Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) saat ini sedang melakukan transformasi pembangunan kesehatan dengan 6 pilar transformasi kesehatan. Keenam pilar itu yakni transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya manusia kesehatan, serta transformasi teknologi kesehatan. Untuk itu dalam arahannya di kegiatan Bimbingan Teknis Bagi Calon Pejabat Fungsional Pranata Humas (JF Prahum) dan Pemangku JF Prahum di Jakarta (8/6) Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes RI Nana Mulyana berharap Prahum dapat menggaungkan keenam pilar ini.

Kemenkes saat ini telah melakukan perubahan dan penataan unit kerja. Salah satunya dibentuknya BKPK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 dengan tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. Untuk itu Nana menegaskan Prahum Selaku corong harus memperoleh informasi terkini situasi dan kondisi organisasi Kemenkes. Khususnya, yang terjadi dengan transformasi kelembagaan.

Dalam kesempatan itu, Nana menjelaskan peran dan fungsi krusial Prahum agar mengkomunikasikan peran dan tugas BKPK kepada pemangku kepentingan. “Lakukan ekspose agar BKPK dikenal di unit eselon 1 dan diluar Kemenkes”, ujar Nana. Hal yang perlu dilakukan dengan mengidentifikasi sejauhmana masyarakat awam tahu tentang BKPK.

Kedepan, Prahum harus mengetahui informasi terlebih dahulu. Humas harus seperti inteligen. Prahum harus mencari informasi terkini. “Harus tahu positioning lembaga BKPK selanjutnya harus mengetahui dan menyusun strategi komunikasi yang tepat”, lanjut Nana.

Bekerjalah secara proaktif dan sesekali dalam bekerja menggunakan teropong atau sudut pandang orang lain. Menurut Nana hal ini akan menjadikan lebih bijak dan tidak akan menjadi manusia yang arogan.

Dalam laporannya Dini Yulianti selaku Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat BKPK menyampaikan kegiatan bimbingan teknis ini sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi JF Prahum untuk melaksanakan perannya sebagai pelayan informasi dan kehumasan serta menambah wawasan terkait jenjang karir jabatannya.

Acara ini dihelat 3 hari dari 8 hingga 10 Juni 2022 menghadirkan narasumber dari Media Indonesia, Ikatan Pranata Humas (Iprahumas), dan Meta Indonesia (Instagram dan facebook), pakar strategi komunikasi dan podcast. Selain itu hadir Tim Penilai JF Prahum Kemenkes yang akan menerangkan butir kerja dan penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK). Acara diikuti Prahum BKPK di pusat maupun daerah secara luring dan daring.

Narasumber dari Media Indonesia Eko Suprihatno (8/6) menjelaskan struktur penulisan berita terdiri dari judul, lead, angle atu sudut pandang, dan body tulisan. Menurut Eko informasi belum termasuk karya jurnalistik. Pasalnya, setiap karya jurnalistik harus melalui lima tahapan.

Eko juga menjelaskan artikel merupakan karya jurnalistik yang sepenuhnya berisi pikiran, pendapat, sikap, argumentasi penulisnya. Bila ada data atau fakta, itu semua berfungsi sebagai pendukung. Selin itu menulis itu ibarat naik sepeda, tidak ada teorinya. Menurut Eko lakukan 3 M.”Menulis, Menulis, Menulis”, sarannya.

Dalam kesempatan yang sama Thoriq Ramadani selaku ketua Umum Iprahumas menjelaskan untuk menjadi humas tak memandang apa background dari pendidikan seseorang, namun dengan pendidikan yang sesuai dan pengalaman serta kompetensi mumpuni akan menjadi nilai tambah. “Humas harus serba bisa”, ungkap Thoriq.

Prahum harus menjadi humas bintang lima. Humas yang bergerak cepat, valid, dan terkonfirmasi. Prahum harus menjaga hubunngan baik, aktif berorganisasi, terus belajar. “Ikut kompetisi”, jelasnya lebih lanjut.

