Surabaya– Pemerintah Kota Surabaya terus berkomitmen dalam cakupan vaksinasi dan imunisasi. Hal tersebut tergambarkan saat kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) yang didampingi Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Kunjungan lapangan dilakukan pada Senin (2/11) di 3 lokasi di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Anggota GAVI dihadiri oleh General Counsel Andrea Antonelli, Director Strategy, Funding & Performance Johannes Ahrendts, Advisor to the Chief Programme Officer, Vaccine Programmes & Markets Mgmt team Jackie von Gottberg; Chief Financial Officer Francois Note, dan Manager In-Country Communications Ciru Kariũki. Selain dari anggota GAVI juga dihadiri para observer lainnya. Yaitu, Hoséa Rakotoarimanana Nomenjanahary Levi dari Civil Society Organisations, Zaeem Ul Haq Special Adviser untuk EMRO Constituency, Chair of the CSO Steering Committee Ahmed Nizam dari Civil Society Organisations, Sylvain Yuma delegasi dari Governance Committee, Governments – Implementing (DRC), donor dari Norway Siren Borgen, dan donor dari Denmark Simon Feldbæk Peitersen.

Kunjungan pertama dilakukan di Posyandu Melati Putih RW 09, Tanah Kalikedinding. Ketua RW setempat, Yoyok Suhendro, mengungkapkan rasa bangga dan hormat atas kunjungan dari GAVI dan jajaran Kementerian Kesehatan. Yoyok turut mengapresiasi bimbingan dari Puskesmas dan kolaborasi lintas sektor. “Imunisasi di wilayah kami menjadikan warga menjadi lebih sehat,” ujarnya.

Selanjutnya, alur dan proses pelayanan imunisasi di posyandu dilakukan penjelasan oleh Tenaga Psikolog Puskesmas Tanah Kalikedinding Lita Arfandiyah Kusuma Dewi. Ia juga menjelaskan bahwa untuk pencatatan dan pelaporan imunisasi telah terdigitalisasi melalui Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK). Setelah itu dilanjutkan dengan peragaan cara menginput data imunisasi menggunakan ASIK.

Selain itu juga dilakukan penginputan menggunakan aplikasi Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Immunization yang secara lokal digunakan khusus untuk Kota Surabaya. Kedua aplikasi tersebut telah terintegrasi dengan platform SATUSEHAT. Aplikasi ini memudahkan pencatatan data imunisasi secara real-time dan memastikan akurasi data. Bila imunisasi telah lengkap, anak akan diberikan sertifikat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

Kunjungan berikutnya ke Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah. Di sini, pengurus pondok dan para santri melakukan diskusi dan berbagi pengalaman saat mengikuti program vaksinasi bekerja sama dengan Puskesmas Tanah Kalikedinding. Pondok pesantren yang dihuni oleh 7.500 santri, menjadi salah satu mitra strategis dalam meningkatkan cakupan vaksinasi utamanya pada saat COVID-19.

Kunjungan terakhir dilakukan di Puskesmas Tanah Kalikedinding, dengan berkeliling meninjau fasilitas Puskesmas, termasuk penyimpanan vaksin. Pihak Puskesmas mengucapkan terima kasih atas dukungan GAVI dan Kementerian Kesehatan dalam penyediaan alat-alat pemantauan suhu jarak jauh. Alat tersebut sudah terintegrasi dengan Sistem Monitoring Invetaris Logistik Kesehatan secara Elektronik (SMILE) yang sangat membantu dalam menjaga kualitas vaksin.

Setelah peninjauan, acara dilanjutkan dengan paparan dari Puskesmas Tanah Kalikedinding yang disampaikan oleh Dokter Arlia Ayu Damayanti. Ia menyebutkan capaian IDL hingga Oktober 2024 mencapai 87,08%, melampaui target nasional sebesar 83,33%. Program imunisasi lainnya, seperti vaksin PCV dan Rotavirus, juga menunjukkan tren positif berkat pendekatan berbasis komunitas seperti program “My Village My Home.”

Kegiatan kunjungan ditutup dengan penjelasan Geby dari Technology Transformation Officer (TTO) Kementerian Kesehatan, mengenai aplikasi ASIK. Geby menjelaskan bagaimana aplikasi ini memainkan peran penting dalam mendukung pencatatan imunisasi yang lebih efektif dan efisien, mulai dari pengelolaan data berbasis NIK hingga integrasi dengan sistem nasional. (Penulis Faza Nur Wulandari/Edit Timker HDI)

Bandung – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendampingi kunjungan lapangan dari Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) Board Chair Jose Manuel Barroso dan 19 GAVI Board Member di Puskesmas Pasikaliki dan PT. Biofarma pada Senin (2/12).

