Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 96 Tahun 2024 yang dihadiri oleh para pejabat dan pegawai Kemenkes di Lapangan Upacara Kemenkes, Jalan Rasuna Said, Jakarta (28/10).
Bertindak selaku Inspektur Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2024, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, memimpin upacara dan membacakan pidato sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
“Momentum peringatan hari Sumpah Pemuda tahun 2024 ini mengangkat tema Maju Bersama Indonesia Raya. Tema ini menyampaikan pesan kepada kita semua, untuk meningkatkan dan memajukan berbagai elemen pelayanan kepemudaan hingga mencapai kondisi Indonesia yang raya, Indonesia yang besar, Indonesia yang sejahtera.” ucap Budi yang belum lama dilantik kembali menjabat Menteri Kesehatan.
Momentum ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada agenda-agenda pengembangan kepemudaan sebagai bagian penting dalam pembangunan Indonesia, baik dalam posisi pemuda sebagai subjek maupun objek pembangunan.
Sebagai subjek pembangunan, sebagian pemuda Indonesia telah memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam beragam sektor Pembangunan Nasional bahkan pada agenda SDGs (Sustainable Development Goals) Perserikatan Bangsa Bangsa yang merupakan agenda global.
Hasil pencapaian hal ini dapat ditemukenali dari capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada tahun 2024 sebesar 56,33 persen, dengan rincian capaian domain Pendidikan sebesar 70,00 persen, domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 65,00 persen, domain gender dan diskriminasi sebesar 53,33 persen. Sementara itu domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 45,00 dan domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 43,33 persen.
“Harapan kepada pemuda untuk lebih berperan dalam Pembangunan Nasional Indonesia adalah tepat adanya, karena pada hakikatnya pemuda adalah pemilik masa depan,” lanjut Budi.
Di akhir sambutan, apresiasi diberikan kepada para pemuda bangsa yang telah berkontribusi dalam berbagai bidang Pembangunan Nasional
“Kami juga memberikan terima kasih dan penghargaan atas prestasi kontribusi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda Indonesia dalam berbagai bidang Pembangunan. Indonesia yang raya dan sejahtera memanggil partisipasi dan perjuangan pemuda Indonesia” tutup Budi mengakhiri pembacaan sambutan.
Pada upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda bertindak sebagai Petugas Upacara adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. (Penulis: Ahdiyat/Edit Timker HDI)
Jakarta– Kementerian Kesehatan resmi meluncurkan Proses Bisnis Health Technology Assessment (HTA) Satu Pintu Satu Standar pada Jumat (18/10) di Jakarta. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Kesehatan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan (Dirjen Farmalkes) dan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK). Acara yang bertempat di Ruang Siwabessy Kementerian Kesehatan ini mengundang Industri Farmasi, Organisasi Rumah Sakit, Organisasi Profesi Kesehatan, Organisasi Pasien, serta Akademisi selaku stakeholder dari Kementerian Kesehatan.
Penilaian Teknologi Kesehatan atau HTA adalah pendekatan saintifik yang digunakan untuk membantu Kementerian Kesehatan dalam pengambilan keputusan mengenai adopsi teknologi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). HTA dilakukan sebagai salah satu upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan komitmen meningkatkan akses masyarakat terhadap obat dan teknologi medis yang aman, efektif, dan efisien.
Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sesaat setelah seremoni peluncuran. Menurutnya layanan kesehatan adalah prioritas utama bagi masyarakat Indonesia. Karena itu Kementerian Kesehatan terus berupaya meningkatkan layanan kesehatan melalui 6 pilar Transformasi Kesehatan.
“Untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses ke produk kesehatan dengan kualitas yang bagus, harga terjangkau dan bisa dibayarkan lewat JKN. Itu sebabnya kita membentuk HTA. HTA telah menjadi bagian integral dari Transformasi Kesehatan, dimana setiap rekomendasi teknologi kesehatan akan berdasarkan bukti yang kuat, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat,” ujar Menkes Budi.
Dijelaskan Menkes Budi melalui HTA diharapkan pengambilan keputusan pemilihan teknologi medis berupa obat dan teknologi kesehatan lainnya lebih tepat dan lebih cepat sehingga anggaran kesehatan dapat digunakan secara optimal dan masyarakat mendapat perawatan yang lebih baik. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan berupaya melakukan penyempurnaan terhadap proses bisnis HTA.
“Bukan hanya obat-obatan tapi juga prosedur klinis serta alat-alat kesehatan. Kita harus melakukannya dengan lebih cepat, jadi saya minta untuk merubah prosedur dan mengadopsi dari negara lain yang telah sukses menerapkannya seperti Singapura. Obat-obatan, prosedur, serta alat kesehatan yang masuk harus berkualitas terbaik, dengan harga terjangkau dan relatif cepat,” tambah Menkes Budi.
Dijelaskan Menkes Budi bahwa di banyak negara, seperti Inggris, Australia, dan Singapura, HTA menjadi dasar keputusan untuk memasukkan teknologi kesehatan dalam paket manfaat jaminan kesehatan. Hal ini memastikan bahwa teknologi yang diterapkan tidak hanya aman dan efektif, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menjamin value for money bagi sistem kesehatan.