Emilia Bassar (Kamis, 9/6) sebagai pakar strategi komunikasi menerangkan untuk menyusun strategi advokasi terlebih dahulu mendefinisikan problem yang hendak diangkat. Selanjutnya, identifikasi dan mengetahui solusi kebijakan mana yang hendak diadvokasikan dan diubah. Ketahui juga sasaran advokasi yang yang menjadi target dan mitra yang bisa diajak aliansi dan kerjasama. Kemudian tentukan aksi advokasi yang dipakai untuk mempengaruhi target yang akan dipengaruhi. Jangan lupakan proses mengukur dan mengevaluasi kegiatan advokasi yang dilakukan.

(Penulis Fachrudin Ali Ahmad)

Jakarta – Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada semua aspek kehidupan. Salah satunya pada Status Gizi Indonesia. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) gelar Sosialisasi Survei Kesehatan Nasional Tahun 2022 : Survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Sero-Survei Antibodi COVID-19 di Gedung Pelayanan Publik BKPK Kemenkes, Rabu (8/6/2022). Acara digelar secara daring dan luring.

Pertemuan dibuka Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKPK Kunta Wibawa Dasa Nugraha dan dihadiri Sekretaris BKPK Nana Mulyana,  Deputi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto, Kepala Pusat Kebijakan (Pusjak) Upaya Kesehatan Pretty Multihartina, Kepala Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan I Gede Made Wirabrata,  Unit Utama dilingkungan Kemenkes, perwakilan dari lintas sektor, Direktur Poltekkes dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di 34 Provinsi di Indonesia.

Angka stunting saat ini masih menyentuh angka 24% ditahun 2021. Hal ini masih menjadi perhatian khusus karena cukup jauh dari target angka prevalensi stunting tahun 2024  sebesar 14%. Inilah yang menjadi dasar dilaksanakannya kembali Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) di 2022. Selain untuk meningkatkan kualitas kesehatan, namun juga menjadi acuan bagi Kementerian Keuangan dalam upaya pengendalian anggaran di daerah.

“Ini menjadi saat yang pas untuk bekerja sama dan juga melihat siapa sebenarnya stunting dan bagaimana nanti kita bisa melakukan intervensi sesuai target” ujar Kunta. Plt BKPK yang juga Sekretaris Jenderal Kemenkes menambahkan kondisi COVID-19 sudah mulai terkendali. Tercatat 61% penduduk telah mendapat vaksinasi dosis lengkap.

Sero-survei antibodi COVID-19 merupakan kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia yang bertujuan mengetahui perubahan kadar antibodi SARS-CoV2. Kunta mengajak seluruh pihak terkait untuk dapat mendukung, bekerja sama, dan memahami bersama akan pentingnya survei ini guna menjadi dasar pembuatan kebijakan terkait peningkatan kualitas kesehatan Indonesia. “Mari kita tingkatkan harmonisasi kerja kita dan berkomitmen untuk melaksanakannya, agar tujuan kebijakan pembangunan kesehatan kita capai bersama”, ajaknya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusjak Upaya Kesehatan memaparkan hasil survei SSGI tahun 2021 dan rencana kegiatan tahun 2022. Pada Juni ini, sosialisasi dilakukan sebagai pembuka dari segala rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan hingga akhir 2022.

Agus Suprapto selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK berpesan sangat penting untuk bisa mengatasi stunting. Harapannya, dapat merangsang daerah bisa melakukan perbaikan. Kemenko PMK akan terus memonitor pelaksanaan survei ini karena menjadi bahan utama dari kegiatan monitoring dan evaluasi dengan Presiden.

Agus Triwinarto selaku Ketua Pelaksana SSGI 2022 menambahkan validitas data sudah disesuaikan dengan sebaik mungkin. Penguatan data akan terus ditingkatkan sehingga data yang dihasilkan berkualitas, baik dari sisi SDM maupun alat yang akurat dan presisi. Diharapkan akan ada strategi yang terbaik untuk mencapai kualitas data yang dihasilkan. Data akan disampaikan di dinkes Kab/Kota dan dianalisis dengan Poltekkes di provinsi sehingga dapat langsung diketahui determinannya terkait indikator sensitif.