Tujuan kunjungan ini adalah untuk melihat integrasi layanan imunisasi (INEY Tahap 2) di Puskesmas untuk mencapai Zero Dose Children serta implementasi digitalisasi pencatatan dan logistik imunisasi (ASIK & SMILE).

Dalam kunjungan di Puskesmas Pasirkaliki, Budi dan Board Member GAVI meninjau gudang vaksin untuk melihat bagaimana sistem penyimpanan dan logistik vaksin serta pelaksanaan vaksinasinya.

Kepala Puskesmas Pasirkaliki dr. Teti H. Agustin mengatakan bahwa pada prinsipnya puskesmas telah mendapatkan bantuan sistem yang mengintegrasikan antara pemeriksaan suhu dan logistik vaksin. Sistem ini merupakan hasil kolaborasi antara Kemenkes dengan partners yaitu GAVI, Unicef, WHO dan UNDP. Mengunakan teknologi Internet of Things (IoT) yang memungkinkan pemantauan jarak jauh baik suhu maupun stok vaksin. “Sistem dengan IoT ini dintegrasikan melalui Sistem Monitoring Inventaris Logistik secara Elektronik (SMILE). Dari level puskesmas, dinas kesehatan sampai ke Kemenkes bisa melihat tren suhu vaksin di kulkas serta stoknya” jelas Teti.

Sedangkan untuk digitalisasi pencatatan vaksinasi, puskesmas sudah menggunakan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK). ASIK merupakan aplikasi mobile terpusat dan terintegrasi yang digunakan untuk input data, pemantauan data perkembangan pasien untuk seluruh petugas kesehatan tingkat primer dan kader.

Kunjungan Menkes Budi dan Board Member GAVI berlanjut ke PT. Biofarma untuk melihat proses produksi, pengemasan, penyimpanan, sampai distribusi vaksin. Rombongan juga meninjau ruang Command Center untuk melihat demonstrasi sistem manajemen distribusi vaksin di PT. Biofarma.

Di sela kunjungannya, Menkes Budi mengapresiasi PT. Biofarma yang telah lama menjadi mitra Kemenkes dalam mencapai tujuan program imunisasi nasional. PT. Biofarma merupakan perusahaan lifescience kelas dunia yang berdaya saing global yang telah memproduksi 17 jenis vaksin dengan kapasitas produksi 3,1 miliar dosis per tahun untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun global.

Dalam sesi diskusi, Direktur Utama PT. Biofarma Shadiq Akasya mengungkapkan ada tiga strategi yang dapat dilakukan dalam menentukan masa depan aksesibilitas vaksin. Pertama, memperkuat ketahanan rantai pasokan dan ketersediaan vaksin. Kedua, berinovasi untuk memenuhi kebutuhan ancaman kesehatan baik yang baru ataupun yang terus berkembang. Ketiga, berkolaborasi dalam pengembangan kapasitas untuk mendukung sistem kesehatan di wilayah sulit.

“Melalui pertemuan ini, mari tegaskan kembali tujuan bersama kita yaitu untuk memperkuat sistem ketahanan global dan menciptakan dunia dengan keadilan akses terhadap vaksin bagi semua” ujarnya.

Di akhir diskusi, perwakilan dari GAVI Derrick Sim mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menyambut baik kunjungan lapangan ini. Ia terkesan dengan dedikasi Kemenkes dan PT. Biofarma. “Banyak sekali upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia terutama melalui produksi begitu banyak vaksin penting” pungkasnya.

Kemenkes, PT. Biofarma dan GAVI berkomitmen bersama-sama mewujudkan kemudahaan akses vaksin agar di seluruh pelosok Indonesia mendapatkan manfaat vaksin.
(Penulis Nisa Fitriyani/Edit Timker HDI)

Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) kembali menyelenggarakan Bincang Asik Bersama Pakar (Binar), kali ini mengusung tema “Collaborative Network Model for Tuberculosis Case Finding.” Pada kamis (28/11), acara yang berlangsung di Jakarta ini menghadirkan dua pembicara utama yang memaparkan materi strategis untuk mendukung eliminasi Tuberkulosis (TB) di Indonesia pada tahun 2030.

Materi pertama disampaikan oleh pemenang SiBijaks Awards 2024, Selvia Harum Sari, dari National Cheng Kung University, Taiwan. Selvia memaparkan pentingnya Integrasi Pelayanan Paliatif dalam Program TB untuk mencapai eliminasi TB 2030. Ia menyoroti perlunya pendekatan holistik dalam pengobatan TB, khususnya dengan mengintegrasikan pelayanan paliatif pada fasilitas kesehatan.