Perubahan proses bisnis HTA yang disusun Kementerian Kesehatan mengadopsi best practice di negara lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks di Indonesia. Proses ini disempurnakan melalui konsultasi dengan berbagai pihak, baik domestik maupun internasional seperti WHO, demi memastikan kualitas dan konsistensi penilaian teknologi kesehatan dalam JKN.
Oleh karena itu Menurut Menkes Budi kerjasama antara pemerintah, lembaga kesehatan, akademisi, industri farmasi, asosiasi pasien, dan mitra pembangunan sangat vital untuk keberhasilan proses HTA. Menurutnya ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang jelas dan konsisten mengenai mekanisme dan standar yang berlaku.
Hal senada disampaikan Dirjen Farmalkes L. Rizka Andalucia. Diungkapkannya bahwa proses bisnis HTA Satu Pintu Satu Standar merupakan penggabungan antara proses seleksi obat dan seleksi teknologi medis dengan mekanisme HTA yang diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih efisien, efektif, akuntable dan terintegrasi. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong kolaborasi yang kuat antara Kemenkes dan stakeholder dalam meningkatkan inovasi kesehatan serta mempercepat akses masyarakat terhadap obat dan teknologi medis yang baik dan terjangkau.
“Kita mengharapkan pemilihanan teknologi kesehatan ini menerapkan teknologi-teknologi atau metode-metode yang kuat, transparan, dan relevan. Masukan dari semua pihak sangat berharga bagi kami semua untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan bukti ilmiah yang kuat dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Rizka.
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) Ahmad Irsan A. Moeis mengatakan bahwa peluncuran ini memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk beradaptasi dengan perubahan proses bisnis HTA, memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dapat menjalankan perannya dengan baik dan memahami kewajiban serta tanggung jawabnya dalam mendukung pelaksanaan HTA yang lebih baik di Indonesia.
“Pentingnya kita mereformasi proses bisnis HTA yaitu untuk merespon tantangan terkini yang ada. Proses bisnis yang ada sebelumnya bukan berarti salah namun sudah tidak tepat lagi. Dalam meresponnya kami tidak melakukannya sendiri. Kami melakukan kolaborasi, bersinergi dengan berbagai stakeholder. Dengan memperkenalkan reformasi ini secara resmi, pemerintah berharap dapat mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih berkelanjutan, efisien, dan tepat sasaran, sesuai dengan visi transformasi kesehatan nasional,” ujar Irsan.
Proses bisnis HTA Satu Pintu Pintu Satu Standar hadir dengan berbagai inovasi seperti Pembentukan platform penilaian teknologi kesehatan terintegrasi, yang memungkinkan pengajuan usulan topik melalui satu pintu, Pengajuan usulan topik melalui mekanisme Stakeholder-led Submission (SLS), Pengembangan metode asesmen dengan pendekatan yang lebih adaptif atau yang dikenal dengan adaptive HTA, serta Value-based pricing yang memastikan suatu teknologi kesehatan diperoleh dengan harga yang efisien serta mendukung sustainabilitas JKN atau program yang dibiayai pemerintah.
Inovasi-inovasi tersebut didukung oleh susunan dan struktur baru Komite HTA yang melibatkan akademisi dan pemerintah. Sebelumnya susunan Komite HTA hanya terdiri dari ketua, anggota dan satu sekretaris komite yang dibantu oleh sekretariat komite. Komite HTA yang baru saat ini diperkuat dengan pembentukan dua sub komite yaitu sub komite penilaian obat dan sub komite penilaian teknologi medis.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Komite HTA didukung oleh Sekretariat HTA yang diperluas, dengan melibatkan dua sekretaris, yakni Direktur Prodisfar dan Kepala Pusjak PDK serta anggota sekretariat yang berasal dari BKPK, Ditjen Farmalkes, Ditjen P2P dan Ditjen Kesmas.
Susunan dan struktur Komite HTA yang baru ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mempercepat implementasi HTA, serta memberikan perspektif yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas kebijakan berbasis bukti.
Ketua Komite HTA yang baru Prof. Auliya A. Suwantika memaparkan bahwa tugas Komite HTA terdiri dari 3 Tahap. Tahap pertama yang akan dilaksanakan pada tahun ini yaitu Penyiapan regulasi dan infrastruktur, Implementasi awal satu platform, serta Uji coba Stakeholder-led-submission (SLS). Tahap kedua yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu Implementasi penuh satu platform dan satu standar, Pengembangan costing template, database utility, serta Perluasan agen HTA. Sementara tahap ketiga yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 yaitu Peningkatan berkelanjutan proses bisnis satu pintu satu standar.
“Tugas komite terlihat cukup menantang namun saya yakin dengan bantuan dan kolaborasi aktif dari semua pihak, tugas yang cukup menantang tersebut akan dapat dilakukan bersama-sama,” pungkasnya. (Penulis Kurniatun K/Edit Timker PDK/Edit Timker HDI)
Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI menggelar acara Penganugerahan Pemenang Kompetisi Rekomendasi Kebijakan Kesehatan (SiBiJaKs) Award 2024 di Auditorium Siwabessy Kementerian Kesehatan (18/10).