I Gede Made Wirabrata selaku Kepala Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan menjelaskan Sero-Survei Antibodi COVID-19 tahun 2022 ini merupakan Serosurvei ke-3 yang akan dilaksanakan pada Juni hingga Juli 2022 dengan total sampel 20.501 di 100 Kab/Kota dari 34 provinsi. Dengan dilakukannya serosurvei ini, diharapkan dapat menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan pengendalian COVID-19 dan vaksinasi booster yang dapat diimplementasikan di Indonesia. (Penulis Salisa Kurnia Sari/Penyunting Eni Yuwarni)

Anung Sugihantono Chief Expert Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) menyampaikan besarnya harapan pimpinan Kemenkes RI akan peran BKPK sebagai unit yang berperan sebagai pusat pemikiran saat menyampaikan arahan dalam acara Rapat Koordinasi Staf (Rakorstaf) yang dihadiri seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat BKPK, Selasa (7/6/2022). Dalam kesempatan itu, Anung berharap semua yang di BKPK dituntut berfikir kritis dan komprehensif.

Tentunya hal ini membutuhkan perubahan-perubahan yang mendasar. “Yang tadinya pelayanan administrasi saja sekarang menjadi pelayanan administrasi dan pelayanan manajerial untuk mengontrol, melihat, mengamati, dan terus mengawal hal-hal yang menjadi isu nasional, isu pembangunan kesehatan, dan isu terkait pelayanan atau upaya kesehatan dan isu lain yang terkait dengan kesehatan. “Ini yang harus disesuaikan dengan tatanan yang benar dan lebih konkrit”, ungkap Anung.

Menurut Anung saat ini telah dilakukan transformasi di bidang kesehatan. Salah satunya berubahnya Badan Litbang Kesehatan menjadi BKPK. Tentunya transformasi ini harus disyukuri. Tidak saja dari rasa syukur setelah melewati masa pandemi Covid-19, namun harus disikapi dengan perlunya melakukan perubahan. Perubahan yang tidak hanya terhadap pola pikir, tetapi juga terhadap pola sikap dan pola tindak. “Transformasi tidak bisa di tolak. Tetapi pegawai yang harus menyesuaikan”, lanjut Anung.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris BKPK Nana Mulyana menyampaikan pertemuan bertajuk Rakorstaf yang dihadiri seluruh pegawai Sekretariat BKPK merupakan media silaturahmi dan pertemuan pertama yang dilakukan secara luring setelah melalui masa pandemi Covid-19. Pertemuan ini selanjutnya bisa dilakukan tiap bulan atau minimal 2-3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi.

Nana mengungkapkan setiap pegawai harus memiliki komitmen untuk melakukan pekerjaan bersama. Selain itu harus merubah pola pikir. “Sekarang pegawai juga harus proaktif”, tegas Nana.

Nana menyampaikan jam kerja pegawai sudah seratus persen bekerja di kantor. Harapannya, pegawai tetap menjaga protokol kesehatan. Waktu kerja juga dioptimalkan sebaik-baiknya.

Dini Yulianti sebagai Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya manusia (OSDM) Sekretariat BKPK dalam acara ini menjelaskan Ketua Tim Kerja melaksanakan penugasan sesuai dengan subtansi bidang yang telah ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/2/2301/2022 tentang Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Sekretariat BKPK.

Sementara PNS yang mendapat penugasan sebagai Penanggung Jawab kelompok subtansi memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja lainnya, melakukan pembagian peran dan tugas anggota kelompok substansi serta mengkoordinir penyiapan bahan subtansi. Selain itu, melaporkan kepada Ketua Tim Kerja yang menjadi penanggungjawab substansi kegiatan dan atasan langsungnya

(Penulis Fachrudin Ali Ahmad)

Jakarta – Chief Expert Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) Anung Sugihantono mengatakan Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (KEPPKN) dan Material Transfer Agreement (MTA) akan terus diperlukan dan dibutuhkan dalam rangka mengawal transformasi Kesehatan, Kamis (2/6/2022).