Menanggapi paparan tersebut, Prof. dr. Ari Natalia Probandari, MPH., Ph.D., menyampaikan bahwa pemetaan fasilitas kesehatan menjadi kunci dalam memastikan keberadaan pelayanan paliatif di fasilitas rujukan. “Belum semua layanan paliatif tersedia di fasilitas kesehatan rujukan. Kementerian Kesehatan perlu melakukan proyek percontohan (piloting project) di fasilitas yang siap, lalu mengevaluasi hasilnya untuk diterapkan lebih luas,” ujarnya.
Materi kedua disampaikan oleh Dr. Irma Prasetyowati, SKM, Mepid., dengan topik “Developing a Collaborative Network Model to Strengthen the Public-Private Mix Approach for Tuberculosis Case Findings in Rural Areas of East Java Province.” Penelitian ini bertujuan meningkatkan keberhasilan deteksi dini kasus TB di daerah pedesaan melalui pendekatan Public-Private Mix (PPM).

Dr. Irma menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk menjawab tantangan keterbatasan akses layanan kesehatan. “Pengembangan jaringan kolaboratif antara publik dan swasta terbukti meningkatkan koordinasi, melibatkan masyarakat, memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan, dan menyempurnakan mekanisme pelaporan. Hasilnya, deteksi kasus TB meningkat, diagnosis menjadi lebih cepat, dan tingkat kepatuhan pasien terhadap pengobatan juga membaik,” jelasnya.

Direktur P2PM dr. Ina Agustina Isturini, MKM turut memberikan tanggapan terhadap paparan Dr. Irma. Ia menyoroti fakta bahwa dari 1 juta perkiraan kasus TB, hanya sekitar 800 ribu yang terdiagnosis. Lebih sedikit lagi yang tercatat, dan hanya 55% pasien yang menyelesaikan pengobatan. “Sebagian besar pasien, sekitar 40%, memilih pengobatan di sektor informal seperti apotek, alih-alih Puskesmas atau rumah sakit, sehingga memperlambat pengendalian TB,” ungkapnya.

Sekretaris BKPK, dr. Etik Retno Wiyati, MARS, M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengendalian TB. “Dengan beban kasus TB tertinggi kedua di dunia setelah India, upaya deteksi dini dan penanganan yang efektif sangatlah krusial. Acara seperti Binar menjadi wadah penting untuk berbagi pengalaman dan menemukan solusi nyata,” ujar dr. Etik.

Ia berharap kolaborasi yang dibahas dalam acara ini dapat menjadi langkah nyata dalam mengatasi berbagai kendala, termasuk menjangkau populasi rentan di daerah terpencil. “Mari bersama-sama wujudkan Indonesia bebas TB dan capai target pembangunan kesehatan yang lebih baik,” pungkasnya.

Acara Binar kali ini menjadi bukti komitmen BKPK dalam mendukung inovasi dan kolaborasi untuk eliminasi TB di Indonesia, sekaligus memperkuat jejaring antara para pemangku kepentingan demi pencapaian target kesehatan global.(Penulis Nowo Setiyo Raharjo)

BOGOR – Focus Group Discussion (FGD) untuk Peningkatan Kapabilitas Kawasan ASEAN dalam Deteksi dan Penilaian Risiko Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Penyakit Baru yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan resmi dibuka pada Rabu (27/11) di Bogor, Jawa Barat. Kegiatan yang dilaksanakan secara back to back dengan kegiatan benchmarking selama 2 hari sebelumnya diikuti oleh Focal Point negara anggota ASEAN untuk surveilans dan laboratorium.

Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan (Pusjak KGTK) Bonanza Perwira Taihitu mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari tahap persiapan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilakukan ACPHEED, khususnya center yang ada di Indonesia terkait Deteksi dan Penilaian Risiko. Dijelaskan Bonanza bahwa landasan kegiatan strategis dan teknis yang direncanakan oleh ACPHEED harus mengacu pada studi kelayakan yang tersedia dan frame work yang telah disetujui, serta informasi berbasis bukti yang diperoleh dari kebutuhan dan harapan negara anggota ASEAN.

“FGD ini bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi yang lebih teknis untuk mendefinisikan surveilans, epidemiologi lapangan dan komponen laboratorium ACPHEED serta untuk mengidentifikasi kebutuhan negara anggota ASEAN dalam meningkatkan kemampuan dalam deteksi dan penilaian risiko, memastikan bahwa ACPHEED dapat secara efektif mendukung kegiatan-kegiatan penting ini,” ujar Bonanza pada Rabu (27/11).