Dalam acara ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyerahkan penghargaan kepada para pemenang SiBiJaKs Award 2024. Menkes Budi menyampaikan dalam sambutannya bahwa untuk merumuskan kebijakan, Kementerian Kesehatan memperhatikan empat hal. “Pertama harus diprioritaskan dan bermanfaat kepada masyarakat, kedua harus evidence based, oleh sebab itu data yang tersedia harus terbuka, transparan, dan dapat diakses. Ketiga, kebijakan harus menjadi milik semua orang sehingga harus partisipatif, berikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukkan, serta yang keempat regularly reviewed “.
Pada sambutan pembukaan, Kepala BKPK Syarifah Liza Munira berharap policy brief yang telah disusun berdasarkan data SKI 2023 ini tidak hanya berhenti pada lomba ini saja tetapi dapat berlanjut menjadi pengembangan program oleh para stakeholders. “Untuk perbaikan pembangunan kesehatan di Indonesia” ujar Liza lebih lanjut.
Pemberian penghargaan didahului dengan seminar dimana 6 (finalis) memaparkan mengenai policy brief yang dilombakan. Topik yang diangkat adalah skrining penyakit, penanganan stunting, tuberculosis dan kesehatan gigi dan mulut. Seminar dimoderatori oleh Plt. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Dwi Puspasari dengan para pembahas Analis Kebijakan Ahli Utama Siswanto dan Oscar Primadi, serta Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Brawijaya Dian Handayani.
SiBijaKs Award 2024 adalah kompetisi penulisan naskah policy brief dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan pemanfaatan data SKI 2023, untuk menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Kesehatan yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh para pemangku kebijakan. Proses SiBijaKs Award 2024 dimulai bulan Juni 2024 dengan dua kategori yaitu kategori mahasiswa dan umum, dapat sebagai individu mapun tim.
Antusias cukup besar dari peserta kompetisi, jumlah naskah yang diterima sebanyak 404 abstrak. Penilaian SiBijaKs Award 2024 terdiri dari tiga tahap yaitu seleksi abstrak, penilaian naskah policy brief, dan oral presentasi.
Dewan Juri SiBijaKs Award 2024 sebanyak 26 orang terdiri guru besar dan pakar dalam bidang kesehatan, kebijakan publik, dan pengampu program unit utama Kementerian Kesehatan. Setelah melalui tahap penilaian maka didapatkan pemenang I, II dan III untuk kategori mahasiwa dan kategori umum, serta 2 pemenang favorit program untuk masing-masing kategori.
Kategori mahasiswa pemenang pertama Zahwa Fitrotul Magfiroh dari Universitas Sebelas Maret Solo Jawa Tengah, pemenang kedua Selvia Harum Sari dari National Cheng Kung University Taiwan dan pemenang ketiga Bunga Latifa Badri bersama tim terdiri dari Fikri Febrian Firmansyah, Julian Benedict Swannjo dan Farizal Rizky Muharram dari Universitas Airlangga Surabaya Jawa Timur.
Sedangkan untuk kategori umum, pemenang pertama Dini Kurniawati, Mutia Astrini Pratiwi dan Iko Safika dari Thinkwell, Health Financing Activity. Pemenang kedua Alif Muhammad Sudarmanto, Polikarpus Priyagung Triandoko dan Muhammad Naufal Putra Abadi dari RSUD dr. Soedarsono Kota Pasuruan. Kemudian pemenang ketiga Ida Bagus Putra Wijaya, Suprapti dan Irna Rasyid dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB.
Untuk pemenang terfavorit program kategori mahasiswa yaitu Dewi Yully Wulandari, Afaf Syaima, Salsabila Sabrina dan Wulan Nurullinisa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Pemenang terfavorit program kategori umum, Ambo Sakka, Yan Syafri Hidayat dari Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara. (Penulis: Yuliana/Edit Timker HDI)
Health Technology Assessment (HTA) merupakan salah satu program prioritas kesehatan yang termasuk dalam pilar keempat Transformasi Kesehatan yaitu Sistem Pembiayaan Kesehatan. HTA adalah pendekatan saintifik yang digunakan untuk membantu Kementerian Kesehatan dalam pengambilan keputusan mengenai adopsi teknologi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
HTA telah dilaksanakan sejak 2014 sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Tahun ini melalui Keputusan Menteri Kesehatan telah ditetapkan Komite HTA periode 2024 – 2027 dimana anggota komite merupakan para pakar dan akademisi dari berbagai universitas di Indonesia serta melibatkan unsur pemerintah dari Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur Komite HTA disusun menjadi dua Sub Komite yaitu Penilaian Obat dan Penilaian Teknologi Medis.
Perubahan Stuktur Komite HTA 2024 – 2027 merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan Kementerian Kesehatan untuk mendukung perubahan pada proses bisnis HTA. Hal ini demi mendorong efisiensi proses dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis bukti dalam penilaian teknologi kesehatan.
Perlunya komitmen semua pihak untuk mendukung implementasi proses bisnis HTA yang baru disampaikan oleh Prof. Auliya A. Suwantika, Guru Besar Universitas Padjadjaran, selaku KetuaKomite HTA terpilih. Prof Auliya berharap agar anggota Komite HTA dapat memahami proses bisnis yang baru sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat.