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala BKPK, Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyampaikan BKPK diharapkan melakukan koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan riset Kesehatan baik dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), lembaga penelitian, laboratorium Kesehatan. Lebih lanjut Kunta berharap sinergitas ini dapat mempererat jejaring pelaksana riset di seluruh Indonesia dalam pemanfaatan data dan informasi. Hal itu disampaikan Kunta saat memberikan sambutan dan arahan acara Sosialisasi MTA dan KEPPKN di Jakarta (Kamis, 2/6/2022).

Acara ini digelar untuk memperoleh pemahaman yang sama dalam melaksanakan sinergitas BKPK dengan tim KEPPKN dan MTA dalam mengawal kualitas riset Kesehatan. Sosialisasi KEPPKN dan MTA disampaikan Wakil Ketua KEPPKN, Ondri Dwi Sampurno dan Ketua Tim MTA, Prof. Herkutanto.

Sekretaris BKPK Nana Mulyana dalam laporannya mengungkapkan penetapan kebijakan reorganisasi turut berdampak pada lembaga dengan fungsi penelitian dan pengembangan kesehatan di Kementerian Kesehatan diantaranya KEPPKN dan Tim MTA. “KEPPKN dan MTA masih perlu dikawal oleh Kemenkes untuk mendukung kualitas pelayanan Kesehatan di Indonesia” lanjut Nana.

Anung turut merespon kejelasan tentang permasalahan alih material ini sangat ditunggu karena banyak sekali permintaan dari institusi yang mengirimkan spesimen untuk ke luar negeri atau kepentingan lain. “Isu sensitifnya adalah tentang perlindungan terhadap seluruh kekayaan hayati yang kita miliki”, tutur Anung.

Lebih lanjut Anung menyampaikan ada dua isu yang harus segera diputuskan. Pertama, yaitu channel atau unit utama mana yang akan dijadikan pintu masuk tatanan administrasi KEPPKN dan MTA. Dalam konteks regulasi, BKPK tidak lagi melakukan kegiatan penelitian. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, secara eksplisit juga tidak tertulis ruang lingkup yang masih bisa dipakai untuk tatanan administrasi dari KPPKN dan MTA. Namun, BKPK akan tetap mengampu karena secara administrasi dan sumber Daya tidak ada persoalan.”Hanya perlu keputusan konkret dari pimpinan mengingat dua lembaga ini dibentuk berdasar Keputusan Menkes”, jelas Anung.

Kedua, operasionalisasi kegiatan KEPPKN dan MTA dalam berbagai hal, khususnya akreditasi. Dua aspek ini jika pengampuan masih di Kemenkes melalui BKPK, maka standardisasi dalam proses merupakan hal yang sangat penting dan mendasar. Mekanisme kerja harus di sinkronkan dan dimaksimalkan dengan perspektif pelayanan kepada masyarakat sehingga setiap permohonan harus segera ditelaah dan direspon. Anung meyakini kolaborasi dan support akan terus dilakukan untuk saat ini dan kedepan.

Dalam kesempatan sosialisasi ini dihasilkan kesimpulan bahwa hasil penelitian yang telah di kaji etik oleh KEPK merupakan bagian dari pelayanan publik. Hasilnya dapat dimanfaatkan oleh BKPK untuk menyusun rekomendasi kebijakan. Selanjutnya, rekomendasi yang dikeluarkan Tim MTA bisa menjadi bahan kajian yang dilakukan Pusat Kebijakan di lingkungan BKPK.

(Penulis: Nisa Fitriyani/ Editor Fachrudin Ali)

Jakarta – Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono secara resmi meluncurkan hasil Survei Global Penggunaan Tembakau/Global Adult Tobacco Survey (GATS) di Indonesia tahun 2021 yang bertepatan dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS), di Gedung Adhyatma Kementerian Kesehatan, Selasa (31/5/2022).