Pada kesempatan ini Bonanza mengingatkan kembali pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi kedaruratan kesehatan yang mungkin terjadi di masa depan. Untuk itu Bonanza menekankan pentingnya kolaborasi regional, kolaborasi para pemangku kepentingan di semua tingkatan untuk mendukung pelaksanaan pemantauan kedaruratan kesehatan masyarakat, dan menetapkan mekanisme berbagi data secara real-time. Bonanza mengharapkan pertemuan ini akan menghasilkan kontribusi yang signifikan, menginisiasi kolaborasi, serta memperkuat jaringan yang sudah ada.

“Wawasan dan rekomendasi yang berharga dari semua peserta akan menjadi masukan penting bagi inisiatif ACPHEED untuk Deteksi dan Penilaian Risiko, bekerja sama dengan pusat-pusat ACPHEED lainnya. Kami percaya bahwa upaya kolektif ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya regional dan global yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan terhadap ancaman kesehatan dan pandemi di masa depan,” ujarnya.

Harapan serupa juga diutarakan oleh Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Yudhi Pramono yang turut serta membuka kegiatan FGD. Yudhi berharap diskusi yang dilakukan berjalan lancar dan memberikan hasil yang terbaik untuk masa depan kawasan ASEAN dan generasi yang akan datang.

“Melalui dialog dan kolaborasi yang konstruktif, kita dapat mengambil langkah yang berarti dan integratif untuk mengatasi tantangan global dan mempersiapkan diri menghadapi pandemi di masa depan. Upaya kita untuk meningkatkan kemampuan dan memperkuat ketahanan terhadap ancaman kesehatan melalui pembentukan ACPHEED mungkin tidak dengan berlari cepat, melainkan maraton. Namun kita mengharapkan dapat memberikan hasil yang terbaik untuk masa depan kawasan ASEAN,” ujar Yudhi.

Kegiatan FGD selain diikuti oleh Focal Point seluruh negara anggota ASEAN untuk surveilans dan laboratorium juga dihadiri oleh ASEAN Biodiaspora Virtual Center, ASEAN + 3 Field Epidemiology Training Network, ASEAN One Health Network, ASEAN EOC Network, ASEAN Centre for Biodiversity, ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management, ASEAN Institute for Disaster Health Management, WHO, beberapa Centers for Control and Prevention Disease (CDC) Regional, Timor Leste, dan beberapa negara dialog partner ASEAN. (Penulis Kurniatun Karomah/Edit Timker HDI)

Jakarta, Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat fungsional di Ruang Arslonga BKPK pada Selasa (26/11). Sebanyak lima orang Pejabat Fungsional yang dilantik dan diambil sumpahnya yaitu tiga orang dari BKPK dan dua orang dari RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta. Sekretaris BKPK Etik Retno Wiyati menyampaikan ucapan selamat kepada lima orang Pejabat Fungsional yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya.

“Saya mengucapkan selamat dan saya berharap para Pejabat Fungsional yang baru saja dilantik hari ini dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan keahliannya untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik, serta dapat terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang masing-masing” ucap Etik.

Pada momentum ini juga Etik menekankan “Saya berharap agar saudara dapat melakukan perubahan kinerja ke arah yang lebih baik. Tunjukkanlah diri Saudara sebagai ASN yang BerAKHLAK dan bangga melayani bangsa yang selalu berorientasi terhadap Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, ini adalah core values ASN sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN” ungkap Etik.

Kementerian Kesehatan sebagai salah satu lembaga negara merumuskan budaya kerja baru yang berbasis pada core values tersebut. Terdapat 3 (tiga) tema budaya yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan Kementerian Kesehatan yaitu Eksekusi Efektif, Cara Kerja Baru, dan Pelayanan Unggul.
Pejabat Fungsional yang dilantik yaitu

1. dr. Mohammad Elvinoreza Hutagalung, MPH sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda Pada Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
2. dr.Dewi Kristanti, M.Epid sebagai Dokter Ahli Pertama pada Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
3. Dewi Supriyani, SE sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama pada Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
4. Retno Pujiati, S.Sos sebagai Arsiparis Ahli Pertama pada Unit Kerja Rumah Sakit Prof. Dr. Sulianti Saroso
5. Wilujeng, S.Kom sebagai Arsiparis Ahli Pertama pada Unit Kerja Rumah Sakit Prof. Dr. Sulianti Saroso
   
6. Selamat bertugas kepada lima orang pejabat fungsional yang baru saja dilantik, semoga dapat memberikan makna dan ketulusan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. (Penulis Yuliana?Edit Timker HDI)

Bogor– Negara anggota ASEAN telah sepakat untuk mendirikan ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED) yang terdiri dari 3 Center di 3 negara berbeda yaitu Vietnam (Prevention and Preparedness), Indonesia (Detection and Risk Assesment), dan Thailand (Respons). Sebagai persiapan pendirian ACPHEED di Indonesia, Kementerian Kesehatan dan tim leadership berkolaborasi dengan US Centres for Disease Control and Prevention (US CDC) menyelenggarakan kegiatan Benchmarking dan Focus Group Discussion (FGD) pada 25-29 November 2024.

