannya karena beberapa bulan lalu telah dilakukan workshop analisis kebijakan. Hasil dari workshop tersebut bisa diadopsi dan kita pakai menjadi bagian dari buku laporan untuk bagian rekomendasi kebijakan, “tutur Dina.
Kolaborasi penyusunan laporan dengan membagi tugas yakni Tim Peneliti GATS 2021 dari BRIN melakukan penyusunan laporan seluruh topik yang dihasilkan dari data GATS tahun 2021. Tim BKPK melakukan penyusunan laporan beberapa topik perbandingan dari data GATS 2011 dengan 2021. masing-masing tim mengerjakan kemudian tahap selanjutnya dilakukan penggabungan dengan menambahkan komentar untuk keseluruhan laporan.
Direncanakan pada tanggal 26 Mei 2022 draft laporan hasil GATS 2021 tersebut akan disampaikan ke Anung Sugihantono selaku Ketua Tenaga Ahli BKPK sebelum disampaikan ke Presiden RI. (Penulis Andi Rahmawati/Editor Fachrudin Ali)
Jakarta– Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI melakukan persiapan pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Selama delapan hari kedepan, 18-25 Juli 2022, BKPK menyelenggarakan Workshop Pendamping Teknis Provinsi SSGI 2022. Workshop ini diikuti oleh pendamping teknis provinsi yang berjumlah 38 orang, wakil koordinator wilayah, dan tim pengajar.
Workshop pendamping teknis provinsi ini dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPK Rizka Andalucia. Dalam sambutannya, Rizka menuturkan SSGI merupakan survei skala nasional berbasis komunitas. Lebih lanjut Rizka menjelaskan SSGI dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan angka status gizi masyarakat Indonesia terutama balita untuk mendukung program prioritas pemerintah yaitu penurunan stunting.
“Stunting merupakan isu nasional yang sangat penting dan melibatkan lintas sektor. Stunting dan wasting juga masuk dalam 17 indikator sasaran pokok pembangunan kesehatan. Hasil SSGI diharapkan dapat menggambarkan capaian program khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak dalam memenuhi target RPJMN yaitu menurunkan angka stunting hingga 14 %.,” tutur Rizka.
Pada kesempatan ini Rizka menjelaskan workshop pendamping teknis provinsi atau MOT merupakan tingkatan pertama dari pelatihan berjenjang yang ada di SSGI 2022. Rizka berharap para peserta dapat menjalankan perannya sebagai pengajar di workshop pendamping teknis kabupaten/kota dengan maksimal dan survei ini menghasilkan data yang berkualitas.
“Data yang kita hasilkan bersama merupakan potret daerah. Data tersebut harus menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan pembangunan kesehatan di daerah terutama untuk penurunan angka stunting”, lanjut Rizka.
Menutup sambutannya, Rizka berpesan pelaksanaan SSGI 2022 tetap menerapkan protokol kesehatan. Ia meminta untuk waspada dan mencegah terjadinya penularan Covid-19.
Pertemuan dihadiri oleh para pemangku kebijakan, baik dari Kementerian Kesehatan dan dari berbagai lintas sektor, yaitu Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, dan Poltekkes se-Indonesia. (Penulis Dian Widiati)
Jakarta– Minggu, 3 Juli 2022 di Jakarta dilaksanakan acara Workshop Instrumen Pendampingan Implementasi Integrasi Pelayanan Primer di 9 Lokus Terpilih. Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam penyusunan analisis dan formulasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan primer sesuai konsep transformasi sistem kesehatan.
Konsep integrasi pelayanan primer dikembangkan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan koordinasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes RI) melalui Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan (Pusjak UK) sebagai pendamping dalam Uji Program (Pilot Project) Transformasi Layanan Kesehatan Primer Tahun 2022.