“Terkait dengan proses bisnis HTA, harapannya anggota Komite HTA dapat memahami proses bisnis baru ini yang akan dilaunching 2 hari kedepan. Proses bisnis HTA ini diharapkan lebih efisien dan memberikan banyak evidence yang bagus,” ujar Auliya.
Ini juga sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan untuk mendorong peningkatan produksi rekomendasi HTA melalui perbaikan proses bisnis yang lebih efisien. Untuk itu sejumlah inovasi pun dimunculkan pada proses bisnis baru HTA dengan konsep Satu Pintu Satu Standar. Inovasi tersebut diantaranya adalah Satu Pintu: Satu Platform dalam Pengajuan Usulan Penilaian Teknologi Kesehatan, Stakeholder-Led Submission (SLS), Pengembangan Metode Asesmen, Negosiasi harga yang paralel dengan asesmen, serta Monitoring dan Evaluasi pasca implementasi rekomendasi HTA.
Diungkapkan Prof. Auliya bahwa beberapa tugas sebagai anggota Komite HTA akan cukup menantang karena seluruh topik yang telah ditetapkan sebagai prioritas HTA harus dikawal hingga menghasilkan rekomendasi kebijakan, yang relevan dengan tingginya kebutuhan akan teknologi kesehatan yang cost effective. Hal ini diupayakan agar pembiayaan kesehatan bagi program Jaminan Kesehatan Nasional maupun program pemerintah lainya dapat berkelanjutan. Karena itu strategi untuk bisa berkoordinasi dan berkomunikasi diperlukan dalam setiap pertemuan rutin. Menurutnya feedback dari semua anggota akan sangat berarti dan diharapkan.
Hal senada diungkapkan Lusiana Siti Masytoh Ketua Tim Kerja HTA Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK). Lusiana mengharapkan partisipasi aktif dari para anggota komite dalam pemahaman atas proses bisnis yang baru dan juga pada penyusunan rencana kerja.
“Kita ingin meningkatkan jumlah kebijakan yang disusun berdasarkan informasi yang valid dan berkualitas. Karena itu kita ingin menggalang komitmen Bapak/Ibu untuk mendukung pelaksanaan HTA yang tugasnya krusial, menghasilkan rekomendasi berbasis bukti sebagai informasi dalam pengambilan kebijakan,” ujar Lusi.Proses bisnis HTA baru ini rencananya akan di-launching oleh Menteri Kesehatan bersama Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Jumat (18/10). Sebagai persiapan launching diadakanlah pertemuan koordinasi Komite HTA pada Rabu (16/10) di Jakarta. Pertemuan ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan Kick off Komite HTA sebelumnya dan dalam rangka penyusunan rencana kerja yang lebih efektif untuk penyusunan rekomendasi dan pengembangan HTA di Indonesia.
Bekasi– Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) sedang menargetkan sampai dengan 2025 bisa melatih 1800 tenaga koder di Indonesia yang ada di berbagai rumah sakit. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Ahmad Irsan A. Moeis saat memberikan sambutan dan membuka acara Pelatihan Pengkodean Diagnosis Penyakit dan Tindakan bagi Tenaga Koder di FKRTL dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2024 untuk Gelombang 4 Angkatan 13, 14, 15, dan 16 secara daring/online (8/10).
“Harapan kami pelatihan-pelatihan koder ini, pertama tentunya meningkatkan kapasitas kita bersama menjawab dinamika terkini yang terkait pengkodean diagnosis yang ujungnya nanti terhadap penagihan dan klaim rumah sakit,” ujar Irsan.
Irsan lebih lanjut menjelaskan tidak kalah penting adalah jika sudah ada 1800 tenaga koder terstandar, tentunya ini menjadi talent pool untuk para tenaga koder. Diantara tenaga koder bisa sharing knowledge, sharing cases, dan sharing solusi. Ini akan memperkuat layanan JKN. Akhirnya dapat meningkatkan mutu dan ketepatan klaim yang dibayarkan kepada pihak rumah sakit.
Pelaksanaan training ini hasil kerjasama Pusjak PDK BKPK dengan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang yang dilaksanakan dari tanggal 8 hingga 13 Oktober secara daring/online dan luring/klasikal. Diikuti 120 rumah sakit di Indonesia (wilayah Sumatera dan Jawa) dengan narasumber dari Kemenkes dan Asosiasi Profesi.
Kepala Bapelkes Cikarang Agus Purwono Kartiko dalam sambutan penutupan (12/10) menyampaikan semua peserta yang lulus pelatihan ini memiliki kompetensi, diantaranya melakukan analisis kelengkapan rekam medis sebagai dasar klaim JKN, melakukan kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya sesuai dengan ICD 10 tahun 2010 dan melakukan kodifikasi tindakan/prosedur sesuai dengan ICD 9CM tahun 2010. Selain itu memiliki kompetensi melakukan input data dan troubleshooting pada aplikasi E-klaim serta melakukan analisis data klaim.
“Pelatihan ini bukan hanya mengembangkan pelatihan dan kompetensi tapi diharapkan juga melalui pelatihan ini bapak/ibu dapat membangun jejaring,” ungkap Agus. Lebih lanjut dikemukakannya, setelah selesai pelatihan ini diharapkan peserta tidak berhenti belajar. Belajarlah terus dari pengalaman dan pengetahuan satu sama lain. Untuk itu peserta dapat saling berkomunikasi dan berdiskusi melalui jejaring group percakapan.