ACPHEED digagas saat penyelenggaraan ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM) ke-15 di Bali pada bulan Mei 2022. ACPHEED memiliki visi memperkuat kemampuan kawasan ASEAN sebagai pusat keunggulan dan pusat sumber daya regional. Misi tersebut sejalan dengan kebutuhan mendesak ASEAN untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan dalam mempersiapkan, mendeteksi, dan merespons keadaan darurat kesehatan masyarakat dan penyakit baru yang dapat menjadi pandemic di kawasan ASEAN.

Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah ACPHEED untuk Deteksi dan Penilaian Risiko (Detection and Risk Assesment). Sebagai langkah persiapan, Kementerian Kesehatan membentuk tim leadership and preparatory dengan dukungan teknis dan finansial dari WHO. Tim ini bertujuan untuk mendukung peran Indonesia sebagai tuan rumah ACPHEED untuk Deteksi dan Penilaian Risiko serta mempersiapkan fondasi organisasi dan operasionalisasi ACPHEED.

Sejak Oktober 2023 tim ini telah secara aktif berkolaborasi dengan WHO SEARO dan WHO Indonesia. Selain itu tim ini juga telah menyiapkan dokumen-dokumen strategis seperti teori perubahan, kerangka kerja, rencana kerja dan peta jalan.

Perkembangan terbaru atas persiapan Indonesia sebagai tuan rumah ACPHEED untuk Deteksi dan Penilaian Risiko adalah pengembangan kerangka kerja, organogram, peta jalan lima tahun dan rencana kerja, serta teori perubahan, yang bekerja sama dengan berbagai mitra. Selain itu ada pula usulan pelaksanaan konsultasi mengenai pendefinisian jaringan laboratorium dan komponen pengawasan lokasi.

Untuk memfasilitasi usulan pelaksanaan pertemuan konsultasi mengenai pendefinisian jaringan laboratorium dan komponen surveilans maka diadakan acara Benchmarking dan Focus Group Discussion (FGD). Benchmarking dilakukan dengan organisasi regional di bidang pengendalian penyakit (CDC) serta institusi dan mitra ASEAN yang terkait, sementara FGD dilakukan untuk identifikasi kapasitas dan kebutuhan penguatan kapasitas negara-negara ASEAN serta mendapatkan input untuk penyusunan strategic plan.

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Syarifah Liza Munira yang berkesempatan membuka acara menyampaikan bahwa kegiatan ini mempertemukan para ahli terkemuka dari CDC regional, negara-negara anggota ASEAN dan mitra seperti WHO, untuk berbagi wawasan mengenai bagaimana memajukan kapabilitas kesehatan masyarakat melalui kolaborasi dan inovasi.

Menurut Liza dengan mengeksplorasi struktur dan strategi dari CDC, kawasan ASEAN dapat membangun ACPHEED sebagai pusat keunggulan dan pusat sumber daya regional, dengan memperdalam pemahaman tentang lanskap global dan memandu operasionalisasi yang efektif.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen komprehensif yang mengkonsolidasikan pengetahuan dan wawasan bersama, memberikan fondasi yang kuat untuk operasional ACPHEED di masa depan. Diskusi yang dilakukan akan berpusat pada jaringan laboratorium, pengawasan, berbagi informasi, analitik, peningkatan kapasitas, dan inovasi untuk meningkatkan deteksi dan penilaian risiko,” ujar Liza pada Senin (25/11).

Dalam kesempatan ini Liza juga menyampaikan bahwa Indonesia telah mengembangkan jaringan laboratorium yang saling terhubung yang terdiri lebih dari 14.000 fasilitas, termasuk laboratorium klinis, kesehatan masyarakat, rumah sakit, penelitian, dan universitas. Jaringan ini, yang terintegrasi melalui Sistem Informasi SATUSEHAT, telah meningkatkan kemampuan deteksi dini, pengawasan, dan respons, serta menyediakan model untuk memperkuat ketahanan regional.