Survei ini merupakan kerja sama antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang saat ini bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan World Health Organization (WHO) dan US– Center for Disease Control and Prevention (CDC).

GATS pernah dilaksanakan pertama kali pada tahun 2011 dan dilakukan kembali pada tahun 2021 untuk mengetahui tentang kebiasaan merokok pada masyarakat. Berdasarkan data GATS dalam sepuluh tahun terakhir, meski tidak signifikan, terjadi penurunan angka prevalensi merokok sebesar 1,6%. Namun terjadi pengingkatan pada jumlah perokok dewasa, yaitu 60,3 juta pada 2011 menjadi 69,1 juta pada 2021.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Maria Endang Sumiwi dalam laporannya menyebutkan temuan yang dihasilkan GATS 2021 diantaranya sebanyak 34,5% atau kurang lebih 70 juta penduduk menggunakan tembakau yang sebagian besar laki-laki. Sebanyak 68,9 juta orang dewasa menghisap tembakau dan 6,2 juta orang merupakan pengguna rokok elektronik.

Selain itu menurut Dirjen Kesmas sebanyak 121,6 juta orang terpapar asap rokok di rumah dan 20,3 juta terpapar di tempat kerja. Pengeluaran untuk rokok rerata Rp. 382.000/bulan.

Dante Arahkan Tindak Lanjut Survei GATS

Terkait hasil survei ini, Dante mengarahkan agar semua pihak dapat menindaklanjuti survei GATS dengan empat cara, yaitu:

Pertama, melaksanakan kebijakan program yang dapat mengurangi paparan iklan tembakau di media cetak, elektronik, dan media sosial. Menurutnya, ini tugas yang terlihat mudah tetapi sangat sulit untuk dikerjakan, namun dapat dikerjakan secara bersama-sama.

Kedua, para perokok yang terdata dalam survei GATS atau survei lain, atau yang belum terdata perlu dipastikan mendapat ajakan berhenti merokok baik melalui layanan quickline Kementerian Kesehatan ataupun layanan lainnya.

Ketiga, gunakan media sosial dan ajak para influencer untuk mempromosikan dampak buruk merokok serta layanan berhenti merokok. Sehingga upaya yang dilakukan tidak berjalan secara ekslusif, melainkan inklusif melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada.

Keempat, bersama mengawal peningkatan jumlah peraturan kawasan tanpa rokok di lingkungan tempat tinggal, perkantoran, dan sarana publik lainnya. Dante menyebutkan empat hal di atas cukup konkret untuk melengkapi strategi pengendalian tembakau yang ada. Dante berpesan agar GATS ke depannya tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk survei, tetapi harus dibuat dalam bentuk data individu yang terintegrasi di data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN ) atau satu data kesehatan yang dirancang untuk seluruh penduduk.

*(Penulis Ripsidasiona/Penyunting Fachrudin Ali)

Jakarta – Jumlah perokok dewasa di Indonesia mengalami peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021 yang diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terjadi penambahan jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8 juta orang, yaitu dari 60,3 juta pada 2011 menjadi 69,1 juta perokok pada 2021. Meskipun prevalensi merokok di Indonesia mengalami penurunan dari 1,8% menjadi 1,6%.

“Ini adalah tantangan yang penting bagi kita semua untuk melakukan upaya-upaya dalam penghentian merokok,” ungkap Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono saat peluncuran hasil data GATS 2021 di Gedung Adhyatma, Kemenkes RI, Selasa (31/5/2022).

Dante mengungkapkan secara sosial ekonomi angka yang digunakan untuk belanja rumah tangga rokok lebih tinggi daripada angka yang digunakan untuk belanja makanan bergizi. Data GATS 2021 mencatat jumlah bulanan rata-rata untuk rokok adalah Rp. 382.091,72.  “Ini juga sebuah tantangan secara sosial ekonomi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar hal itu tidak terjadi,” ujarnya.

Jakarta – Jumlah perokok dewasa di Indonesia mengalami peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021 yang diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terjadi penambahan jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8 juta orang, yaitu dari 60,3 juta pada 2011 menjadi 69,1 juta perokok pada 2021. Meskipun prevalensi merokok di Indonesia mengalami penurunan dari 1,8% menjadi 1,6%.