Ketua Tim Kerja Kebijakan Perubahan Tarif dan CBG dalam Program JKN Pusjak PDK Riris Dian Hardiani mengungkapkan 120 peserta dinyatakan lulus. Penilaian dilakukan berdasarkan kehadiran, nilai pre test, post test dan penugasan.
Riris mengucapkan terimakasih kepada para pelatih atau fasilitator, pengendali pelatihan, serta panitia penyelenggara dari Pusjak PDK, Bapelkes Cikarang, termasuk kepada para peserta. Dengan kerjasama dan kontribusi yang baik dari semua pihak, kegiatan pelatihan ini terlaksana dengan lancar dan berjalan sesuai yang diharapkan. (Penulis Fachrudin Ali/Edit Pusjak PDK/Edit Timker HDI)
Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggelar Townhall budaya kerja sebagai sarana dialog interaktif dan sharing inspiration terkait perubahan budaya kerja yang merupakan bagian terpenting dalam Transformasi yang dilakukan Kemenkes dalam 2 tahun terakhir. Turut hadir dalam acara Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri beserta seluruh jajaran unit eselon 1, eselon 2, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), Project Manajer Officer (PMO), para champion dan Ketua Tim Kerja (9/10).
Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Bambang Widianto menyampaikan perubahan budaya kerja ini bertujuan agar organisasi dan sumber daya manusia kemenkes dapat mewujudkan cita-cita 6 pilar transformasi kesehatan. “Kegiatan ini untuk melihat sejauh mana perubahan budaya kerja dapat dipahami dan dihayati sebagai bagian dari cara kerja kemenkes”, ungkap Bambang.
Perubahan budaya kerja di Kementerian Kesehatan merupakan elemen yang penting dalam transformasi internal untuk mendukung 6 pilar transformasi kesehatan. Dalam perubahan budaya kerja ada tiga tema yaitu eksekusi efektif, cara kerja baru dan pelayanan unggul.
Bambang juga menyampaikan beberapa inisiatif yang sudah dilaksanakan dalam transformasi internal antara lain pembentukan internal transformation office, pengembangan manajemen sistem, peluncuran corporate university dan pembentukan jaringan agent of change, serta peningkatan kapasitas leader of change.
Kemenkes juga melaksanakan organisational health index dan pulse check untuk mengukur tingkat kesehatan organisasi sehingga dapat menjadi bahan masukan dan perbaikan pelaksanaan transformasi internal serta diharapkan dapat membangun komitmen bersama seluruh insan Kemenkes dalam melaksanakan transformasi internal demi mewujudkan transformasi kesehatan. “Namun transformasi internal bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan cepat, transformasi ini memerlukan waktu komitmen dan upaya kita bersama”, tutur Bambang menutup sambutannya.
Pada Februari 2024 Kemenkes meluncurkan dua program baru yang menjadi pilar utama perubahan budaya kerja yaitu program perubahan budaya kerja dan rebranding identitas Kemenkes sebagai refresentasi semangat transformasi. Dari sisi identitas bahwa branding Kemenkes telah terintegrasi di seluruh Indonesia baik di RS vertikal, BKK, Poltekkes, maupun UPT lainnya. Program budaya kerja memiliki bisnis keluaran internal yang fokus pada mendorong insan Kemenkes untuk melakukan eksekusi pekerjaan secara lebih efektif, memiliki kemampuan kreatif dan inovatif untuk menghasilkan cara kerja baru dan memiliki orientasi pelayanan unggul.
Townhall budaya kerja diawali dengan pameran hasil capaian kinerja setiap unit utama di Kemenkes, booth Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menampilkan poster capaian kinerja sebagai implementasi dari eksekusi efektif, cara kerja baru dan pelayanan unggul.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin didampingi narasumber Kepala Balai Karantina Kesehatan (BKK) Balikpapan, Bangun Cahyo Utomo, Direktur Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita (RSABHK) Jakarta Ockti Palupi Rahayuningtyas, dan Kepala Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Semarang Jefri Ardianto, berdialog interaktif dan sharing inspiration dengan para peserta townhall budaya kerja. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan perubahan budaya harus dengan contoh, mampu menghadapi tangangan serta harus ada reward dan punishment. “Budaya perubahan yang sulit itu merubah orang-orangnya, budaya itu dari hati, jadi budaya perubahan itu harus diteladankan oleh pemimpinnya”, ungkap Menkes Budi.
Saat ditanya apalagi yang masih dirubah oleh Kemenkes, Budi menyampaikan 3 hal yaitu, cepat membuat keputusan dan eksekusinya, harus terus menggali inovasi dan berorientasi untuk melayani masyarakat.
Townhall budaya kerja Kemenkes mengundang Founder Narasi Newsroom Najwa Shihab sebagai bagian publik yang melihat wajah perubahan budaya kerja Kemenkes. Menurut Najwa Kemenkes melakukan transformasi bukan suatu yang mudah, dan sudah terlihat dari wajah Kemenkes tetapi yang terpenting bisa juga mentransformasi pelayanan publiknya terhadap stakeholder terbesar yaitu masyarakat.