Acara di buka secara resmi oleh Kepala Pusat Pusjak UK Pretty Multihartina. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bisa merupakan tonggak sejarah terkait transformasi bidang kesehatan di Indonesia. Kegiatan ini untuk menyelesaikan atau memfinalkan instrumen monitoring evaluasi yang menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) dalam implementasi Pilot Project integrasi pelayanan primer. “Kegiatan ini juga untuk menyamakan persepsi pendamping tentang instrumen yang digunakan dalam pendampingan”, ujar Pretty.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pusjak UK menyatakan apresiasi dan menerima tugas yang diberikan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Direktorat Tata Kelola Masyarakat untuk menyampaikan pembaharuan program transformasi layanan primer dan rencana pilot project. Tugas yang diberikan kepada BKPK akan menjadi satu rangkaian tahapan proyek untuk monitoring dan evaluasi. Hasilnya nanti memberikan satu masukan program ini bisa dituangkan atau di implementasikan di 34 provinsi, dan kemungkinan 37 provinsi. “Satu hal lagi yang menjadi tantangan buat kita semua,” tegas Pretty.
Acara dilakukan secara hybrid selama 4 hari dimulai dari tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2022. Acara dihadiri secara luring maupun daring oleh para pakar/profesional, dari unit eselon II Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Sekretariat, Direktorat Pendayagunaan, dan Direktorat Perencanaan), Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, BKPK dan Balai/Loka Litbangkes.
Kegiatan ini adalah persamaan persepsi semua pendamping mengenai instrumen yang akan digunakan. Terkait dengan peran pendamping memang itu sangat kompleks, sebagai perencana, pengarah/leader, perancang instrumen, fasilitator, edukator, dan cukup dominan adalah sebagai observer.
Pendamping akan melakukan assesment awal, wawancara mendalam, FGD, dan mengumpulkan dokumen serta observasi kegiatan. Pendamping juga akan menilai pelaksanaan alur dari empat kluster yang dikembangkan, yaitu kluster Manajemen, kluster Ibu, anak dan Remaja, kluster Usia produktif dan lansia dan kluster Penanggulangan penularan penyakit.
Rima Damayanti dari Direktorat Tata Kelola Masyarakat selaku narasumber yang memaparkan materi dengan topik Integrasi Layanan Puskesmas dan Posyandu Prima mengungkapkan latar belakang kenapa harus ada penguatan pelayanan primer, karena sebagian besar kasus kematian yang terjadi di Indonesia merupakan kasus yang dapat dicegah atau dicegah sebagian.
Selama ini terlihat untuk beban penyakit ini berbeda pada setiap usia. Pendekatan pelayanan pada setiap kelompok usia tidak bisa disamakan. Jadi harus berfokus pada penyebab kematian ataupun penyebab kesakitan terbesar pada setiap kelompok usia ini, dan pelayanannya juga harus difokuskan kepada pada siklus hidup dan tidak hanya berbasis kepada program. “Kita harus melihat bagaimana kebutuhan dari setiap siklus kehidupan ini,” tutur Rima.
Selain itu juga rerata capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2021 sangat jauh dari 100%. Bisa dilihat bahwa untuk pelayanan paling tinggi cakupan hanya ada pada pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin, sementara pelayanan lain sangat rendah hampir dibawah 50%. Mungkin salah satunya adalah penyebab dari pandemi COVID-19 memberi dampak yang cukup signifikan terhadap cakupan. “Tetapi yang harus diperkuat adalah bagaimana pelayanan kesehatan primer ini dapat menyediakan pelayanan yang sesuai SPM bagi seluruh masyarakat,” jelasnya lebih lanjut.
Kemudian latar belakang untuk struktur dan jejaring pelayanan primer belum sepenuhnya terintegrasi antara lain karena masih ada kendala dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer itu sendiri, seperti SDM, sarana dan prasarana, peralatan dan BLHP. Program masih berjalan sendiri-sendiri. Sampai saat ini kadang-kadang masih belum terintegrasi serta belum adanya Lembaga Kemasyarakatan Desa, seperti Posyandu sebagai salah satu LKD yang ada di setiap desa,
Sebetulnya masyarakat bisa membentuk suatu posyandu sesuai kebutuhan masyarakat. Tetapi selain itu keberadaan posyandu cukup banyak dan bervariasi ada posyandu lansia, posyandu remaja, dan PTM. Kader yang berbeda, kapasitas dan pelatihan juga berbeda.
Jika hal ini tidak disatukan dalam hal pengawasan dan juga interaksi antara posyandu satu dengan yang lain tidak terlalu terlihat. Posyandu diharapkan bisa memberikan pelayanan yang terintegrasi yang sesuai dengan siklus kehidupan. Jadi semuanya bisa terlayani, dan gambaran posyandu itu bukan hanya satu pelayanan saja.