Liza mengharapkan pertemuan ini membawa hasil yang positif bagi upaya kolektif ASEAN dalam memperkuat ketahanan dalam menghadapi keadaan darurat kesehatan masyarakat dan penyakit baru.

“Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berbagi secara terbuka, berkolaborasi secara penuh, dan berpikir secara ambisius tentang masa depan. Dengan bekerja sama, kita dapat membangun ASEAN yang lebih sehat dan lebih aman, yang siap untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat,” pungkas Liza.

Kegiatan Benchmarking dan FGD yang dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat ini mengundang perwakilan CDC Regional dan negara-negara anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN, organisasi internasional, serta perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait di Indonesia. (Penulis Kurniatun Karomah/Edit Pusjak KGTK)

Manado– Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan melaksanakan kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Pembiayaan Kesehatan, Promotif, Preventif dan Jaminan Kesehatan Nasional di Gedung Serba Guna kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, membuka acara pada Sabtu (23/11).

Dalam sambutannya Felly menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan menyiapkan anggaran yang besar untuk kesehatan, tetapi hampir lima puluh triliun digunakan untuk membayar Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi yang tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan, baik dalam bentuk APBN maupun APBD. “Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mampu dalam membiayai Pelayanan Kesehatan jika sudah jatuh sakit/ menderita suatau penyakit, sehingga disiapkan anggaran untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu” ungkap Felly.

Pada momentum ini Felly juga menekankan bahwa lebih dari 970 ribu masyarakat Sulawesi Utara menjadi penerima PBI yang tersebar di 15 kabupaten dan kota. “Jika ada yang mampu membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri, jangan meminta untuk digratiskan oleh Pemerintah baik PBI pusat maupun daerah, karena anggaran ini ada kuotanya” kata Felly.

Kemudian Felly juga mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan juga merancang anggaran untuk pelayanan dasar yang mendapatkan perhatian lebih, mulai dari memenuhi semua kebutuhan. Salah satu tugas Komisi IX dalam bermitra dengan Kementerian Kesehatan salah satunya adalah untuk membereskan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah yaitu Puskesmas. Apabila ada daerah belum ada FKTP maka akan dibangun Puskesmas. Puskesmas yang kurang fasilitasnya akan dipenuhi beserta Tenaga Kesehatannya. Saat ini yang masih menjadi problem adalah belum ada pemerataan dokter di seluruh pelosok Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, karena semangat otonomi daerah untuk membayar dokter di daerah itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Menutup sambutannya Felly menyampaikan berkaitan dengan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) ada lima point yaitu pertama mari cerdas memilih makanan yang baik untuk kesehatan, kedua rutin melakukan aktivitas fisik/olahraga setiap hari, ketiga memeriksakan kesehatan secara rutin, dan keempat mampu mengelola stress, serta kelima adalah kurangi konsumsi gula, garam dan lemak.

Dalam kesempatan yang sama perwakilan Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan BKPK Kemenkes Febriansyah menyampaikan materi mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bahwa pemerintah membuat program JKN, bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai akses yang sama ketika sakit untuk berobat.

“Semua masyarakat baik miskin maupun kaya mendapat jaminan kesehatan, tidak perlu membayar mahal, sesuai kebutuhan, apa yang diperlukan, itulah yang akan diberikan, sehingga tepat sasaran dan efisien, tetapi syaratnya sudah mendaftar menjadi anggota program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan memiliki kartu BPJS Kesehatan” tutur Febri.

Febri juga menyatakan cakupan kepesertaan JKN kota Manado sudah 100% dari jumlah penduduk, namun masih ada 24% peserta JKN berstatus tidak aktif. Sehingga konseksuensinya tidak mendapatkan jaminan biaya pelayanan kesehatan ketika sakit, tetapi bisa mendapatkan jaminan biaya pelayanan kesehatan setelah membayarkan denda layanan dan tunggakan iuran.

Mengakhiri paparannya Febri mengatakan “Harapannya BPJS Kesehatan ini dapat menanggung biaya kesehatan ketika sakit, tetapi kita juga harus memenuhi kewajiban sebagai peserta JKN dengan rutin membayar iuran, dan rajin mengupdate/ memperbaharui data jika ada perubahan” tutup Febri.

Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Promotif, Preventif dan Jaminan Kesehatan Nasional di Manado ini dihadiri oleh tim Komisi IX DPR RI, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kesehatan Kota Manado, Dinas Sosial Kota Manado, BPJS Kesehatan Kota Manado, tokoh agama, tokoh Masyarakat, dan Masyarakat. Metode kegiatan paparan materi oleh narasumber dan dialog interaktif.