Untuk mencapai suatu perubahan, harus mempunyai standar yang tinggi, karena dengan standar tinggi itu menunjukan kepercayaan diri, percaya akan kemampuan institusi. “Set the standar high, saya percaya Kemenkes bisa melakukan perubahan itu, sehingga jangan salahkan kami untuk menaruh harapan tinggi pada kemenkes”, tutup Najwa (Penulis: Yuliana, Adhiyat Firmana/Edit Timker HDI)
Bali– Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerja sama dengan Tsinghua University sukses mengadakan acara bertajuk The Future of Healthcare: Unleashing AI’s Potential yang berlangsung di UID Bali Campus pada hari Kamis (3/10). Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan, termasuk rumah sakit vertikal, asosiasi kesehatan, industri kesehatan, dan berbagai startup yang bergerak di bidang teknologi kesehatan. Pembicara pada seminar ini berasal dari Kementerian Kesehatan, perwakilan rumah sakit dan akademisi dari dalam dan luar negeri.
Dalam seminar ini, sejumlah topik penting terkait pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di sektor kesehatan dibahas secara mendalam. Beberapa topik tersebut antara lain The Future of Healthcare: Unleashing AI’s Potential, Navigating AI Regulations in Indonesia’s Healthcare Sector, Harnessing AI in Health, serta Transforming Medical Imaging with AI. Diskusi ini akan memberikan kontribusi besar bagi Kementerian Kesehatan dalam merumuskan kebijakan dan langkah regulasi di masa depan terkait penggunaan AI dalam layanan kesehatan.
Pada pembukaan acara, Setiaji, Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan menyoroti transformasi sektor kesehatan di era digital dengan tema AI-Powered Healthcare: Transforming The Health Sector in the Digital Age. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan data dan keragaman untuk menghadapi tantangan kesehatan nasional. “Interoperabilitas data menjadi kunci untuk memastikan bahwa seluruh ekosistem kesehatan dapat berkolaborasi dan memanfaatkan informasi yang ada demi peningkatan layanan kesehatan,” ujarnya. Selain itu, inisiatif SATUSEHAT juga dibahas sebagai bagian dari upaya Kementerian Kesehatan dalam menghubungkan dan memberdayakan seluruh sistem kesehatan serta masyarakat melalui teknologi digital.
Pada sesi penutupan, Roy Himawan, Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, menyampaikan bahwa AI dapat menjadi katalis perubahan yang signifikan dalam meningkatkan perawatan preventif, hasil pasien, dan efisiensi operasional rumah sakit. “Mulai dari deteksi dini kanker di bidang radiologi hingga penggunaan robot bedah inovatif di daerah terpencil, AI bukan sekadar alat, namun juga sebagai jembatan untuk meningkatkan akses dan efisiensi layanan kesehatan,” kata Roy. Ia juga menegaskan bahwa komitmen dalam mengintegrasikan teknologi ini akan menjadi kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali, dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas tinggi.
Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pemanfaatan AI dan pendekatan berbasis data, keterlibatan manusia tetap tidak tergantikan dalam pemberian layanan kesehatan. Masa depan kesehatan akan didefinisikan tidak hanya oleh teknologi, tetapi juga oleh dedikasi untuk memberikan perawatan yang holistik. (Cahyorini/Timker Bioteknologi Kesehatan Pusjak KGTK)
Jakarta– Pembangunan kesehatan tidak akan berjalan jika dilakukan oleh pemerintah saja. “Dukungan pentahelix sudah kita dengar, itu akan mendorong laju pembangunan kesehatan di negara kita khususnya dalam mendorong transformasi kesehatan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan,” ungkap Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes) Etik Retno Wiyati dalam acara pembukaan penilaian presentasi Policy Brief Kompetisi SiBijaks Awards 2024 pada hari Senin (30/7).
Etik mengucapkan selamat kepada para peserta yang sudah mencapai hingga babak ini, Acara ini juga merupakan forum silaturahmi sehubungan para juri merupakan para guru besar, pakar kesehatan dan kebijakan publik serta pemegang program di Kementerian Kesehatan.
Tema yang diangkat dalam kompetisi ini adalah pemanfaatan data SKI 2023 untuk rekomendasi kebijakan kesehatan menuju Indonesia Emas 2045.
Menurut Etik, tujuan akhir bukan memenangkan kompetisi. Tujuan dari perlombaan ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan data survei yang dimiliki Kemenkes. Selain itu mengajak stakeholders bersama-sama mengkaji data-data tersebut dan nanti akan dihasilkan rekomendasi kebijakan yang akan bermanfaat bagi Kemenkes, dan juga bermanfaat untuk kolaborasi antara pemerintah, antara akademisi, dan stakeholders yang lain dalam bidang pembangunan kesehatan baik di pusat maupun daerah.
Etik selanjutnya menjelaskan dengan tagline Data Akurat Kebijakan Tepat, maka lomba ini sebagai salah satu media yang mendukung untuk memanfaatkan data-data sebagai suatu kebijakan yang implementatif dan dapat kita evaluasi serta susun bersama.
Bentuk rekomendasi kebijakan dalam kompetisi ini berupa Risalah Kebijakan (Policy brief) berfokus pada isu kebijakan tertentu serta menawarkan alternatif solusi atas permasalahan kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari pembuat kebijakan.