Untuk Konsep Integrasi Layanan Primer salah satunya adalah transformasi layanan primer yakni adanya inovasi, yang jika semua terpenuhi ini dapat memberikan pelayanan primer yang prima dan diupayakan mencegah kesakitan, meningkatkan promotif dan preventif, sehingga nanti untuk penyakit-penyakit yang ada dihilir bisa lebih terminimalisir, karena kita memiliki primary health care yang kuat.
Pencegahan primer, salah satunya adanya imunisasi. Imunisasi ini akan menjadi 14 antigen dan mencakup seluruh Indonesia. Pencegahan sekunder ada skrining 14 penyakit disetiap sasaran usia, dan skrining stunting dan juga antenatal care (ANC) yang baik. Pencegahan sekunder untuk skrining ini sedang diupayakan dapat dibiayai oleh JKN. Jika sudah masuk dalam JKN diharapkan cakupan skrining dapat meningkat, tidak hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melakukan skrining atau medical chek up, sehingga hal ini dapat dilakukan untuk meningkatkan SDM, obat–obatan, serta sarana dan prasarana. Untuk fokus dari transformasi dari pelayanan kesehatan primer ini adalah bahwa akan melihat siklus hidup itu sebagai platform atau fokus dari integrasi pelayanan kesehatan sekaligus sebagai penguatan promosi dan pencegahan.
Pendekatan layanan kesehatan melalui jaringan tingkat desa. Harapannya setiap desa ada akses terhadap fasilitas ataupun pelayanan kesehatan. Menteri Kesehatan menginformasikan ada sekitar 300.000 unit penyedia pelayanan kesehatan primer yang dapat dengan mudah di akses. Karena saat ini masih berfokus pada Puskesmas yang baru ada 10.292 untuk 270 jt penduduk Indonesia. Hal ini tidak bisa menjangkau masyarakat seluruhnya. Harus ada jaringan-jaringan pelayanan kesehatan di tingkat desa sampai tingkat dusun sehingga semua dapat terakomodir ataupun dapat memperluas akses pelayanan kesehatan.
Untuk memperkuat Pemantauan Wilayah Setempat (PWS), data akan dibuat secara digital. Jadi, ada pemantauan melalui dashboard untuk situasi kesehatan perdesa. Data kesehatan yang ada di wilayah puskesmas akan termonitor melalui dashboard PWS yang berguna untuk memberikan intervensi. Untuk langkah awal pilot ini, semua pelayanan akan terdata dan masuk melalui suatu sistem aplikasi yang terintegrasi, baik sistem yang di Puskesmas (dalam gedung), sistem yang ada di desa bahkan sampai di tingkat dusun, dan sampai ke kunjungan rumah (luar gedung). Semua data itu akan masuk, dan tercatat sebagai data dan akan dapat dilihat melalui dashboard sehingga itu mempermudahkan fungsi PWS di setiap wilayah. Harapannya status wilayah termonitor secara berkala.
Pembahasan materi instrumen dilaksanakan di hari kedua sampai dengan hari ketiga. Disela-sela paparan dan pembahasan materi instrumen, Trihono sebagai pakar sekaligus pembahas menyatakan transformasi yang sangat krusial adalah sistem informasi. Kalau sistem informasi sudah ada meskipun belum sempurna tidak apa-apa. Paling tidak yang prioritas itu sudah ada dan sangat membantu dalam pengelolaan. Kedua, kalau dilihat transformasinya secara makro jauh lebih biasanya, tapi skill masih kurang. “Untuk teman-teman daerah harus tahu betul, uji program ini seperti memperbaiki kapal yang sedang berlayar, memperbaiki hal-hal yang sudah ada dan berjalan,” ungkap Trihono.
Diakhir acara Chief Expert BKPK Anung Sugihantono memberikan arahan selama ini kerangka pikir Badan Litbangkes adalah hal yang benar, sebuah kerangka pikir yang scientific, yang semua pernyataan harus bisa dipertanggung jawabkan sampai dengan instrumen yang dibuat juga bisa dipertanggung jawabkan secara scientific, bukan sekedar aspek kebijakan.