“Ini adalah tantangan yang penting bagi kita semua untuk melakukan upaya-upaya dalam penghentian merokok,” ungkap Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono saat peluncuran hasil data GATS 2021 di Gedung Adhyatma, Kemenkes RI, Selasa (31/5/2022).

Dante mengungkapkan secara sosial ekonomi angka yang digunakan untuk belanja rumah tangga rokok lebih tinggi daripada angka yang digunakan untuk belanja makanan bergizi. Data GATS 2021 mencatat jumlah bulanan rata-rata untuk rokok adalah Rp. 382.091,72.  “Ini juga sebuah tantangan secara sosial ekonomi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar hal itu tidak terjadi,” ujarnya.

Lebih lanjut Dante menyebutkan terpenting angka promosi untuk merokok ini semakin meningkat baik melalui media sosial, elektronik, maupun media promosi lainnya. “Yang paling signifikan adalah peningkatan melalui media internet dimana tahun 2011 iklan di internet hanya sekitar 1,9%. Naik sepuluh kali lipat menjadi 21,4% tahun 2021,” tegas Dante.

Wamen mengatakan tantangan semua pihak untuk melakukan berbagai macam konsep strategi agar rokok menjadi salah satu elemen yang harus dibangun edukasinya. “Karena itu saya mengharapkan beberapa hal yang harus kita perbaiki sama-sama,” ungkapnya lebih jauh.

Wamen mengajak media dapat turut berperan untuk menggaungkan kepada anak muda bahwa merokok itu bukan sesuatu yang baik dan akan mengganggu kesehatan saat usia lanjut. Komplikasi bahaya rokok akan membawa implikasi pada pembiayaan jangka panjang. Hal ini disebabkan risiko berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung, pembuluh darah, dan kanker dapat meningkat setelah penggunaan rokok dalam waktu panjang.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Maria Endang Sumiwi menyatakan salah satu temuan yang baik dari survei GATS 2021 adalah 2/3 dari perokok ingin berhenti. Terkait hal itu Maria mengungkapkan Kemenkes telah menyediakan layanan untuk berhenti merokok di fasilitas kesehatan. Representatif WHO Indonesia N. Paranietharan berharap pemerintah Indonesia dapat berperan dalam penurunan prevalensi penggunaan tembakau di dunia. Khususnya, untuk mencapai target SDGs mengurangi prevalensi penggunaan tembakau sebanyak 40% di tahun 2030.

*(Penulis Ripsidasiona/Penyunting Fachrudin Ali Ahmad)

Lebih lanjut Dante menyebutkan terpenting angka promosi untuk merokok ini semakin meningkat baik melalui media sosial, elektronik, maupun media promosi lainnya. “Yang paling signifikan adalah peningkatan melalui media internet dimana tahun 2011 iklan di internet hanya sekitar 1,9%. Naik sepuluh kali lipat menjadi 21,4% tahun 2021,” tegas Dante.

Wamen mengatakan tantangan semua pihak untuk melakukan berbagai macam konsep strategi agar rokok menjadi salah satu elemen yang harus dibangun edukasinya. “Karena itu saya mengharapkan beberapa hal yang harus kita perbaiki sama-sama,” ungkapnya lebih jauh.

Wamen mengajak media dapat turut berperan untuk menggaungkan kepada anak muda bahwa merokok itu bukan sesuatu yang baik dan akan mengganggu kesehatan saat usia lanjut. Komplikasi bahaya rokok akan membawa implikasi pada pembiayaan jangka panjang. Hal ini disebabkan risiko berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung, pembuluh darah, dan kanker dapat meningkat setelah penggunaan rokok dalam waktu panjang.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Maria Endang Sumiwi menyatakan salah satu temuan yang baik dari survei GATS 2021 adalah 2/3 dari perokok ingin berhenti. Terkait hal itu Maria mengungkapkan Kemenkes telah menyediakan layanan untuk berhenti merokok di fasilitas kesehatan. Representatif WHO Indonesia N. Paranietharan berharap pemerintah Indonesia dapat berperan dalam penurunan prevalensi penggunaan tembakau di dunia. Khususnya, untuk mencapai target SDGs mengurangi prevalensi penggunaan tembakau sebanyak 40% di tahun 2030.