SiBijaKs Awards 2024 dilakukan melalui 3 tahap. Tahap I adalah penilaian abstrak, Tahap II penilaian naskah policy brief dan Tahap III penilaian presentasi. Saat ini kompetisi Sibijaks Awards 2024 sudah mengumumkan 21 policy brief yang lolos ke tahap III (penilaian presentasi policy brief). Penilaian tahap I dan II dilakukan dengan blind review untuk menjamin keadilan.
“Ada 21 naskah yang sudah terdistribusi sesuai pengelompokan kategori,” terang etik. Dari 21 naskah, 7 naskah berasal dari Mahasiswa, 11 naskah dari kelompok umum dan 3 naskah khusus yang memang diangkat sesuai dengan semangat pemerataan pembangunan kesehatan. (Penulis Fachrudin Ali/Edit Timker HDI)
Tasikmalaya– Kementerian Kesehatan RI melalui Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (Pusjak PDK BKPK) mengadakan pertemuan Advokasi dan Sosialisasi Pembiayaan Kesehatan Promotif Preventif dan JKN Kepada Daerah pada hari Sabtu (28/9) di Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan melibatkan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Narasumber yang dihadirkan salah satunya Nurhayati Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Nurhayati dalam penjelasannya menyebutkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Kegiatan promotif dan preventif di Indonesia ini harus menekan angka orang yang sakit dan menurunkan beban biaya kesehatan jangka panjang. Hal ini untuk menurunkan beban keluarga dan pemerintah. “Penyakit tidak menular di Indonesia ini seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung saat ini menjadi penyebab utama kematian di Indonesia,” jelasnya lebih lanjut.
Menurut Nurhayati karena masyarakat Indonesia senang makan gula yang banyak, semakin manis semakin senang dikonsumsi. Makanya, Komisi IX di DPR RI sedang membahas tentang batasan gula, garam dan lemak.
Nurhayati menghimbau peserta untuk berolahraga jalan kaki yang dilakukan minimal 30 menit. Itu menjadi salah satu cara masyarakat untuk hidup sehat dengan cara pencegahan supaya tidak sakit. “Penyakit ini dapat dicegah dengan gaya hidup dan intervensi dini untuk mengurangi beban Sistem Kesehatan Nasional,” terang Nurhayati.
Komisi IX DPR RI mendukung program kesehatan promotif dan preventif dengan mendorong alokasi anggaran yang lebih besar untuk program preventif dan promotif. Sosialisasi harus diperbanyak. Melakukan edukasi kepada masyarakat hingga mereka mengetahui apa saja yang harus dicegah dan apa saja yang harus dilakukan untuk hidup sehat.
Selain itu, memperkuat peran Puskesmas dan fasilitas kesehatan primer. Ini dilakukan agar masyarakat mudah berobat. Saat ini penambahannya sudah cukup tinggi. Pemerintah berkomitmen menambah fasilitas Puskesmas dan fasilitas kesehatan primer lainnya. Kemudian mengadvokasi kebijakan kesehatan berbasis komunitas. Libatkan masyarakat secara langsung dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan dan melakukan deteksi dini penyakit dan mempromosikan pola hidup sehat.
Dalam kesempatan itu, Nurhayati mengemukakan Jaminan Kesehatan Nasisnal (JKN) telah menjadi tonggak penting dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Namun program ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi pembiayaan dan efektifitas layanan,” ungkapnya.
DPR terus mendorong agar ada peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan BPJS Kesehatan. Kedua, perbaikan sistem pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar peserta JKN dapat menerima layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Ketiga, perluasan cakupan layanan kesehatan terutama di wilayah terpencil dan perbatasan.
Menurut Nurhayati tidak ada program kesehatan yang gratis yang berhasil tanpa adanya kolaborasi kebijakan pembiayaan kesehatan promotif preventif dan JKN. Ini juga membutuhkan kerjasama antar lintas sektor dan menginginkan bisa menciptakan sistem kesehatan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Riati Anggriani, Analis Kebijakan Ahli Utama dari Pusjak PDK BKPK mengemukakan prinsip pelaksanaan JKN/KIS adalah gotong royong, kepersertaan wajib, membayar iuran sesuai kemampuan, dikelola secara nirlaba karena sifatnya asuransi sosial kemudian adanya kesetaraan. “Peserta dikenakan kewajiban membayar iuran sesuaipendapatannya, bagi yang tidak mampu dibayar iurannya oleh pemerintah/daerah atau mendapatkan subsidi,” tegas Riati.
Menurut Riati JKN diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
Manfaat promotif dan preventif perorangan meliputi pemberian pelayanan penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi rutin, keluarga berencana, skrining riwayat kesehatan dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu, dan peningkatan kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis.
Skrining yang dilakukan di FKTP dilakukan untuk penapisan penyakit diabetes mellitus, hipertensi, ischaemic heart disease, stroke, kanker leher Rahim, kanker payudara, anemia remaja putri, tuberculosis, hepatitis, paru obstruktif kronis, talasemia, kanker usus, kanker paru dan hipotiroid kongenital sesuai ketentuan.
Dalam acara advokasi ini, Yati Nurhayati dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan peserta JKN/KIS dapat berobat dimana saja. Baik di Puskesmas maupun di rumah sakit di luar wilayah. Misalkan, di luar kabupaten dan di luar kota. Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya disarankan memiliki kepesertaan JKN, baik yang dibayarkan mandiri maupun dibayarkan pemerintah.