Anung menjelaskan peran dari Provinsi ini akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang akan tertuang dalam sisi protokol pendampingan. Metode pendampingan adalah PAR maka semua tim harus mengerti dan mengetahui mulai dari konsep layanan yang ada mulai dari kluster 1 sampai 4 hingga posyandu prima yang ada di desa. Penting untuk mengetahui profil desa.
Tim harus satu suara, satu warna, saling mengisi, saling melengkapi jangan ada friksi di lapangan karena sekarang sudah menjadi satu kesatuan Kemenkes. (Penulis Yuliana)
Bogor — Setelah melewati beberapa rangkaian kegiatan dari mulai tahap persiapan hingga pelaksanaan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) mengadakan Workshop Enumerator dalam rangka Uji Coba Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 di Bogor (11-15 Juli 2022).
Pertemuan dibuka Sekretaris BKPK Nana Mulyana dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan Kota Bogor dan Kabupaten Serang, Direktur Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Jakarta II, Kepala Jurusan Gizi Poltekkes Jakarta II, Koordinator Manajemen Koordinator Wilayah (Korwil) 3 dan 4, Tim Teknis, Tim Manajemen Data, Pendamping Teknis Kota Bogor dan Kabupaten Serang, Koordinator Operasional Kota Bogor dan Kabupaten Serang, serta para enumerator Kota Bogor dan Kabupaten Serang.
“Tujuan pertemuan adalah untuk menyamakan persepsi instrumen yang digunakan pada SSGI Tahun 2022. Selain itu, kegiatan ini juga untuk melihat feasibilitas dari manajemen organisasi yang baru untuk dapat diaplikasikan di lapangan” ujar Tetra Fajarwati selaku tim teknis SSGI 2022. Pertemuan akan dilanjutkan dengan uji coba pengumpulan data di Kota Bogor dan Kabupaten Serang tambahnya.
Sekretaris BKPK, Nana Mulyana dalam sambutan dan arahannya menyampaikan bahwa tahun 2022 merupakan tahun proses transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes) menjadi BKPK. Tugas utama BKPK adalah mengawal semua kebijakan pembangunan kesehatan di level Nasional, Provinsi bahkan Kab/Kota. BKPK melakukan kajian-kajian yang mendukung kebijakan.
Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan mendapat mandat dari Menteri Kesehatan untuk melakukan SSGI. “Tahun ini SSGI dilaksanakan bersama-sama secara aktif dengan Poltekkes, tim teknisnya adalah Poltekkes Prodi Gizi yang ada di setiap provinsi,” demikian disampaikan Nana Mulyana.
Uji coba dilaksanakan di tiga lokasi yaitu Kota Bogor, Kab Bandung dan Kab. Serang, “Ini bukan uji coba instrumen tetapi uji coba operasional” tegas Nana. Nana berharap Dinas Kesehatan Kota Bogor dan Kab Serang berkenan memfasilitasi uji coba. Apabila ada hal-hal yang mungkin akan menjadi kendala saat pengumpulan data bisa di antisipasi. Pengumpulan data akan dilaksanakan pada bulan Agustus serentak di 514 Kab/Kota pada 34 Provinsi di Indonesia .
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Siti Robiah Mubarokah mewakili Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, dalam sambutannya menyampaikan bahwa situasi Covid-19 saat ini di Kota Bogor cukup melandai, terkendali, dalam empat minggu terakhir. Walaupun terkendali, namun mulai terjadi peningkatan kasus sehingga perlu diwaspadai. Dengan adanya kegiatan di lapangan, kiranya tetap menjaga protokol kesehatan untuk keselamatan bersama.
“Terima kasih kepada BKPK yang telah menyelenggarakan kegiatan SSGI. Ini adalah yang dinanti-nanti oleh seluruh Kab/Kota, karena selalu menantikan berapa angka status gizi khususnya untuk stunting, karena stunting sekarang menjadi tren di Nasional dan masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia termasuk di Jawa Barat, Kota Bogor dan Kab Serang,” ujarnya.