Dari dialog interaktif beberapa peserta menyampaikan pertanyaan terkait pelayanan Kesehatan tingkat lanjut di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) atau Rumah Sakit bagi peserta JKN yang dijamin oleh BPJS Kesehatan yang harapannya agar pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan sehingga menjadi lebih baik. (Penulis Yuliana/Edit Timker HDI)

Jakarta – Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) selaku Sekretariat Pembinaan Wilayah (Binwil) menyelenggarakan Pertemuan Penyusunan Laporan Pembinaan Wilayah Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kegiatan dilaksanakan di Jakarta selama 2 hari pada Kamis – Jumat (21-22/11). Pertemuan ini dihadiri oleh para narahubung dan pendamping dari masing-masing Binwil di Unit Eselon 1 Kemenkes sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kemenkes.

Pada hari pertama, Analis Kebijakan Madya Sekretariat BKPK, Nirmala Maruf mengatakan bahwa kegiatan ini untuk berdiskusi terkait transformasi kesehatan dalam melaksanakan pembinaan wilayah. Selain itu, kata Maruf, pada sesi paparan laporan, tiap Unit Eselon 1 bisa saling berbagi pengalaman. “Kita bisa sharing pengalaman, saya kira kegiatan sangat bervariasi dan menjadi lesson learned. Upaya apa yang dilakukan, bagaimana perencanaannya dan anggaran yang khusus, serta melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat variasi,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Maruf mengatakan bahwa Sekretariat Binwil akan melaporkan dan mengkompilasi laporan dari tiap unit utama. Hal itu dapat dijadikan umpan balik dalam melakukan perbaikan-perbaikan saat pelaksanaan pembinaan wilayah. Maruf turut menekankan pentingnya berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Selain itu juga pada Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Wilayah Bidang Kesehatan.

Dalam paparanya, Maruf menyampaikan mengenai mekanisme konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Kemenkes. Ia menjelaskan bahwa mekanisme pertemuan dari pusat dan daerah itu bisa dikoordinasikan dengan Binwil masing-masing. Sehingga, menurutnya, pertemuan-pertemuan tersebut lebih efektif. “Sekarang dibeberapa kesempatan kita sudah mulai dan sudah berjalan. Ini membutuhkan pemahaman dan sosialisasi terus-menerus kepada daerah. Sehingga mereka mempunyai awareness dan memahami apa yang mesti dilakukan jika akan melakukan konsultasi,” tegasnya.
Selanjutnya, Ia memaparkan bahwa Binwil mempunyai 3 kegiatan utama. Yaitu, kegiatan rutin, situasional, dan kajian kebijakan. Kegiatan rutin yang dilakukan merupakan koordinasi tingkat eselon 1 dan atau tingkat eselon 2 dengan provinsi binaan, penyampaian topik berkala program prioritas, dan pendampingan implementasi transformasi.

Sementara pada kegiatan situasional merupakan kegiatan konsultasi, pembinaan, dan best practice pada daerah unggulan. Menurut Maruf, kegiatan-kegiatan tersebut menjadi penting dan sangat bermanfaat bagi teman-teman di daerah. “Karena begitu ada permasalahan-permasalah yang mereka sendiri kesulitan untuk mendapatkan solusi, ada bantuan untuk mencari solusi bersama,” ungkapnya.

Sedangkan pada kegiaetan kajian kebijakan berupa riset implementatif yang melibatan Poltekkes atau perguan tinggi setempat. Tujuannya untuk membantu menyelesaikan masalah kesehatan di daerah. Serta adanya penganggaran dari masing-masing unit utama Kemenkes dalam melakukan kajian kebijakan.

“Beberapa pengalaman yang sudah melakukan kajian kebijakan, ini sangat membantu dalam mencari solusi terhadap permasalahan kebijakan. Karena selama ini mereka mendapatkan masukan-masukan itu berdasarkan kajian-kajian atau penelitian-penelitian,” kata Maruf. Dalam konsep Beinwil ini, mulai dari perencanaan, penentuan topik, pelaksanaan, maupun sampai hasil itu dilakukan bersama antara Kemenkes dengan daerah. Sehingga hasilnya lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pada pertemuan hari kedua, dilanjutkan dengan paparan mengenai mekanisme monitoring dan evaluasi indikator program kesehatan dan SPM di daerah dari Kementerian Dalam Negeri. Iin Afriani, Analis Kesehatan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan menyampaikan monitoring urusan kesehatan di daerah berdasarkan Pasal 258 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yaitu, pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Iin menjelaskan dalam mendukung dan mewujudkan Pembangunan Daerah memiliki beberapa tujuan. Dimana tujuannya untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan dan pemerataan daya saing daerah, peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan dan pemerataan lapangan berusaha, serta peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik.