*(Penulis Ripsidasiona/Penyunting Fachrudin Ali Ahmad)

Jakarta – Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Nana Mulyana melantik enam pejabat fungsional perencana dan mengambil sumpah 19 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BKPK pada Senin, 30 Mei 2022. Dalam sambutannya Nana menyampaikan bahwa BKPK adalah institusi hasil transformasi dari Badan Litbangkes. Menurut Nana pejabat fungsional yang ada dilingkungan internal BKPK adalah pejabat fungsional yang dibutuhkan dalam pelaksanaan organisasi BKPK.

“Sebagai think thank-nya Kementerian Kesehatan, BKPK memiliki enam tugas dan fungsi. Yang paling krusial ada tiga, yang pertama adalah bagaimana BKPK harus melakukan analisis dan mengawal rekomendasi kebijakan. Yang kedua BKPK harus melakukan sinergi dan integrasi dalam pencapaian pembangunan kesehatan, dan yang ketiga melakukan evaluasi pembangunan kesehatan,” tutur Nana.

Lebih lanjut Nana menjelaskan bahwa selain tugas yang termaktub dalam Permenkes Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, ada beberapa tugas yang melekat di masing-masing Pusat Kebijakan. “Di Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan ada tugas tambahan dari Menteri Kesehatan untuk mengawal studi atau riset kesehatan dan mengoordinasikan uji vaksin. Sementara di Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan sumber Daya Kesehatan mengawal laboratorium dalam masa transisi; Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan mengawal pembiayaan dan jaminan kesehatan; dan Pusat Kebijakan Kesehatan dan Teknologi Kesehatan mengawal kerjasama luarnegeri ,” jelas Nana.

Pada akhir sambutannya, Nana menyampaikan harapannya kepada para pejabat fungsional yang dilantik dan PNS yang diambil sumpah untuk mempelajari tugas dan fungsi masing-masing Pusat Kebijakan. Nana juga berpesan untuk para pejabat fungsional dan PNS untuk menyinergikan indikator kinerja individu dengan indikator kinerja organisasi yang tertuang dalam Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Berikut adalah daftar nama pejabat fungsional yang dilantik dan diambil sumpah:

1. Agnes Putri Apriliani, S.Si, M.E sebagai Perencana
2. Ervina Agustin Rantauwati, S.A.B sebagai Perencana
3. Frita Ramdaniar,S.I.Kom, MAP sebagai Perencana
4. Syofa Nur Akperawati, SE sebagai Perencana
5. Audra Heningtyas, SKM, MKM sebagai Perencana
6. Tinton Mohammad Akbar, S.IP, MKM sebagai Perencana
7. Ni Kadek Krisma Agneswari, A.Md.
8. Afrida Hayati Ritonga, S.A.P.
9. Elfys Ferdynan, S.Si.
10. Raras Anasi, S.Stat.
11. Ely Hujjatul Fikriyah, S.Stat.
12. Afifah Nsyahta Dila, M.P.H.
13. Ana Farida, S.KM.
14. Rahmi Amelia, S.Si.
15. Aprilia Safrida Putry, S.E.
16. Muhammad Arif Mustofa, SE.
17. Putri Widya Astuti, A.Md.AK.
18. Ahmad Khumaidi Annaja, S.Si.
19. Fraschiska Rizky Restuningtyas, S.Stat.
20. Kristiana Yunitaningtyas, S.Si.
21. Siswa Puput Pamungkas, A.Md.
22. Putri Novianti, S.Stat.
23. Willy Kurniadi, A.Md.
24. Herianti, S.Si.
25. Anggrini Siringoringo, S.Kom.

*(Penulis berita:Dian Widiati)