Pembiayaan kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya terbagi dua. Yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah (JKD) yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020. Cakupan kepesertaan JKN baru 81,92% sehingga ada selisih yang belum memiliki JKN. Berdasarkan itu, Pemda mengadakan program JKD yang ditujukan bagi masyarakat yang tidak mampu namun secara darurat membutuhkan pelayanan kesehatan tetap dapat dibiayai pemerintah melalui dinas sosial.
Dalam acara tersebut juga hadir Asep Supriyadi dari BPJS Kesehatan Tasikmalaya yang mendukung saat pelaksanaan diskusi dan pejabat lainnya yang terkait. (Penulis Fachrudin Ali/Edit Pusjak PDK/Timker HDI)
Menteri Kesehatan (Menkes) Maladewa dalam kunjungan ke Indonesia berkesempatan mengunjungi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) pada Selasa (24/9). Delegasi disambut oleh Direktur Utama RSCM Supriyanto beserta jajarannya dan Direktur RSUD Kepulauan Seribu.
Dalam sambutannya Supriyanto menyatakan kegembiraannya mendapat kunjungan dari Menkes Maladewa. Dikatakannya bahwa ini merupakan kesempatan yang bagus untuk berbagi pengalaman dan keahlian RSCM yang merupakan Rumah Sakit Rujukan Nasional yang memiliki berbagai layanan, diantaranya yaitu Geriatric Care dan Digital Health Innovation. Diungkapkan Supriyanto bahwa RSCM memiliki komitmen untuk memberikan standar pelayanan terbaik, khususnya untuk para pengunjung.
“Dalam meningkatkan harapan hidup global, kami menyadari kebutuhan mendesak terhadap spesialisasi pelayanan kesehatan tertentu. Untuk memenuhi kebutuhan ini, kami telah memperkenalkan program inovatif yang tidak hanya memprioritaskan perawatan medis tetapi juga dukungan sosial dan menyeimbangkan kualitas hidup pasien kami,” ujar Supriyanto.
Dijelaskan pula bahwa RSCM juga berkomitmen untuk mengintegrasikan sistem informasi kesehatan digital ke dalam layanan kesehatan. Di era sekarang ini, kesehatan digital bukan hanya sekedar tren yang sedang berkembang, namun merupakan langkah yang cukup penting untuk menuju layanan kesehatan yang lebih mudah diakses, efisien, dan inklusif.
“Dengan penerapan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, aplikasi kesehatan digital, kami berupaya untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih cepat dan lebih baik kepada semua pasien kami,” tambahnya.
Pada kesempatan ini dr. Eric Daniel Tenda juga menyampaikan paparan mengenai Profil dan Layanan Unggulan RSCM. Disebutkan bahwa sesuai keputusan Menkes Republik Indonesia pada tahun 2010 RSCM ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
RSCM memiliki sejumlah layanan unggulan diantaranya adalah RSCM Kencana yang menawarkan konsep pelayanan kesehatan terintegrasi bertaraf internasional, RSCM Kirana yang menangani permasalahan kesehatan mata, RSCM Kiara yang merupakan Instalasi Pelayanan Terpadu Kesehatan Ibu dan Anak, dan RSCM Kintani yang merupakan Pelayanan Terpadu dan Pusat Kajian Kesehatan Reproduksi. Selain itu ada pula Instalasi Pelayanan Terpadu Teknologi Kedokteran Sel Puca (Stem Cell), Pelayanan Jantung Terpadu, Pelayanan Transplantasi Ginjal, Pelayanan Transplantasi Hati, Pelayanan Gamma Knife Bedah Syaraf, dan Pelayanan Implant Cochlea Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher.
Delegasi kemudian diajak untuk melihat beberapa fasilitas unggulan yang dimiliki RSCM seperti geriatri, ruang rawat inap President Suite dan VIP Suite di RSCM Kencana, Pusat Transplantasi dan Pengampuan Diabetes Melitus Kanigara, serta Stemcell dan Metabolites Clinic. Menkes Khaleel memuji fasilitas yang terdapat di RSCM dan mengatakan bahwa Maladewa berkeinginan untuk belajar dari RSCM.
“Saya sungguh gembira karena kedatangan kami disambut dengan hangat oleh Indonesia. Meskipun jarak Maladewa dan Indonesia cukup jauh namun kedua negara memiliki kedekatan hubungan dan kesamaan seperti wilayah geografisnya yang berbentuk negara kepulauan. Kunjungan ke fasilitas kesehatan Indonesia tentunya akan memberi manfaat bagi Maladewa yang berkeinginan untuk mempelajari dan mengadopsi layanan terbaik yang dimiliki oleh RSCM. Menkes Khaleel juga mengungkapkan bahwa dirinya tertarik untuk bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dan RSCM, khususnya terkait bagaimana mengatur data security, EMR, Satu Sehat, serta kontrol atas keamanan data. Pernyataan Menkes Khaleel pun disambut baik oleh Supriyanto yang mengungkapkan bahwa RSCM akan menyambut dengan tangan terbuka apabila Maladewa tertarik untuk berkolaborasi.