“Dalam hal ini, kesehatan terkait dengan tujuan yang kelima serta urusan kesehatan bagian dari Urusan Konkuren, kesehatan termasuk layanan dasar yang diatur di dalam standar pelayanan minimal,” ucap Iin. Kemudian, Ia menyampaikan dalam lampiran B Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan UU 23 tahun 2014, urusan kesehatan terbagi menjadi 4 sub urusan. Yaitu upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan farmalkes dan makanan minuman, serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Pertemuan ini dilanjutkan dengan paparan laporan binwil dari masing-masing unit utama. Hasil pertemuan ini nantinya akan mempertajam dan memperkaya dalam usulan pedoman binwil pada tahun 2025. Sebagai penutup, Ketua Tim Kerja Manajemen Implementasi Kebijakan Nelly Puspandari mengucapkan rasa terima kasih kepada para pendamping yang telah hadir dan berproses menyelesaikan laporan binwil. Nelly mengharapkan laporan ini sudah bisa disirkulasikan di awal tahun 2025 dan pimpinan berkenan menerima laporan tersebut. Ia juga mengatakan saat ini Binwil diharapkan ada terobosan baru yang tidak hanya koordinasi saja. “Nanti berdasarkan dari masukan Bapak Ibu akan dilihat kembali apa akan ada yang bisa menjadi best practice untuk diangkat menjadi satu standart pelaksanaan kegiatan Binwil di masing-masing wilayah binaan,” tutupnya. (Penulis Faza Nur Wulandari/Edit Timker HDI)

Jakarta – Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Advanced Research Center (ARC) Institute mengadakan Workshop Analisis Data dengan tema “Analisis Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti Mewujudkan Indonesia Emas 2024” di Jakarta (22/11), workshop ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemanfaatannya data kesehatan dan juga dalam rangka memeriahkan Hari Kesehatan Nasional ke-60.

Dalam Workshop ini, selain diikuti oleh para pegawai BKPK dengan jabatan fungsional Analis Kebijakan, Statistisi dan Pranata Komputer juga turut dihadiri oleh para Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia antara lain Universitas Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Universitas Padjajaran, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya.

Sekretaris BKPK, Etik Retno Wiyati dalam sambutannya, berharap dengan hadirnya para civitas akademika ini dapat meningkatkan keterlibatan kemampuan analisis data dan menjadi ajang berbagi pengalaman antara mahasiswa dan kementerian dalam menganalisis data kesehatan. “Agar adik-adik (mahasiswa) bisa terlibat dalam memotret data, menganalisis, menyajikan dan sharing dengan teman-teman di BKPK” ungkap Etik.

Selain itu Etik juga berharap momentum ini dapat memperluas pemanfaatan data Kementerian Kesehatan dalam publikasi di jurnal internasional. “Meningkatkan rate publikasi pemanfaatan data di Kementerian Kesehatan untuk publikasi internasional dan ujungnya memberikan input dan evaluasi bagi Kementerian Kesehatan dari rekomendasi yang ada” lanjutnya.

Sementara itu, pemberi materi dari ARC Institute, Farizal Rizky Muharram menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan memiliki data yang sangat kaya untuk dapat dimanfaatkan dalam membuat suatu kebijakan yang baik. “Sekarang data Kemenkes sudah bisa dibuka, diakses, dianalisa dan banyak sekali kesempatan yang bisa kita lakukan detail ke dalamnya indikator-indikator apa sih yang efektif untuk memberikan kebijakan yang baik” ujarnya.

Farizal juga mengapresiasi diadakannya kegiatan pelatihan ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan data untuk mewujudkan Indonesia Sehat. “Semoga semakin banyak acara seperti ini dan masyarakat Indonesia semakin banyak bisa memanfaatkan data Kemenkes baik itu Akademisi, Policy Maker, Mitra Pembangunan bahu membahu melihat data lebih mendalam, menganalisa lebih jauh dan memberikan prediksi supaya masyarakat lebih sehat” tutupnya.

Salah satu peserta dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Caca mengatakan dengan pelatihan ini ia mendapatkan wawasan yang baru. “Bagi aku yang sudah memasuki tahun ketiga dalam penyusunan skripsi, ini sangat bermanfaat sekali, tadi kita hands on (praktik) untuk membuat policy brief sehingga lebih ada experience (pengalaman) langsung gimana sih buat policy brief serta mengaudiensikan langsung kepada teman-teman dan stakeholder yang ada disini” ujarnya. (Penulis Ahdiyat Firmana/Edit Timker HDI)