Siti Robiah menambahkan stunting saat ini menjadi program prioritas Nasional. Semua Kab/Kota melaksanakan berbagai aksi konvergensi penurunan stunting. Aksi ketujuh konvergensi adalah pengukuran dan publikasi. “Untuk publikasi kita perlu data-data. Data yang bisa kita sampaikan bagaimana situasi status gizi saat ini dimasyarakat ? Berapa angka stunting setiap tahunnya? Mudah-mudahan di tahun 2022 ini bisa menurunkan angka stunting di Jawa Barat dan datanya dapat diperoleh dari hasil SSGI” pungkas Siti.
Jakarta– Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) Rizka Andalucia melakukan peninjauan lapangan kegiatan pengumpulan data serosurvei di Kecamatan Setiabudi Provinsi DKI Jakarta, Selasa (5/7).
Dalam sambutannya, Plt. Kepala BKPK menjelaskan kegiatan pengumpulan data serosurvei Covid-19 berbasis komunitas merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan di 34 provinsi dan 100 Kabupaten/kota. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil sampel yang representatif seluruh Indonesia untuk menggambarkan kondisi antibodi atau imunitas dari masyarakat baik dari hasil vaksinasi maupun dari kekebalan alamiah yang didapat.
Menurut Rizka kegiatan ini sangat berarti dalam menyusun kebijakan di bidang kesehatan. Adanya partisipasi masyarakat, perangkat pemerintah daerah dari mulai kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi menunjukkan adanya kerjasama yang baik dalam mengatasi pandemi ini.
Jika diingat awal pandemi Covid-19, bila Kemenkes tidak didukung oleh perangkat pemerintah yang lain dari tingkat terendah di masyarakat hingga tertinggi tentunya penanganan pandemi ini tidak akan berhasil. “Termasuk kerjasama dengan TNI/Polri dan aparatur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ikut turun tangan menangani pandemi ini, khususnya dalam pelaksanaan vaksinasi”, jelas Rizka
Pelaksanaan serosurvei merupakan salah satu rangkaian program penanganan pandemi Covid-19. Hasil yang diperoleh berupa status kekebalan atau antibodi masyarakat Indonesia.
Dalam kesempatan ini, Plt. Kepala BKPK mengatakan pelaksanaan serosurvei ini ketiga dilakukan. “Harapannya dari hasil serosurvei ini dapat diketahui kekebalan penduduk Indonesia masih tinggi”, ujar Rizka.
Hadir dalam acara ini Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SKK dan SDK) BKPK Kemenkes RI Wirabrata, Lurah Karet Kuningan Istambul Afrikana, Kepala Puskesmas Kecamatan Setiabudi, Kepala Puskesmas Kelurahan Karet Kuningan, perwakilan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan dan Tim Teknis serosurvei dari Pusjak SKK dan SDK BKPK Kemenkes.
Dalam laporannya, Wirabrata mengungkapkan pengumpulan data serosurvei dilakukan secara serentak dalam waktu kurang lebih 2 minggu. “Masing-masing responden di kabupaten/kota kurang lebih ada 100 responden”, jelasnya.
Menurut Wirabrata diharapkan di awal Agustus sampel data responden terkumpul sebanyak 20.501 responden di seluruh Indonesia. Serosurvei ini juga melibatkan 8 jejaring laboratorium Pusjak SKK dan SDK BKPK Kemenkes. Jika data responden selesai diperiksa, akan kelihatan titer antibodi masyarakat Indonesia. “Selanjutnya, akan dirumuskan kebijakan apa yang paling tepat untuk status pandemi berikutnya”, ungkap Wirabrata.
Lurah Karet Kuningan Istambul Afrikana berterimakasih warganya dipilih menjadi responden.. “Kami dari Kelurahan Karet Kuningan siap selalu membantu, mendukung dan mengajak warga untuk hadir dan berkontribusi untuk menjadikan Indonesia sehat”, tegasnya.
Serosurvei ini dilakukan untuk mengetahui perubahan status imunitas masyarakat terhadap virus SARS-CoV2. Saat ini, Kemenkes bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) melakukan serosurvei antibodi SARS-CoV2 yang ketiga. Serosurvei ini akan digunakan Kemenkes sebagai dasar penanggulangan COVID-19 dan program vaksinasi booster selanjutnya. (Penulis Fachrudin Ali/Editor Nelly Puspandari)
